9 research outputs found

    Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara

    Get PDF
    Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka reformasi system pemerintahan harus dibarengi Pula dengan reformasi perangkat hukum dalam hal ini hukum administrasi negara.Kata Kunci : Hukum, Hukum Administrasi Negara

    PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

    Get PDF
    Kegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolak ukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup

    Community Awareness in Household Waste Management

    Get PDF
     Garbage is the final waste from a production activity and household activities in general. Garbage is a big problem faced by every country. Garbage if not managed and handled will cause various problems to the environment and for humans themselves. The presence of garbage has a bad impact and has become a threat to the survival of all mankind. Waste is generated by human activities, therefore awareness and the role of humans in overcoming and overcoming it becomes important

    PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

    Get PDF
    ABSTRAKKegiatan pembangunan nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada. Pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional maupun daerah membawa dampak yang tidak diinginkan bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang timbul seperti, pencemaran air sungai dan danau, rentanya perubahan iklim, kebakaran hutan, sampah yang menumpuk menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan merupakan ancaman serius bagi kelangsungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penegakan Hukum Lingkungan melalui pemberian sanksi (administratif) yang tepat dan pengawasan yang konsisten menjadi tolakukur keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan yang dijalankan mengedepankan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, bertujuan untuk memastikan penerapan UU No 32 tahun 2009 secara factual pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak pada setiap akiifitas pengelolaan lingkungan hidup.Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; sanksi administratif, pemerintah.ABSTRACTThe activities of nastional development for the welfare and prosperity of the entire Indonesian people are done through the exploitation of the existing natural resources. The fulfillment of the national and regional economic needs brings an undesirable impact on the sustainability and environmental sustainability. Environmental problems that arise are increasingly complex. Reduced environmental quality is a serious threat to the survival of human life and other living things so that sustainable environmental protection and management is needed. Proper and consistent subscribers are the benchmarks for successful environmental law enforcement. The role of prevention and enforcement of environmental law is now on the shoulders of Environmental Service as the closest milestone of the environmental problems that occur.Keywords: environmental law; administratif sanction, government.

    URGENSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN KETERLIBATAN PEMUDA

    Get PDF
    Jumlah pemuda yang besar di Sumatera Utara merupakan salah satu potensi yang harus di kembangkan oleh semua pihak, termasuk juga dalam pemilu, khususnya dalam pemilu serentak 2019, yang akan segera dilaksanakan. Pemuda harus menjalankan peran yang penting dalam mensukseskan dan mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi atau keikutsertaan pemuda dalam pemilu dapat dilaksanakan pada masa sebelum hari pencoblosan maupun pada hari pelaksanaan  pencoblosan suara. Tujuan dari penelitian ini adalah sejauh mana peranan pemuda untuk dalam rangka menjalankan demokrasi dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Penelitian hukum ini hendak mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan  hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

    EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN DELI SERDANG

    Get PDF
    ABSTRAKSituasi pandemi COVID-19, memaksa pemerintah untuk melakukan Pembatasan kegiatan, dan physical distancing. Cara ini dinilai efektif untuk mencegah penularan corona lebih luas. Pembatasan kegiatan memiliki dampak positif dan negatif, berkurangnya kegiatan manusia terhadap eksploitasi lingkungan menyebabkan aktivitas ekonomi berjalan dengan lambat. Positifnya,lingkungan menjadi lebih sehat. Permasalahan yang muncul adalah pandemi menyebabkan timbulan sampah meningkat, sampah rumah tangga, sampah plastik, tisu, masker maupun sampah medis. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelum dan pasca terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengelola sampah. Metode yuridis normatif dipergunakan, untuk mengamati kesesuain data penerapan norma hukum dengan kondisi pengelolaan sampah di lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan timbulan sampah yang terjadi berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah membuat berbagai kebijakan dan berupaya memfasilitasi ketersediaansarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah.Kata kunci: covid-19; lingkungan; pemerintah; sampah.ABSTRACTThe COVID-19 pandemic situation has forced the government to carry out activity restrictions and physical distancing. This method is considered effective in preventing wider transmission of corona. Restrictions on activities have positive and negative impacts, reduced human activity against environmental exploitation causes economic activity to run slowly. Positive, the environment becomes healthier. The problem that arises is that the pandemic causes increased waste generation, household waste, plastic waste, tissue, masks and medical waste. What is the waste management policy carried out by the Deli Serdang Regency Government before and after the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the government's efforts in managing waste. The normative juridical method is used, to observe the suitability of the data on the application of legal norms with the conditions of waste management in the field, then qualitative juridical analysis. The results showed that the waste generation that occurred came from household waste and household-like waste. The government makes various policies and seeks to facilitate the availability of waste management facilities and infrastructure and increase public awareness to participate in managing waste.Keywords: covid-19; environment; government; waste

    PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA SEWA EXCAVATOR PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN UTARA UNIT PELAKSANA PEMBANGKIT LABUHAN ANGIN DENGAN PT. SARANA PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI

    Get PDF
    Kewajiban dan tanggungjawab PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dan kewajiban serta tanggung jawab dari PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli.  Kewajiban dan tanggung jawab PT PLN (Persero)/ PT. PLN (Persero) wajib membayar sewa excavator selama masa kontrak berlangsung. Tanggung jawab PT PLN (Persero), yaitu membayar jasa sewa seuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Kewajiban dan tanggung jawab PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli/ PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli bersedia menyerahkan excavator pada pihak kedua dilokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai isi perjanjian setelah pihak kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan. Selama masa penyewaan excavator, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli memberikan alat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Suatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli, sudah sesuai dengan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan dalam perjanjian kerjasama telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat salah satu pihak wanprestasi

    Kepastian hukum terhadap pemenang lelang dalam lelang agunan bank (Studi Kasus pada Putusan Nomor 193/PDT.G/2019/PN.PTK)

    No full text
    Using common violations, the Law on Liability gives the creditor the privilege of executing the object in his power. Furthermore, repayment of receivables is taken from the proceeds of the auction with priority rights from other creditors. Through Pirate Execution based on the executory title stated in the Certificate of Dependent Rights Following the provisions of Article 11 paragraph (2) letter KUUHT, APHT stipulates the emptying of the object of the dependent right at the time of execution of the dependent right, so that the debtor is obliged to follow the auction decision and has no reason to refuse the emptying. In the Universal People's Credit Bank, there was a conflict because the debtor did not pay the receivables following the previous agreement. As a result, the creditor, the Universal People's Credit Bank in Pontianak, executed the guarantee through a public auction. However, the debtor made legal efforts to oppose (verzet), and the debtor filed an objection in case No.193/Pdt.G/2019/PN. Ptk.The winner of the auction cannot reverse the name or control the auction results. This study used a normative jurisprudence law approach. This method deals with problems by studying the provisions of applicable laws and regulations. The focus of this study is descriptive analysis. Therefore, the decision of civil case No. 193/Pdt.G/2019/PN.Ptk, Deed of Auction Minutes No. 492/53/2020, Law No. 10 of 1998, Law on Dependent Rights No. 4 of 1996, Basic Agrarian Law No. 5 of 1960, and Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 concerning Technical Guidelines for Auction Implementation are the subjects of this study. The research reveals the efforts of the block applicant and the Land Office to file an Unlawful Action lawsuit with the Court to remove the block as legal protection for the auction winner. The winner of the auction can also ask the District Court to stop the auction object. In decision number 193/Pdt.G/2019/PN.Ptk, the Panel of Judges stated that the object of the dependent rights used by the Plaintiff as collateral has the same executory power as a court decision that has permanent legal force. Under the executory title, an execution auction can be conducted directly, and the debtor must leave or vacate the property of the lien. Because it has violated the civil rights of others, the plaintiff's actions are included in the category of unlawful actions. To avoid juridical obstacles, the government should be able to amend and add clauses in the UUHT by giving authority or directly appointing bailiffs and police officers to execute collateral emptying as evidenced by the deed of auction minutes to ensure legal certainty in the process of execution of dependent rights. Thus, KPKNL and the Bank can synergize with these rules by carrying out auction execution procedure

    Reorganizing The Mechanism Of Settling Labor Relations Disputes

    Full text link
    Law No. 2 of 2004 was enacted to organize the mechanism of the settlement by involving the government (executive) through mediation and litigation. However, a number of complaints may have indicated some weakness in that mechanism. The objective was to identify the substance of Law No. 2 of 2004, which needs to be improved by formulating the ideal model. The data is consisted of primary and secondary data, which are gathered by using questionnaires to the industrial community in Medan and Deli Serdang Regency. The result showed that quick, accurate, fair, and inexpensive principles have not been implemented yet. Therefore, it is necessary to reorganize the mechanism of settling labor relations disputes. IntisariUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial ditetapkan untuk mengatur mekanisme penyelesaian yang melibatkan pemerintah (exekutif) melalui mediasi dan litigasi. Namun, sejumlah keluhan dapat menunjukkan kelemahan dalam mekanisme tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industrial, yang butuh untuk dikembangkan dengan merancang model ideal. Data terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan menggunakan kuisioner untuk komunitas industri di Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hasil menunjukkan bahwa prinsip cepat, akurat, adil, dan murah belum diimplementasikan. Maka, sangat diperlukan untuk mengatur ulang mekanisme penyelesaian sengketa hubungan kerja
    corecore