〈研究ノート〉メキシコ市内旧先住民村落居住者の自決権をめぐる諸問題

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar el estudio del Merchandising como técnica de ventas y su importancia en la gestión del Consorcio Bon Gourmet. Las variables estudiadas fueron Merchandising y el Consorcio Bon Gourmet. En cuanto a las técnicas de recolección de información se empleó como técnicas la encuesta y la observación. El instrumento aplicado fue el cuestionario constituido de 77 preguntas tanto cerradas como abiertas, además de la ficha de observación. La población de estudio se conforma por un universo representativo de 52 personas que vienen desempeñándose en los diferentes cargos jerárquicos del Consorcio Bon Gourmet. Las conclusiones obtenidas en el estudio son: El Consorcio Bon Gourmet se encuentra ubicado en los distintos puntos estratégicos de la ciudad de Arequipa, exhibe y distribuye sus productos donde aumentan las posibilidades de ser adquiridos por el comensal, además de tener un mobiliario que está en consonancia a la presentación y calidad de lo que se brinda, cuenta con una decoración personalizada, además que el personal se encuentra debidamente uniformado y sobre todo brinda comodidad al cliente. El Consorcio Bon Gourmet desarrolla una política de publicidad y/o promoción, que se viene desarrollando anualmente, esto refleja que los tiempos son en lapsos muy esporádicos y no se está aplicando en forma continua la técnica del Merchandising ya que no hace entrega de obsequios o artículos publicitarios a sus comensales para que estos puedan fidelizarse con la marca del consorcio

Dimensi Sharia Leadership Dalam Pengelolaan Zakat

Substansi sharia leadership (kepemimpinan syariah) berorientasi pada karakteristik kepemimpinan modern, rasional dan kontekstual yang disandingkan dengan batasan syariat yang memiliki nilai dan illat yang dapat diadopsi oleh lembaga zakat. Karakter lembaga zakat yang unik sebagai pekerjaan profesional sekaligus mengemban tugas syariat menuntut adanya keseimbangan antara aspek luar (manajerial) dan aspek internal (spiritual). Dengan kontekstualisasi nilai-nilai kepemimpinan syariah dalam lingkup negara ke dalam lingkup yang lebih kecil yaitu lembaga zakat, ketercapaian tujuan zakat untuk mewujudkan kemaslahat sosio-ekonomi umat dapat diwujudkan. Tugas keamilanmerupakan tugas resmi, diawasi oleh pemerintah, nirlaba, berbadan hukum,profesional dan akuntabel.Kata Kunci: Sharia Leadership, Pengelolaan Zaka

UPAYA NON-PENAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas mengenai upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia bukan sekedar persoalan normatif, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal. Urgensi penelitian ini berkofus pada upaya non-penal dengan strategi perubahan sosial dengan mengubah cara berpikir masyarakat di lingkungan sekitar. Metode penelitian bersifat deskriptif (descriptive research), jenis penelitian kriminologis dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini dapat dikonklusikan bahwa sarana non-penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial yang mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan melalui perwujudan pendidikan anti korupsi sebagai kunci utama

Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (naturlijke persoon), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum (rechts persoon) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. AbstractAccentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management..Keywords: Corporate; Corruption; Criminal Liability