The Development of Interactive Multimedia Based Learning Using Macromedia Flash 8 in Accounting Course

The development of science and technology influence and bring out the change in the world of education. Utilization of interactive multimedia using Macromedia Flash 8 can be used as a media of learning innovation. The developments of this research using development model 4D, among other steps are define, design, develop, and disseminate, but on this research and development only till to the develop step. The type of data in this development research is using quantitative and qualitative data. Quantitative data obtained from the results of validation experts and users (students and teachers). While the qualitative data in the form of comments and suggestions from validator expert and users. The data obtained from the results of validation to the validator subject matter experts by 83% with a decent sting category, media expert of 97% with a very decent katerogi, and limited testing is said to be very suitable with a percentage of 76%. From the analysis, it can be concluded that the interactive multimedia instructional is valid and suitable for the students

Highly Relevant Routing Recommendation Systems for Handling Few Data Using MDL Principle and Embedded Relevance Boosting Factors

A route recommendation system can provide better recommendation if it also takes collected user reviews into account, e.g. places that generally get positive reviews may be preferred. However, to classify sentiment, many classification algorithms existing today suffer in handling small data items such as short written reviews. In this paper we propose a model for a strongly relevant route recommendation system that is based on an MDL-based (Minimum Description Length) sentiment classification and show that such a system is capable of handling small data items (short user reviews). Another highlight of the model is the inclusion of a set of boosting factors in the relevance calculation to improve the relevance in any recommendation system that implements the model.Comment: ACM SIGIR 2018 Workshop on Learning from Limited or Noisy Data for Information Retrieval (LND4IR'18), July 12, 2018, Ann Arbor, Michigan, USA, 8 pages, 9 figure

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Lokal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, kemudian juga menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal. Serta tujuan lainnya adalah mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon terpilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan ranah kajian jurisprudence (legal formalism). Keseluruhan data dianalisi menggunakan qualitative analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi lokal.Kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang undang dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala umum kepada daerah.Kedua, pola putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan model diantaranya yaitu;pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang;diskualifikasi pasangan calon; diskualifikasi pasangan calon tidak memenuhi syarat; pemungutan suara pemilih yang berhak memilih; menetapkan pasangan terpilih; menetapkan perolehan suara yang benar.Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada

Upaya Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon Cpns (Studi Kasus di Kepolisian Resort Magetan)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon CPNS. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa penyidikan terhadap tindak pidana tersebut belum berjalan efektif karena adanya kendala baik dari komponen struktural, substansi, maupun kultural

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Lokal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal, kemudian juga menguraikan bagaimana pola-pola putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi lokal. Serta tujuan lainnya adalah mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan calon terpilih. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan ranah kajian jurisprudence (legal formalism). Keseluruhan data dianalisi menggunakan qualitative analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal demokrasi lokal.Kewenangan tersebut adalah melakukan pengujian undang undang dan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala umum kepada daerah.Kedua, pola putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dengan delapan model diantaranya yaitu;pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang;diskualifikasi pasangan calon; diskualifikasi pasangan calon tidak memenuhi syarat; pemungutan suara pemilih yang berhak memilih; menetapkan pasangan terpilih; menetapkan perolehan suara yang benar.Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam mendiskualifikasi pasangan calon dalam mengikuti pemilukada

Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas

This research discusses the establishment of Nomine Agreement especially in share ownership of Limited Company as well as the position of Nomine Agreement in Indonesian legal system. This was a normative research. The legal references were collected by conducting library research and document study. The findings show that first, the establishment of nominee agreement practically can be categorized into direct and indirect establishment of nominee agreement. Second, the existence of nominee agreement in the legal system in Indonesia has actually been prohibited in Article 33 point (1) and (2) of Law of Capital Investment. The fact that there is no strict prohibition in the Law of Limited Company concerning nominee shareholder prohibition has made nominee agreement develop well by establishing indirect nominee agreement and it is difficult to notice and prove such agreement

Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama

Verification is a process in the court proceedings , both criminal and civil procedure . Verification is a critical phase in the proceedings in court , the person who proves not necessarily win but those who can not prove for sure lose . In the event legal religious court also found the evidence in the proceedings in the court , where the proof is the same as in the civil law . In the most important evidence is a tool - a tool that is used or presented evidence at trial to prove the process . Any of that evidence is evidence oath , which is also known in the religious court oath about the evidence . Oath is an utterance of the truth about a matter that the person who swore the oath directly responsible to the Almighty God who is responsible for the judicial means Allah SWT . Oath itself is no different - varying in religious courts where there are also unknown oath in civil court for example li'in oath . With this oath evidence expected in the process of proving faster in finding a bright spot who is right and who is wrong , rather than to be mocked just to earn the victory . So with this oath in a court case is expected to trade quickly resolved in the interests - fair .Therefore , in this paper we will describe and discuss the evidence sworn in court proceedings in accordance with the religion of al quran , al Hadith and regulations - regulations that relate to the oath of proof so that it can provide benefits for the settlement of disputes in religious courts in in particula