Analysis Of The Padang City APBD For The 2018 Fiscal Year: Involution Of Siding To The Public

Within the framework of national development, the budgeting system is an inseparable part of the national development planning system. Planning and budgeting are part of management development that is designed to realize the ideals of national development. Public finance is one of the most critical dimensions to assess the government's partiality to general needs. Many studies have addressed the essential roles of the government budget in trust in government. However, there has been no research that has critically examined the state's alignment with the community through regional budgets. Therefore, this study contributes to the body of knowledge by analyzing local government finance and identifies the weakness of the expenditure. We chose the financial conditions of the city government of Padang in 2018 as the research object. The research was conducted employing qualitative and secondary sources. This study found that the budget is not entirely in favor of the public. Many expenditures have been spent on the program, which does not directly affect society. In sum, Padang city budget has not fully benefited the people of Padang city and sided with them. Our analysis contributes to the study of public finance by strengthening pro-society finance. This study also contributes to the local government in designing and implementing public finance

Manajemen Konflik : Suatu Peluang Dalam Meningkatkan Produktivitas Dalam Organisasi Publik

Suatu organisasi, perusahaan atau lembaga publik pada umumnya dalarn mencapai tujuan, banyak dipengaruhi oleh adanya kerja sarna yang harmonis diantara para karyawannya, Semakin harrnonis kerja  sarna yang dilakukan para karyawan• biasanya semakin tinggi tingkat produktivitas yang dicapai. Konflik merupakan realita hidup, mau tidak mau, suka atau tidak suka, cepat atau lambat pada suatu saat dalam menjalani kehidupannya setiap orang pasti akan menghadapinya. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat timbul kapan saja dan dimana saja. Konflik juga bisa dialami oleh siapa saja tidak pandang bulu, orang tua, remaja, anak-anak, pria, wanita, orang terpelajar, orang awam, orang miskin, jutawan atau siapapun yang hidup di tengah pergaulan umum pasti akan menghadapi dan mengalami konflik. Manajemen konflik adalah proses penyelesaian atau penanganan konflik dengan pengelolaan untuk menciptakan suatu solusi menguntungkan dengan memanfaatkan konflik sebagai sumber inovasi dan perbaikan. Produktivitas kerja adalah hasil kerja secara keseluruhan mencakup kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya

Network Policy E-Samsat in Local Revenue Office of West Java Province

Di era digital saat ini mampu menciptakan berbagai teknologi digital yang memberikan manfaat paling penting yaitu menghubungkan antara warga negara dengan pemerintah dalam cara baru yang efisien dan efektif. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan pegawai yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada upaya yang dapat diatasi melalui penerapan digital atau yang lebih dikenal dengan e-government. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah telah mengambil langkah untuk menerapkan digitalisasi atau e-government dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.Pada Sesungguhnya Badan Daerah Provinsi Jawa Barat masih ada penemuan permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan E-Samsat antara lain dalam bentuk implementasi kebijakan, sistem, efektivitas program, dan kualitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih rinci mengenai Kebijakan Pelaksanaan E-Samsat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi.Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teori yang digunakan adalah Dimensi-Dimensi Jaringan Kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992), yaitu Aktor , Fungsi, Struktur, Kelembagaan, Aturan Perilaku, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor

Partisipasi Masyarakat dan Mekanisme Komplain dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

This paper describes the importance of public participation and complaint mechanism in the public servicedelivery. Society can participate in public service on three aspects: (1) community participation inplanning public services, (2) community participation in organizing special service, (3) communityparticipation in overseeing the public service. In addition, people can also make complaints on the publicservice to internal and external agencies. One of the external agencies that are expected to organizecomplaint is ombudsman. Ombudsman should be able to ensure that complaints submitted by the communityfollowed by public service providers.This paper describes the importance of public participation and complaint mechanism in the public servicedelivery. Society can participate in public service on three aspects: (1) community participation inplanning public services, (2) community participation in organizing special service, (3) communityparticipation in overseeing the public service. In addition, people can also make complaints on the publicservice to internal and external agencies. One of the external agencies that are expected to organizecomplaint is ombudsman. Ombudsman should be able to ensure that complaints submitted by the communityfollowed by public service providers

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

Penelitian ini menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Analisis kepuasan masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan survei terhadap 100 orang warga penerima pelayanan publik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa warga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Studi ini memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kota Padang untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

Penelitian ini menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Analisis kepuasan masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan survei terhadap 100 orang warga penerima pelayanan publik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa warga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Studi ini memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kota Padang untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kepemimpinan Sektor Publik: Studi Mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan manajer di sektor publik. Penelitian ini memfokuskan diri pada gaya kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang. Gaya kepemimpinan dianalisis menggunakan lima dimensi dalam peranan pemimpin, yaitu pemberian diskresi kepada bawahan, pengambilan keputusan, manajemen konflik, cara mengelola dan memotivasi bawahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai gaya kepemimpinan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang dan pengumpulan data melalui sumber-sumber skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajer publik sudah menerapkan gaya kepemimpinan secara baik dilihat dari segi pemberian diskresi kepada bawahan, pengambilan keputusan, manajemen konflik, cara mengelola dan memotivasi bawahan. Namun, beberapa gaya kepemimpinan dipraktikkan secara berbeda dengan yang berlaku di sektor swasta. Alih-alih menggunakan insentif yang bersifat ekonomi, manajer lebih cenderung memberikan insentif non-ekonomi kepada para bawahannya. Studi ini memperkaya diskusi mengenai kepemimpinan sektor publik dengan menyediakan kasus pimpinan level puncak pada organisasi publik di Indonesia