Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan

Dirumuskannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008 yang kemudian diperbarui pada tahun 2016 ternyata menimbulkan polemik baru dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini dikarenakan pada perjalananya terdapat pasal-pasal di dalam UU ITE ini yang dinilai melanggar HAM dan mengekang masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya di ruang digital. Kebebasan masyarakat untuk berpendapat di Indonesia sudah diatur di dalam UU sejak dahulu kala namun setelah kehadiran UU ITE menjadikan masyarakat menjadi sangat berhati-hati untuk mengutarakan opini atau pun kritiknya terutama di media digital. Tentunya fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori keadilan menurut Rawls dikarenakan keberadaan UU ITE ini membuat kedudukan masyarakat dalam berpendapat menjadi tidak setara dalam mendapatkan kesempatan untuk berpendapat di ruang publik terutama di media digital. Hal tersebut sudah jelas sangat mengingkari prinsip keadilan yang dirumuskan oleh Rawls. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisa tentang pembatasan kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dengan hadirnya UU ITE yang dinilai menggunakan sudut pandang keadilan Rawls. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan teknik studi literatur dan studi kepustakaan pada jurnal, buku, dan berita yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat bahwa kehadiran UU ITE dapat mengekang kebebasan berpendapat masyarakat dan tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan menurut Rawls

Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas

The agrarian conflict in Wadas Village, Purworejo Regency, is rooted in the planned construction of the Bener Dam, located in Purworejo Regency, Central Java. The role of the ruling regime at that time is crucial in addressing this agrarian conflict, considering the significant autonomy granted to local governments during the reform era. However, the efforts by the local government to resolve the conflict were unsuccessful, leading to prolonged agrarian tensions. The main objective of this research is to examine the involvement of the local regime in triggering the agrarian conflict in Wadas Village and their participation in conflict resolution efforts, as observed through Law No. 5 of 1960. The research methodology employed is qualitative, using literature review techniques to analyze journals, books, and news related to the study. The findings indicate the involvement of the local regime in sparking the agrarian conflict in Wadas Village and their diverse efforts to resolve the issues, despite facing challenges. Additionally, the government has implemented resolutions to assist in conflict resolution, although a mutually beneficial solution has not yet been found