HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PENTINGNYA ANTENATAL CARE DENGAN KETERATURAN ANTENATAL CARE DI BPS MIMIEK ANDAYANI SIMO POMAHAN SURABAYA

Pemeriksaan kehamilan secara teratur sangat penting guna memantau kesehatan ibu dan janin. Survey awal pada januari-mei 2012 di BPS Ny. Mimiek Andayani sebesar 61%, target tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapakan Depkes. RI yaitu 95 %. Faktor yang mempengaruhi keteraturan salah satunya pengetahuan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pentingnya ANC dengan Keteraturan ANC. Desain penelitian ini adalah analitik dengan metode cross sectional. Populasi semua ibu hamil trimester III yang memeriksakan kehamilan di BPS Mimiek Andayani sebanyak 34 responden, pengambilan sampel dengan teknik “Simple Random Sampling” besar sampel sebanyak 31 responden. Instrumen yang digunakan menggunakan kuesioner, Variabel independent adalah tingkat pengetahuan, variabel dependent adalah keteraturan antenatal care dan dianalisa menggunakan uji Mann Whitney dengan program SPSS for windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir setengahnya responden memiliki pengetahuan kurang (35,48%) dan sebagian besar (51,6%) teratur melakukan antenatal care, Hasil statistik dengan angka kemaknaan α = 0,05 diperoleh hasil ρ = 0,001 sehingga ρ < α, maka Ho ditolak berarti ada hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pentingnya ANC dengan Keteraturan ANC. . Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar responden mempunyai pengetahuan kurang tentang pentingnya ANC sehingga berpengaruh pada keteraturan pemeriksaan ANC. Oleh karena itu disarankan petugas kesehatan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya antenatal care

Sistem Informasi Administrasi Gudang Tabung Elpiji 3Kg dengan Metode Fifo Berbasis MultiUser (Studi Kasus di Departemen Barang Jadi PT.Star Global Indonesia Demak)

PT. Star Global Indonesia Demak adalah salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan tabung elpiji 3kg. Dalam melakukan kegiatan pengolahan administrasi gudang masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal ini berimbas pada laporan persediaan yang masih lama dalam pembuatannya sehingga membuang-buang waktu, dan kurang akurat dalam proses pembuatan laporan, sehingga kurang efektif bagi Perusahaan. Untuk itu penulis akan membuat sistem yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.  Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka penulis mengumpulkan data dan fakta yang ada pada PT. Star Global Indonesia Demak selanjutnya merancang suatu sistem informasi administrasi gudang tabung elpiji yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam pembuatan sistem informasi administrasi gudang tabung elpiji 3kg, penulis menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan juga MYSQL sebagai database berbasis multiuser. Dengan rancangan sistem tersebut diharapkan mampu menangani permasalahan pada Perusahaan, yaitu memperoleh kemudahan dalam menyajikan laporan administrasi secara cepat dan akurat sehingga tidak membuang waktu terlalu lama

Proses Penyidikan oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aplikasi Whatsapp

To understand the investigation into the crime of trafficking in persons on Whatsapp media and understand the obstacles in police investigations of social media such as WhatsApp. This research uses case studies, namely examining cases and taking data directly on the parties involved in the chance to be investigated. In this study, it was found that the perpetrators of the crime of trafficking in persons did so because of economic problems, and victims of the crime of trafficking in persons were forced to do so because they were entangled in the deceit of the perpetrators, the victim who was a good friend of the victim was deceived and ensnared so that he needed to undergo rehabilitation for the perpetrator's actions. Social media, such as Whatsapp, is a crime that is difficult to trace because the perpetrators of crimes can be outside the jurisdiction of the Pekanbaru Police, but successful investigations and investigations have been carried out due to reports and assistance from public information cooperation. Around and feel disturbed by this criminal act of trafficking in persons. The most common obstacles encountered in these investigative cases include internal barriers consisting of limited jurisdiction areas and cyber mastery constraints. Second, there are external constraints (investigations into victims and lack of public legal concern)

The Crime of Sexual Harassment of Children Who Have a Mental Disorder

This paper aims to discuss efforts in realizing justice and law enforcement against sexual crimes against children with mental disorders. The subjects and data taken in this paper are sexual cases that occurred in the Kampar Regency, Riau Province. The research method used in this paper is normative law using a case approach and a law approach, as well as using primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that in Kampar Regency, Riau Province, there were 69 health cases in 2018 and 60 cases in 2019. Based on these cases, an effort is needed to achieve justice for victims by providing protection. for victims and perpetrated perpetrators of sexual crimes. These actions can be in the form of preventive measures or preventing crime from happening as well as repressive measures or actions that punish the perpetrators and provide a sense of security to the victims of sexual cases. The conclusion obtained from this study is that protection for victims who are children from sexual intercourse is an important thing that must be supported in order to create a sense of security for them to grow and develop

pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana: pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana

Abstract: With the passage of the Law on the Crime of Sexual Violence, known as the TPKS Law on April 12, 2022, it is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment. The purpose and benefits of this research are to find out how criminal law views catcalling cases in Indonesia and to find out whether the existing regulations are sufficient to ensnare the perpetrators and achieve justice for the victims. The method used in writing this scientific paper is a normative study that focuses on positive legal norms governing sexual violence. The results of this study indicate that acts of verbal sexual harassment or known as catcalling are a form of decency crime that has the potential to become the beginning of sexual crimes such as rape and even human trafficking. In the Criminal Code (KUHP) catcalling is associated with immoral acts and obscenity. And clearly violates the laws and regulations Article 8 in conjunction with Article 34 and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law no. 44/2008 concerning Pornography, and Article 5 of Law no. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. So that the conclusion is that this act has the potential to become a crime that has fulfilled the elements of a crime. The impact caused by this action includes the impact on the victim's psychological disorder, which leads to psychiatric disorders. So to prevent this action, special attention is needed both morally and legally to create legal certainty and justice for victims. Keywords: Catcalling, Crime, Immoral ActsDengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kasus catcalling di Indonesia dan untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah cukup menjerat pelaku dan terwujudnya keadilan bagi korban. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kajian normatif yang terfokus kepada norma hukum positif yang mengatur tentang kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual verbal atau disebut dengan catcalling merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang berpotensi menjadi awal dari kejahatan seksual seperti perkosaan bahkan perdagangan orang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) catcalling di kaitkan dengan perbuatan asusila dan pencabulan. Dan jelas melanggar peraturan perundang – undangan Pasal 8 Jo Pasal 34 dan Pasal 9 Jo Pasal 35 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga kesimpulannya perbuatan ini berpotensi menjadi tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan ini diantaranya berdampak pada gangguan psikologis korban, hingga berujung pada gangguan kejiwaan. Sehingga untuk mencegah tindakan ini diperlukan perhatian khusus baik secara moral maupun hukum untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi korban. &nbsp

Elimination of Criminal Sanctions in a Forced Defense that Transgresses Limits as a Form of Justice

The aim of the article is to prove that not all criminal acts can be punished. There is a rule that states if someone commits a crime for reasons of compulsion that exceeds the limit, it cannot be punished. The urgency of this research is that justice must be upheld, therefore criminals who commit crimes for reasons of Noodweer Excesses must be protected and given the opportunity for their rights as citizens to get justice in accordance with existing rules.. This research is a type of normative legal research. Normative research is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The form of justice can be seen in the fulfillment of the elements of Article 49 Paragraph 2 of the Criminal Code regarding forced defense that exceeds the limit: the existence of a great mental shock due to attacks carried out by witnesses, causing the forced defense transgresses the limit. The act of defense is balanced with the attack that is threatened. Severe mental agitation is not only limited to asthenische affecten as in the form of anxiety, fear, or helplessness, but is a sthenische affecten such as anger, wrath or irritation and the consequences of turning self-defense into an attack and excessive or at least using drastical or disproportionate efforts. There is a threat of attack and an ongoing attack or danger is still threatening

Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peredaran narkotika di Indonesia semakin marak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia tidak lagi sebagai tempat peredaran narkotika bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Hal ini dikarenakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang tinggi menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pelaku kajahatan narkotika. Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Apakah yang melatar belakangi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika didalam uu no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji sanksi pidana mati didalam uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Penelitian kepustakaan (library research).Yang melatarbelakangi terjadinya penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan kejahatan narkotika menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terhadap eksistensi nilai nilai budaya dan kepribadian&nbsp; bangsa yang akhirnya akan&nbsp; melemahkan&nbsp; ketahanan dan kestabilan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya sehingga membahayakan bangsa Indonsia

Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstrak: Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang marak tejadi dikehidupan masyarakat. Kebudayaan patriartki yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan kekerasan seksual sering kali menyasarkan wanita dan anak-anak sebagai korban dari kejahatannya. Terbaru dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang guru terhadap 13 santriwatinya menuai berbagai polemic di masyarakat. Keputusan hukuman mati sebagai resolusi bijak yang diambil oleh pengadilan menjadi pro dan kontra. Sebagian diantaranya merasa putusan tersebut sangatlah pantas atas apa yang sudah diperbuat dan dilakukannya. Namun dalam sisi lain, banyak orang yang menganggap pemberian putusan mati sebagai bentuk kemunduran akan penegakkan hukum dan mencoreng hak hidup sebagai hak dasar dari eksistensi Hak Asasi Manusia. Keberadaan putusan mati dan pandangan HAM didalamnya menjadi permasalahan Panjang di Indoensia, hal tersebut karena Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan nilai-nilai HAM, ironisnya juga menetapkan putusan mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang merupaka bentuk dari kejahatan HAM berat itu sendiri Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, sosiologisAbstrak: Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang marak tejadi dikehidupan masyarakat. Kebudayaan patriartki yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan kekerasan seksual sering kali menyasarkan wanita dan anak-anak sebagai korban dari kejahatannya. Terbaru dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang guru terhadap 13 santriwatinya menuai berbagai polemic di masyarakat. Keputusan hukuman mati sebagai resolusi bijak yang diambil oleh pengadilan menjadi pro dan kontra. Sebagian diantaranya merasa putusan tersebut sangatlah pantas atas apa yang sudah diperbuat dan dilakukannya. Namun dalam sisi lain, banyak orang yang menganggap pemberian putusan mati sebagai bentuk kemunduran akan penegakkan hukum dan mencoreng hak hidup sebagai hak dasar dari eksistensi Hak Asasi Manusia. Keberadaan putusan mati dan pandangan HAM didalamnya menjadi permasalahan Panjang di Indoensia, hal tersebut karena Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan nilai-nilai HAM, ironisnya juga menetapkan putusan mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang merupaka bentuk dari kejahatan HAM berat itu sendiri Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, sosiologi

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF TRAFFICKING CHILDREN IN THE RIAU POLDA

Child trafficking is a form of crime that can be committed by a person or group of people or an institution against a person who is not yet 18 years old, including those who are still in the womb. A crime consists of a series of certain processes and for certain purposes. The purpose of this study was to determine the development of criminal acts of child trafficking in the Riau province from 2019 to 2021. To find out the efforts of the Riau regional police in dealing with child trafficking crimes in the Riau province. This study uses a sociological legal research method and the nature of this research is descriptive analysis and the approach method applied in this research is sociological juridical. This paper was developed through primary data collection techniques in the form of a number of information or facts directly obtained from the relevant agencies, namely the Riau Regional Police. Primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials are among the two secondary data sources. In this research, the author employs the interview technique and the method of analysis for data collecting.Child trafficking is a form of crime that can be committed by a person or group of people or an institution against a person who is not yet 18 years old, including those who are still in the womb. A crime consists of a series of certain processes and for certain purposes. The purpose of this study was to determine the development of criminal acts of child trafficking in the Riau province from 2019 to 2021. To find out the efforts of the Riau regional police in dealing with child trafficking crimes in the Riau province. This study uses a sociological legal research method and the nature of this research is descriptive analysis and the approach method applied in this research is sociological juridical. This paper was developed through primary data collection techniques in the form of a number of information or facts directly obtained from the relevant agencies, namely the Riau Regional Police. Primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials are among the two secondary data sources. In this research, the author employs the interview technique and the method of analysis for data collecting

EFEKTIVITAS INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) TERHADAP KADAR BOD5 DAN COD INDUSTRI ALKOHOL DI DESA BEKONANG SUKOAHRJO

Industri Alkohol di Desa Bekonang dalam kegiatan sehari-hari menghasilkan limbah berupa limbah cair yang jika dibuang langsung tanpa melalui pengolahan dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem pengolahan limbah pada industri alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan melalui pengujian sampel, menganalisa data, dan melakukan pembahasan. Kualitas limbah cair di IPAL Alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada pukul 07.00,08.00,09.00,dan 10.00 mempunyai kadar Inlet BOD5 1.401 mg/l, 1.398 mg/l, 1.344 mg/l, dan 1.113 mg/l;kadar BOD5 Outlet adalah 861 mg/l, 765 mg/l, 459 mg/l, dan 492 mg/l;kadar COD Inlet adalah 90.800 mg/l, 45.400 mg/l, 36.320 mg/l, dan 27.240 mg/l;kadar COD Outlet adalah 22.700 mg/l, 22.700 mg/l, 18.160 mg/l, dan 15.890 mg/l. Kadar COD dan BOD5 masih melebihi baku mutu (Peraturan Daerah Jawa Tengah No.5 tahun 2012 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri yaitu kadar BOD5 adalah 90 mg/l,dan COD adalah 270 mg/l). Efektivitas IPAL dari segi sistem pengolahan kualitas limbah cair dan efisiensi penurunan kadar BOD5, dan COD masih kurang. Perlu perawatan dan perbaikan IPAL Industri Alkohol untuk meningkatkan efektivitas kinerja IPAL. Kata Kunci: limbah cair, sistem pengolahan air limbah, industri Alkoho