Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Penulisan skripsi ini membahas Optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala didalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel. Masalah ini dilatarbelakangi karena pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki tanggung jawab untuk membuat langkah kebijakan seperti ekstensifikasi perpajakan, penyempurnaan sistem perpajakan penyuluhan perpajakan, serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai jumlah penerimaan untuk mencapai optimalisasi dari pemungutan pajak hotel. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penulisan skripsi ini juga ditujukan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk mengatasi kendala didalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode pendekatan yuridis - sosiologis. Lokasi yang dipilih penulis adalah Kota Malang khususnya Dinas Pendapatan Daerah. Didalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi serta teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau aparat pelaksana di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Adapun yang menjadi sampel disini adalah beberapa pejabat atau aparat pelaksana yang terlibat dan ditunjuk karena mempunyai kewenangan dalam melakukan optimalisasi terhadap pajak hotel. Kemudian data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif - analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu optimalisasi pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang alam meningkatkan pendapatan asli daerah ada beberapa cara yaitu melalui upaya intensifikasi, dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi adalah penggiatan kinerja dari dalam tubuh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sendiri untuk terus ditingkatkan guna mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin dari sektor pajak hotel. Sedangkan upaya Ekstensifikasi adalah peningkatan kerja dari luar tubuh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan tujuan mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin dari sektor pajak hotel. Selama melakukan optimalisasi pemungutan pajak hotel, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menemui beberapa kendala yang dibagi menjadi dua yaitu kendala internal yaitu kendala yang berasal dari dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sendiri berupa sumber daya personil yang terbatas serta sistem pemungutan pajak yang kurang efisien, dan kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang seperti kurangnya kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak hotel serta belum adanya reward bagi wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang didalam mengatasi kendala adalah melakukan upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal berupa peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahan aparat, evaluasi system dana prosedur pemungutan pajak hotel. Upaya eksternal berupa pendaftaran dan pendataan wajib pajak, membina hubungan kemitraan dengan wajib pajak

Penyelesaian Sengketa Lahan Pembangunan Jalan Tol Jombang – Mojokerto Tahun 2016 s/d 2017 (Study Kasus Penyelesaian Sengketa Lahan Di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Dengan PT. Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) Di Kabupaten Jombang)

Pelaksanaan pembangunan tol Kertosono Mojokerto terdiri 4 seksi yang dimulai sejak tahun 2007 tertunda pekerjaanya hingga tahun 2017 dikarenakan beberapa faktor, diantaranya pembebasan lahan yang mendapat reaksi keras penolakan dari warga yang terkena jalur pembebasan lahan dalam hal besaran nilai gati rugi. Sehingga berujung di PN negeri jombang antara PT Marga Harjaya Infrastruktur dan warga. Hasil dari gugatan tersebut di menangkan pihak PT Marga Harjaya Infrastruktur berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/455/KPTS/013/2015 tanggal 19 Juni 2015. Dengan berjalannya waktu projek tol yang dirancang sejak tahun 2007 pada ahirnya dapat terealisasikan, ditandai dengan kehadiran Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 10 September 2017 untuk meresmikan tol Jombang Mojokerto. Penelitian di tesis ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, Penelitian Sosio Legal tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu non-hukum/faktor-faktor diluar hukum, seperti sejarah, ekonomi, social, politik, budaya dan dilakukan di desa watudakon kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. dalam kajiannya berisi tentang kendala dan hambatan proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah P2T, musyawarah dan konsultasi, penetapan ganti rugi, sengketa lahan dengan warga, sengketa ganti rugi, sengketa pembangunan tol dan upaya pemerintah menyelesaikan sengketa lahan berisi penyelesaian di luar pengadilan negeri dan di pengadilan negeri jombang serta pembahasan pembayaran ganti rugi

Enzyme production from food wastes using a biorefinery concept

According to Food and Agricultural Organization (FAO), one-third of food produced globally for human consumption (nearly 1.3 billion tonnes) is lost along the food supply chain. In many countries food waste is currently landfilled or incinerated together with other combustible municipal wastes for possible recovery of energy. However, these two options are facing more and more economic and environmental stresses. Due to its organic- and nutrient-rich nature, theoretically food waste can be converted to valuable products (e.g. bio-products such as methane, hydrogen, ethanol, enzymes, organic acids, chemicals and fuels) through various fermentation processes. Such conversion of food waste is potentially more profitable than its conversion to animal feed or transportation fuel. Food waste valorisation has therefore gained interest, with value added bio-products such as methane, hydrogen, ethanol, enzymes, organic acids, chemicals, and fuels. Therefore, the aim of this review is to provide information on the food waste situation with emphasis on Asia–Pacific countries and the state of the art food waste processing technologies to produce enzymes

Efektivitas Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terkait Tradisi Idul Fitri Masyarakat Kota Pekalongan Menerbangkan Balon Udara Terhadap Keselamatan Penerbangan

Tradisi mempunyai nilai-nilai yang bersifat turun menurun dan mempunyai beberapa fungsi untuk mengatur secara tidak langsung. Dikalangan masyarakat Kota Pekalongan terdapat tradisi menyambut idul fitri yang paling terkenal dari daerah ponorogo ini, biasa di sebut dengan kata “umbulan” atau “ombolan” yang dalam bahasa Indonesia disebut menerbangkan sampai ke bulan, dengan semakin berkembangnya zaman sekarang disebut balon udara. Tradisi menerbangkan Balon udara di Pekalongan telah berlangsung sejak abad ke- 15 tepatnya tahun 1496M, akan tetapi banyaknya oknum oknum yang masih menerbangkan balon udara secara ilegal dan diluar ketentuan Peraturan mentri No 40 Tahun 2018 tentang penggunaan Balon udara pada kegiatan masyarakat .Dari paparan di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan beserta jajarannya Terkait Fungsi Pengawasan dan monitoring terhadap Efektivitas Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terkait Tradisi Idul Fitri Masyarakat Kota Pekalongan Menerbangkan Balon Udara Terhadap Keselamatan Penerbangan. Hаl-hаl negаtif dаri dаmpаk trаdisi menerbаngkаn bаlon udаrа tаnpа аwаk tersebut diperkuаt dengаn bаnyаknyа lаporаn yаng mаsuk kepаdа pihаk Kepolisiаn dibeberаpа wilаyаh tempаt jаtuhnyа bаlon udаrа tаnpа аwаk dаn petugаs bаndаr udаrа bаhwа bаlon udаrа tаnpа аwаk tersebut jаtuh dipemukimаn mаsyаrаkаt bаhkаn аdа yаng menyаngkut di tiаng listrik yаng mengаkibаtkаn terjаdinyа konsleting/ pemаdаmаn listrik. Trаdisi inilаh yаng dаpаt berujung mаsаlаh bаru, bilаmаnа pelepаsаn bаlon udаrа tаnpа аwаk dilаkukаn tаnpа аdаnyа stаndаr keаmаnаn tertentu bаik untuk penerbаngаn аtаupun hаl yаng аkаn timbul dаri pelepаsаn bаlon udаrа tаnpа аwаk tersebut. Melаlui Kementeriаn Dinаs Perhubungаn telаh menyаtаkаn jikа penerbаngаn bаlon udаrа tаnpа аwаk 8 mempunyаi potensi untuk membаhаyаkаn penerbаngаn Internаsionаl kаrenа Bаlon Udаrа tаnpа аwаk tersebut dаpаt terbаng mencаpаi ketinggiаn mencаpаi 35.000 kаki dаn dаpаt bertаhаn diudаrа mencаpаi 10 jаm. Bаlon udаrа tаnpа аwаk tersebut berpotensi mаsuk kedаlаm mesin pesаwаt terbаng yаng nаnti аkаn berdаmpаk buruk bаgi keseimbаngаn dаn keselаmаtаn pesаwаt udаrа terbаng nаntinyа. Selаin membаhаyаkаn pesаwаt, bаlon udаrа tаnpа аwаk tersebut cukup menggаnggu pilot аtаu co-pilot dаlаm melihаt jаrаk pаndаng ketikа di udаrа. Kаrenа wilаyаh Kota cukup bаnyаk berdekаtаn dengаn bаndаr udаrа seperti Bаndаr Udаrа Mаospаti (Mаgetаn), Bаndаr Udаrа Аdi Sumаrmo (Surаkаrtа), dаn Bаndаr Udаrа Аdisujipto (Yogyаkаrtа). Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu berpedoman pada suatu peristiwa yang ada pada lokasi obyek penelitian kemudian dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Berdasarkan latarbelakang di atas terdapat permasalahan hukum empiris yang menarik untuk di analisis, yakni pertentangan antara Das Sollen dan Das Sein. Das Sollen yang dimaksud yaitu Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terkait Tradisi Idul Fitri Masyarakat Kota Pekalongan Menerbangkan Balon Udara Terhadap Keselamatan Penerbanga

Upaya Persiapan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Pajak Daerah (Studi Di D

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Persiapan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak pajak Daerah. Hal ini dilatarbelakangi dengan disahkanya Undang-undang No.28 Tahun 2009 , per 2014 PBB P2 akan sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu kabupaten yang menerima pendaerahan PBB P2 perlu kesiapan yang serius secara efesien dan efektif bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengalihan PBB P2 menjadi pajak Daerah baik dari segi administrasi, legalitas, sumber daya manusia, kelembagaan, maupun sarana dan prasarana mengingat pajak ini secara administrasi cukup rumit dan mahal sehingga dapat menjadi sumber pandapatan daerah dalam membiayai pembangunan. Dalam mengetahui upaya persiapan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai potensi pendapatan asli daerah berdasarkan Perda No.9 Tahun 2011 Tentang Pajak-pajak Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan berikut kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaanya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang ada atau realita di lapang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, dengan metode wawancara, yang dilengkapi dengan melakukan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi