Analisis Kinerja Ekspor Komoditi Perkebunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara

Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dapat meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri atau USAha industrialisasi. Disamping itu, perdagangan luar negeri juga menyebabkan terjadinya Perubahan dari beberapa variabel dalam sektor ekonomi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan ekspor, dengan menggunakan indikator nilai ekspor, pangsa nilai ekspor dan PDRB Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Sulawesi Utara dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja ekspor mengalami perbaikan atau peningkatan, hal ini terlihat dari peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perkebunan dikuasai oleh ekspor serta nilai pangsa pasar berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan maka nilai ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Mahkamah Konstitusi Dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilukada

Judicial review is the test act against UUD 1945 that is one authority the constitutional court. In testing legislation affairs, the constitutional court could have cancel or material handling charge article / ayat / part of a statute. But in the legal developments event at the constitutional court, turned in regional head affair how the constitutional court to review (pseudo judicial testing legislation specious) where the constitutional court to do our tests material charge / article ayat / or part of a statute. The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act of testing and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcoming general election strife is different because be set by two types of laws the event under the authority of the different. However, in the context of judicial review of the verdict, construction and construction of pseudo judicial review similarities and differences will be discussed in the article below

Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to Be Candidate Dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

The Constitutional Court in some award restored the right to vote (right to vote) and the right to choose (right to be candidate) for citizens. Some verdict related to the recovery of the political rights, namely the ruling Number 011-017/PUU-I/2003 on Return Political Rights For former members of the Illegal organization of the Communist Party of Indonesia and Other Illicit Organization and decision Number 102/PUU-VII/2009 on the use of ID card or passport in the elections. The ruling of the Constitutional Court have a legal binding force since spoken in plenary session. The nature of the ruling of the Constitutional Court are final and binding, it means there is no other remedy that can be reached by the parties and also the ruling of the Constitutional Court is not only binding on the parties but also binds all citizens of Indonesia (erga omnes). The ruling of the Constitutional Court was to be acted upon by the ruling of the Constitutional Court, addressad in this case is the President and DPR through a revision of the provisions that have bee

Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

The Constitutional Court in its decision Number 23-26/PUU- VIII/2010 have been cancelled the applicability of article 184, paragraph (4), which regulates the amount of quorum and approval of quorum in the decision-making process in the Forum related to the plenary meeting house “our opinion the proposal on the right.” In its legal considerations, the Constitutional Court confirmed that the provisions of quorum and the number of quorum approval of 3 / 4 shall be replaced with provisions in decision making on the basis of “simple majority”. This has an impact on the strengthening of the system of checks and balances for the role of legislative control the Executive branch that the abuse of power by the Executive branch can prevent

Pengetahuan, Sikap Ibu dan Peran Petugas Kesehatan sebagai Faktor dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi Hepatitis B di Kota Jambi

Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk di Indonesa. Virus Hepatitis B telah menginfeksi sejumlah 2 milyar orang di dunia, sekitar 240 juta orang di antaranya menjadi pengidap Hepatitis B kronik. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proportional random sampling dengan jumlah sampel 65 orang. Data diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi square. Berdasarkan hasilpenelitian diketahui bahwa sebagian besar pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi usia 6-12 bulan tergolong tidak lengkap (66,2%), pengetahuan ibu tergolong kurang baik (63,1%), sikap ibu tergolong negatif (56,9% )dan peran petugas kesehatan tergolong kurang baik (64,6%). Hasil analisis menggunakan uji chi square menunjukkan hasil yang signifikan antara pengetahuan ibu (p=0,000), sikap ibu (p=0,008), dan peran petugas kesehatan (p=0,000) dengan pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi usia 6-12 bulan. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap ibu dan peran petugas terhadap pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi usia 6-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2015

Kajian Peredaran Kayu Rakyat di Wilayah Jawa Bagian Barat

Kayu rakyat sudah menjadi alternatif sumber pemenuhan bahan baku bagi masyarakat dan industri perkayuan, sejalan dengan semakin berkurangnya pasokan kayu dari hutan produksi alam di luar Jawa dan perhutani di Pulau Jawa. Dari sisi pasokan menunjukkan bahwa produksi kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat berasal dari Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi di wilayah sampel penelitian seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Barat, pasokan kayu rakyat tahun 2005 mencapai 715.832 m3 diantaranya berasal dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi dan di Propinsi Banten mencapai 1.035.498 m3 dalam bentuk kayu bulat sebagian besar berasal dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Total pasokan kayu rakyat dari wilayah Jawa Bagian Barat untuk tahun 2005 mencapai 1.751.330 m3 . Pasokan kayu rakyat tersebut disalurkan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan bahan baku kayu bulat di wilayah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten dan Propinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2005 mencapai 6.624.003,93 m3 , berarti terdapat kekurangan bahan baku kayu bulat sebesar 4.872.673,93 m3 . Kekurangan bahan baku kayu ini disebabkan oleh menurunnya pasokan kayu dari luar Jawa yang terlihat dari kecenderungan dari beberapa unit industri perkayuan sudah menyerap pasokan bahan baku kayu rakyat. Demikian pentingnya peranan kayu rakyat dalam menghidupi industri perkayuan di wilayah Jawa Bagian Barat memerlukan perhatian para pihak mulai dari hulu sampai hilir seperti pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, swasta termasuk LSM untuk mengelola lahan dan hutan rakyat mulai dari dukungan kemudahan, permodalan dan penguatan kelembagaannya

Indikator Kualitas Tanah pada Lahan Bekas Penambangan

Abstrak. Lahan dalam kawasan tambang-tambang mineral mengalami perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah serta lansekap yang sangat signifikan sebagai akibat dari berbagai aktifitas penambangan seperti land clearing, pembangunan fasilitas pendukung kegiatan penambangan, lalu lintas kendaraan berat, penggalian, penimbunan bahan galian, pengolahan hasil tambang atau bahan mineral, dan lainnya. Sangat penting untuk mengembalikan kualitas tanah seperti kondisi sebelum kegiatan penambangan sehingga lahan dapat difungsikan kembali untuk pertanian. Makalah ini membahas metode penilaian indeks kualitas tanah sehingga dapat dievaluasi dampak berbagai perlakuan reklamasi. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan indeks kualitas tanah untuk tujuan tersebut memberikan hasil yang baik, mudah dilaksanakan dan mudah dipahami oleh pengguna. Pemilihan indikator kunci (minimun data set) dan nilai ambang batasnya, pada batas mana tanah dapat berfungsi optimal, sangat menentukan akurasi penetapan indeks kualitas tanah. Penskoran dan pembobotan dilakukan terhadap setiap individu indikator kunci yang kemudian diintegrasikan untuk mendapatkan satu nilai indeks kualitas tanah. Indikator kunci untuk mengevaluasi kualitas tanah pada lahan bekas tambang disarankan sebagai berikut: kandungan bahan organik tanah (SOM), reaksi tanah (pH), berat isi tanah (BD), kapasitas air tersedia (AWC), agregasi (WSA), dan respirasi tanah, namun dapat ditambahkan indikator lain sesuai tujuan evaluasi dan kondisi geografis lahan yang akan dievaluasi. Penilaian kualitas tanah dapat juga dilakukan menggunakan metode Scorecard. Evaluasi kualitas tanah pasca penambangan sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan reklamasi untuk menentukan prioritas sifat-sifat tanah yang perlu perhatian lebih sehingga perlakuan reklamasi lebih terarah dan terukur dan selama pelaksanaan reklamasi untuk mengetahui arah perubahan yang terjadi.Abstract. Land in the mining areas undergo changes in soil physical, chemical, and biological properties as well as landscape as a result of various mining activities namely land clearing, construction of facilities to support the operations, movement of vehicles, excavation, storage of overburden dump materials backfilling of excavated material, and mineral mined processing. It is essential to restore soil quality similar to the condition before mining operation so that it can be utilized for agriculture purposes. This paper discusses method for assessing soil quality index to allow evaluation of the impact of different reclamation treatments. Studies indicated that the use of soil quality index gave good result, easy to perform, and easy to understand by the end user. Selection of key indicators (minimum data set) and its threshold values, in which soil is functioning optimally, is essential for the accuracy of soil quality index determination. Scoring and weighing of the individual soil indicator was performed before integrating all key indicators to obtain a soil quality index. Key indicators for evaluating soil quality of reclaimed mine soils is recommended to include soil organic matter (SOM), soil reaction (pH), bulk density (BD), available water capacity (AWC), water stable aggregate (WSA), and soil respiration, however, other indicators could be added depending upon the goal of assessment and geographical condition of land that is subject to evaluation. Qualitative assessment of soil quality can also be conducted using scorecard method. Evaluation of post-mining soil quality should be conducted before any reclamation activities to priorities soil properties that need more attention, so that reclamation treatments will be more focus and measurable and on on-going reclamation to monitor the trend of change