Keefektifan Media Powerpoint Tanpa Animasi dan Powerpoint Beranimasi Tidak Koheren dalam Pembelajaran Menulis Laporan pada Peserta Didik Kelas VIII SMP

Penelitian ini memiliki lima tujuan. Kelima tujuan tersebut yaitu mengungkapkan: (1) keefektifan media Powerpoint tanpa animasi, (2) keefektifan media Powerpoint beranimasi tidak koheren, (3) perbedaan keefektifan antara media Powerpoint tanpa animasi dan media Powerpoint beranimasi tidak koheren, (4) perbedaan hasil belajar antara peserta didik sekolah level rendah dan peserta didik sekolah level tinggi, dan (5) interaksi antara media dan level sekolah, dalam pembelajaran menulis laporan di kelas VIII SMP. Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan desain faktorial sederhana. Variabel bebas penelitian ini yaitu media Powerpoint tanpa animasi, media Powerpoint beranimasi tidak koheren, dan level sekolah. Level sekolah meliputi sekolah level tinggi dan sekolah level rendah. Adapun variabel terikatnya yaitu kemampuan menulis laporan. Populasi penelitian ini meliputi seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kawunganten dan peserta didik kelas VIII SMP Sultan Agung Kawunganten di Kabupaten Cilacap. Dua kelas dari tiap sekolah ditentukan sebagai sampel dengan teknik cluster random sampling. Dua kelas tersebut masing-masing dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengumpulan data menggunakan metode penugasan. Data dianalisis dengan uji-t dan uji Anova dua arah, dengan menggunakan program SPSS 16. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, media Powerpoint tanpa animasi efektif digunakan dalam pembelajaran menulis laporan pada peserta didik kelas VIII SMP (to = -12,745, tt = 2,011, to > tt, p tt, p Ft, p Ft, p 0,05)

IDENTIFIKASI PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN KERJA PADA ANAK BUAH KAPAL BAGIAN MESIN DI KAMAR MESIN KMP. PORTLINK

ABSTRAKSI Puji Kurniawan, 2019, NIT : 51145324.T, “Identifikasi Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Anak Buah Kapal Bagian Mesin di Kamar Mesin KMP. PORTLINK”, Program Studi Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : H. Suwondo, MM, M.Mar.E, Pembimbing II: Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd Keselamatan kerja di dunia pelayaran sangat penting karena resiko terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Hal ini adalah salah satu program yang dibuat pekerja maupun peusahaan sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan kerja. dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja awak kapal terutama di bagian mesin. maka harus selalu ditekankan safety first dalam bekerja. Pesatnya perkembangan teknologi tentunya akan berpengaruh terhadap masalah keselamatan kerja. Penanggulangan pesawat-pesawat bantu dan motor diesel utama dalam proses pengoperasian dan perbaikan atau dalam bekerja di atas kapal terutama di kamar mesin. masing-masing tentu memiliki segi positif dan negatif. Dengan banyaknya teknologi baru, manusia dipermudah pekerjaannya. Tetapi perubahan-perubahan seperti itu juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap para pekerja maupun perusahaan. khususnya dalam hal keselamatan kerja. Karena kekurangan keterampilan para anak buah kapal dan kesadaran dalam keselamatan kerja. Bahkan dari pihak perusahaan kurang memperhatikan terlihat dari alat-alat keselamatan kerja yang kurang memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab kecelakaan kerja awak kapal, serta upaya apa saja untuk mencegah terjadinya kecelakaan agar tercapainya proses bekerja yang aman dan tidak menghambat pengoperasian pesawatpesawat yang berada di kapal sehingga tidak mengahambat pelayaran kapal. Dalam pelaksanaan identifikasi dapat diperoleh sumber-sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan, dan hasilnya dapat digunakan untuk mencari alternatif perbaikan sehingga kecelakaan kerja bisa dikurangi (Zero Accident). Metode penelitian menggunakan SWOT Analysis dan Hazard dan Operability ini dilakukan berdasarkan proses dan secara sistematis pengamatan dilakukan sesuai urutan proses tersebut untuk menyelidiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari desain sebenarnya yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. ABSTRACT Puji Kurniawan, 2019, NIT: 51145324.T, "Identification of the causes of occurrence of work accidents in the submarine ship engine parts in the engine room KMP. Portlink ", Diploma Course IV, Merchant Marine Polytechnic of Semarang, Supervisor I: H. Suwondo, MM, M.Mar.E, Supervisor II: Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd. Workplace safety in the shipping world is very important because of the risk of accidents is very high. This is one program that made workers and the Vendor as well as prevents accidents. by recognizing the potential of workplace accidents and anticipatory measures in case of accidents. The goal is to create a safe workplace as low as possible so as to reduce the risk of accidents. To anticipate accidents crew especially on the engine. it must always stressed safety first in the work. The rapid development of technology will certainly affect the safety problem. Countermeasures aircraft auxiliary and main diesel motor in the process or the operation and repair work on the ship, especially in the engine room. each course has positive and negative aspects. With so many new technologies, human easy job. But such changes also could have a negative impact on both workers and companies. particularly in terms of safety. Due to lack of skill of the crew aboard and awareness in workplace safety. Even less attention from the company looks of safety devices were inadequate. The purpose of this study is to find out what causes of accidents crew. And any effort to prevent accidents in order to achieve a safe working process. And do not hinder the operation of the aircraft that were on the ship and not mengahambat cruise ship. In the implementation of the identification can be obtained sources of danger and consequences, and the results can be used to look for alternatives so that repair work can be reduced accident (Zero Accident). Identification using SWOT and Hazard and Operability is done based on the process and systematically observations made in the order process to investigate deviations that occur from the actual design which allows accidents

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Wewenang pada Badan Usaha Milik Negara yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta Periode 2009-2010)

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Penegakan Hukum dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” yang selalu dibarengi dengan “kerugian negara” sebagai dasar untuk tersangka dan mendakwa seseorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum da atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta sebesar Rp. 2.375.302.640,- (terbilang dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan Perum PPD pada periode bulan januari 2009 sampai dengan November 2010, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agar seluruh stakeholder memahami peran khususnya dalam mengambil setiap kebijakan dan pengawasan dalam setiap sektor lembaga khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mencegah praktik tindak pidana korupsi serta mereformasi Udnang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengelola dan menjalankan perseroan dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan juga harus secara proporsional mengacu pada SOP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. / This thesis analyses the acts of corruption committed by the President Director and Finance Director of a State-Owned Enterprise that caused state financial losses in Law Enforcement in the crime of corruption contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Jo Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (PTPK Law). In the process of law enforcement, there are many elements of "against the law" and "abuse of authority" which are always accompanied by "state losses" as a basis for suspecting and charging an official who commits a criminal act of corruption. This research method is juridical normative legal research which is carried out by examining by conducting a search for regulations and literature related to the problem under study that there has been an event suspected of being a criminal act of corruption by deliberately committing an act against the law and or abuse of authority which resulted in state financial losses at the Djakarta Passenger Transport General Company amounting to Rp. 2,375,302,640. 2,375,302,640, - (fairly two billion three hundred seventy five million three hundred two thousand six hundred and forty rupiah), committed by the President Director and Director of Financial Administration of Perum PPD in the period January 2009 to November 2010, as referred to in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). So that all stakeholders understand their special role in making every policy and supervision in every sector of the institution, especially in State-Owned Enterprises (BUMN) in order to prevent the practice of corruption and reform the Corruption Eradication Law. Managing and running the company and must comply with laws and regulations and must also proportionally refer to the SOP in carrying out its functions and duties

Kedudukan Hukum Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Serta Pasal 12 Huruf (E) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001

Dewasa ini perbuatan melawan hukum salah satunya tindakan oknum-oknum yang tidak beanggung jawab dalam melakukan pungutan liar terhadap masyarakat masih menjadi musuh kita Bersama untuk di selesaikan dan di berantas. Perbuatan pungutan liar yang masuk dalam kategori suatu tindak pidana sejauh ini di atur dalam KUHP yaitu tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana yang terkait dalam jabatan. Ada 13 (tiga belas) pasal yang ditarik secara mutlak sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP) dan 6 (enam) pasal ditarik sebagai tindak pidana jika dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara Korupsi (Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan 430 KUHP). Namun secara fakta perbuatan melawan hukum tersebut dewasa ini tidak saja hanya dilakukan oleh masyarakat biasa melainkan perbuatan tersebut msudah merembet ke lini Aparatur Sipil Negara, sehingga praktek-pratek pungutan liar tersebut masuk dalam ranah birokrasi yang pada umumnya terjadi pada proses pelayanan publik. Terbenturnya aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tersebut masih menjadi suatu kelemahan dalam memberantas tindak pidana pungutan liar di Indonesia KUHP yang di juntokan ke Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 masih dinilai belum maksimal dalam memberantas tidak pidna pungutan liar. Karena seharusnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negara menjadi tindak pidana korupsi bukan tindak pidana umum oleh sebab itu banyak putusan hakim yang bebeda. Dalam rangka menggali dan mereformlasi penegakan hukum tindak pidanan pungutan liar dalam tulisan ini penulis menggali menggunakan rusmsan masalah di antaranya: 1). Bagaimana penerapan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perbuatan Pungutan Liar (Pungli) saat ini ? 2). Bagaimana peranan pengak hukum dalam pemberantasan pungli sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ? tulisan ini menggunakan metode penelitian yurdis normatif dimana landasan hukum menjadi obyek utama yang dianalisis yang kemudian dibantu dan di perkuat dengan berbagai macam teori yang relevan dan dilengkapi dengan bahan yang bersumber dari buku, jurnal dan lain-lain./ Today, acts against the law, one of which is the actions of irresponsible individuals in carrying out illegal levies against the public, are still our common enemy to be resolved and eradicated. Acts of extortion that are included in the category of a crime so far regulated in the Criminal Code are generally criminal acts in office or criminal acts that are related to office. There are 13 (thirteen) articles that are absolutely withdrawn as Corruption Crimes (Articles 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 and 435 of the Criminal Code) and 6 (six) articles withdrawn as a crime if it is committed in the context of settling corruption cases (Articles 220, 231, 421, 422, 429 and 430 of the Criminal Code). However, in fact, today's unlawful acts are not only carried out by ordinary people, but these actions have spread to the ranks of the State Civil Apparatus, so that these illegal levies are included in the realm of the bureaucracy, which generally occurs in the process of public services. The clash of legal rules that can be used to resolve this is still a weakness in eradicating criminal acts of extortion in Indonesia's Criminal Code which is juntaka to Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to the Republic of Indonesia Law. Number 20 of 2001 is still considered not optimal in eradicating non-criminal levy. Because illegal levies carried out by state apparatus should have been a criminal act of corruption, not a general crime, that's why many judges' decisions were different. In order to explore and reform law enforcement of criminal acts of extortion in this paper, the author explores using a formula of problems including: 1). How is the application of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 against the current act of extortion? 2). What is the role of law enforcers in eradicating extortion in accordance with RI Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to RI Law Number 20 of 2001? This paper uses an ormative juridical research method in which the legal basis is the main object which is analyzed which is then assisted and strengthened by various relevant theories and supplemented by material sourced from books, journals and others

GENETIC DIVERSITY OF UPLAND RICE LANDRACES FROM JAVA ISLAND AS REVEALED BY SSR MARKERS

Java Island is one of origins of a large number of indigenous upland rice accessions, which may serve as valuable plant genetic resources for future crop improvement in Indonesia. However, these landraces especially non-glutinous and glutinous rice are rapidly being lost because of land-use, agricultural practices and other factors. A better understanding of genetic diversity of local upland rice is important for crop improvement program, crop management and conservation strategy. This study aimed to evaluate the genetic diversity of upland rice landraces originating from Java Island. A total of 82 upland rice accessions comprising of 55 non-glutinous rice and 27 glutinous type were genotyped using the 16 simple sequence repeat (SSR) markers. The result showed that a total of 74 alleles were found with major allele frequency found on RM431 (0.96). Most of the SSR markers (56.3%) showed high discriminating power as represented by polymorphic informa-tion content (PIC) value higher than 0.5. A moderate genetic diversity index was detected in all landraces, which was 0.55. Genetic diversity index of non-glutinous and glutinous rice were 0.54 and 0.53, respectively. Their genetic distance was about 0.057. The phylogenetic tree generated two main clusters that demonstrated discrimination among landraces according to the individual genetic properties rather than their geographical origins and grain types (non-glutinous and glutinous type). The levels of genetic diversity were varied across rice types and geographical origins. According to the regions, the closest genetic distance was found between upland rice landraces from Central Java and West Java (0.040). The information derived from this study is important, in combination with phenotypic data, to identify desired useful traits came from different origins of the gene pool to be used for breeding purposes

MEMBUAT DAN MENGAPLIKASIKAN BAHAN AJAR: BILINGUAL CARD GAME PADA SISWA SEKOLAH DASAR

MEMBUAT DAN MENGAPLIKASIKAN BAHAN AJAR: BILINGUAL CARD GAME PADA SISWA SEKOLAH DASA

Kemampuan Berpikir Aljabar Siswa Climber dalam Menyelesaikan Masalah SPLDV

The aim of this study is to analyze the algebraic thinking ability of students in SPLDV problems solving. This research was conducted by students in eighth grade with AQ climber type. The type of this study is qualitative research with a phenomenological approach. The technique of taking the subject is a purposive technique with two students as the subject that chosen with the AQ climber category. The instruments that used in this research are SPLDV matter solving sheets, interview guidelines, and field notes. The techniques of collecting data are tests, interviews, and field notes. The steps in analyzing data are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that climber students are able to think algebraic views from their activities, namely generational activity, transformational activity, and global meta-level activity. The indicators achieved in generational activities are students can understand the equations that contain variables namely the meaning of the equal sign and also students are able to understand the solution of equation. The indicators achieved in transformational activities are students being able to say terms, expand, substitute, solve equations, simplify expressions, and be able to change equations into equivalent equations. Whereas in global meta-level activities students are able to use algebra to predict a problem in mathematics and be able to model mathematics that related to algebra

Pengembangan Handout Fisika Berbasis Team Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik SMA

Abstract – Research has been carried out on the development of team assisted individualization-based physics handouts to determine the feasibility of team-assisted individualization-based physics handouts developed, student responses after using the team-assisted individualization-based physics handouts that have been developed, and improvement in students' critical thinking skills. This type of research is a development that refers to the ADDIE development model, namely Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. This research was conducted at SMA Negeri 4 Purworejo with 32 research subjects. The instruments used in this study were validation sheets, student response questionnaires, learning achievement sheets, and learning achievement tests. Based on the research, the data obtained from the team-assisted individualization-based physics handout validation from three validators, namely two expert lecturers and physics teachers, received an overall score of 3.35, included in the good enough category and feasible to be used in the learning process. Students' responses to the physics-based handout team assisted individualization implementation phase obtained a percentage of 77.7% with a good category. Increased critical thinking skills of the application stage obtained an N-gain of 0.581 and included in the category of moderate improvement. Thus, a team assisted individualization-based physics handout developed in this study is categorized as good and suitable for use in learning and can improve students' critical thinking skills

TUDI ANGKA BEBAS JENTIK (ABJ) DAN INDEKS OVITRAP DI PERUM PONDOK BARU PERMAI DESA BULAKREJO KABUPATEN SUKOHARJO

Penyakit DBD masih merupakan permasalahan serius di Provinsi Jawa Tengah, terbukti 35 kabupaten/kota sudah pernah terjangkit penyakit DBD. Data penderita DBD pada UPT Puskesmas Sukoharjo tahun 2014 Sebanyak 22 kasus dengan IR 0,08% dan tahun 2015 sebanyak 26 kasus IR 0,05%. Data tersebut yang paling tinggi kasusnya berada pada Desa Bulakrejo 18 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk pemantauan jentik nyamuk dengan metode visual dan menganalisis Nilai ABJ di Perum Pondok Baru Permai Bulakrejo Sukoharjo. Penelitian ini bersifat Survey Analitik rancangan yang digunakan dengan survei Cross Sectional. Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara memantau keberadaan jentik dan pemasangan ovitrap untuk mengetahui indeks ovitrap dan nilai ABJ pada 100 rumah di Perum Pondok Baru Permai Bulakrejo Sukoharjo kemudian dihitung untuk ABJ nya. Dengan indikator amannya 95%. Hasil Kepadatan Jentik dengan cara pemantauan jentik metode visual nyamuk dengan perhitungan container index didapatkan hasil sebesar 15%, Nilai Angka Bebas jentik sebesar 85% dan indeks ovitrap sebesar 100% di Perum Pondok Baru Permai Desa Bulakrejo Kabupaten Sukoharjo

Analisa Pengaruh Cekungan Yang Diterapkan Pada Plat Datar Terhadap Aliran Fluida Untuk Mendukung Teknologi Maritim Dengan Pendekatan CFD

Bentuk lambung kapal adalah salah satu bagian penting dalam pembangunan sebuah kapal.Pada dasarnya bentuk ini dipengaruhi oleh fungsi dari kapal yang akan dibangun.Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan percobaan pada plat datar yang nantinya diharapkan dapat diaplikasikan pada lambung kapal.Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa percobaan pada plat datar konvensional yang akan dilakukan sedikit modifikasi dengan cara membentuk cekungan-cekungan pada plat tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengurangi gaya gesek yang terjadi antara akibat adanya kecepatan aliran fluida yang bergesekan langsung dengan sisi plat tersebut.Sedangkan pada umumnya plat konvensional biasanya mulus tanpa adnya lekukan/cekungan. Peneltian ini dilakukan dengan menggunakan metode Ansys CFD