PENGARUH EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, penanaman modal asing, dan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel ekspor, penanaman modal dan dana perimbangan digunakan nilai nominal dari kegiatan tersebut agar lebih mudah dipahami. Data penelitian menggunakan data tahun 2015 – 2019 untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekspor,  dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan dana alokasi khusus yang mempunyai efek negatif

PENGARUH TEMUAN, TINGKAT PENYIMPANGAN, OPINI AUDIT, DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Disclosure is the most important aspect in financial statement. Full disclosure provides an easy understanding about the contents for user in order to make precise decision. This research examines full disclosure of Local Government Financial Statement (LKPD) in Indonesia based on Governmental Accounting Standard (SAP). Moreover, this research explains factors that affect the mandatory disclosure level of province's financial statement in Indonesia from 2009 until 2012 . Those examined factors are audit opinions, audit findings, the level of audit irregularities and local characteristics specifically regional assets, dependency level, the size of area, population, and local government work unit (SKPD).

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang wajib diterapkan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Bangka meminta bantuan tenaga pendamping dari Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN guna memberikan telaahan dan bimbingan teknis pada tahap finalisasi penyusunan laporan keuangan Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2015. Kegiatan telaahan laporan keuangan tersebut dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Di dalam melakukan telaahan laporan keuangan Pemkab Bangka, Tim Pendamping PKN-STAN mem-benchmark model kertas kerja yang digunakan oleh pemerintah pusat (untuk kementerian/lembaga) yang disesuaikan dengan karakteristik laporan keuangan pemda. Telaahan dilakukan atas laporan keuangan dari 34 (tiga puluh empat) SKPD di lingkungan Pemkab Bangka dan hasilnya dituangkan dalam kerta kerja yang berisi ceklis kriteria yang sudah terpenuhi (benar) dan yang belum terpenuhi (terjadi kesalahan), termasuk saran perbaikannya. Ditemukan sejumlah kesalahan yang ditemukansecara seragam pada semua laporan keuangan SKPD yang ditelaah, meskipun laporan keuangan tersebut telah dihasilkan melalui aplikasi sistem akuntansi

PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KLATEN

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat (abdimas) ini adalah untuk mendampingi penyusunan kebijakan akuntansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri. Kebijakan akuntansi disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Kegiatan abdimas dilakukan pada periode Januari sampai Juli 2019. Untuk menyusun kebijakan akuntansi, kami melakukan studi pendahuluan, wawancara dengan narasumber dan pelaku usaha BUMDes dan Forum Grup Discussion (FGD). Hasil kegiatan berupa kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP seperti yang diamanatkan Peraturan Desa dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Kebijakan akuntansi tersebut memuat karakeristik umum pelaporan keuangan, prinsip dasar pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri

REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PKN STAN

State financial management undergoes continuous changes. To oversee this, competent human resources (HR) are needed. Competent human resources can be produced through education that is designed according to needs. This research is a descriptive qualitative. Data obtained through literature study and interviews. Data processing using Milles and Huberman models. The results of the study show that the Ministry of Finance continuously makes improvements in financial management. To meet the needs of competent human resources, the Ministry of Finance organizes Higher Education which is designed to meet the human resources needs of the Ministry of Finance.   Pengelolaan keuangan negara mengalami perubahan yang terus menerus. Untuk mengawal hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. SDM yang kompeten dapat dihasilkan melalui pendidikan yang di desain sesuai kebutuhan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalusi studi literatur dan wawancara. Pengolahan data menggunakan model Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Kementerian Keuangan secara terus menerus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten Kementerian Keuangan menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan SDM Kementerian Keuangan

POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS: BUM DESA TIRTA MANDIRI PONGGOK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prinsip dalam pengelolaan BUM Desa adalah partisipasi masyarakat. Saat ini BUM Desa tumbuh pesat namun masih sedikit BUM Desa yang sukses. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang mengambarkan bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat pada BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dilaksanakan dengan pola yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertangungjawaban, dan kepemilikan modal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola BUM Desa dalam melaksanakan partisipasi masyarakat