Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Dan Kejahatan Anggota Polri (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)”. dengan identifikasi masalah, bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri serta bagaimana prosedur dan mekanisme jika seorang anggota polri melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan serta prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dan perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri dengan melihat studi kasus diwilayah kepolisian daerah Sulawesi Tengah.Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri adalah melalui proses persidangan disiplin yang dimulai dari tahapan penerimaan laporan, pemerisaan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi / hukuman, dengan mengacu pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia, disamping itu mekanisme dan prosedur perbuatan tindak pidana oleh anggota Polri adalah berdasarkan prinsip equality before the law bahwa persamaan didepan hukum berlaku bagi anggota polri bagi yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diadili melalui peradilan umum, hal tersebut berdasarkan TAP MPR-RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 telah memisahkan Polri dari TNI dan meletakkan fungsi Polri secara terpisah dari TNI, sehingga membawa konsekuensi logis kepada institusi Polri yang sebelumnya berstatus sebagai militer berubah menjadi status Sipil sehingga tunduk dan patuh terhadap peradilan umum

Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang menimbulkan kecelakaan berlalu lintas di Jalan Raya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan Lalu Lintas, yaitu: a. Faktor internal Kualitas sumber daya Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan, perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap arogansi / sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM, terbatasnya dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya tinggi. b. Faktor eksternal Sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu accident, tidak adanya kejelasan kebijakan pemerintah dalam membatasi pertumbuhan jumlah kendaraan maupun manajemen pengoperasian kendaraan bermotor, langkah sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum tidak secara efektif dilaksanakan, belum diakuinya peralatan milik polri sebagai alat bantu penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat, belum adanya sekolah-sekolah mengemudi yang memenuhi standar pendidikan keterampilan mengemudi. 2. Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian orang lain sedangkan sebagai kelalaian yang dalam Pasal 360 KUHP bilamana akibat kelalaian pengemudi tersebut tidak mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam ketentuan pidana lainnya yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas bagi kelalaian pengemudi baik yang mengakibatkan kematian maupun hanya luka-luka hanya diatur dalam Pasal 310 saja

Detection of multiple objects using computer vision

C­lem bakalsk© prce je navrhnout a prakticky zrealizovat ­d­c­ algoritmus pro detekci objekt rznch tvar, barev a velikost­. Prce je rozdÄlena do pÄti kapitol. Prvn­ kapitola obsahuje reeri dosavadn­ho poznn­ v oblasti strojov©ho vidÄn­. Druh kapitola popisuje funkce a vyuit­ open source knihovny OpenCV, kter je pouit v praktick© Ästi prce. Praktick Äst zaÄ­n kapitolou shrnuj­c­ pouitou techniku. Nsleduje kapitola, kter popisuje samotnou lohu t­dÄn­ objekt. Jsou zde popsny vechny technick© aspekty a vysvÄtleny probl©my, kter© bylo nutno peklenout. V posledn­ kapitole najde Äten zprvu o zrealizovn­ praktick© Ästi prce v laboratoi. Shrnut­ vsledk laboratorn­ho experimentu a celkov©ho poznn­ je v zvÄru samotn© prce.The aim of the bachelor's thesis is designing and realizing an algorithm for different shapes, colors, and sizes object detection. The paper is divided into five chapters. The first chapter includes introduction to so far developed computer vision. The second chapter describes functions and uses of open source library OpenCV, which is used in practical part of this paper. Practical part begins with chapter which covers all used hardware and technology. Next chapter describes task of separating objects. Further are included all technical aspects and problem solutions. In last chapter is a report about practical work realization in laboratory. Summary of all experiment results and paper cognition is in conclusion of the paper.

Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima)

The author conducts research Model Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Building Village Economy. The goal is to know and recognize the attraction and potential of Masalima Village to be optimized and know how to set up Village Owned Enterprises (BUMDes) as well as to know the Model Management of BUMDes in improving the economy of Masalima Village community. The research method used is the type of qualitative research with descriptive description is a study that aims to obtain a picture to understand and explain the model management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Developing the Village Economy. In this study the authors analyze what potentials can be developed in Masalima Village so that it can be developed and processed through the Village Owned Enterprises (BUMDes)

Inhibition of cytokine-mediated JNK signalling by purinergic P2Y11 receptors, a novel protective mechanism in endothelial cells

Previous research from our laboratory has demonstrated a novel phenomenon whereby GPCRs play a role in inhibiting cytokine-mediated c-Jun N-terminal kinase (JNK) signalling. So far this novel phenomenon seems to have been vastly overlooked, with little research in the area. Therefore, in this study we explored this further; by assessing the potential of P2YRs to mediate inhibition of cytokine-mediated JNK signalling and related functional outcomes in human endothelial cells. We utilised primary endothelial cells, and employed the use of endogenous activators of P2YRs and well characterised pharmacological inhibitors, to assess signalling parameters mediated by P2YRs, Interleukin-1β (IL-1β), TNFα and JNK. Activation of P2YRs with adenosine tri-phosphate (ATP) resulted in a time- and concentration-dependent inhibition of IL-1β-mediated phosphorylation of JNK and associated kinase activity. The effect was specific for cytokine-mediated JNK signalling, as ATP was without effect on JNK induced by other non-specific activators (e.g. sorbitol, anisomycin), nor effective against other MAPK pathways such as p38 and the canonical NFκB cascade. Pharmacological studies demonstrated a role for the P2Y11 receptor in mediating this effect, but not the P2Y1 nor the adenosine receptors (A1, A2A, A2B & A3). The novel Gαq/11 inhibitor YM254890 and a protein kinase A (PKA) inhibitor H89 both partially reversed ATP-mediated inhibition of IL-1β-stimulated JNK indicating involvement of both Gαq/11 and Gαs mediated pathways. ATP also partially reversed IL-1β-mediated induction of cyclo‑oxygenase-2 (COX-2) and E-selectin. Collectively, these studies indicate the potential for activation of purinergic receptors to protect the endothelium from inflammatory driven JNK activation and may be a new target for inflammatory disease therapy

Kelembagaan Perbankan

xii.200 hal.; 22 c

Kelembagaan Perbankan

220 hal.;xii.;23c