Effect of Leadership, Training, and Human Resources Competency to Employee Performance Through Motivation as Intervening Variables

This study aims to determine the direct influence of empirical and indirect influence of leadership variables, training, human resource competencies, work motivation, and employee performance. This study uses 185 employees of PT Graha Resik Batam as a research sample. The data obtained were analyzed using path analysis with the help of SPSS 21 software. The results obtained: leadership has a significant influence on work motivation, training has a significant effect on work motivation, human resource competence has a significant influence on motivation, leadership has influence which is significant to employee performance, training has a significant effect on employee performance, human resources competence has a significant effect on employee performance, work motivation has a significant effect on employee performance, leadership has no significant effect on employee performance through work motivation. This means that work motivation does not vary between variables in mediating leadership relationships on employee performance, training has a significant effect on employee performance through work motivation. This means that motivation to work as intervening variable in mediating training relationships on employee performance, human resource competence has no significant effect on employee performance through work motivation. This means that the competence of human resources does not vary between variables in mediating the relationship of competence of human resources with employee performance

Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah

33 provinces and 471 districts / cities in Indonesia, only about 10 percent of which have aformal setting boundaries one Lampung province has 15 districts / cities. Lampung Province has other sources of income and abundant natural resources in each region. Therefore, this study aims to demonstrate empirically the effectiveness of Local Revenue Target Achievement At Regency / City in Lampung. The object of this study was 15 District / City in the province of Lampung. The data used in this study is that the data collected in 2010 to 2012. The data analyzed in this study are secondary data obtained from documents Budget Realization Report Regency / City in Lampung Province obtained from the Board of Finance of the Republic of Indonesia Representative Pemerika Lampung Province. Budget Realization of this report was obtained data on the number of actual revenue (PAD). The sampling method using census method by taking the entire population. From these data, then analysis by using the calculation of the ratio of the degree of decentralization, the ratio of financial independence and effectiveness ratio. The results of this study indicate that the Budget Actual revenue (PAD) Lampung Province from 2010-2012 has been very effective. That means the regional government to realize the budget revenue (PAD) properly

Aplikasi Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Mikoriza Arbuskula untuk Meningkatkan Pertumbuhan Bibit Manggis (Garcinia Mangostana L.)

Abstrac Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is one of the most Indonesian favored fruit, because the ripe fruit (ripe) has a distinctive taste, sweet, sour and fresh. The main problem encountered in the cultivation of mangosteen is to provide theseeds. Weak mangosteen plant roots decrease growth level. This study aims to determine the interaction of palm oil empty bunches compost with Arbuscular Mycorrhiza on the seed growth of mangosteen and get the best dose. This research was conductet AgricultureFaculty, University of Riau campus Bina Widya Tampan, Pekanbaru lastedOctober 2012 until January 2013. The results of shows that by using TKKS compost with a dose of 150 g/polybag and the use of mycorrhizae 15g/polybag is better than giving 150 g/polybag and mhycorrizhal 20 g/polybag because the results are not significantly different. To get the combination use of empty fruit bunches of oil palm compost and mycorrhizal needs to be done in a long time , to get more tangible results

Imunitas Non-spesifik Dan Sintasan Lele Masamo (Clarias SP.) Dengan Aplikasi Probiotik Dan Dasar Kolam Buatan

Lele masamo (Clarias sp.) merupakan lele varian baru yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan lele biasa. Salah satu keunggulannya yaitu pertumbuhan yang cepat sehingga lele masamo banyak diminati oleh pembudidaya. Penggunaan dasar kolam buatan pada budidaya lele masamo dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi. Namun, pemberian dasar kolam buatan dalam budidaya mengindikasi ikan mengalami stres. Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu dengan pemberian imunostimulan seperti yang terkandung dalam probiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pemberian probiotik terhadap imunitas non-spesifik lele masamoyang dibudidayakan dengan menggunakan dasar kolam buatan. Rancangan penelitian menggunakan 2 perlakuan yaitu perlakuan pemberian probiotik dan tanpa pemberian probiotik dengan tiga kali ulangan. Penelitian berlangsung selama 45 hari dan diamati pada hari ke-0, hari ke-15, hari ke-30, dan hari ke-45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian probiotik berpengaruh nyata terhadap total leukosit, persentase limfosit dan sintasan lele masamo (P0,05). Pemberian probiotik dalam pakan dan air budidaya mampu meningkatkan total leukosit dari 66.856 sel/mm3 menjadi 103.739 sel/mm3,persentase limfosit dari 68,7% menjadi 75%

INDONESIA LAWYERS CLUB (ILC) SCENE COMMUNICATION IN PRODUCTION MEDIA PERSPECTIVE

Television media had a big role in carrying out the function of providing entertainment, education and of course providing information directly from the scene of the incident with a level of reality that was more complete, lively, original, natural, and even relatively free from the effects of distortion. As shown by the show, Indonesia Lawyers Club could be said as a show that could provide knowledge and understanding to the public about Indonesian law which was discussed broadly and could be explained from various sides and points of view, which included issues of crime, corruption and also existing legal policies. in Indonesia. Based on the background above, the author drawed a major question, namely how was the Indonesian Lawyers Club's communication broadcast in the perspective of production media? This research discussed the Industry that used Media as Business theory in Gill Branston and Roy Stafford's book. Broadcasting Indonesia Lawyers Club had intrinsic strengths in the form of program quality, recognition in the form of awards and achieving high ratings. The broadcast of Indonesia Lawyers Club was able to create a mutually beneficial relationship between Television and political observers, social observers, lawyers and the general public. This broadcast emphasizes that a media production process could actually succeed in presenting ideal broadcasts with all the parties involved in working together, synergizing and Responsible for their duties during the production proces

Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung

Pemberian kewenangan membuat perda menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya. Namun hingga kini, masih muncul masalah akibat perda. Berbagai pemberitaan dan laporan menyebutkan adanya perda-perda yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah banyak membatalkan perda bidang retribusi dan pajak daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun begitu, perda menjadi salah satu elemen dasar bagi pelaksanaan desentralisasi. Kewenangan membentuk perda merupakan implementasi dari kemandirian daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam membentuk perda. Pengawasan perda diperlukan dalam menjaga kesesuaian peraturan di tingkat lokal dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Review juga dipelukan untuk mengontrol agar peraturan yang dibuat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam bernegara seperti perlindungan hak asasi manusia. Peraturan Perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi perda yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi perda yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (judicative power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan perda. Dalam prakteknya dua mekanisme ini belum dapat berjalan optimal karena dihadapkan pada beberapa permasalahan. Permasalahan dalam lingkup executive review antara lain dipengaruhi oleh regulasi yang mengaturnya. Inkonsistensi antara peraturan di tingkat yang lebih tinggi dengan peraturan di tingkat teknis menyebabkan lemahnya implementasi sistem yang telah dibuat. Seperti pengaturan kewenangan pembatalan, pelibatan pemerintah propinsi dalam mengawasi perda kabupaten/kota, dan koordinasi dan kerjasama antara kementerian yang mempunyai kewenangan terkait perda. Selain regulasi, masalah dalam executive review juga disebabkan oleh inisiatif dari kementerian yang berwenang untuk menjalankan sistem pengawasan secara menyeluruh. Sementara itu, dalam pelaksanaan judicial review permasalahan yang dihadapi antara lain terkait dengan mekanisme yang menyulitkan masyarakat dalam menempuh prosedur untuk mengajukan judicial review perda. Seperti pembatasan waktu pengajuan perda, pembebanan biaya pendaftaran dan penanganan perkara, jangka waktu pemeriksaan dan transparansi dalam pemeriksaan permohonan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbaiki mekanisme review perda. Perbaikan mekanisme review tersebut merupakan syarat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Peningkatan kualitas perda yang dibentuk oleh tiap-tiap daerah dapat berdampak positif bagi kemajuan daerah tersebut. Upaya perbaikan mekanisme review perda meliputi: revisi peraturan mengenai pengawasan perda di wilayah eksekutif, mensinergikan kegiatan atau program pada unit-unit kerja yang terdapat di kementerian yang memiliki kewenangan terkait perda, dan membenahi struktur organisasi di tingkat daerah (propinsi) untuk menjalankan perannya dalam mengawasi perda. Sementera itu terkait dengan judicial review, upaya perbaikan dilakukan dengan merevisi peraturan MA yang mengatur mengenai pelaksanaan uji materiil untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan judicial review. Selain itu, kewenangan judicial review perda ini juga perlu diatur dalam UU Pemerintahan Daerah

Spatial Planning Law as Controller of City Space Utilization in the Sustainable Development Context

The Spatial Planning Law (Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning) can be functioned as controller of city space utilization in the sustainable development context, if it meets the validity of the philosophical, juridical and sociological by referring to the norm basically (Grundnorm) as well as change the paradigm of Anthropocentric to be Eco-Centrism towards Eco-Sufism, in viewing and manage the space (environment). Keywords: Spatial Planning Law (UUPR), control, sustainabl

Soil moisture on emergence and initial development of Bidens pilosa.

Some species are used as cover crops, so they can produce and release products from their secondary metabolism. When these products are released in the environment, they are exposed to direct or indirect influences. Thus, this trial aimed to evaluate the influence of soil moisture content in plant decomposition, possibly caused by allelochemicals release. The influence of soil field capacity was evaluated by the decomposition of black oats (Avena strigosa Schreb), turnip (Vicia villosa Roth) and hairy vetch (Raphanus sativus L.) residues, with 70 and 50% of water availability and the control. Pots (1.0 kg) were filled with sterilized and unsterilized soil, plus 30 g of plant residue, which remained in decomposition for four weeks before the experiment start. After that, five seeds of beggartick (Bidens pilosa L.) were sowed and seedling emergence was daily evaluated for 10 d. The emergence speed index and emergence speed were calculated. Five seedlings were transplanted at the 8th d and evaluated during 30 d, to obtain the initial development of plants, and to determine fresh and dry mass. Greatest growth inhibition of the weed tested occurred with 70% available water for plant emergence and with 50% for initial plant development

Analisis Yuridis Terhadap Peranan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sangat penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peranan serta pengaruh besar dari kepolisian dalam sistem peradilan pidana akan dapat tinjau pada tahap penyelidikan hingga penyidikan yang kemudian akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Dalam hal penyidikan, Kepolisian bukanlah satu-satunya penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah penyidikan. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.  Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan khususnya yang dimiliki oleh Jaksa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan dalam hal penyidikan baik yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di IndonesiaKepolisian menjadi salah satu penegak hukum yang memiliki peranan sangat penting di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peranan serta pengaruh besar dari kepolisian dalam sistem peradilan pidana akan dapat tinjau pada tahap penyelidikan hingga penyidikan yang kemudian akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Dalam hal penyidikan, Kepolisian bukanlah satu-satunya penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah penyidikan. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.  Kepolisian dan Kejaksaan sebagai dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan khususnya yang dimiliki oleh Jaksa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan dalam hal penyidikan baik yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia