Religious Engagement within Refugee Resettlement in Canada: Lessons to Learn

In recent years, Canada has become a global leader in refugees and the top world leader in refugee resettlement. Direct participation by civil society, mainly dominated by the religious congregation and faith-based organizations in resettlement, has been the hallmark of Canada's private sponsorship program and a significant element in its success.  This paper explores the evidence base of existing literature covering religious engagement within Canada's umbrella of refugee resettlement. Religious engagement is exemplified by the involvement of religious groups, congregations or communities in refugee resettlement which defines and shapes this policy, particularly in the private refugee sponsorship program.  Despite challenges shadowing the process, religious engagement contributes to more outcomes given its potential social capital. It is predicted that religious groups will continue to be leading actors within Canada’s resettlement programs

Pengaruh Metode Belajar Debat Aktif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap Kecerdasan Linguistik Peserta Didik di SMA Insan Cendekia Syech Yusuf Gowa

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil penelitian metode belajar debat aktif di SMA Insan Cendekia Syech Yusuf Gowa berada pada kategori sedang, yaitu 75,86%, sedangkan kecerdasan linguistik peserta didik di SMA Insan Cendekia Syech Yusuf Gowa berada pada kategori sedang, yaitu 75,86%. Dari hasil perhitungan diperoleh (thitung) = 4,99 sementara (ttabel) = 1,703 untuk taraf signifikansi 5%. Karena thitung lebih besar dari ttabel maka dapat disimpulkan H0 di tolak dan H 1 diterima. Artinya ada pengaruh metode belajar debat aktif terhadap kecerdasan linguistik peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Insan Cendekia Syech Yusuf Gowa

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran terhadap obat, kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 telah mengamanatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berfungsi dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Namun dengan aturan tersebut, BPOM belum memiliki kewenangan yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) kemudian diusulkan melalui DPR RI untuk memberikan wewenang dan hak serta memperkuat dasar hukum BPOM dalam bertindak. Namun sampai saat ini, RUU POM belum disahkan oleh DPR RI. Peran para pemangku kepentingan yang berbeda diduga menjadi penyebab lamanya pembahasan RUU POM sampai saat ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan”. Kebijakan publik yang baik adalah yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut dalam perumusan kebijakan dapat diidentifikasi dengan peranannya ke dalam regulator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Selain peranannya, pemangku kepentingan juga dilihat posisinya berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya ke dalam key players, context setters, subjects, dan crowds. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif dan divalidasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian telah mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yakni DPR RI berperan sebagai regulator. Kemenkes RI, PB IDI, PP IAI, dan YLKI berperan sebagai koordinator. BPOM RI dan MAKPI berperan sebagai fasilitator. BPOM RI dan GAPMMI berperan sebagai implementor. Hasil penelitian juga telah memetakan posisi pemangku kepentingan yang menempatkan DPR RI, Kemenkes RI, dan BPOM RI sebagai key players. PB IDI, PP IAI, dan YLKI sebagai context setter. GAPMMI sebagai subjects. MAKPI sebagai crowds. Hasil penelitian juga menemukan adanya konflik kepentingan antara Kemenkes RI dengan BPOM RI dalam perumusan RUU POM. Hasil penelitian lainnya juga mendapatkan pandangan terkait adanya proses lobi yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik di parlemen

Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman

Pada tahun 2011, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak di level kabupaten atau kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Penelitian dengan mengambil setting keterlibatan masyarakat dalam implementasi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Slemanini dimaksudkan sebagai upaya merekam proses peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak yang secara kelembagaan diintegrasikan dalam sebuah sistem pembangunan dengan tajuk KLA. Artikel ini melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka melihat sejauh mana keberlanjutan kebijakan KLA dengan bertumpu pada aktor masyarakat

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR LAJU REAKSI SMK KOMPETENSI KEAHLIAN AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DENGAN METODE 4S-TMD (Four Step Teaching Materials Development)

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar laju reaksi yang layak, mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan konteks kejuruan untuk siswa SMK kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan hasil Pertanian (APHP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Design and Development Research tipe pertama yaitu design, development and evaluation dengan kategori specific ID Phases (melaksanakan tahap tertentu). Pengembangan bahan ajar dilakukan dengan menggunakan metode Four Step Teaching Material Development (4S TMD). Tahap-tahap pengembangan berdasarkan metode 4S TMD terdiri dari tahap seleksi, strukturisasi, karakterisasi dan reduksi didaktik. Pertisipan pada penelitian ini yaitu 60 siswa SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, dua orang ahli pendidikan kimia dan satu orang guru kimia. Hasil dan temuan dari penelitian ini berupa (1) terseleksinya konsep, konteks substansi dan konteks pedagogik terkait materi laju reaksi yang relevan, struktur penyajian materi laju reaksi, teridentifikasinya teks yang mudah dan sulit untuk dipahami oleh siswa dan langkah yang tersusun pada tahap reduksi didaktik untuk mengatasi teks yang tergolong masih sulit dipahami oleh siswa pada draft bahan ajar. (2) Berdasarkan uji kelayakan bahan ajar menunjukkan kelayakan isi, penyajian, kebahasaan dan kegrafikan, secara bertutur-turut persentase kelayakannya adalah 96,42%, 93,25%, 100%, dan 96,02%. (3) Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan hasil uji keterpahaman bahan ajar, didapatkan hasil keterbacaan bahan ajar “Laju Reaksi dalam Pengolahan Hasil Pertanian” sebesar 85,96% dengan kategori bahan ajar mandiri

KONTRUKSI KOMUNIKASI PROFETIK DALAM MEMBANGUN KEBUTUHAN PELANGGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Prophetic communication is a new term in the communication science family. Prophetic itself is everything that relies on the attitude, behavior, and words of the Prophet Muhammad. In prophetic communication there are elements of values and ethics. The focus of this research is on the construction of prophetic communication in building customer needs for Islamic education at the State Islamic Senior High School (MAN) 1 Tulungagung. Data collection through in-depth interviews, participatory observation and documentation. The results of the study mention that building customer needs through prophetic communication is manifested by SEHAT (Who am I, Empathy, Reliable, Enthusiastic, Responsive). This concept is accompanied by examples of prophetic communication practices that occur in the madrasah environment. This research is practically used in Islamic education management science, especially in actualizing changes in conditions and situations. Furthermore, this research aims to be developed furthe

American And British Songs As Enrichment Media On Students’ Pronunciation Mastery (An Explorative Study on The Eighth Grade Students of SMP N 1 Balapulang)

Izzul Haq, Maulana. 2022. “Lagu Amerika dan Inggris pada Penguasaan Pelafalan Siswa.” (Studi Eksploratif Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Balapulang). Pembimbing Skripsi 1: Erna Wardani S.Pd., M.Hum. Pembimbing 2: Nisa Roiyasa S.Pd., M.TESOL., Penguji : Tuti Purwati S.S. M.Pd. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Pendidikan Bahasa. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat siswa dalam meningkatkan pengucapan bahasa Inggris melalui lagu-lagu Amerika dan Inggris dan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan pengucapan bahasa Inggris siswa melalui penggunaan lagu-lagu Amerika dan Inggris sebagai media pengayaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket observasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII I SMP N 1 Balapulang yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu Amerika dan Inggris dapat digunakan sebagai media pengayaan penguasaan pengucapan siswa. Hal ini ditunjukkan dengan observasi, angket dan wawancara. Selanjutnya dari respon siswa terhadap kegiatan belajar mengajar menggunakan lagu Amerika dan Inggris. Dapat disimpulkan bahwa siswa suka menggunakan lagu-lagu Amerika dan Inggris sebagai media. Terbukti dengan partisipasi mereka dalam diskusi kelas, sesi tanya jawab, aktif berlatih pengucapan berpasangan dengan teman sekelas mereka dan bernyanyi bersama saat lagu dinyalakan. Selain itu, ada beberapa perbaikan dalam pengucapan mereka setelah menggunakan lagu-lagu Amerika dan Inggris sebagai media pengayaan. Kata kunci: Lagu Amerika dan Inggris, Media Pengayaan, Pengucapa

PERBANDINGAN UNSUR DAPAT DI PIDANANYA PENGHINAAN DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL

Pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenal sebagai penghinaan. Pencemaan nama baik diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik seseorang selain itu pencemaran nama baik merupkan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar dimuka umum. Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perbandingan bentuk-bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik dalam media social serta perbandingan unsur-unsur dapat di pidananya penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakan atau library research. Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini Perbandingan bentuk-bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik dalam media sosial dapat dilihat dari kategori berdasarkan tingkatannya yang masih terdapat ambiguitas dalam beberapa delik pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti dalam Pasal 27 ayat (3) karena penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. unsur-unsur dapat di pidananya penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana dapat dilihat dari unsur terpenuhi penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Hukum Pidana sesuai dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Hukum Pidana