Analisis Ekstraksi Fitur dan Klasifikasi Data Keluarga Malware Menggunakan Convolutional Neural Network

Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat mengganggu kinerja dari suatu sistem, dan telah menjadi salah satu cyber threat yang perlu mendapat perhatian khusus. Semakin hari perkembangan malware semakin berbagai macam dan mengalami evolusi semakin canggih, sehingga mempunyai kemampuan untuk melindungi diri dari suatu acaman baik itu antivirus atau sistem pengamanan yang lain, Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis terhadap malware – malware yang ada, analisis dalam hal ini merupakan suatu proses untuk melakukan identifikasi terhadap perilaku malware, mulai dari apa yang dilakukan, apa yang diinginkan, dan apa tujuan utama dari malware tersebut, deep learning yang merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan untuk melakukan penelitian terhadap karakteristik malware, dengan melakukan analisis terhadap karakteristik dari suatu varian malware, seperti menggunakan metode klasifikasi diharapkan hal tersebut dapat memberikan referensi untuk pembuatan sistem pengamanan terhadap malware yang lebih baik. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti mencoba untuk melakukan analisis terhadap data malware yang diambil dari Canadian Institute for Cybersecurity. Dalam hasil analisis tersebut didapatkan hasil precission dan recal 75%

Optimization of unit commitment considering carbon gas emission reduction utilizing firefly algorithm

The necessity for electrical energy has been currently significant to support economic growth in Indonesia, expected to annually increase every year. The increasing demand for electricity denotes that the electrical energy supplied by the generator is relatively large. In general, electricity generation in Indonesia utilizes fossil fuels in the generation process thus it creates emissions in the form of carbon dioxide (CO2), which are released into the air in large quantities. Therefore, planning is deemed instrumental, thereby encouraging that generation scheduling at an economical cost is required in the generation of each unit in order to adjust the load that changes every time. This final project discusses the problem of unit commitment (UC) with the addition of a carbon capture and storage (CCS) system in the generator. The Carbon Capture and Storage (CCS) process refers to a technology capturing up to 85% of carbon dioxide (CO2) emission as, the result of utilizing fossil fuels in electricity generation and industrial processes to prevent carbon dioxide from entering the atmosphere. The optimization algorithm utilized in this final project is the Firefly Algorithm (FA). The objective function that will be optimized lies in the cost of generation, scheduling on and off for each generator and carbon dioxide (CO2) emissions. The data used in this optimization includes the IEEE of 30 bus system and the addition of Carbon Capture and Storage Plants. The test results indicate that the FA method is able to perform UC calculations considering Carbon Capture and Storage

PENGARUH KEPEMIMPINAN KYAI TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA : Studi Analisis Figur Kyai dalam Membentuk Pribadi Muslim Seutuhnya di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung

Eksistensi pondok pesantren dalam konstalasi pembangunan bangsa dihadapkan kepada tantangan dan harapan yang semakin menuntut kesiapan dan kesanggupan para pemimpin (kyai) sebagai pengelola pondok pesantren untuk mampu dan tanggap terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pembangunan dan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kepribadian muslim yang seutuhnya hendaknya dilakukan secara simultan dan terpadu dalam lingkungan pesantren melalui kepemimpinan kyai, sebab kyai merupakan kunci sentral yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan kualitas pribadi muslim yang seutuhnya. Fokus masalah penelitian ini adalah "Apakah kepemimpinan kyai pondok pesantren Daarut Tauhiid Bandung memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM yang memiliki kepribadian muslim yang seutuhnya?" Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis figur kyai dalam membentuk pribadi muslim yang seutuhnya. Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis tersebut akan diketahui pengaruh kepemimpinan kyai terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kepribadian muslim yang seutuhnya. Untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam terhadap substansi masalah yang dikaji tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, pengamatan langsung, wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data utama penelitian ini adalah: (1) Pimpinan (kyai) pondok pesantren Daarut Tauhiid (DT), (2) Ustadz/ah ponpes DT, (3) Pengurus Yayasan DT, (4) Para santri dan jamaah pengajian rutin, dan(5) Masyarakat sekitar ponpes DT. Hasil analisis secara kualitatif terhadap fenomena di lapangan melahirkan beberapa kesimpulan. Pertama, visi, misi, tujuan dan strategi kepemimpinan kyai merupakan kunci utama dalam membangun kualitas SDM yang memiliki kepribadian muslim yang seutuhnya Kedua, perilaku, sifat dan gaya kepemimpinan kyai memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian muslim yang seutuhnya. Ketiga, nilai-nilai luhur menjadi acuan pondok pesantren yang diyakini kyai adalah iman, Islam dan ihsan. Keempat, proses belajar mengajar yang dilaksanakan di ponpes meliputi enam komponen yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kelima, pesantren disamping memiliki kekuatan dan kelemahan, jugaterdapat peluang dan ancaman yang menuntut kesiapan dan tanggung jawab pemimpin (kyai) dan komunitas ponpes. Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Kyai sebagai pimpinan ponpes diharapkan agar senantiasa menggairahkan, menyegarkan, mempertajam dan mensosialisasikan visi kepada komunitas pesantren dan masyarakat. Misi kepemimpinan kyai hendaknya mencerminkan tujuan yang fundamental. Tujuan yang akan dicapai hendaknya bersifat spesifik, jelas dan terukur

MONITORING ON PLANT LEAF WATER POTENTIAL USING NIR SPECTROSCOPY FOR WATER STRESS MANAGEMENT

The performance of the calibration model with temperature compensation for on-plant leaf water potential (LWP) determination in tomato plants was evaluated. During a cycle of water stress, the on-plant LWP measurement was conducted. The result showed that the LWP values under water stress and recovery from water stress could be monitored well. It showed that a real time monitoring of the LWP values using NIR spectroscopy could be possible.   Keywords: water stress, real time monitoring of leaf water potential, NIR spectroscopy, plant response-base

PENGGUNAAN METODE SOFT INDEPENDENT MODELLING OF CLASS ANALOGY DAN UV-VIS SPECTROSCOPY UNTUK MEMBEDAKAN KOPI BUBUK ROBUSTA ASAL JAWA DAN SUMATERA SECARA CEPAT

Penelitian ini merupakan aplikasi penggunaan metode UV-VIS spectroscopy dan SIMCA untuk membedakan kopi bubuk robusta asal Sumatera dan Jawa. Pengambilan spektra sampel larutan kopi yang sudah disaring dan diencerkan, dilakukan dengan menggunakan UV-VIS spectrometer (Genesysâ„¢ 10S UV-Vis, Thermo Scientific, USA). Model SIMCA dibangun untuk masing-masing kelas yaitu model SIMCA kopi robusta Sumatera dan model SIMCA kopi robusta Jawa. Hasil prediksi menunjukkan bahwa seluruh sampel prediksi berhasil dikelompokkan secara benar sesuai dengan kelasnya masing-masing menggunakan model SIMCA yang dibangun, kecuali sampel S14aPA yang gagal dikelompokkan sebagai kopi robusta Sumatera. Berdasarkan hasil analisis plot discriminant power diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kontribusi panjang gelombang antara 200–350 nm lebih tinggi dibandingkan dengan panjang gelombang 350–600 nm. Beberapa panjang gelombang dengan kontribusi sangat tinggi (nilai discriminant power tinggi) dan terlihat sebagai puncak pada plot adalah 245 nm, 253 nm, 264 nm, 316 nm dan 327 nm.Â

Penentuan Kandungan Padatan Terlarut Buah Jeruk BW secara Tidak Merusak Menggunakan Near Infrared Spectroscopy

Buah jeruk BW sangat terkenal di Provinsi Lampung. Untuk mengoptimalkan sistem pengkelasan buah jeruk BW diperlukan sebuah metode yang dapat mengukur kandungan padatan terlarut (KPT) buah jeruk BW secara tidak merusak produk. Pada penelitian ini, dilakukan pemeriksaan terhadap potensi metode near infrared (NIR) spectroscopy pada pengukuran KPT buah jeruk BW secara tidak merusak. Sebanyak 86 sampel, masing-masing 43 buah sampel untuk membangun model kalibrasi dan uji validasi digunakan pada penelitian ini. Spektra buah jeruk diambil dengan menggunakan spectrometer portable yang beroperasi pada panjang gelombang 300-1100 nm. Spektra diambil pada dua posisi yang berbeda pada teknik diffuse reflectance. Unscrambler digunakan untuk menginvestigasi hubungan antara spektra dan KPT buah jeruk BW dengan membangun model kalibrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan model kalibrasi terbaik diperoleh pada smoothing spektra pada panjang gelombang 700-990 nm dengan R2=0.92 dan SEC=0.36. Validasi model menunjukkan model kalibrasi memiliki nilai bias dan SEP yang kecil. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, uji t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara KPT yang diukur menggunakan refraktometer dan KPT yang diprediksi oleh NIR spectroscopy

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN INFORMASI DALAM PROSES PERENCANAAN PADA SUB BAGIAN BINA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Tesis ini berjudul Efektivitas Penggunaan Informasi dalam Proses Perencanaan Pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Masalah yang dibahas meliputi : (1) efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, khususnya yang berkenaan dengan : (a) membuat desain/rancangan informasi, (b) pemeliharaan saluran informasi, (c) seleksi dan transmisi informasi, (d) penerimaan informasi, (e) penyimpanan dan penelusuran informasi, serta (f) penggunaan informasi, (2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan, khususnya yang menyangkut : (a) penyusunan rencana dan program sistem informasi, serta (b) penyusunan instrumen dalam mendapatkan informasi, (3) Hambatan-hambatan yang ditemui dalam mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, khususnya yang menyangkut : (a) penyusunan rancangan sistem, (b) mekanisme dan prosedur, (c) kualitas sumber daya manusia, (d) sarana dan prasarana, serta (e) anggaran atau dana yang tersedia, (4) Kiat-kiat yang harus dilakukan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan guna mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, khususnya hal- hal yang menyangkut : (a) penyusunan rancangan sistem, (b) mekanisme dan prosedur, (c) kualitas sumber daya manusia, (d) sarana dan prasarana, serta (e) anggaran atau danr» yang tersedia, serta (5) Kehandalan informasi yang digunakan oleh Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dalam proses perencanaan, khususnya yang menyangkut: (a) kelengkapan, (b) keakuratan, (c) kecepatan, (d) ketepatan waktu, (e) keterbukaan untuk pengembangan, dan (f) kegunaan. Untuk menjawab masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan sumber data yang menjadi narasumber adalah pimpinan dan pegawai Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, serta pengguna informasi dari sub bagian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan informasi di sub bagian ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat beberapa hambatan, yaitu kurang koordinasi dalam penyusunan rancangan sistem informasi, tidak ada mekanisme dan prosedur yang baku Jalam penggunaan informasi, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, serta keterbatasan anggaran keuangan untuk penggunaan informasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pimpinan berinisiatif melakukan rapat koordinasi sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, penetapan mekanisme dan prosedur penggunaan informasi secara baku, penyelenggaraan pelatihan pegawai, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana prasarana, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran keuangan yang tersedia. Selanjutnya kehandalan informasi di sub bagian ini berada dalam kondisi yang kurang efektif, baik dilihat dari segi kelengkapan, keakuratan, kecepatan, ketepatan waktu, keterbukaan untuk pengembangan, maupun kegunaan informasi tersebut

Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 maka  segala praktek menjalankan due proses of law harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban keuangan negara yang berdimensi merugikan dan atau tidak merugikan keuangan negara dalam perspektif hukum pidana harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum,kemanfaatan, keadilan, teori pembuktian dan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku sehingga kerugian negara mampu dikembalikan dengan hukum yang efektif yaitu melalui hukuman denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasikebijakan pidana denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Methode penelitian ini memakai metode yuridis normatif yaitu methode penelitian dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Peneliti berkesimpualan  pertama; Pengaturan pertanggungjawaban hukuman denda hanya terdapat dalam Pasal 10, Pasal 30 dan 31 KUHP  sedangkan dalam tindak pidana korupsi hukuman denda tidak mengatur secara rinci kemudian uang pengganti pada terpidana korupsi diatur dalam pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) Undang undang No.31 tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua; perlu adanya  Formulasi kebijakan dalam peraturan perundang undangan mengenai hukuman denda dan uang pengganti yang terdapat dalam Undang undang tindak pidana korupsi khususnya mengenai pidana denda dan uang pengganti agar tidak diganti dengan penjara tapi dengan cara di cicil dengan kesepakatan waktu yang diberikan kepada pelaku dan tidak diganti dengan hukuman penjara sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan

Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System

Exequatur is the act of the Chief Justice of the Supreme Court granting an executive title to an arbitral award, allowing it to be enforced with the assistance of state instruments if required. This exequatur can take the form of either a stamp affixed to the arbitral award or a separate determination (aparte beschikking). The objective of this research is to identify the judicial bodies that hold the competence to grant exequatur for arbitral awards in Sharia economics and business. The study employs a normative legal approach, concentrating on norms derived from applicable legislations and regulations. Currently, the arbitration settlement cases in the Islamic economics field are handled by two courts. The Sharia exequatur arbitral award is governed by Article 59, paragraph (1) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and ADR. The District Court is authorized to execute this award while the Religious Courts are given the authority to execute and annul Sharia arbitration decisions, according to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 14 of 2016 regarding Procedures for the Settlement of Sharia Economic Cases. The Arbitration Law and ADR need expeditious revision to incorporate the existence of Sharia arbitration, including the unification of all authority relating to sharia arbitration given to 1 (one) judicial environment, namely the Religious Courts.Exequatur adalah tindakan Ketua Pengadilan yang memberikan executoriale titel pada putusan arbitrase, yang memungkinkan putusan arbitrase untuk dilaksanakan eksekusi dengan bantuan instrumen negara jika diperlukan. Exequatur ini dapat berupa stempel yang ditempelkan pada putusan arbitrase atau penetapan terpisah (aparte beschikking). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi badan-badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk memberikan exequatur untuk putusan arbitrase dalam ekonomi dan bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berkonsentrasi pada norma-norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, kasus-kasus penyelesaian arbitrase di bidang ekonomi syariah ditangani oleh dua pengadilan. Exequatur putusan arbitrase syariah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeksekusi putusan ini, sedangkan Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk mengeksekusi dan membatalkan putusan arbitrase Syariah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. UU Arbitrase dan APS perlu segera direvisi untuk memasukkan keberadaan arbitrase Syariah, mencakup penyatuan seluruh kewenangan yang berkaitan dengan arbitrase syariah diberikan pada 1 (satu) lingkungan peradilan, yaitu Pengadilan Agama

The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice

Forests are the lungs of the earth that contribute to environmental balance. In practice, the enforcement of environmental law through various regulations, such as Forestry Law, has brought both positive and negative impacts. This study aims to find out the regulations on illegal logging and to identify the effectiveness of law enforcement on illegal logging based on the value of justice. This study was conducted in Kuningan District Regional Government, Ciremai Mountain National Park (TNGC), Kuningan District Forestry Service, Kuningan District Court, Kuningan District Police Office, and Kuningan District Prosecutors Office. This qualitative study applied an empirical juridical or socio-legal approach in order to find data relating to law enforcement on illegal logging as well as preventive and repressive actions based on justice values carried out by law enforcement officials in Kuningan District. The results showed that Illegal logging is regulated in Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forests Destruction as well as the Supreme Court Circular No. 01 of 2008 concerning Guidelines for Handling Forestry Criminal Cases. Yet, there is no Kuningan District regulation that specifically regulates illegal logging. Further, the effectiveness of law enforcement on illegal logging in Kuningan District can be seen in terms of its legal substance, structure and culture. Efektivitas Penegakan Hukum Illegal Logging Berbasis Nilai Keadilan Hutan merupakan paru paru dunia yang berkontribusi terhadap keseimbangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui berbagi regulasi seperti undang undang kehutanan telah banyak memiliki nilai positif dalam prakteknya, akan tetapi juga ada nilai negatifnya Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Penegakan Hukum Illegal Logging Berbasis Nilai Keadilan (Studi Di Kabupaten Kuningan) ” Lokasi penelitian dilakukan Kabupaten Kuningan yaitu pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, TNGC,  Dinas Kehutanan Kabupaten Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai illegal logging  saat ini serta bagaimana penegakan hukum illeggal loging Kabupaten Kuningan. Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosio legal dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mencari data mengenai penegakan hukum illeggal logging di Kabupaten Kuningan serta tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat hukum berbasis nilai keadilan. Hasil Penelitian yaitu pengaturan Illegal logging diatur dalam Undang Undang Undang Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang Undang No.18 Tahun 2013  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan sedangkan dalam peraturan lainya juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Sedangkan di Kabupaten Kuniningan belum ada perda tentang Illegal logging, Selanjutnya Efektivitas penegakan hukum illegal loging di Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil penelitan dapat dilihat Dewan Perwakilan Rakya