Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam skala desa baik yang berada di wilayah pantai maupun wilayah pegunungan. Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang bagi desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian dalam mengelola sumber daya alam skala desa. Makalah ini mengkaji secara Yuridis normatif, peranan hukum dalam pengelolaan  potensi sumber daya alam khususnya sumber daya pariwisata di desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes dan konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa telah sesuai dan sejalan dengan sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, namun masih perlu dilakukan koordinasi dan pengawasan oleh pihak-pihak yang berwenang baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sehingga pemenuhan hak desa atas sumber daya alam skala desa benar-benar dpat terwujud. Oleh sebab itu perlu diatur ketentuan teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap desa

PENGEMBANGAN BUKU DIGITAL INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN PENERAPAN RANGKAIAN ELEKTRONIKA KELAS XI TAV SMKN 1 JETIS MOJOKERTO

Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan media pembelajaran yang layak dalam bentuk buku digital interaktif pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Kelayakan dalam hal ini mengacu pada aspek validitas, efektifitas, dan kepraktisan media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (R&D) yang terdiri dari 7 langkah yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi produk; (5) revisi produk; (6) uji coba produk; (7) analisis dan pelaporan. Pada penelitian ini rancangan uji coba yang digunakan adalah one-shot case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kelayakan buku digital interaktif pada aspek validitas dinyatakan sangat layak dengan hasil rating sebesar 83,3%. (2) kelayakan buku digital interaktif pada aspek efektifitas ditinjau dari hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata hasil belajar akhir siswa lebih besar atau sama dengan KKM dengan nilai th = 27,015 > ttabel = 1,69. (3) kelayakan buku digital interaktif pada aspek kepraktisan yang ditinjau dari respon siswa dinyatakan sangat praktis dengan hasil rating sebesar 91%. The purpose of this study is to produce appropriate learning media in the form of interactive digital books on subjects of the application of electronic circuits. Feasibility in this case refers to aspects of validity, effectiveness, and practicality of learning media. This study uses a research development method (R & D) which consists of 7 steps, namely: (1) potential and problems; (2) data collection; (3) product design; (4) product validation; (5) product revisions; (6) product testing; (7) analysis and reporting. In this study the trial design used was a one-shot case study. The results showed that: (1) the feasibility of interactive digital books on the aspect of validity was declared very feasible with a rating of 83.3%. (2) the feasibility of interactive digital books on aspects of effectiveness in terms of student learning outcomes obtained the average value of student final learning outcomes greater or equal to KKM with a value of th = 27.015> t table = 1.69. (3) the feasibility of interactive digital books on aspects of practicality that are viewed from the response of students is stated to be very practical with a rating of 91%

Implementasi Konsep Diversi sebagai Aktualisasi Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)

Diversi untuk restorative justice adalah suatu upaya perlindungan hukum bagi ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) untuk menghindarkan anak dari hukuman yang memberatkan dan mengancam masa depan anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi konsep diversi sebagai aktualisasi restorative justice terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo, dan efektivitas implementasi diversi sebagai aktualisasi restorative justice terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode yuridis-sosiologis (empiris). Hasil penelitian menyimpulkan implementasi konsep diversi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo merupakan bentuk aktualisasi restorative justice. Efektivitas implementasi diversi sebagai aktualisasi restorative justice terhadap ABH di Pengadilan Negeri Purworejo sudah efektif. Di Pengadilan Negeri Purworejo dari tahun 2014 sampai 2022 terdapat 3 perkara yang diupayakan diversi, 2 (dua) diantaranya berhasil diselesaikan dengan proses diversi. Efektivitas penerapan diversi di Pengadilan Negeri Purworejo dilihat dari lima faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana/ fasilitas, faktor masyarakat, dan  faktor kebudayaan

Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui  model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin

Determinant of Capital Efficiency and Its Impact on Economic Growth: Empirical Evidence in East Java

East Java is the engine of Indonesia’s economic growth. Nevertheless, this region is still faced with the performance of industrial development, which has yet to increase consistently, thereby worsening efficiency and economic growth. As a result, this paper aims to investigate the causes and consequences of capital efficiency in the context of East Java. This paper produces three results by employing the 3SLS simultaneous equation estimation method. First, this paper demonstrates that industrial development in East Java improves efficiency. Second, improving the education level has a positive effect on capital efficiency. Lastly, an increase in capital inefficiency leads to a negative effect on economic growth in East Java. This study suggests three key policies for accelerating economic growth in East Java: providing incentives to industries that can increase capital efficiency, developing innovations to increase capital efficiency, and improving education quality to encourage increased human resource productivity.JEL Classification: D24, O14, O4How to Cite:Santoso, D. B., & Suman, A. (2023). Determinant of Capital Efficiency and Its Impact on Economic Growth: Empirical Evidence in East Java. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 12(1), 1-10. https://doi.org/10.15408/sjie.v12i1.29965

PENGEMBANGAN MEDIA HANDOUT PADA MATA PELAJARAN PERENCANAAN DAN INSTALASI SISTEM AUDIO VIDEO DI SMKN 1 JETIS MOJOKERTO

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi dan Need Assesment di SMKN 1Jetis Mojokerto bahwa guru masih kesulitan dalam merealisasikan kurikulum K-13 revisi, dikarenakan kurangnya sumber atau media belajar yang dapat menarik minat siswa, sehingga siswa kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa tidak maksimal. Banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan menggunakan media pembelajaran handout diharapkan dapat memberi solusi pada guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran yang layak. Kelayakan dalamhal ini mengacu pada aspek validitas, efektifitas, dan kepraktisan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dan penelitian (R&D) yang terdiri dari 7 langkah yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desainproduk; (4) validasi produk; (5) revisi produk; (6) uji cobaproduk; (7) analisis dan pelaporan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI TAVdi SMKN 1 Jetis Mojokerto . Pada penelitian ini rancangan uji coba yang digunakan adalah one-shot case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelayakan media pembelajaran handout pada aspek validitas dinyatakan sangat layak dengan hasil rating sebesar 84%. Aspek efektifitas yang ditinjau dari hasil belajar siswa, dari tes hasil belajar akhir siswa didapatkan th= 22,653>ttabel= 1,70 dengan taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar akhir siswa lebih besar atau sama dengan KKM. Dan aspek kepraktisan yang ditinjau dari respon siswa dinyatakan sangat praktis dengan hasil rating sebesar 89%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa media pembelajaran handout layak digunakan sebagai salah satu media penunjang belajar siswa dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran Perencanaan dan Instalasi Sistem Audio Video. Kata Kunci: media pembelajaran, handout, validitas, efektifitas, kepraktisan. Abstract This research is motivated by the results of observations and Needs Assessment in SMKN 1 Jetis Mojokerto that teachers still have difficulty in realizing the K-13 curriculum, considering sources or learning media that can attract students interests, so students are not actively involved in the learning process. This is the result of student learning that is not optimal. Many students get learning results under the Minimum Mastery Criteria (MMC). By using comic learning media, it is expected to provide solutions to teachers to improve student learning outcomes. Proper learning media. Feasibility in this case is on aspects of validity, effectiveness and practicality. This study uses a method of development and research (R&D) consisting of 7 steps, namely: (1) potential and problems; (2) data collection; (3) product design; (4) product validation; (5) product revisions; (6) product trials; (7) analysis and reporting. The subjects of this research were students of class XI TAV at SMKN 1 Jetis Mojokerto. In this study the trial design used was a one-shot case study. The results showed that the feasibility of handout learning media on the aspect of validity was declared very feasible with a rating of 84%. The effectiveness aspect in terms of student learning outcomes, from the final student learning outcomes test obtained th = 22,653>ttable = 1.70 with a significance level of 0.05, so it can be concluded that the average final student learning outcomes are greater or equal to MMC. And aspects of practicality in terms of student responses expressed very practical with a rating of 89%. Based on these results it is known that the comic learning media is fit to be used as one of the supporting media for student learning in the learning process in the subjects of Audio Video System Planning and Installation. Keywords: learning media, handout, validity, effectiveness, practicalit

FISHERIES SERVICE PORT (Study of Public Services in the Technical Implementation Unit Pondokdadap Coastal Fisheries Port, East Java Province)

This research aims to review public services at the Technical Implementation Unit of the Pondokdadap Coastal Fisheries Port, explain the factors that lead to unprofessional and quality public services and to find models of professional and quality public services in the Technical Implementation Unit. The approach used in this research is qualitative research with a case study design. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques and uses data analysis consisting of 3 stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. Data analysis techniques in this study used the inductive logic approach. The results showed that the service at the Technical Implementation Unit of the Pondokdadap Coastal Fisheries Port was able to meet the needs of the community, but not yet optimal. This is influenced by the lack of numbers and professionalism of human resources, the model of services that are less than the maximum and the limited facilities available. A professional and quality public service model can be supported by applying stop a one-service model that is supported by adequate facilities, professional and moral human resources as well as an effective, efficient and modern governance system and adopts the concept of the organizational governance system of the Regional Public Service Board (BLUD). Keywords: Services, Ports, Fisheries DOI: 10.7176/PPAR/10-7-03 Publication date:July 31st 2020

Pengaruh Return On Investment, Cash Ratio, Investment Opportunity Set, Debt To Total Asset, Debt To Equity Ratio Dan Insider Ownership Terhadap Kebijakan Dividen

This research’s aim to prove in empirical any factors that affecting dividen policy that is return on investment, cash ratio, investment opportunity set, debt to total asset, debt to equity ratio and insider ownership. The sample of this research are manufacture companies that is listed on BEI as long as 2006 till 2009. Sampling technique used here is purposive sampling and gained samples amount of 13 manufacture companies. The data of this research is obtained from ICMD and financial report from the samples companies. The analysis technique used here is multiple regression with the least square difference and hypothesis test using t-test to examine partial regression and f-test to examine simultaneous. In addition, classical assumption is also performed including normally test, multicolinearity test, heteroscesaticity test and autocorrelation test for gained the best regression model. From the result for manufacture companies show as partial just ROI that have a significant influence toward dividen policy, but cash ratio, IOS, DTA, DER and IO not have a significant influence toward dividen policy. As simultaneous ROI, cash ratio, IOS, DTA, DER and IO have a significant influence toward dividen policy. The prediction ability from the six variable toward dividen policy was 36,4% as can see by R2 point was 0,364 while the other 63,6% was influence by othe factor that not include in research regression model

EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mengalami perubahan yang cukup beragam, mulai dari pilkada secara langsung, pilkada melalui mekanisme perwakilan, yaitu dipilih oleh DPRD, hingga kembali pada pilkada secara langsung. Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur independen. Penelitian ini dalam rangka mengetahui dan menganalisis eksistensi dan permasalahan pencalonan Kepala Daerah secara independen dalam Pemilukada. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan dilengkapi dengan wawancara dengan responden terbatas yang relevan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. The system of electing local leaders in Indonesia has changed varyingly, starting from direct election, the election through mechanisms of representatives in which the leader was elected by parliament, to the re-application of direct election. The Law No. 8 of 2015 which now governs local elections provides a chance for independent candidate to run for the local leadership office. This study was conducted to determine and analyze the existing problems surrounding the independent candidacy system in the local leader election. This research is basically a legal research utilizing statute approach, conceptual approach as well as case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are thorrughly used in this research. The legal materials are gathered through literature study and supplemented by interviews with limited relevant respondents. The analysis technique adopted in this research is juridical descriptive which is based on relevant theories, concepts and legislations

Edukasi Hukum Pasca Diberlakukanya Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Berdiskusi dengan masyarakat umum berkaitan perlindungan dari kejahatan seksual terutama kejahatan yang mengancam anak terkadang masih dianggap tabu. Padahal adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan upaya nyata didalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur, dengan ditambahkanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak telah dinyatakan berlaku. Sebagai peraturan hukum yang baru sudah menjadi permasalahan yang mendasar berkaitan dengan lambatnya laju informasi yang terserap dan dipahami maksud dari peraturan tersebut oleh masyarakat awam, terutama masyarakat yang tinggal jauh dari jantung kota yang telah sibuk dengan kegiatan rutinitas hariannya. Tujuan untuk melakukan pemberdayaan ini ialah sebagai upaya mendorong masyarakat desa sabagaimana telah ditentukan lokasinya sebelumnya, yaitu mendukung adanya setiap program kerja ataupun penyalur informasi atauran hukum yang telah diberlakukan sebagaimana amanah Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pengabmas dilaksanakan secara luring didesa Mutisari, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo dengan berkerja sama dengan pemerintah desa dengan mengundang masyarakat setempat, keterwakilan pemuda - pemudi, dan kelompok ibu-ibu PKK. Peserta Pengabmas sangatlah antusias dengan kegiatan ini, dan memiliki komitmen yang telah dibentuk serta dikuatkan kembali untuk berperan aktif serta siap menjadi agen penggerak untuk mencegah dan  mengawal setiap kasus kejahatan seksual terkhususkan korbannya adalah anak. Demikian dengan adanya peraturan baru tersebut, juga dapat ditransformasikan melalui meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan pemangku kebijakan didesa agar mampu menerjamahkan dan mengkorelasikan program kerjanya