ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi adalah salahsatunya pengadaan barang/jasa (PBJ). Korupsi pengadaan barang dan jasa terdeteksiterjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pengawasan. Salah satukasus tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial yang dilakukan secara bersamasama yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandungpada tahun 2020 yang dilakukan oleh M. Totoh Gunawan, selaku Komisaris dari PTJagat DirGantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City. Dalamproses pemeriksaan di pengadilan, M. Totoh Gunawan dianggap tidak melakukan tindakpidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dasarpertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelakupenyertaan tindak pidana korupsi pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdgadalah menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan salah satu unsur delikdalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti atau tidak terpenuhi yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggaranegara, karena terdakwa merupakan seorang pengusaha, serta majelis hakim tidakmempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis hakimdalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum sebagaimana ketentuan Pasal 182 KUHAP. Pada perkara ini, terdakwa tidakhanya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001melainkan di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan menggunakanPasal 55 KUHP maka akan meletakkan pertanggungjawaban pada M. Totoh Gunawanserta untuk memperluas pertanggungjawaban M. Totoh Gunawan sebagai orang yangturut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini

ASEAN DEFENSE INDUSTRIAL COLLABORATION (ADIC) SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI PERTAHANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN

Abstrak -- ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) dibentuk untuk menciptakan lingkungan keamanan dan pertahanan yang lebih komprehensif dan konsolidatif di Asia Tenggara. Keberadaan ADIC diekspektasikan memberikan keuntungan ekonomi sekaligus keuntungan strategis bagi negara ASEAN. Sebagai bentuk kegiatan diplomasi pertahanan, implementasi ADIC dipengaruhi oleh dinamika keamanan di Asia Tenggara. Tulisan ini menganalisis peran ADIC sebagai media diplomasi negara ASEAN dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh negara ASEAN dalam implementasi ADIC.  Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan dan data yang telah diolah pada penelitian yang terkait. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ADIC menjadi katalis dari pembentukan usaha pembentukan confidence building measure, sebagai wadah untuk penyamaan persepsi atas urgensitas kemandirian industri pertahanan regional, mengurangi potensi terjadinya dilema keamanan atas tindakan peningkatan kapasitas militer, dan sekaligus ADIC berkontribusi pada perimbangan kekuatan ASEAN sebagai organisasi regional (institutional balancing). Kendala dalam implementasi ADIC adalah belum terbentuknya kepercayaan (confidence) yang kuat antar negara anggota ASEAN, disparitas perkembangan industri pertahanan antar negara anggota, dan kebiasaan dalam mengimpor alat pertahanan.Kata kunci : ASEAN Defense Industry Collaboration, diplomasi pertahanan, industri pertahanan, regional security complex Abstract -- ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) was established to create comprehensive and consolidated security and defense environment in Southeast Asia. The existence of ADIC is expected to bring economic as well as strategic advantages. As a form of defense diplomacy, the implementation of ADIC is influenced by the dynamic in security in Southeast Asian. This research aims to explore the roles of ADIC as a medium of defense diplomacy of ASEAN countries and to identify the challenges in implementing the ADIC framework. The data analysed in this research consist of primary data collected through interviews, and secondary data collected from reportsand past studies, using a qualitative analysis. The findings of this research indicate that ADIC serves as a catalyst in creating a confidence-building measure, to equate the urgency of regional defense industry independent, to lessen the possibility of security dilemma that is caused by the military modernization, and to contribute to power balancing as a regional organization (institutional balancing). The challenges in implementing ADIC include inadequate level of confidence among member countries, disparity of defence industry development, and tendency to buy defence equipment from overseas (non-member ASEAN countries).Keyword: ASEAN Defence Industry Collaboration, defense diplomacy, defense industry, regional security comple

Bunga Rampai Opini Guru Besar Antikorupsi: Memperkuat & Mempertahankan KPK

Rencana Parlemen untuk melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) yang dinilai melemahkan KPK akhirnya tertunda pada akhir Februari 2016 lalu. Penundaan ini setidaknya merupakan respon dari Presiden dan DPR RI terhadap banyaknya penolakan atas rencana Revisi UU KPK. Salah satu kelompok yang menolak Revisi UU KPK adalah para Guru Besar dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK

Beranda Peradaban : Aceh tiga tahun pasca MoU Helsinki

Perdamaian di Aceh telah begitu lama di nantikan banyak pihak, baik oleh masyarakat Aceh maupun pemerintah Republik Indonesia. kini perang sudah tidak terdengar lagi, Aceh damai patut kita anggap sebagai sejarah relative spektakuler bagi sebuah bangsa dalam mengelola konflik yang bukan tidak mungkin dapat dijadikan model bagi negara-negar lain dalam menyelesaikan masalah yang sama. Kita menyadari untuk mencapai perdamaian yang hakiki membutuhkan pengorbanan banyak pihak, waktu, biaya dan tenaga. Buku ini hadir dihadapan pembaca membahas bagaimana beranda perdamaian terwujud di Bumi Tanah Rencong. Harapannya hanya satu, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama dimasa depan

Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru

304hal.;23c

Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca Mou Helsinki

xvi, 416 ha