TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA ZAKAT BAGI KORBAN BENCANA ALAM (STUDY KASUS BAZNAS KABUPATEN BANTAENG)

Abstrak Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah rasul. Zakat secara bahasaal-barakatu’ ”keberkahan”, al-tharatu ”Kesucian” dan “al-shalahu” keberesan.secara istilahzakat adalah harta milik pribadi yang dikeberikan kepada orang yang berhak menerima ketika nishabnya sudah terpenuhi.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu wawancara, dandata sekunder yaitu jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu, pertama adalah pengumpulan, pihak BAZNAS terlebih dahulu membuat unit pengumpul zakat (UPZ).kedua adalah penyaluran, sebelum disalurkan, terlebih dahulu menyurvei setiap korbanbencana alam apakah berhak menerima zakat atau tidak.Ketentuan hukum Islam yang membagi penerima zakat menjadi delapan golongan memang tidak di sebutkan secara spesifik mengenai korban bencana alam, akan tetapi melihat dari situasi dan kondisi, korban bencana alam yang kehilangan harta benda dapat di kategorikan dalam salah satu dari delapan penerima zakat tersebut seperti fakir atau miskin. Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Penyaluran Dana Zakat , Korban bencana alamAbstract Islamic law is a set of rules based on the revelation of Allah swt and the sunnah of the apostle. Zakat is linguistically al-barakatu' "blessing", al-tharatu "purity" and "al-shalahu" in order. research). The data sources of this research are primary data, namely interviews, and secondary data, namely journals, books, and other references related to this research. Data collection methods are observation, interviews and documentation. The results of this study are, first is the collection, the BAZNAS first creates a zakat collection unit (UPZ). The second is distribution, before being distributed, first surveying each victim of natural disasters whether they are entitled to receive zakat or not. The provisions of Islamic law that divide zakat recipients into eight The group is not specifically mentioned regarding victims of natural disasters, but looking at the situation and conditions, victims of natural disasters who lose their property can be categorized as one of the eight recipients of zakat, such as the indigent or poor. Keywords: Islamic Law Review, Distribution of Zakat Funds, Victims of Natural Disaster

Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Penelitian ini  tentanghukum Islam dan terkhusus lagi berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga Islam yang terdapat di Brunei Darussalam yang menjadi obyek penelitian dalam makalah ini.Hukum keluarga telah diatur dalam syari’at Islam.Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi.Adapun pokok masalahnya adalah  Bagaimana  Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. Sedangkan yang menjadi sub masalahnya adalah Bagaimana Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam dan Bagaimana Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussala

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI KABUPATEN TAKALAR

AbstrakKlausula baku nampak aturan atau syarat-syarat yang telah disiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak, sedangkan Penerapan praktik jual beli diketahui melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut. Bagi penggiat usaha sesuai Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata, mereka diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan yang menurut ketentuan haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. klausula baku dalam praktik jual beli di toko-toko maubel di Keluharan Manongkoki Kabupaten Takalar berkembang, meskipun sistem jual beli secara lisan, tapi pola perkembangan klausula baku yang terterah pada sistem jual beli berdasarkan ketentuan kebutuhan pembeli. hukum Islam terhadap praktik klausula baku dalam jual beli, membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku take it or leave it sejalan dengan konsep khiyar yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi pembeli untuk malanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. masyarakat Manongkoki perlu meningkatkan kreativitas keterampilan membuat lemari, kursi dan meja agar banyak konsumen yang menyukai dan membelinya.Kata Kunci: Klausula Baku, Hukum Islam, Praktik jual beli.  AbstractThe standard clause appears that the rules or conditions that have been prepared are unilaterally determined beforehand, while the application of the practice of buying and selling is known to give rise to obligations in return to the parties making the sale and purchase agreement. For business activists in accordance with Article 1333 of the Civil Code, they are required to submit a material which according to the provisions must be a tradable material and at least a specified type. standard clause in the practice of buying and selling in maubel shops in Keluharan Manongkoki Takalar Regency develops, even though the system of buying and selling verbally, but the pattern of development of standard clauses that are scattered on the buying and selling system based on the provisions buyer's requirements. Islamic law against the practice of standard clauses in buying and selling, allows a custom to run as long as it does not conflict with Islamic law. The principle of the take it or leave it standard clause is in line with the khiyar concept applicable in Islamic law, namely the freedom for the buyer to continue or cancel a transaction. Manongkoki community needs to improve their creativity in making cabinets, chairs and tables so that many consumers like and buy them.Keywords: Islamic Law, Modern Justice, Supreme Court

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA TITIP BELI ONLINE

Abstract               Along with the development of the times and the existence of telephone and internet, the long distance between the two parties want to transact is no longer a barrier to carrying out onlinebuying and selling activities. Many conveniences are felt by the public with the existence of onlinebuying and selling. Buying and selling online is familiar to the public, because with online buying and selling can make it easier for people to get the goods they need. Then now comes the practice of online buying services that become a complement in the fulfillment of one's needs. The type of research used is field research (field research) descriptive qualitative. Then the primary data source is interviews with online buying service providers, secondary data sources from books, journals, and other references. Research data collection methods are observation, interview and documentation. The results of this study show that the practice of online buying services on instagram accounts @belititip.mks in real practice in a mechanism or procedure of implementation has been explained and agreed between the two parties. Furthermore, Fiqh Muamalah analysis of the practice of online buying and selling services on instagram accounts @belititip.mks is allowed because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic Shariah.               Keywords: Devilery Services, Fiqh Muamalah, Online.AbstrakSeiring perkembangan zaman dan  adanya telepon serta internet, maka jarak yang jauh antara kedua belah pihak yang bertransaksi tidak lagi menjadi penghalang untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Banyak kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya jual beli online. Jual beli online memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli online dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian kini hadir praktik jasa titip beli online yang menjadi pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif. Kemudian sumber data primer yaitu wawancara dengan penyedia jasa titip beli online, sumber data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks dalam praktik riil secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelaskan dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun instagram @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Syariat Islam.Kata Kunci : Fikih Muamalah, Jasa Titip Beli, Online

IMPLEMENTASI AKAD MUZARA’AH PADA USAHA TAMBAK DI DESA SAPOIHA KAB.KOLAKA UTARA MENURUT HUKUM ISLAM

Abstrak Implementasi akad muzara’ah yang di lakukan di Desa Sapoiha kab.kolaka utara Menurut hukum islam telah sesuai dengan syriat hanya saja sistem yang diterapkan masih menggunakan akad secara lisan hal ini dikarenakan masyarakat disana masih memegang erat sistem kekeluargaan atau salin percaya satu sama lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Akad Muzara’ah pada usaha tambak didesa sapoiha Kabupaten Kolaka Utara menurut hukum Islam dan bagaimana kendala dan solusi akad muzara’ah pada petani tambak di desa Sapoiha Kab.Kolaka Utara. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi akad muzara’ah pada usaha  tambak di Desa Sapoiha Kab.Kolaka Utara mengenai bagi hasil dalam akad muzara’ah dalam pandangan ekonomi Islam mereka masih kurang paham, meskipun sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan yakni prinsip tolong menolong dan petani tambak di Desa Sapoiha masih banyak yang belum paham mengenai syarat-syarat akad muzara’ah, rukun akad muzara’ah, dan hal-hal yang dapat membatalkan akad muzara’ah dalam pandangan ekonomi Islam. Adapun kendala penerapan akad muza’arah pada pemilik modal dan pengelola modal masih awam terhadap sistem tersebut oleh karena itu solusi agar para petani tambak mengetahui tentang akad muzara’ah sebaiknya pemerintah desa harus terjun langsung dengan cara mengadakan sosialisasi tentang bagi hasil dalam akad muzara’ah agar para petani mengetahui bagi hasil dalam hukum muzara’ah sesuai dengan syariat Islam.  Kata Kunci: Akad Muzara’ah, Hukum Islam, Usaha Tambak.   Abstract The implementation of the muzara'ah that is carried out in Deisa Sapoiiha is in accordance with Islamic principles, but there are some pond farmers who implement it in accordance with Islamic law because the owners of capital and managers of muzara'ah contract capital on average have an elementary school education. The formulation of the problem in this study is: How is the implementation of the Muzara'ah contract for pond business in Sapoiha Village, North Kolaka Regency according to Islamic law and what are the obstacles and solutions to the muzara'ah contract for pond farmers in Sapoiha village, North Kolaka Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The implementation of the muzara'ah contract in the pond business in Sapoiha Village, North Kolaka Regency, regarding profit sharing in the muzara'ah contract, in the view of Islamic economics, they still do not understand, even though they have applied some of the principles of Islamic economics, namely the principle of mutual help and pond farmers in Deisa. There are still many Sapoiha who do not understand the terms of the muzara'ah contract, the pillars of the muzara'ah contract, and the things that can cancel a muzara'ah contract in the view of Islamic economics. As for the obstacles to implementing the muza'arah contract for capital owners and capital managers, they are still unfamiliar with the system, therefore the solution is so that pond farmers know about the challenges of the muzara'ah contract, it is better for the village government to get involved directly by conducting socialization regarding profit sharing in the muzara'ah contract so that farmers know the profit sharing in muzara'ah law in accordance with Islamic law. Keywords: Muzara'ah Contract, Islamic Law, Pond Business

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG

AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak  yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader

PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG

 AbstrakIslam sebagai agama universal dan mayoritas di Indonesia, menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa  oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnahnya. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan keimanan dan sosial masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pokok permasalaha dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah jenis data “kualitatif”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalamp penghimpunan dana zakat dari para muzakki untuk diberikan kepada para mustahiq, serta Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat yang terdiri dari bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.Kata Kunci: Kemiskinan, Pengelolaan Zakat, Pengentasan.AbstractIslam as a universal religion and the majority in Indonesia, makes the Qur'an as a way of life for mankind brought by the Prophet Muhammad SAW. The presence of the Prophet Muhammad can be interpreted in terms of the liberation of peace and human welfare through teachings sourced from the Qur'an and Sunnah. Islam views poverty as something that can damage the faith and social fabric of society. Islam also considers it a disaster that must be addressed immediately. Therefore, everyone is encouraged to become a muzakki where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to people who are poor themselves. The main problem in this study is how to manage zakat on poverty alleviation at BAZNAS Soppeng Regency. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach, and socio-cultural. The results show that the zakat management mechanism at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Soppeng Regency includes the process of planning, organizing, and implementing the collection of zakat funds from muzakki to be given to mustahiq, as well as distribution and utilization of zakat which consists of consumptive assistance and productive assistance. The assistance carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) to the community was gradually able to reduce the economic problems of the community.Keywords: Alleviation, Poverty, Zakat Management

DESKRIPSI ARAH KIBLAT MASJID DI KELURAHAN BONTO-BONTOA, KECAMATAN SOMBAOPU, KABUPATEN GOWA

Pelaksanaan ibadah shalat bagi umat Islam tidak terlapas dari ketantuan yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan shalat lima waktu dan sunnah, salah satu ketentuan syarat sahnya shalat yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah dengan mengahadap ke kiblat, posisi arah kiblat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, musalah, dan lapangan. Hal ini tentu menjadi masalah sebab, tidak semua masyarakat khususnya pengurus masjid mengetahui metode atau cara menentukan arah kiblat yang baik yang telah tepat menurut syariat Islam, oleh karena itu seiring denga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi metode penentaun arah kiblat juga mengalami inovasi, fenomena ini tentu memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pengkuran arah kiblat yang mudah dan cepat. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai alat yang digunakan oleh masyarakat dalam menentukan arah kiblat masjid yang kemudian dilakukan pengujian terhadap posisi arah kiblat masjid tersebut dengan menggunakan metode yang dianggap akurat dan terbaharukan, dalam penelitian ini penulis melakukan pengukuran arah kiblat dengan metode kiblat tracker yang dibantu dengan penggunaan software dipotra versi android.Kata Kunci: Arah Kiblat, Masjid, Kiblat Tracker, dan Software Dipotr

KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

AbstrakPokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar). Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah yakni: 1. Bagaimana Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. ? 2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap kriteria memilih pasangan hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.? Penelitian Kualitatif Deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu berupa penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah dan hukum yang mana telah mengetahui hadis tersebut dan memahaminya. 1) Dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai ptioritas utama, dan satu orang dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya. 2) Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan antara lain: perempuan yang salehah (taat beragama), perempuan yang memiliki nasab yang jelas, perempuan yang produktif (subur) dan perempuan yang perawan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pasangan yang belum menikah bukan salah jika kita harus mempertimbangkan pasangan yang akan kita nikahi, dan sebaiknya mendahulukan bagaiman ketaatan pasangan kepada agamanya. 2) Bagi setiap pasangan yang hendak menikah mengikuti dan memperbanyak ilmu terkait keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Pernikahan di KUA Minasatene; Analisis Hukum Islam

Artikel ini membahas mengenai “Sertifikat Pranikah Sebagai Syarat Perniakahan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Adapun Pokok permasalahan pada artikel ini adalah 1) Bagaimana urgensi sertifikat pranikah di KUA kecamatan minasate’ne kabupaten pangkep? 2) Bagaimana perkawinan yang berkah dalam hukum islam? 3) Bagaimana aspek kemaslahatan sertifikat pranikah dalam hukum Islam? Artikel ini adalah artikel kualiatif dengan pendekatan artikel yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data dari artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari artikel ini menujukkan bahwa Sertifikat pranikah sebagai syarat pernikahan dalam hukum islam memandang sah atau tidaknya tergantung syarat dan rukunnya. Tidak ada pertentangan antara sertifikat pranikah dan hukum islam. Aatara hukum islam dengan sertifikat pranikah ada dua hal yang menyatu dalam hal pernikahan, harus didukung dengan niat yang benar karna dalam segala sesuatu dalam syariat islam itu tergantung dalam niatnya. Implementasi dari artikel ini, Sertifikat pranikah ini seharusnya sudah menjadi program kerja bagi seluruh KUA dan menjadi ketentuan wajib bagi seluruh calon pengantin yang ingin menikah. Karna di sana setiap calon pengantin bisa mendapat pengalaman atau saran-saran sebelum melangsungkan pernikahan