Planck intermediate results I : Further validation of new Planck clusters with XMM-Newton

Peer reviewe

SISTEM INFORMASI REALISASI ANGGARAN BELANJA PROYEK DI CV. RAHAYU TRADE CONTRACTORS YOGYAKARTA

Proses perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi dewasa ini sangatlah pesat, khususnya dibidang komputer. Perkembangan dunia komputer sangatlah membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Dengan adanya hal tersebut maka, saya sebagai penulis memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, dengan membuat suatu sistem komputerisasi pengolahan data. Selama ini sistem informasi anggaran belanja proyek di CV. Rahayu Trade Contractors masih dilakukan dengan cara mencatat secara manual, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya data-data yang dapat merugikan pihak perusahaan. Dengan demikian dibutuhkan suatu sarana untuk menanggulangi hal-hal tersebut diatas. Oleh karena itu untuk mengatasi segala permasalahan diatas maka dibuat suatu Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja Proyek di CV. Rahayu Trade Contractors tersebut. Untuk memperoleh Informasi anggaran belanja proyek secara cepat, tepat dan lebih akurat , maka dibutuhkan suatu sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan suatu informasi yang lebih cepat dan komputer adalah salah satu sarana yang cocok. Hal ini karena komputer mempunyai tingkat ketelitian yang jauh lebih baik, bisa menyimpan data yang banyak, dan lebih menghemat waktu. Dengan adannya permasalah diatas maka diambil suatu judul Sistem Informasi Realisasi Anggaran Belanja Proyek di CV. Rahayu Trade Contractors – Yogyakarta. Adapun hasil yang diharapkan dari sistem Informasi ini adalah dapat menghasilkan suatu informasi yang lebih akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Informasi yang ditampilkan adalah berupa informasi tentang data supplier, data Proyek, data pemesanan, data barang masuk dan data anggaran belanja

PENGADAAN TANAH SKALA KECIL PADA SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Pengadaan tanah skala kecil merupakan kegiatan pengadaan tanah untuk luas tanah dibawah 5 (lima) hektar, sebagaimana diatur dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, bahwa telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pelaksanaan pengadaan tanahnya sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh institusi yang memerlukan tanah. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, hal ini memperbolehkan Kontraktor Kontrak Kerjasama yang bekerjasama dengan pemerintah melalui SKK Migas untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan kendala sehingga menimbulkan tidak terselenggaranya pengadaan tanah tepat waktu, oleh karena itu keberadaan lembaga konsinyasi sebagai metode penyelesaian sangat penting perannya sebagai solusi pihak yang memerlukan tanah dalam sektor hulu minyak dan gas bumi