Methodologies synthesis

This deliverable deals with the modelling and analysis of interdependencies between critical infrastructures, focussing attention on two interdependent infrastructures studied in the context of CRUTIAL: the electric power infrastructure and the information infrastructures supporting management, control and maintenance functionality. The main objectives are: 1) investigate the main challenges to be addressed for the analysis and modelling of interdependencies, 2) review the modelling methodologies and tools that can be used to address these challenges and support the evaluation of the impact of interdependencies on the dependability and resilience of the service delivered to the users, and 3) present the preliminary directions investigated so far by the CRUTIAL consortium for describing and modelling interdependencies

List of requirements on formalisms and selection of appropriate tools

This deliverable reports on the activities for the set-up of the modelling environments for the evaluation activities of WP5. To this objective, it reports on the identified modelling peculiarities of the electric power infrastructure and the information infrastructures and of their interdependencies, recalls the tools that have been considered and concentrates on the tools that are, and will be, used in the project: DrawNET, DEEM and EPSys which have been developed before and during the project by the partners, and M\uf6bius and PRISM, developed respectively at the University of Illinois at Urbana Champaign and at the University of Birmingham (and recently at the University of Oxford)

MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI SUMBER AIR BENDOROGO, DESA BEKIRING KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO)

Pembatalan UU nomor 7 tahun 2004 melalui pembatalan oleh MK dan pemberlakuan kembali UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan akan membawa dampak yang besar terhadap pengelolaan sumber daya air di negeri ini. Di dalam UU nomor 7 Tahun 2004 yang bersifat khusus, akan kembali lagi ke UU nomor 11 tahun 1974 yang lebih bersifat umum serta memberikan ruang keleluasaan bagi pengelola swasta/pihak swasta untuk mengeksplorasi sumber daya air di negeri. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada lemahnya kontrol eksplorasi dari pihak Pemerintah. Dampak perubahan undangundang ini juga terlihat dari aktifitas ekplorasi sumber mata air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan SDA di Sumber Bendorogo. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh warga Desa Bekiring karena ketergantungan masyarakat atas sumber air ini sangat tinggi jika suatu saat ancaman keringnya sumber air terjadi akibat ketiadaan dana perawatan. Untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), tentu saja setelah perubahan UU tentang pengelolaan sumber daya air ini maka sudah seharusnya pemerintah baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah mempersiapan peraturan yang ketat guna membatasi eksplorasi SDA karena air bukan hanya untuk kita tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Kata kunci: Desa Bekiring, eksplorasi SDA, sumber daya air (SDA), sustainable developmen