SOSIALISASI JATI DIRI DAN PENDIRIAN KOPERASI BAGI IKATAN ALUMNI BIOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG, SUMATERA BARAT

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai Jati diri yang memiliki makna ciri, gambaran, atau keadaan khusus suatu benda. Makna lain dari jati diri adalah identitas. Dari makna ini dapat diartikan bahwa jati diri koperasi adalah identitas atau ciri atau gambaran atau keadaan khusus organisasi koperasi yang membedakannya dengan organisasi bisnis lainnya. Jati diri koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip koperasi, yang dari konsepsi ini akan terlihat perbedaan koperasi dengan organisasi bisnis lainnya. Banyaknya badan usaha yang didirikan dengan nama koperasi yang di dalam praktik operasional dan usahanya sering kali tidak menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Hal ini berdampak pada akhirnya “koperasi” yang didirikan tersebut hanya namanya saja sebagai koperasi, namun ruh dan operasionalnya tidaklah sesuai dengan jati diri koperasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakmampuan pencapaian tujuan berkoperasi, penyimpangan dalam pengelolaan usaha/bisnis dan operasional koperasi. Sehingga banyak terjadi Koperasi-Koperasi yang gagal dan ini berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bernama Koperasi. Oleh karena itu,  menjadi hal penting bagi orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan para pengelola koperasi untuk memahami jati diri koperasi. Atas dasar  pertimbangan inilah, Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Biologi Universitas Andalas (IKABIOLOGI UNAND), Padang, Sumatera Barat, yang akan mendirikan koperasi, memandang perlu untuk membekali diri berkaitan dengan perkoperasian melalui sebuah seminar yang berbasis web (Webinar) dengan tema “Kupas Tuntas Koperasi di Jaman Now”&nbsp

PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA KOPERASI PRIMER UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PADA KOPERASI PRIMER UPN “VETERAN” JAWA TIMUR ABSTRAK Sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun bila dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi baik untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan koperasi seperti bank, kreditur, kantor pajak, calon anggota, dan anggota serta pihak lainnya yang berharap agar Koperasi Primer sebagai salah satu jenis koperasi yang menerapkan Standar Akuntansi Koperasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan tahunan pada Koperasi Primer UPN “Veteran” JawaTimur Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah di Surabaya tepatnya di Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar. Penentuan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan aktivitas Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verivication. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Koperasi Primer UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mempertanggungjawabkan kinerja koperasi selama satu periode yang telah diterapkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha namun sudah menyajikannya catatan atas laporan keuangan serta sudah adanya pengungkapan informasi yang tentunya dibutuhkan oleh anggota sebagai bentuk penjelasan. Keyword: Koperasi, Laporan Keuangan

“Perbedaan Kesejahteraan Sebelum Dan Sesudah Menjadi Anggota Koperasi “CU Sanqti” Pasuruan (Studi Kasus Pada Anggota Koperasi “Cu Sanqti” Program Sibuhar)”

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para anggota. Koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dlam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan dari para anggotanya dri kesulitan-kesulitan ekonomi yang diderita mereka. Tujuan koerasi di dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya pada khususnya dan peningatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada umumnya. Orientasi usaha yang memihak pada koperasi tidak hanya sekedar pembeda antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha lainnya, tapi merupakan hakekat dari koperasi itu sendiri. Tujuan untuk mengetahui adanya perbedaan kesejahteraan anggota koprasi “CU SANQTI”. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah anggota koperasi CU SANQTI yang mengikuti program simpanan Sibuhar yaitu berjumlah 3575 orang. Kriteria sampel yang akan diambil adalah anggota koperasi CU SANQTI yang aktif menjadi anggota progaram pinjaman Sibuhar sehingga sampel yang diambil untuk penelitian ini adlah 100 orang. Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan uji beda dua sampel perpasangan (paired sample t-test). Dari hasil pengujian yang dilakuakn terhadap tingkat kesejahteraan anggota melalui kebutuhan manusia menurut sifatnya dan jenisnya sebelum dan sesudah diadakannya program pinjaman Sibuhar yang diberikan kepada anggota koperasi CU SANQTI yang aktif menjadi anggota program pinjaman Sibuhar diperoleh hasil bahwa adanya perbedaan tingkat kesejahteraan aggota melalui kebutuhan manusia menurut sifatnya dan jenisnya sebelum dan sesudah diadakannya program pinjaman Sibuhar. Keyword: kesejahteraan anggota koperas

Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Bagi Masyarakat Sipil

Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan- hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya Kesetaraan dan keadilan gender (marginalisiasi, stereotype, suborndinasi, kekerasan dan beban ganda). Berdasarkan Inpres No. 9/2000, saat ini pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Buku saku “Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender” bagi masyarakat sipil ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan lebih memperhatikan aspek gender dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya

Badan USAha Koperasi dan Badan USAha Non Koperasi (Studi Komparatif)

. Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Non-Koperasi (Studi Komparatif). Tulisan ini ingin melihat dari dekat badan USAha koperasi dan badan USAha non koperasi. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia yang mesti dipertahankan keberadaannya, pada Kenyataannya badan USAha koperasi ini tidak eksis keberadaannya seperti badan USAha non koperasi. Adapun perbedaannya adalah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a. Aspek kelembagaan, yaitu: 1. Dilihat dari segi keanggotaan, 2. Dilihat dari rapat anggota, 3. Dilihat dari kepengurusan Direksi, 4. Dilihat dari Dewan Komisaris, 5. Dilihat dari manajemen, 6. Dilihat dari pendidikan. b. Aspek USAha, yaitu: 1. Tujuan, 2. Modal, 3. Badan Hukum, 3. Aspek Keuntungan

Sosialisasi Perkoperasian bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi Provinsi Jawa Barat dalam Peningkatan Pemahaman Tentang Perkoperasian

Cooperatives as one of the economic actors in Indonesia are required to be able to compete with other economic actors. Therefore, as a business entity, cooperatives need to obtain certainty and equal legal standing with other economic actors. In this case, the establishment and drawing up of a cooperative deed is carried out by a Notary, as with the establishment of other legal entities. TheDecree of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98 of 2004, confirms that a Notary is an official who has the authority to make deeds of establishment and other deeds related either directly or indirectly to cooperative organizational and business activities. To increase the effectiveness of increasing the competitiveness of cooperatives through the availability of legal standing’ Cooperatives are the same as other business actors, so the Notary who makes cooperative deeds needs to understand the characteristics of cooperative organizations as a socio-economic system and is also required to become a community economic movement. An understanding of the characteristics of the cooperative organization is used as the basis or basis for notaries to make the deed of establishment of cooperatives, however, when making the deed of establishment of cooperatives or other deeds related to cooperatives, the deed maker must have a good understanding of cooperatives because the deed made will have legal force and must be legally accountable. For this reason, a cooperative socialization program was implemented for Notaries who make Cooperative Deeds

Pelatihan Manajemen Konflik Pada Pengurus Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya

This community service aims to provide additional insight into how conflict management is aimed at administrators of loyal bhakti women cooperatives in Surabaya. Increasing the capability of members and increasing the level of effectiveness of conflict handling in cooperatives are the goals of this community service activity. 38 administrators and 9 administrators who also act as supervisors. The total number of participants of the Surabaya Setia Bhakti Wanita Surabaya cooperative community service was 47 people who participated in this activity. Through a workshop and interactive discussion this activity was held. Time limitation is the main drawback in this activity

ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA EMPING MELINJO YANG MEMPEROLEH KREDIT DARI KOPERASI TANI REJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Micro, small and medium enterprises (UMKM) have a very important role in Indonesia's economy. Three main indicators are a large number of business units that cover all economic sectors, absorb many labor and gives a high contribution to the national economy. The business of emping melinjo in Limpung subdistrict, baton is one of many UMKM that potentially can be developed, especially as a superior product in the area. Problems inherent in this sector are the limited capital. To overcome this problem, the government through Tani Rejo Cooperation give credit service to its members to develop their to overcome this problem, the government through Tani Rejo Cooperation give credit service to its members to develop their emping melinjo business. The purpose of this study was to see the difference between before and after credit service from Tony Rejo Cooperation to emping melinjo’s entrepreneurs that seen from capital, production, sales, working and benefits. Research object emping melinjo in Limpung sub-credit Tani Rejo Cooperation from as many as 97 business units. The method of analysis is tests rank sign Wilcoxson and analysis methods descriptive. Based on tests rank sign Wilcoxson for each variable that: The capital market has the Z score of (-7.839) with the significance less than 0.05. This means there are differences of the capital market between before and after the credit from Tani Rejo Cooperation. After the credit aid emping melinjo business, the capital increased 15.79 percent. The production values Z score of (-7.830) with the significance less than 0.05. This means there are differences of the number of production between before and after the credit from Tani Rejo Cooperation. After credit, The average number of emping melinjo business production increase by 20 percent. The variable sales have the Z score of (-8.059) with the significance less than 0.05. This means there are differences in the sales between before and after the credit from Tani Rejo Cooperation. After the credit aid, the average sales increased 16.95 percent.Variable working hours as the Z of (-7.606) with the significance less than 0.05. This means there are differences in working hours between before and after the credit from Tani Rejo Cooperation. After the credit aid, hours of work in emping melinjo business price increased by 11.83 percent. The benefits have the Z score of (-8.106) with the significance less than 0.05. This means there are differences in between before and after the credit from Tani Rejo Cooperation. After the credit aid, in this business profits price increased by 21.89 percent

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anggota Penyimpan Dana pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak

Penelitian Tesis ini mengangkat masalah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan, karena anggota CU Khatulistiwa Bakti merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa CU Khatulistiwa Bakti. Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti belum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada CU Khatulistiwa Bakti ditanggung oleh CU Khatulistiwa Bakti sendiri, dan ada beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi. Pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Akta Pendirian Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan Pengurus, dan Keputusan dalam Rapat Tahunan Anggota. Dalam kegiatan usahanya CU Khatulistiwa Bakti memberikan balas jasa anggota, baik berupa balas jasa simpanan maupun balas jasa pinjaman. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota. Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam yang menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam, agar anggota yang menyimpan dananya di koperasi simpan pinjam atau Credit Union tidak merasa ragu-ragu atas keamanan dana mereka. Pengurus CU Khatulistiwa Bakti harus peka dalam menangkap berbagai peluang dan menciptakan berbagai inovasi untuk memajukan CU Khatulistiwa Bakti demi untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya.3AbstractThis thesis studies raise the issue of "Analysis of Legal Protection Against Judicial Depositary Members Cooperative Credit Union Funds On the Equator Bakti Pontianak".This study uses Normative Sociological research methods. The survey results revealed that the legal relationship between the members of the co-operative depositors CU Equator Bakti a civil law relationship based on trust, as members of the CU Equatorial Bakti is the owner and user services Bakti CU Equator. Legal protection of depositors members at CU cooperative Equatorial Bakti has not fully accommodated in Law No. 17 of 2012 on Cooperatives, because the law does not assert liability cooperative government, but merely states that the Government can establish LPS for Credit Unions Member Deposits guarantee. During this time members of the deposits CU CU Equator Equator Bakti Bakti borne by themselves, and there is some form of deposits and loans are included in the program Braided Puskopdit BKCU Kalimantan and insurance programs.Implementation of the regulatory system of business activity in the savings and loan cooperatives Equatorial Bakti CU based on the provisions contained in the Deed of Legal Entities, Articles of Association and Bylaws, Board Policies Patterns, and Decision in the Annual Meeting of Members. In the normal course of business Equatorial CU Bakti provide fringe members, either in the form of fringe benefits savings and loan remuneration.The recommendation given is that the need for setting clear and firm about the legal protection of members savings fund. The Government should immediately establish Credit Unions Insurance Agency which organized the program for the Deposit Guarantee Member Credit Unions, so that members who save their money in credit unions or credit union does not have any doubts on the safety of their funds. CU administrators must be sensitive to the Equator Bakti at capturing a variety of opportunities and create a variety of innovations to advance the Equator Consecrated by CU to increase the standard of living and welfare of its members

EFEKTIVITAS ANALISIS JABATAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SAPTAWA POVINSI LAMPUNG

Based on Article 117 paragraph (1) of Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1874 concerning the Principles of Personnel, it is determined that civil servants are appointed in positions and ranks. To ensure objectivity, transparency, and conformity between the job demands and the employee who will occupy the position, it is necessary to carry out a job analysis. The results of the job analysis in the form of job information can be used for institutional, management, and staffing purposes. In this study, researchers conducted research on the effectiveness of Job Analysis in the Indonesian Civil Servant Cooperative (KPRI) SAPTAWA, Lampung Province. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive research design. The results of this study are from various indicators used to measure the achievement of goals, acquisition of resources, internal processes and satisfaction of strategic constituencies. From the points of achievement of the effectiveness indicators, the researcher concludes that the Job Analysis at the SAPTAWA Province Employee Cooperative of the Republic of Indonesia (KPRI) in Lampung Province has been effective and has made the quality of service provided to customers and the internal working atmosphere well done. The supporting factor in the implementation of this job analysis is a clear legal basis, then the inhibiting factor in the job analysis at the Indonesian Civil Service Cooperative (KPRI) SAPTAWA Lampung Province is the ideological difference between employees. Keywords: Effectiveness, Job Analysis, Cooperative