RELASI BONDING DALAM MASYARAKAT BINAAN CSR (Studi Deskriptif Interpretif Relasi Sosial Masyarakat Binaan CSR PT Pertamina RU II Sungai Pakning di Kabupaten Bengkalis)

Abstrak. Penelitian ini beranjak dari terbatasnya kajian CSR (Corporate Social Responsibility) yang berorientasi pada masyarakat penerima manfaat yang ada di Indonesia. Teori yang diadaptasi dalam penelitian ini adalah teori modal sosial yang dikemukakan oleh Woolcock & Narayan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretif model Neuman. Penelitian ini menelaah bentuk modal sosial dalam bentuk relasi sosial bonding yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi bonding terdapat dalam pola-pola relasi dalam masyarakat binaan yang menunjukkan bahwa ikatan intra kelompok penting untuk diperhatikan guna menjaga kekompakan kelompok. Hasil ini menunjukkan bahwa bentuk relasi sosial bonding memiliki dampak yang penting terhadap pelaksanaan CSR di suatu perusahaan. Relasi ini penting untuk dijaga melalui kegiatan komunikasi dialogis yang bertujuan untuk pembangunan yang dilakukan melalui cara-cara yang lebih intensif, terbuka dan partisipatif guna melahirkan relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan. Kata kunci:   CSR; komunikasi pembangunan; modal sosial; relasi bondingAbstract. This research moved from the limited study of CSR (Corporate Social Responsibility) oriented to beneficiary communities in Indonesia. The theory adapted in this study is the theory of social capital proposed by Woolcock & Narayan. The research method in this study was qualitative with the interpretive descriptive approach of the Neuman model. This research examines forms of social capital in form of social relations that exist in society. The results of this study indicate that there are form of social relations that exist in society, namely bonding relations. Bonding relations show that intra-group bonds are important to consider in order to maintain group cohesiveness. These results indicate that the form of social relations have an important impact on the implementation of CSR in a company. This relation is important to be maintained through communication activities aimed at development carried out through more intensive, open and participatory ways in order to create Health and sustainable Social relations.  Keywords: CSR; Development Communication; Social Capital; Bonding Relations

Communication Network on Social Capital Relations of Salt Production Workers

Statistically, the production of people’s salt is still the most abundant national-scale salt production in Indonesia. Madura Island, the largest salt-producing island in Indonesia, also contributes the largest labor force in Indonesia. This shows that the potential for workers in Madura is still very significant. Therefore, this research aims to see the communication network of salt production workers in Madura. This study uses a descriptive quantitative method with a communication network analysis approach. The study shows that the mapping of social capital relations in people’s salt production can be seen from three relationships: bonding, bridging, and linking. In bonding relations, where the internal labor is still dominated by a few people, the hubs or links in the sociogram are seen to be centered on only one point. Meanwhile, the bridging relation is evenly distributed. This shows the opportunity for workers to strengthen their bias capacity with a demonstration plot mechanism and learn from others in need outside their community. Moreover, in the linking relationship, there is a wide gap in the community

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial

Pengelolaan konflik dalam tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu instrument penting yang menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning sebagai salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau dengan karakteristik masyarakat pedesaan, pengelolaan konflik sosial menjadi krusial karena tidak hanya untuk menjaga kehandalan operasional pengolahan minyak dan gas namun juga keberlanjutan perusahaan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau yang lebih dikenal denganCorporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi dalam resolusi dan mitigasi konflik sosial. Keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dijalankan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi sehingga mampu melibatkan peran aktif pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Hasilnya, selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga kecenderungan menurunnya jumlah kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mampu menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat

ANALISIS KRITIS TERHADAP PRAKTEK BIMBINGAN BELAJAR ANAK USIA DINI (Penelitian Studi Kasus pada Lembaga Bimbel serta Orang Tua dan Anak Usia 5-6 Tahun di Kota Batam)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek bimbel anak usia dini untuk di beberapa TK di Kota Batam. Ditinjau berdasarkan keadilan sosial, yakni memperhatikan hak anak dalam menentukan pilihan apakah ingin mengikuti atau tidak ingin mengikuti bimbel, kemudian memperhatikan anak dari daerah terpencil dan dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dimana hasil penelitian dianalisis dari teori utama yang digunakan peneliti yaitu teori diskursus Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan 2 diskursus yang terdapat dalam fenomena ini. Pertama, diskursus calistung sebagai tolak ukur keberhasilan anak, Kedua, diskursus orang tua sebagai pendidikan utama anak

Jaringan Digital dan Pengembangan Kewirausahaan Sosial Buruh Migran Perempuan

The purpose of this study is to analyze the use of digital technology and social networks in post-returning female migrant workers’ social entrepreneurship. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews, FGDs, and observations. The results show that digital technology and social networks have an important role in the process of developing entrepreneurship in the villages of origin of the migrant workers. Meanwhile, the challenges are the lack of technological infrastructure, capital circulation, and social marketing strategies in therural area

Love in translation:family language policy among Indonesian-Finnish intercultural families in Finland

Abstract. This study explores how family language policies are negotiated among Indonesian-Finnish intercultural families in Finland, as seen from the Indonesian mothers’ perspectives. The significance of this topic emerges from both the current discourse on multilingualism in Finland and the lack of research on the heritage language maintenance of Indonesian diaspora communities in the Nordic context. This study employs Family Language Policy (FLP) as a theoretical framework that encompasses both the micro perspective of language acquisition theory and the macro paradigm of language policy theory. A narrative methodology was implemented throughout the study. Six Indonesian mothers who engage in intercultural relationships were interviewed to share their experiences in bi/multilingual childrearing in Finland. Narrative analysis was applied to present the mothers’ individual stories, while thematic analysis was adopted to discuss the elements that characterise the construction and enactment of FLP in these intercultural families. The study reveals that FLP is negotiated within the interactions of language ideologies/beliefs, language practices, language planning, intra-family factors and macro-societal factors. FLP is dynamic and subject to re-negotiation across the family’s life. The mothers’ stories acknowledge that the Indonesian mothers and the Finnish fathers have an equal say in negotiating the FLP in these families. Despite the active roles of parents, children’s agency in choosing their preferred languages to speak at home appears to be the defining factor in the enactment of FLP. With Indonesia’s specific sociohistorical context put in perspective, the mothers’ stories suggest that family context provides limited space for heritage language maintenance as society has a stronger influence in socialising children into the dominant language. In Finland, Neuvola (maternity clinic) plays a crucial role in affirming the state’s protection of ethnolinguistic rights by advising parents to speak their heritage languages at home. In reality, immigrant heritage languages are problematised as a threat to social cohesion; yet, at the same time, recognised as part of Finland’s language reserve. These competing discourses create dissonance for these mothers. Furthermore, the mothers’ stories raise a question on whether the education system has been able to deliver its promises in providing equal support to children with diverse linguistic backgrounds. Therefore, with the absence of a conscious and deliberate FLP at home, these intercultural families are even more at risk of heritage language loss.Love in translation : kebijakan bahasa dalam keluarga pernikahan campur Indonesia-Finlandia di Finlandia. Abstract . Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan bahasa dinegosiasikan di dalam keluarga pernikahan campur Indonesia-Finlandia di Finlandia. Relevansi topik ini muncul dari diskursus mengenai kemultibahasaan di Finlandia dan kurangnya studi tentang pelestarian bahasa ibu di komunitas diaspora Indonesia dalam konteks negara-negara Nordik. Studi ini menggunakan kerangka teori Family Language Policy (FLP) yang mengakomodasi perspektif mikro dari teori akuisisi bahasa dan perspektif makro dari teori kebijakan bahasa. Metode penelitian naratif digunakan di dalam studi ini. Enam orang ibu asal Indonesia yang menikah dengan pria Finlandia diwawancara untuk berbagi pengalaman mereka dalam membesarkan anak multibahasa di Finlandia. Pengalaman masing-masing ibu disajikan melalui analisis naratif, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mendiskusikan berbagai elemen yang mempengaruhi konstruksi kebijakan bahasa di dalam keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan bahasa keluarga dinegosiasikan di ruang interaksi antara ideologi bahasa, praktik bahasa, perencanaan bahasa, faktor-faktor internal keluarga dan faktor-faktor sosial-makro. Kebijakan bahasa di dalam keluarga bersifat dinamis dan mengalami negosiasi ulang seiring waktu. Para ibu asal Indonesia ini mengakui peran penting mereka dalam menegosiasikan kebijakan bahasa di dalam keluarga. Namun, terlepas dari keterlibatan aktif orang tua, anak berdaya dalam memutuskan bahasa yang ingin mereka gunakan, dan hal ini menjadi faktor penentu dalam penerapan kebijakan bahasa di dalam keluarga. Pengalaman para ibu ini menunjukkan bahwa konteks keluarga menyediakan ruang yang terbatas bagi usaha pelestarian bahasa ibu. Masyarakat memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mensosialisasikan anak ke dalam bahasa mayoritas. Di Finlandia, Neuvola (klinik ibu dan anak) berperan penting dalam mengukuhkan perlindungan hak-hak etnolinguistik warga dengan menyarankan orang tua untuk berbicara bahasa ibu masing-masing. Walaupun demikian, kenyataan keseharian menunjukkan bahasa warisan kaum pendatang dianggap sebagai ancaman bagi kohesi sosial, sekaligus sebagai bagian dari kekayaan bahasa masyarakat Finlandia. Paradoks wacana tersebut menciptakan kebingungan tersendiri. Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan apakah sistem pendidikan di Finlandia sudah mampu menuntaskan janji kesetaraan dengan menyediakan dukungan yang merata bagi siswa dengan latar belakang bahasa yang beragam. Oleh karena itu, dengan berkurangnya kesadaran akan pentingnya kebijakan bahasa di dalam rumah, keluarga campuran Indonesia-Finlandia ini akan cenderung mengalami resiko lebih tinggi kehilangan bahasa ibu

MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI BERTAHAN HIDUP WARGA PASCA PENGGUSURAN (Studi Kasus: Warga Tergusur Buaran I, Klender, Jakarta Timur)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak sosial dan ekonomi dari adanya penggusuran terhadap warga Buaran I, Jakarta Timur. Kemudian mendeskripsikan modal sosial yang dimiliki warga pada saat pra penggusuran. Selain itu, peneliti juga ingin mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan modal sosial yang dilakukan warga tergusur Buaran I dalam strateginya untuk bertahan hidup pada pasca penggusuran. Warga tergusur pun harus melanjutkan kehidupannya baik dari segi sosial maupun ekonomi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yaitu menyelidiki suatu kasus atau peristiwa yang dibatasi oleh waktu dan juga aktivitas, melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Buaran I, RT 08/12, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Subjek penelitian ini meliputi tiga keluarga tergusur Buaran I yang pada pasca penggusuran tinggal di Kawasan, Klender, pengurus RT dan RW setempat, warga sekitar yang tidak terkena gusur, pihak Kelurahan Klender dan Satpol PP Walikota Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggusuran memiliki dampak bagi warga tergusur Buaran I dari segi sosial budaya, ekonomi dan psikologi. Hubungan sosial dan ekonomi yang terjalin dengan rekan dan tetangga menjadi hilang, kebiasaan sekelompok masyarakat pun tidak berfungsi lagi. Kerugian dialami pada tempat tinggal dan kehilangan sumber mata pencaharian. Warga pun merasa terasingkan dari kelompoknya sendiri dan mengganggu stabilitas dan rutinitas warga. Pada saat tinggal di Buaran I terdapat modal sosial yang dimiliki warga dalam bentuk jaringan, kepercayaan dan norma dengan media hubungan sosial. Hubungan sosial terjalin dengan keluarga inti mereka, tetangga dan keluarga sedaerah (bonding social capital) serta agen dan konsumen (bridging social capital). Modal sosial yang telah dimiliki sebelumnya dimanfaatkan sebagai strategi bertahan hidup pada pasca penggusuran. Secara umum dapat dikatakan bahwa modal sosial yang dimiliki ketiga keluarga tergusur Buaran I, telah menjadi ‘perekat’ yang mampu mempertahankan kehidupan mereka. Selain sebagai perekat (glue), ternyata hubungan sosial yang ada (bonding maupun bridging social capital) telah berperan sebagai pelumas (lubricant) yang mempermudah mereka menjalani kehidupan sehari-hari di tempat tinggal yang baru

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN NEGERI PASCA KONFLIK DI KOTA AMBON

Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri mengatur bahwa Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat Negeri. Pengaturan demikian merupakan bagian pengakuan atas keunikan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Fungsi komunikasi pembangunan Pemerintah Negeri tidak lepas dari kebutuhan proses pemulihan dan pembangunan kembali pasca konflik Ambon. Namun kenyataan, fungsi komunikasi pembangunan masih memenuhi kendala. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran pelaksanaan komunikasi pembangunan serta solusi. Penelitian deskriptif analitis dilakukan terhadap 22 Pemerintah Negeri di Kota Ambon. Penelitian menghasilkan bahwa fungsi komunikasi pembangunan selain didukung kejelasan rumusan kegiatan, juga didukung keberadaan Marinyo sebagai perangkat Pemerintah Negeri dengan tugas khusus kehumasan. Perangkat sekaligus jabatan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat selama ini yang berkembang di Kota Ambon. Pengembangan kapasitas Marinyo menjadi kebutuhan dasar agar tugas komunikasi pembangunan Pemerintah Negeri terwujud