Bangkitnya BTM sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia

Baitul Maal wat-Tamwil(BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum Koperasi mulai menunjukkan perannya dalam memberdayakan USAha mikro dengan pola syar\u27i. BMT dihadapkan pada tantangan dan peluang baik eksternal maupun internal, namun berkat perjuangan jihad pergerakan dakwah penggiat BMT semuanya dapat dilalui meskipun belum sangat signifikan membasmi rentenir yang membelit masyarakat miskin dilevel akar rumput di pasar,pelosok desa yang ada, namun setidaknya menjadi berarti pada lingkup operasional BMT tersebut. BMT yang dulunya hadir sebagian diantaranya ibarat hidup dan mati, legalitas yang belum jelas, sumber daya yang kurang berkualitas, peran dan posisinya yang tidak diperhitungkan, pembinaan yang tidak optimal, pengelola yang bermoral hazard dan yang paling krusial kurangnya kepatuhan syariah, pada saat sekarang mulai bangkit dan menunjukkan jati dirinya yang lebih dari sekedar lembaga dakwah muamalah iqtisodiyah, tapi bebarapa BMT yang ada secara kelembagaan sudah berbenahmelalui organisasi yang ada antara lain Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI), Asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO), Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH), begitupun memiliki saluran atau kantor cabang serta aset yang mulai besar

TANTANGAN PENGEMBANGAN BAITUL MAL WAT-TAMWIL DI PEKANBARU RIAU

The research theme is the business concept According to Islamic economics. This study aims to identify and analyze what is the challenge of development of BMT as Islamic Micro Finance Institutions (LKMS) are legal entities Credit Unions and Islamic Financing (KSPPS) in the city of Pekanbaru in Riau province. Qualitative data used is sourced from secondary data. Technical studies conducted by the method of literature and observations directly. The results showed that the BMT in Pekanbaru faced with a significant challenge because it is associated with similar challenges faced BMT activists across Indonesia. The challenges faced include external challenges Indonesia's economy, dynamics of banking sector, legal and regulatory problems, Role and Position of Cooperatives. Besides, it is a challenge from within the form. Sharia compliance, Institutional Strengthening and employees. Meanwhile all these challenges can be an opportunity BMT in the future if it can be addressed and managed well and Syar'i

URGENSI INTENSIFIKASI ZAKAT DI PROPINSI RIAU

This study aims to determine and analyze the urgency of Zakat Intensification in Riau province which is an absolute thing to improve the collection results so that it can improve the quality of life and create sustainable community welfare in Riau Province. Technical research was carried out using literature and observation methods. The results showed that the Intensification of Zakat in Riau Province Urgen (Important and Urgent) to be immediately carried out by the Regional Government of Riau Province together with the Legislature and Zakat Institutions and other elements of society, is useful so that the people of Riau Province can play an active role (participate) better in the future. in management, especially in maximizing the collection of Zakat, Utilization and new initiatives for the revival of Zakat in Riau. Recovery in people who are reluctant to give zakat needs to be done. One way is: by regulating sanctions, both criminal in the Regional Regulation for anyone Muslim and Muslim who do not want to deposit their zakat is recorded and given proportional sanctions, the point is to maximize zakat. More importantly, the intensification of zakat must be able to bring prosperity, prosperity and justice to all communities in Riau Province, and the need for synergy between the Regional Government of Riau Province with Baznas and LAZNAS to create various programs to intensify the collection of Zakat in Ria

PENYUSUNAN DATABASE POTENSI DAN PELUANG INVESTASI KABUPATEN SIAK

Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendorong kemajuan kegiatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan perekonomian terutama dalam skala lokal dan regional. Salah satunya dengan memberikan informasi terhadap perkembangan dan peluang investasi yang dapat di kembangkan dan merupakan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Siak. Melalui informasi, maka diharapkan menjadi salah satu faktor regulasi dalam menumbuh kembangkan iklim investasi yang berdampak pada peningkatan animo investasi termasuk didalamnya akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diselenggarakan. Informasi tersebut disusun dalam bentuk data base potensi dan peluang investasi berbasis web (web base) yang bersifat dinamis dan bisa terus di update setiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam mendukung informasi yang ditampilkan untuk mengidektifikasi potensi dan peluang investasi, digunakan pendekatan LQ, Shift Share, Analisis SWOT, studi kelayakan, analisis ketenagakerjaan, analisis kebijakan dan kinerja pemerintah, analisis kondisi sosial budaya dan analisis infrastruktur. Kabupaten Siak memiliki beragam potensi dan peluang investasi di berbagai sektor seperti Perkebunan, Pertanian dan Tanaman pangan, Peternakan, Pariwisata, Pendidikan Aneka Industri dan Industri Kreatif. Terdapat beberapa strategi dalam memaksimalkan potensi dan peluang investasi kedepannya diantaranya; Merealisasikan segera infrastruktur pelabuhan sehingga siap pakai dan membangun infrastruktur dasar (jalan, listrik, air, jaringan telekomunikasi), Membangun infrastruktur dasar di kawasan Industri, Industri haruslah ramah lingkungan, Membuat Fasilitas Pendidikan Tinggi, agar pendidikan penduduk meningkat, Meningkatkan ekspos situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Siak di event-event nasional dan Internasional dan mengelola serta membuat sistem pendataan untuk setiap objek wisata dan situs sejarah yang dikunjungi, Memanfaatkan akses atau jaringan dengan luar negeri untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata seiring dengan adanya Tour De Siak dan Siak Bermada, Mendorong Pemerintah Kabupaten Siak mengelola potensi wisata menjadi peluang investasi, termasuk area di sekitar Sungai Siak dengan membangun infrastruktur dasar sehingga memiliki nilai ekonomi, Memperluas lahan dan menggerakkan masyarakat untuk menanam salak pondoh, durian serta potensi tanaman lainnya yang bisa menunjang kegiatan wisata, Membuat pendataan yang akurat tentang luasnya perkebunan sawit rakyat, Menyelesaikan konflik kepemilikan lahan antara perorangan, perusahaan dan masyarakat adat dengan membuat “one map”, Memperbanyak eventevent seni dan budaya di Kabupaten Siak seperti misalnya “International Malay Festival (Festival Budaya Melayu Internasioal)” seta Dikawasan KITB dapat dibangun SPBU untuk memenuhi kebutuhan BBM Kawasan Industri Tanjung Buton. Keyword: Investasi, Potensi dan Peluang Investasi, Kawasan Industri Tanjung Buto

AL-QARDH DARI HARTA ZAKAT BAGI MUSTAHIK DAN IMPLEMENTASINYA DI BAZNAS INDONESIA DAN PPZ MALAYSIA

Ada beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang mendistribusikan zakat ke mustahik dengan cara meminjamkannya. Mustahik zakat menerima zakat bukan sebagai hak miliknya tetapi hanya sebagai pinjaman yang ia harus mengembalikannya sebagai hutang kepada amil. Padahal ulama berpendapat bahwa harta zakat apabila telah dibayarkan kepada Amil, maka wajib segera dikeluarkan, karena harta tersebut kepemilikannya menjadi milik mustahik zakat tidak diperbolehkan bagi lembaga atau badan amil mendistribusikan zakat dalam bentuk al-qardh (pinjaman). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum meminjamkan (al-qardh) zakat kepada mustahik menurut fuqaha dan bagaimana proses pelaksanaan (al-qardh) zakat kepada mustahik di lembaga atau badan amil Indonesia dan Malaysia.Metode penelitian dilakukan dengan cara mengkai buku Fiqh al-Zakah, karya Yusuf Al-Qardhawi dan Majmu’al-Fatawa wa Rasail, Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin, dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia dan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Malaysia.Hasil penelitian menemukan dua kelompok ulama fiqih yang berbeda pendapat tentang kebolehannya. Kelompok pertama, seperti Yusuf al-Qardhawi, Abu Zahrah, Khallaf dan Hasan mengatakan boleh harta zakat dipinjamkan berdasarkan qias terhadap orang yang berhutang. Kelompok kedua, seperti Muhammad Bin Shalih Utsaimin dan Husein Shahatah berpendapat bahwa harta zakat apabila telah dibayarkan, maka wajib untuk segera dikeluarkan, kepemilikannya menjadi milik mustahik dan tidak diperbolehkan bagi lembaga atau badan amil mendistribusikan zakat dalam bentuk al-qardh (pinjaman). Baitul Qiradh Baznas merupakan satu program dari Indonesia makmur dan bagian program pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin. Baitul Qiradh Baznas menerapkan pola bagi hasil atau syariah, agar usaha mikro kecil terbebas dari sistem bunga (riba). Produk yang dikelola Baitul Qiradh BAZNAS adalah simpanan dan pembiayaan yang memakai prinsip syariah. Baitul Qiradh BAZNAS diharapkan dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil melalui sistem ekonomi syariah, khususnya qardhul hasan. Lembaga Baitulmal MAIWP sebagai perpanjangan tangan PPZ tidak mempraktekkan jenis bantuan keuangan zakat dalam bentuk pinjaman lunak kepada mustahik. Key Words: Zakat, pinjaman, Qardh, BAZNAS, PP

BUDAYA BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Keperihatinan dan Harapan )

Bureaucratic culture of government will parse about how the spread of cultural values and the level of commitment to the core members of the bureaucracy of the values that exist, and how cultural change in the government bureaucracy. Reality on the ground shows that the spread of cultural values has begun to appear even less so members Bureaucracy knowing the values embodied in the organization, because government officials already there are some who are happy to be starting the task and try to be the best, understand the purpose of the bureaucracy, the opportunity communication and relationships between superiors and subordinates and others although not epektif, as well as encouragement from the organization to the employee commenced. Level of commitment of the core members of the bureaucracy to the existing values (core values) are low because employees tend to bide her work and looked risky and troublesome work, the motivation to seek only employee status and salary, even indifferent to public facilities that they use even employees only serve an easy affair and promising material. Bureaucratic culture changes that occur precisely less objective, there is no congruence between employee goals with the Bureaucracy. Opportunity to give an opinion is sometimes there, even self-identification means that poor employee or employer organizations do not understand the behavior of individuals and expertise of employees in the organization

Pengaruh Reputasi Underwriter, Financial Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Underpricing Saham IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022

The aim of this research is to determine the influence of underwriter reputation, financial leverage, profitability and company size on the underpricing of IPO shares on the Indonesian Stock Exchange (BEI) for the period 2022. This research is quantitative research that uses secondary data. The population in this study was 59 companies that will IPO in 2022. The total sample was 46 companies using purposive sampling techniques. Data analysis uses time series data regression with the help of SPSS 25. The research results show that the underwriter's reputation influences share underpricing with a significant value of 0.046 < 0.05. Financial leverage influences stock underpricing with a significant value of 0.049 <0.05. Profitability influences stock underpricing with a significant value of 0.003 < 0.05. Company size has no effect on stock underpricing with a significant value of 0.913 > 0.05

Pengaruh Reputasi Underwriter, Financial Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Underpricing Saham IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022

The aim of this research is to determine the influence of underwriter reputation, financial leverage, profitability and company size on the underpricing of IPO shares on the Indonesian Stock Exchange (BEI) for the period 2022. This research is quantitative research that uses secondary data. The population in this study was 59 companies that will IPO in 2022. The total sample was 46 companies using purposive sampling techniques. Data analysis uses time series data regression with the help of SPSS 25. The research results show that the underwriter's reputation influences share underpricing with a significant value of 0.046 < 0.05. Financial leverage influences stock underpricing with a significant value of 0.049 <0.05. Profitability influences stock underpricing with a significant value of 0.003 < 0.05. Company size has no effect on stock underpricing with a significant value of 0.913 > 0.05