MEKANISME PENERBITAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAIDAH KEGETINGAN YANG MEMAKSA

Abstract Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono signed Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law No.24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which was an-nounced by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, in Gedung Agung Yogyakarta on October 17, 2013 Special Region of Yogyakarta (DIY). After the previous Saturday, October 5, 2013, the President met with leaders of state institutions at the State Palace. The meeting recommended ve agendas and steps to save the Constitutional Court (MK), and was announced directly by the PresidentKeyword: government regulation; second amendment; constitutional cour

ANALISA YURIDIS TERHADAP SISTEM KAMERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATSESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Abstract In the life of a state that longs for a political justice, surely in the Basic Law or the Constitution in the country the inventor of his ideas and / or its founders have included a power sharing system that seeks to re ect political justice. If it must be connected with the form of the state, in fact this idea remains rooted in political justice. In the distribution of power, which according to John Locke is divided into legislative power, executive power, and judicial power, there must be authority that is balanced with each other and not overlapping. This was stated by John Locke so that power is not centralized within one institution, thereby reducing the risk of abuse and creating a democratic state.   Keywords: political justice; legislative power; judicial power; democratic state

Peningkatan Quality of Experience pada Multiplayer Online Game Berbasis Mikrokontroler Menggunakan HTTP Web Server

Multiplayer Online Game adalah jenis permainan yang membolehkan pemain melakukan kegiatan interaktif dengan pemain yang lain menggunakan jaringan internet. kegiatan interaktif tersebut dapat berupa pemain melawan pemain, atau pemain melawan kecerdasan buatan. Tetapi dalam Multiplayer Online Game, lag adalah permasalahan yang sangat sering ditemukan dalam setiap pemain sehingga membuat pemain merasa terganggu dan meninggalkan kesan buruk dalam bermain. Untuk meneliti kesan dan pengalaman pemain dalam permasalahan ini adalah melakukan penelitian Quality of Experience. Seluruh kegiatan dalam jaringan tidak akan berjalan tanpa penghubung antara perangkat game console dengan internet seperti HTTP Web Server. Dalam penelitian ini penerapan HTTP Web Server dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kepuasan pengguna multiplayer online game, dan metode Mean Opinion Score (MOS) digunakan untuk merekam data yang diperlukan guna menganalisis QoE. Diperoleh hasil QoE dari permainan Pingpong sebesar 4.07 satuan MOS dan dalam permainan Tictactoe sebesar 4.16 satuan MOS. Dapat disimpulkan juga pada permainan Pingpong bahwa parameter RTT, Jitter, Retransmission, dan Delay berpengaruh pada hasil QoE dan pada permainan Tictactoe hanya RTT, dan Jitter yang memiliki pengaruh pada hasil QoE

General election based on the principle of Luber-Jurdil and its development in Indonesia

This qualitative study analyses the implementation of Indonesia’s General Election (PEMILU), based on the principles of it being Direct, Public, Free, Confidential, Honest and Fair (LUBER-JURDIL), post-reformation, and its development in Indonesia from the perspective of Dahl's Theory of Power. For General Elections in Indonesia, the principle of LUBER JURDIL has been implemented; however, BAWASLU is indecisive, enabling elements to try to undermine the electoral process. Violations occurred during the campaign because of weak law enforcement and community mobilisation in the name of religion. This is damaging the purpose of the election, which delegation of political representation. As one of the largest democracies in the world, Indonesia must be able to live up to being the best country for implementing democracy, by upholding the principle of LUBER JURDIL. This study uses the concept of democracy to assess the problems of mechanism and the implementation of the principle of LUBER JURDIL in previous and upcoming Indonesian elections. By improving the implementation of democratic elections, changes the leadership and national development, the people's expectations for the realization of Indonesia as Indonesia a Welfare State. Keywords. General Election, Indonesia, Violation, democrac

The Way to Heaven Indoctrination and Inefficiency of Death Penalty as Terrorist Deterrence

This article focuses on the death penalty as a deterrent to terrorism crime in Indonesia. Earlier proponents agree that the death penalty should be useful as often as possible to prevent future crimes and provide a sense of justice and moral order. However, abolitionist agrees that the death penalty does not address future murders. Execution is brutalization and human sacrifice without consistent or reliable evidence that executions de jure availability had a deterrent effect on homicides-death penalty as undeniably cruel, inhuman, and degrading. The death penalty does not deter criminals; imprisonment is more significant as a deterrent against the perpetrator. This is doctrinal research that uses a religious-legal approach and use indoctrination theory to assess the problems. The result shows there is no significant effect of the death penalty on crimes of terrorism in Indonesia due to indoctrination that killings humans are a way to heaven to meet angles heaven. Keywords: Death Penalty, Deterrence, Terrorism, Indoctrination, The Way To Heave

PENGUKURAN TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) TERHADAP LAMPU HEMAT ENERGI (LHE) DAN LIGHT-EMITTING DIODE (LED)

Abstract. Along with the rapid development of power electronics technology which is also useful for saving electrical energy. This technology is also used in lighting such as energy saving lamps (LHE) and light-emitting diode (LED). However, LHE and LED are non-linear loads that cause electrical power quality problems, namely producing voltage and current waveforms that are no longer sinusoidal or distorted waveforms. Distorted waves cause harmonic waves which have a frequency multiple of the fundamental frequency. The sum of the effective values of the harmonic components of the distorted waveform is calculated in terms of total harmonic distortion (THD). This study found that the THD value of the voltage generated by the LHE and LED loads was equal is 0.80% -1.3%, while the current THD generated by the LHE load was 68.57% - 78.68% and the LED was 72, 15% - 86.04%. The current THD value generated by the LHE and LED loads does not fulfil the IEEE Std 519-2014 harmornic distortion limits. The use of LHE and LED lamps simultaneously will reduce the resulting current THD value by 3% to 9%.Seiring dengan perkembangan dan penggunaan teknologi elektronika daya yang semakin pesat, serta bermanfaat untuk penghematan energi listrik. Perkembangan teknologi elektronika  daya tersebut juga dimanfaatkan pada teknologi penerangan seperti, lampu hemat energi (LHE) dan light-emitting diode (LED). Namun, LHE dan LED merupakan beban non-linier yang menimbulkan masalah kualitas daya listrik yaitu menghasilkan bentuk gelombang tegangan dan arus yang tidak sinusoidal lagi. Bentuk gelombang yang tidak sinusoidal atau terdistorsi menyebabkan gelombang harmonisa yang mempunyai frekuensi berkelipatan dari frekuensi dasar. Jumlah nilai efektif komponen harmonik dari bentuk gelombang terdistorsi dihitung dalam besaran total harmonic distortion (THD). Pada penelitian ini diperoleh bahwa, nilai THD tegangan yang dihasilkan oleh beban LHE dan LED sama besar yaitu 0,80 % -1,3 %, sedangkan THD arus dihasilkan beban LHE sebesar 68,57% - 78,68 % dan LED sebesar 72,15 % - 86,04 %. Nilai THD arus yang dihasilkan oleh beban LHE dan LED tidak memenuhi standar IEEE Std 519-2014 tentang regulasi batas harmonisa. Penggunaan lampu jenis LHE dan LED secara bersamaan akan mengurangi nilai THD arus yang dihasilkan sebesar 3% hingga 9%

Birokrasi & Good Governance

Birokrasi adalah sebuah sistem organisasi yang terstruktur dan diatur dengan prosedur yang kompleks, di dalam birokrasi terdapat hirarki jabatan yang sesuai bidang-bidang kerja dalam pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma-norma yang logis. Sedangkan Good governance dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan dari suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat dan norma-norma masyarakat yang ada guna mencapai cita-cita negara dimana kekuasaan terhadap rakyat diatur di berbagai tingkat pemerintahan negara yang berhubungan dengan sosial budaya, politik dan ekonomi negara tersebut. Buku Ajar ini memberikan pemahaman tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat luas mengenai pengertian dan pendekatan dalam birokrasi, ciri-ciri, struktur dan pendekatan dalam mempelajari birokrasi, latar belakang lahirnya good governance, hubungan birokrasi dan politik, manfaat good governance, hubungan birokrasi dengan otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, model politik lokal, hubungan birokrasi dan budaya politik, integritas dan anti korupsi dalam birokrasi, posisi dan peran aparatur negara, sikap dan anti korupsi birokrasi, profesionalisme aparatur negara, nepotisme, patronase dan spoil sistim

Hukum dan Teori Konstitusi

Buku ini membahas Sejarah Dan Ruang Lingkup Teori Konstitusi, Teori Dan Asas Konstitusi, Pengertian Konstitusi, Hakikat Konstitusi, Negara Berdasarkan Konstitusi, Studi Konstitusi, Bentuk Konstitusi, Klasifikasi Konstitusi, Muatan Konstitusi. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia

Covid-19 And Mental Health Policy In Indonesia

This article reviews the mental health policy in Indonesia during the COVID 19 pandemic. Cases of mental health problems have been increased significantly in Indonesia during this pandemic situation. COVID 19 provides a serious threat to the physical and mental health, but the Government is mainly focused on physical wellbeing rather than mental wellbeing. In this activity, the authors define different kinds of mental health problems mainly caused due to COVID 19 pandemic situation. People also isolate themselves from the other in this pandemic situation, so they are often feeling lonely and it causes psychological illness to most people. The victims of mental health problem often experience lack of confidence, disturbances in sleeping, lack of essential energy etc. The study also shows different methods and ways to collect the details of the disease and the guidelines to stay safe. Different mental health problems like anxiety, depression, and trauma are experienced by most Indonesian during this pandemic situation. In response to this problem, the government launches “Sejiwa service” to deal with psychological threat to any community. Government also launches a guideline for mental and psychological health. The government also involves in the process to alert a specific village how to deal with the mental and physical health problems independently. Thus, this paper will define the current picture of mental health problems in Indonesia due to the COVID 19 pandemic and how the government should react to prevent and overcome these mental health problems. ASEAN Journal of Psychiatry, Vol. 22 (1): February 2021: 1- 12 Keywords: Mental Health, COVID-19, Pandemic, Health Polic

PERANCANGAN JEMBATAN KALI KEJI

Jembatan yang menghubungkan wilayah Kalibawang dan Samigaluh ini dibangun pada tahun 1980 dengan menggunakan tipe rangka Warren Truss. Lebar jalur lalu lintas yang hanya 6 meter membuat terasa kurang nyaman dan kurang aman bila berpapasan dengan kendaraan lain, terutama bila berpapasan dengan truk-truk pengangkut hasil bumi dan hasil kerajinan tangan. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengguna jalan serta memperlancar arus lalu lintas maka diperlukan perbaikan dan peningkatan jembatan. Hasil perancangan adalah peningkatan lebar jalur lalu lintas dari 5 m menjadi 7 m. Gelagar utama menggunakan beton prategang berprofil I (Prestressed Concrete I-Girder) dengan tinggi gelagar 1600 mm. Sistem prategangan yang digunakan adalah sistem post-tensioned (paska tarik) dengan tendon bersifat bonded (terlekat) dimana selubung tendon diisi dengan material grouting. Jenis kabel baja prategang yang digunakan adalah seven wire strand dengan diameter nominal 12,70 mm dan luasan penampang 98,71 mm2. Digunakan strand sebanyak 36 buah yang dibagi dalam 4 tendon dengan masingmasing tendon berisi 9 strand. Pelat lantai kendaraan menggunakan sistem pelat dua arah (x dan y) dengan ketebalan pelat total 270 mm. Digunakan tulangan D16-200 untuk penulangan arah x dan D13-200 untuk penulangan arah y. Abutment dirancang untuk dapat menahan beban struktur atas jembatan dan beban akibat tekanan tanah. Selain untuk menumpu jembatan, abutment juga berfungsi sebagai dinding penahan tanah. Untuk penulangan kepala abutment digunakan tulangan D18 – 200 sebagai tulangan vertikal dan tulangan D14 – 200 sebagai tulangan horisontal. Untuk penulangan badan abutment digunakan tulangan D20 – 200 sebagai tulangan vertikal dan tulangan D14 – 200 sebagai tulangan horisontal. Untuk penulangan poer (footing) digunakan tulangan D22 – 100 sebagai tulangan pokok dan tulangan D22 – 100 sebagai tulangan bagi. Fondasi abutment dirancang menggunakan fondasi tiang dengan diameter 0,8 m. Untuk mendukung beban struktur atas jembatan dan berat sendiri abutment digunakan 10 tiang fondasi