1,423 research outputs found

    LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA LOKASI : SMK N 2 DEPOK SLEMAN

    Get PDF
    Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa S1 Kependidikan, yang pelaksanaannya dilakukan disebuah institusi pendidikan dalam hal ini sekolah. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasainya selama menempuh pendidikan S1. PPL ini memiliki misi yaitu untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan yang mamiliki nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang profesional. Kegiatan PPL ini juga bertujuan untuk menyiapkan dan membakali mahasiswa untuk memasuki realita dunia kependidikan dan masyarakat. Kegiatan PPL ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Depok, yang beralamatkan di Jalan STM Pembangunan No. 1 Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman,Yogyakarta. Dalam pelaksanaan PPL ini, mahasiswa praktikan mengampu mata pelajaran Kompetensi Kejuruan. Dari kegiatan PPL ini mahasiswa praktikan memperoleh pengalaman yang belum pernah diperoleh di perkuliahan, terutama dalam mengajar di kelas dan penguasaan kelas, baik di kelas teori maupun di kelas praktik. Dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan, namun hambatan tersebut dapat teratasi dengan manajemen yang lebih baik

    PENYAKIT-PENYAKIT YANG MENYERTAI KEJADIAN KEJANG DEMAM ANAK DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG

    Get PDF
    Latar Belakang : Kejang demam dapat dikatagorikan menjadi kejang demam simplek dan kejang demam komplek. Penyakit-penyakit yang menyertai pada kejang demam harus diwaspadai bagi para klinisi karena agar dapat mencegah kerusakan otak yang lebih buruk. Tujuan : Menganalisa penyakit-penyakit apa saja yang menyertai pasien kejang demam dan apakah penyakit tersebut mempengaruhi manifestasi klinis kejang demam di RSUP Dr. Kariadi. Metode : Merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 432 pasien anak yang di rawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode 2008-2013 Hasil : Penyakit tonsilo faringitis akut menjadi penyakit terbanyak yang menyertai pada kejang demam anak 148 (34,2%) sedangkan tonsilo faringitis dengan manifestasi klinis kejang demam simplek 106 (37,1%) kejang demam komplek 42 (28,7%) Simpulan : Penyakit yang sering menyertai pada kejang demam yaitu tonsilo faringitis akut, diare tanpa dehidrasi, ISPA, infeksi saluran kemih, demam dengue dan tidak ada perbedaan bermakna antara penyakit penyerta dan manifestasi klinis kejang demam Kata kunci : penyakit-penyakit penyerta, kejang demam, peningkatan leukosit

    Prarancangan Pabrik Metil Metakrilat dari Aseton Sianohidrin Kapasitas 63.000 Ton/Tahun

    Get PDF
    Methyl methacrylate is a chemical in the industry are derived from ester derivative and one form of acrylic resin monomer. Methyl methacrylate is widely used in the industries of paint, resin, household appliances, cosmetics, and polymers. Needs methyl methacrylate in Indonesian is still imported from abroad (imports) and tended to increase each year. Therefore, the establishment of methyl methacrylate plant in Indonesian is very important to reduce imports. Factory methyl methacrylate is expected to meet domestic demand and the possibility to be exported. The process manufacture of methyl methacrylate by the hydrolysis reaction of acetone cyanohydrin and sulfuric acid into metakrilamid sulfate. Then metakrilamid sulfate esterification with methanol to produce methyl methacrylate with byproduct ammonium bisulfate. Both of these processes is reacted in the continuous flow stirred tank reactor (CSTR) and reacted in the liquid phase conditions. The hydrolysis reaction is set at a temperature of 130ºC and a pressure of 1 atm, while the esterification reaction is set at a temperature of 150ºC and a pressure of 7 atm. Methyl methacrylate product purification using distillation and decantation process, so that the resulting product with a purity of 99.8%. Factory methyl methacrylate is designed with a capacity of 63,000 tons/year in operation for 330 days/year. The factory employed about 160 workers, require raw materials acetone cyanohydrin as much as 61,177.32 tons/year, as much sulfuric acid 67,073.05 tons/year, and methanol as much as 21,645.35 tons/year. Unit utility as supporting the production process requires as much water 47,779.68 kg/hour supplied from the Bengawan Solo river, saturated steam as much as 51,599,901.73 kJ/hour supplied from fuel boiler with fuel oil as much as 640.49 liters/hour, needs 750 kW electric power is supplied from PLN and generator set as a backup, and the compressed air requirement of 91.37.m3/hour. Based on economic analysis, methyl methacrylate plant requires a fixed capital of Rp. 768,667,006,796.33 and working capital of Rp.522,362,960,248.84. Profits earned before tax of Rp. 532,161,308,204.95 annually. Profits after tax of Rp. 334,193,727,030.00 annually. The results of the feasibility analysis states that the percent return on investment (ROI) before tax amounted to 62.11% and after tax of 43.48%. Pay out time (POT) before taxes of 1.4 years, while after tax of 1.9 years. Break even point (BEP) amounted to 58.61% of capacity, and shut down point (SDP) amounted to 31.89% of capacity. Discounted cash flow (DCF) of 38.06%. Based on the analysis with these parameters, so the factory methyl methacrylate can be declared eligible to set up in Indonesian

    PENERAPAN METODE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM DALAM MENENTUKAN BESARNYA TARIF JASA RAWAT INAP (Study Kasus pada Rumah Sakit Islam Klaten)

    Get PDF
    Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perhitungan biaya rawat inap dengan Activity Based Costing System. Selain itu juga membandingkan penghitungan biaya rawat inap dengan metode yang digunakan rumah sakit dan Activity Based Costing System. Penelitian ini dilakukan di RS Islam Klaten dengan menggunakan penelitian lapangan yang berupa wawancara dan dokumentasi dari pihak Rumah sakit. Data yang digunakan dalam penghitungan biaya rawat inap antara lain biaya tindakan perawatan, biaya dokter jaga, biaya listrik dan air, biaya gizi, biaya cleaning service, biaya bahan perawatan, biaya laundry, biaya depresiasi gedung, dan biaya depresiasi fasilitas. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, peneliti mengadakan penghitungan biaya rawat inap dengan Activity Based Costing System melalui 2 tahap yaitu menelusur biaya ke aktivitas yang menimbulkan biaya dan membebankan biaya aktivitas ke dalam produk. Dari hasil penelitian, diperoleh penghitungan biaya rawat inap di masing- masing kelas jasa antara lain Ruang Roudloh Rp 114.103,30, Ruang Shofa Rp 76.106,95, Ruang Marwah Rp 74.474,42, Ruang Namiroh Rp 85.914,34, Ruang Zam- Zam Rp 69.731,04, Ruang Multazam Rp 73.483,60, Ruang Arofah Rp 57.576,72, Ruang Mina Rp 58.159,90. Perbedaan tarif jasa rawat inap dengan metode yang digunakan rumah sakit dan Activity Based Costing System disebabkan karena pembebanan biaya overhead ke produk. Pada metode yang digunakan rumah sakit hanya dibebankan pada satu cost driver saja sehingga menyebabkan adanya produk under costing dan produk over costing. Dengan Activity Based Costing System mampu mengalokasikan biaya sesuai dengan konsumsi aktivitas dari masing- masing kamar sehingga menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat sehingga relevan untuk dasar penentuan tarif sedangkan penerapan biaya rumah sakit belum menggunakan sistem perhitungan yang jelas karena dalam penetapan biaya RS Islam Klaten diatur oleh pihak rumah saki

    PEMBARUAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN KE DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP PASCA REFORMASI

    Get PDF
    Fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dimulai sejak penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup pertama kali pada tahun 1984, tahun 1997 dan tahun 2009. Dalam konteks legislasi, melalui proses penyusunan undang-undang lingkungan hidup oleh DPR dan pemerintah diperlukan pembaruan hukum yang berorientasi kepada pembaruan masyarakat pasca reformasi. Pembaruan masyarakat bertitik tolak pada perubahan sosial atau rekayasa sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pembaruan teori hukum pembangunan dalam konteks penyusunan legislasi di bidang lingkungan hidup sangat diperlukan, agar spirit yang dibawa teori hukum pembangunan relevan dan didukung oleh kekuasaan yang responsif pasca reformasi. Selain itu, juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Hal tersebut dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat dan meminimalisir terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Filosofi aspek budaya hukum masyarakat adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam melakukan pembaruan teori hukum pembangunan, dibutuhkan optik dan pendekatan secara holistik-komprehensif dan interdisipliner oleh pembuat kebijakan

    SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMEBELIAN SEPEDA DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHETD PRODUCT (WP)

    Get PDF
    Sepeda atau kerta angin adalah alat transportasi darat beroda dua atau tiga yang dijalankan dengan cara dikayuh. sepeda merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan karan tidak menggunakan bahan bakar dan tidak mengluarkan polusi udara. dengan bersepeda kita juga dapat menjaga kebugaran tubuh. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester dengan judul sistem pendukung keputusan pemebelian sepeda dengan menggunakan metode weighetd Product (WP). Penggunaan system ini agar pembeli dimudahkan dalam pembelian sepeda sesuai dengan kriteria yang diinginkan

    Sufism and Interreligious Dialogue: The Naqshbandi Haqqani Sufi Order in Indonesia

    Get PDF
    Sufism plays a vital role in the process of spreading Islam in Indonesia, the key factor being inclusion and tolerance. Nowadays, the tolerant spirit of Sufi Islam is more and more challenged by certain intolerant Salafi groups. It seems that some Sufi groups in Indonesia have unfortunately adopted some of their attitudes and have become increasingly wary of other religions and unwilling to engage with them in a constructive dialogue. This negative trend creates tension within the Muslim community and in Indonesian society at large. After all, Indonesia is a country that is built on the principles of religious plurality. This article explores the teachings and practices of the Naqshbandi Haqqani Sufi order and their understanding of religious plurality. The study found that—despite the existing Salafi trend— the Naqshbandi shaykhs continue to praise religious plurality as one of God’s blessings. In their view, the sincere engagement in interreligious dialogue allows their followers to experience and actualize God’s Love. The Naqshbandi order also actively engages in interreligious dialogue with other communities in Jakarta and Kartasura

    ANALISIS ELASTISITAS PERMINTAAN PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA PERUSAHAAN CAT DI WILAYAH SIDOARJO

    Get PDF
    Metode yang digunakan dalam teknik penelitian ini menganalisis elastisitas. Analisis ini merupakan teknik yang bertujuan untuk menjadikan semua perusahaan cat yang ada di wilayah Sidoarjo dapat menyediakan perlengkapan alat pelindung diri, agar setiap karyawan dapat mematuhi aturan dalam menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah di tetapkan pemerintahan, dan agar keselamatan semua karyawan yang bekerja di setiap perusahaan cat yang ada di wilayah Sidoarjo dapat terjamin. Dan untuk mewujudkan semuanya itu, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara menjadikan kebiasaan yang baik dalam penggunaan alat pelindung diri pada semua perusahaan cat di wilayah Sidoarjo. Dari data yang di himpun melaui analisa, telah menunjukkan bahwa 56% perusahaan yang tidak mematuhi aturan dalam penggunaan alat pelindung diri. Tetapi kebanyakan pada setiap perusahaan memiliki motivasi untuk melaksanakan aturan dalam pemakaian alat pelindung diri dengan baik dan benar. Jika dilihat dari motivasi tersebut, maka pihak pemerintah harus bisa mendorong agar motivasi dari semua karyawan yang bekerja di perusahaan cat bisa tercapai. Kata kunci: Permintaan Pelatihan dan penerapan perilaku baik terhadap penggunaan alat pelindung dir

    TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WPPRI

    Get PDF
    Abstract In the context of law enforcement at sea should the effort or action to maintain and oversee compliance with legal provisions of law both national law or international law applicable in the National Jurisdiction Indonesian Sea. The Indonesia Republic Government in an effort to combat Illegal fishing with reference to the provisions of law fishery has made the act of burning and sinking of the foreign flaged fishing vessels. It is the intention that the deterrent effect for the culprit. This paper is to analyze whether the provisions of the act of burning and sinking of the foreign flaged fishing vessels has been in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia This journal using normative juridical research method, which analyzes the literature on primary data in the form of legal material that are authoritative and secondary legal materials in the form of publication of the law. In this paper will use the approach of the law to see consistency and compatibility between the laws  with other laws  for then analyzed using descriptive method. Based on the results of this study concluded that the act of burning or sinking of the foreign flaged fishing vessels are legally not in accordance with the laws and regulation  in force in Indonesia because the action is contrary to the principles of the Code Criminal Procedure, namely the presumption of innocence, the principle of equal treatment before the law and the principle of balance, the action means has removed the evidence that will be used to proof at court. Key words: law enforcement, evidence, criminal acts fisheries   Abstrak Dalam rangka penegakan hukum di laut perlu adanya upaya atau tindakan untuk memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberantas Illegal fishing dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perikanan telah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Hal tersebut dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Tulisan ini untuk menganalisa apakah ketentuan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap data primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing secara yuridis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena Tindakan tersebut bertentangan dengan asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu asas praduga tak bersalah, asas perlakuan sama dimuka hukum dan asas keseimbangan, tindakan tersebut berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan. Kata kunci: Penegakan hukum, barang bukti, tindak pidana perikana
    • …
    corecore