Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia

This study aims to explain and analyze constitutional oil and gas governance in the context of creating the welfare of the Indonesian people. This research is a normative study, using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study found that the constitutionality of Indonesian oil and gas management is regulated and contained in the oil and gas laws and regulations which give Pertamina a dual function as operator and regulator, while the policy function is carried out by the government. This management violates the constitution and the principle of state control or state sovereignty over oil and gas as stipulated in the 1945 Constitution which is then spelled out in statutory regulations in the oil and gas sector. Another finding is that the management of oil and gas in Indonesia is still unable to have a positive impact on the Indonesian people and is detrimental to state finances. The current management is very dominated by foreign parties because the Indonesian oil and gas sector is controlled by foreign companies up to 89 percent or the potential for state financial losses due to the imposition of "cost recovery" in the oil and gas sector that is not exactly Rp 345,996 trillion rupiah per year or 1.7 billion per day

Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

This study discusses the importance of enforcing environmental conservation laws and their policies on the protection and management of biodiversity as the sustainable development process in Indonesia goes. This is based on the existence of potential biodiversity that is widespread in Indonesia, where this biodiversity is in dire need of management and protection. Biodiversity protection is a shared responsibility of all people on earth, so it is necessary to consider the establishment of institutional networks both regionally, nationally, and even internationally. Therefore, it is necessary to firmly enforce environmental conservation laws in order to maintain the existence of this biodiversity potential. By using a normative research method or an approach to legislation and a concept approach, this research was conducted to examine the regulation and effectiveness of environmental conservation law enforcement in Indonesia. Where even though Indonesia has had various laws and regulations related to biodiversity, their implementation is still weak and ineffective. In addition, there are still many regulations made that still do not cover the interests of all parties

POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN

Fatma Ulfatun Najicha, S311508007. Politik Hukum Perundang – Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2017. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan dalam pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan hutan ditinjau dari strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat diskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan. Politik hukum penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, namun pengaturan pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan yang menghasilkan ketidakadilan. Bahkan jauh dari rasa keadilan masyarakat seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD NKRI 1945. Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat (overlapping) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung kelestarian alam tetap melegalisasikan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian pada UU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme kebijakan pemerintah, dimana disatu sisi berupaya untuk melindungi kawasan hutan dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Kebijakan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga Undang-undang diatas dalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu formulasi kebijakan berbasis Green Legislation yang memayungi tata kelola kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan. Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadila

PERAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA

Character and morals are attitudes or traits that must be owned by the younger generation. With the good character and morality of the younger generation, it will give birth to a nation and state that is of good quality and quality. The success and progress of a nation or country cannot be separated from the involvement of its people, especially the younger generation. So that the younger generation needs to equip themselves with character and morals that implement Pancasila values in them. The younger generation must make Pancasila a way of life which includes the basic concept of life that the nation aspires to. A view of life is embodied in human thoughts and ideas about the existence of life which is considered good which will bring a nation to be better

Peranan Harmonisasi Hubungan Kerja Sebagai Manifestasi Work Life Balance Terhadap Karyawan di Indonesia

Penelitian terkait Work Life Balance semakin bertambah dan menunjukkan yakni karyawan berstatus buruk pada Work Life Balancenya, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tidak terciptanya keharmonisan hubungan kerja. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana cara mewujudkan harmonisasi hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha, seberapa pentingnya Work Life Balance diperlukan karyawan dan apakah terlaksananya harmonisasi hubungan kerja merupakan cikal bakal yang bersifat mutlak untuk terciptanya Work Life Balance pada karyawan di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian studi literatur kepustakaan. Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebatas pada bagaimana peranan atau fungsi harmonisasi hubungan kerja di dunia kerja secara garis besar yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hubungan kerja dapat ditempuh oleh kedua belah pihak atas kesepakatan, maupun dengan upaya lain yakni campur tangan pemerintah, sebabnya perwujudan harmonisasi hubungan kerja merupakan sustainable process yang membutuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen semua pihak. Implementasi nyata tindakan karyawan, pengusaha dan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi berpotensi besar tercapainya Work Life Balance. Walaupun harmonisasi hubungan akan menciptakan ekosistem dunia kerja yang sehat dan positif, tidak selalu mutlak tercapainya Work Life Balance. Menuju target Work Life Balance terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, seperti penetapan kebijakan perusahaan dan kebutuhan personal karyawan

Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) di Indonesia dan Singapura: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura

As a rule of law, Indonesia is required to provide legal protection to all its citizens, including employers and workers. Legal protection for workers to ensure the basic rights of workers to create workers' welfare, including termination of employment. However, in practice, there are still cases of rights in terms of termination of employment. This journal will describe clearly the equality and guarantee of legal protection for workers' rights in cases of termination of employment in Indonesia and Singapore so that we can benefit from the legal protection offered by Singapore. This research is a juridical normative legal research using the comparative law method. Therefore, the data source used is a secondary data source collected by literature study techniques. After the data is collected, the data is processed and analyzed using descriptive qualitative analytic methods, meaning that the data is grouped according to the aspects studied and then drawn from the conclusions and described descriptively. Based on the research results, it is found that the legal protection of the rights of daily workers in Indonesia and Singapore has its own advantages and disadvantages

Relevansi Hukum Administrasi Negara Dengan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila

Pancasila is the cornerstone of national and state ideology in the affairs of the country and state. The Indonesian populace still does not comprehend the significance of the values included in Pancasila, which prevents its proper implementation. Spreading the nation's ideals involves education in a significant way. Throughout Indonesia, the implementation of education must be a means to promote Pancasila values as well as an antidote to foreign values that are anti-Pancasila. This study analyzes Regional Regulation Number 1 Central Java Education Implementation in Central Java in 2019 as a means to socialize Pancasila values. To address these issues, legal research techniques are employed. the material was obtained through literature research and analyzed qualitatively. Conclusions are made using the deductive method. based on data analysis it can be concluded that the Central Java Regional Regulation No. 1/2019 is generally not against Pancasila values, but this Perda requires revision of the preamble and some articles to make it a more effective tool for implementing Pancasila. value for society