Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam

The KB village has several programs, namely Family Planning (KB), Tribina which includes Family Development Coaching, Adolescent Family Development, Elderly Family Development (BKB, BKR, and BKL), Efforts to Increase Prosperous Family Income (UPPKS), and Information and Counseling Center Youth (PIK_RM). Based on the analysis of Islamic law, the Family Planning Village program in general is in accordance with the principles of Islamic law, but there are a number of programs whose laws are disputed by Jurisprudence. The Tribina program is in accordance with Islamic law, because the obligation of parents to care for and educate their children from toddlers to adolescents is good, and caring for elderly parents is an obligation of children to their parents. Regarding the family planning program, the majority of scholars allow for the use of contraceptives not to be permanent, not harmful and carried out by experts, while the permanent contraception, such as vasectomy and tubectomy, the majority of scholars forbid them. In connection with the UUPKS, the legal UUPKS may even be recommended because part of mutual assistance. But what needs to be considered is that the business must be in accordance with the concept of Islamic business, including not containing elements of gharar (uncertainty) and usury. The PIK_RM is in accordance with Islamic law, because fostering teenagers with proper and good guidance is highly recommended in Islamic law, so that they can become a superior generation and not fall into bad things

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqasid Al-Syari’ah

Abstract: in the article election of head of lcal governments that will be held all at once will be discussed from the perspective of maqâshid al-syarî’ah (the ultimate goals of Islamic law). The legal basis of the election is the Law NO. 8/2015 on the amendment of Law No. 1/2014 on the effectiveness of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2014 on the Election of Governors, District heads and Mayors. Based on the maqâshid al-syarî’ah, this all at once election relates to the preservation of community in realizing the five basic principle of Islamic law hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Although this kind of election is unprecedented in Islamic history, its implementation in Indonesia complies with the ultimate goals of Islamic law to achieve the common good, justice, legal equality of rights and duties and accountability. Keywords: all at once local government election, maqâshid al-syarî’ah   Abstrak:  Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maqâshid al-syarî’ah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang P erubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan maqâshid al-syarî’ah pemilukada serentak berkaitan dengan hifz al-ummah untuk mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Meskipun pemilukada secara langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan saling kontrol di dalam masyarakat. Kata kunci: pemilihan umum kepala daerah, serentak, maqâshid al-syarî’ah.Abstract: in the article election of head of lcal governments that will be held all at once will be discussed from the perspective of maqâshid al-syarî’ah (the ultimate goals of Islamic law). The legal basis of the election is the Law NO. 8/2015 on the amendment of Law No. 1/2014 on the effectiveness of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2014 on the Election of Governors, District heads and Mayors. Based on the maqâshid al-syarî’ah, this all at once election relates to the preservation of community in realizing the five basic principle of Islamic law hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Although this kind of election is unprecedented in Islamic history, its implementation in Indonesia complies with the ultimate goals of Islamic law to achieve the common good, justice, legal equality of rights and duties and accountability. Keywords: all at once local government election, maqâshid al-syarî’ah   Abstrak:  Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maqâshid al-syarî’ah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang P erubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan maqâshid al-syarî’ah pemilukada serentak berkaitan dengan hifz al-ummah untuk mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-dîn, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-‘ird, hifz al-mâl. Meskipun pemilukada secara langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanaannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan saling kontrol di dalam masyarakat. Kata kunci: pemilihan umum kepala daerah, serentak, maqâshid al-syarî’ah

Penjualan Tuak di Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam

The article discusses the sale of tuak drinks in Paciran Lamongan from Islamic criminal law's perspective. This research is field research. Data comes from observations, interviews, and documentation. Data will be analyzed using a descriptive qualitative method with a deductive mindset. Based on laboratory test results on 800ml of tuak drink, it contains alcohol of 8.5%. Based on Islamic law, it considered as khamr. The Regional Regulation of Lamongan Regency, Number 03 of 2004 concerning Supervision and Control of the Distribution of Liquor, alcohol of 8.5% categorized as level B liquor and it's distribution is prohibited. Those who violate the rule, punishable with imprisonment for a maximum of 3 months or a maximum fine of Rp. 50,000,000- (fifty million rupiah). According to Islamic law’s perspective, the penalty given to the seller of liquor is ?add's penalty of 40 to 80 whips. In case of the punishment of ?add cannot be carried out, the criminal can be punished by ta'z?r referring to the applicable laws or regulations

Konsep Wizarah dalam sejarah pemerintahan Islam

Di dalam makalah ini akan dibahas tentang konsep wizarah dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu pada masa Rasulullah saw, khulafa rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan bentuknya pada sistem pemerintahan saat ini. Wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Wazir sebagai pembantu kepala negara telah dikenal pada zaman Rasulullah dan Khulafa Rasyidun, tetapi istilah tersebut baru digunakan pada masa Bani Umayyah dan mulai dilembagakan pada masa Bani Abbasiyah. Pada saat ini kedudukan wazir sama dengan menteri yang bertugas membantu meringankan beban kepala negara

Filsafat Epistemologi Islam Muhammad Abid Al Jabiri

Artikel ini berbicara tentang filsafat epistemologi Islam Muhammad Abid al-Jabiri, yang dianggap telah mengemukakan gagasan segar dalam rangka proyek besar bagi kebangkitan umat Islam dengan melalui Kritik Nalar Arab. Yang dimaksud dengan kritik nalar Arab al-Jabiri adalah akal Arab dalam kapasitasnya sebagai instrumen pemikiran dan pemahaman berupa produk teoritis yang karasteristik-karakteristiknya dibentuk oleh peradaban tertentu dalam hal ini adalah peradaban Arab. Al-Jabiri mengkaji pertumbuhan akal orisinal Arab yang disebutnya sebagai akal retoris (al-‘aql al-bayani). Akal ini dipresentasikan oleh ilmu bahasa Arab, ushul fikih dan ilmu kalam. Setelah itu al-Jabiri memasukkan dua akal yang lain dalam dua pemikiran Arab yaitu akal gnostis (al-irfani) dan akal demonstratif (al-burhani). Akal irfani lebih menekankan pada kematangan sosial skill (empati, simpati), sedangkan nalar burhani yang ditekankan adalah korespondensi (al-muthabaqah baina al-‘aql wa nizham al-thabi’ah) yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum-hukum alam. Kalau tiga pendekatan keilmuan agama Islam, yaitu bayani, irfani dan burhani saling terkait, terjaring dan terpatri dalam satu kesatuan yang utuh, maka corak dan model keberagaman Islam jauh lebih komprehensif

Peluang sarjana syariah untuk menjadi hakim

Persaingan di dunia kerja saat ini memang sangat ketat, namun jika kita mampu memanfaatkan peluang yang ada, maka kesuksesan akan sangat mungkin mudah diraih. begitu juga dengan profesi hakim. ketika dibuka pendaftaran calon hakim, sarjana syariah juga bisa mengikuti seleksi tersebut. selain itu, harus diiringi dengan usaha dan doa

Relevansi antara medis dan fikih tentang perdarahan pervaginam

Artikel ini membahas tentang relevansi antara medis dan fikih tentang perdarahan pervaginam. Dalam pandangan pakar medis, perdarahan pervaginam dikaji dalam ilmu obstetri dan ginekologi. Darah wanita yang keluar dari vagina meliputi perdarahan yang berasal dari rahim dan dari luar rahim. Perdarahan dari rahim disebabkan oleh menstruasi, perdarahan uterus abnormal, dan perdarahan pada masa nifas. Sedangkan perdarahan dari luar rahim disebabkan oleh penyakit seperti tumor atau kanker, dan perlukaan yang diakibatban oleh persalinan, koitus, pembedahan ginekologik, trauma aksidental dan perlukaan akibat benda asing. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum shar’i yang berkaitan dengan amal ibadah yang disandarkan pada dalil yang terperinci. Dalam kitab fikih, ulama biasanya membahas tentang masalah darah wanita dalam bab taharah. Ulama sepakat bahwa darah wanita dibagi menjadi tiga yaitu darah haid, nifas dan istihadah. Terdapat relevansi antara perdarahan pervaginam dalam tinjauan medis dan fikih, bahwa penjelasan medis bersifat empiris dan fikih bersifat normatif, penjelasan fikih bernilai ibadah sedangkan penjelasan medis bernilai sosial, penjelasan medis memperkuat rumusan hukum yang ditetapkan ulama fikih, dan pembahasan darah wanita dalam tinjauan medis dan fikih bagian dari pembahasan reproduksi wanita

Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah

This article discusses public services at the Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) Lamongan according to Fiqh Siyasah. This research is field research and is qualitative in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by the deductive method. The result of the research shows that public services in the Dispendukcapil Lamongan are related to administrative services, which include population services (KTP, KK, Transfer Certificate) and civil registration services (birth certificates, death certificates, marriage certificates, divorce certificates, child validation certificates). Even though the Dispendukcapil Lamongan has made efforts to improve services, there are still complaints from the public in several services, both from service attitudes and facilities, including in the queuing system and waiting room facilities. In the fiqh siyasah perspective, the public services provided by the Dispendukcapil Lamongan are part of the fiqh siyasah idariyyah (administrative management fiqh). In serving the people, a state employee must be trustworthy, honest, and fair. The service must be based on benefit as the rule of tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Public service must be based on maslahat). Based on this, it is hoped that the Dispendukcapil Lamongan will further improve the quality of services, facilities, and infrastructure.   Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lamongan menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah pelayanan publik di Dispendukcapil Lamongan adalah berkaitan dengan pelayanan administrasi yaitu meliputi pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Keterangan Pindah) dan pelayanan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengesahan anak). Meskipun Dispendukcapil Kabupaten Lamongan telah berusaha meningkatkan pelayanan, masih terdapat keluhan masyarakat dalam beberapa pelayanan baik dari sikap pelayanan maupun fasilitas, di antaranya dalam sistem antrian dan fasilitas ruang tunggu. Dalam perspektif fikih siyasah, pelayanan publik yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari fikih siyasah idariyyah (fikih pengelolaan administrasi). Dalam melayani rakyat, seorang pegawai negara harus amanah, jujur dan adil. Pelayanan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan sebagaimana kaidah tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Pelayanan publik harus didasarkan pada maslahat). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan DIspendukcapil Lamongan semakin meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana

Penerapan hukum pidana Islam di Mesir menurut Muhammad Said Al Asymawi

Tulisan ini berusaha menelusuri pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang penerapan hukum pidana Islam khususnya di Mesir. Pemikirannya tersebut muncul sebagai tanggapan atas maraknya tuntutan penerapan penerapan syariat Islam di Mesir terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Menurutnya, dalam menerapkan hukum pidana Islam dalam sebuah negara harus ada penelitian yang membandingkan antara hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Dari hasil penelitiannya, al-Asymawi berpendapat bahwa undang-undang di Mesir termasuk mengenai hukum pidana telah memenuhi prinsip dasar syariat Islam sehingga tidak membutuhkan perubahan sebagaimana tuntutan beberapa kalangan

Tabarak Methode as a Means of Da'wa to Make it Easier for Children to Memorize The Quran

Teaching children about reading and memorizing the Quran is part of da'wa to children. Today many Muslim families who want their children can be memorizers of the Quran. Therefore, various kinds of tahfiz methods have been sprung for children, including the Tabarak method. This research investigates how the Tabarak method becomes a means of da'wa to facilitate tahfiz al-Quran for children. This research uses a qualitative approach with this type of literature study research. In general, the findings of this study show that the Tabarak method can be used as a means of da'wa for children to memorize the Quran quickly. That is indicated by the positive reception of children who perform tahfiz with the Tabarak method. In addition to many parents who accompany their children can also memorize the Quran as memorized by their children. With the support of the family, children can memorize the Quran and live a better life because the Quran guides what they learn. The training was held to expand the spread of the Tabarak method, especially for facilitators of tahfihz Markaz, managers, and parents. The promotion of Tabarak method is also done through social media such as WhatsApp groups, Facebook, and Instagram