A Nepotism and Crony in a Business, Case of Industrial Deregulation in Indonesia

An industrial deregulation is a government policy in developing a state\u27s economic infrastructure. If a country undergoes a process of powerful personalization, its interest is identical with a powerful interest. For an economic profit, the President\u27s relative and crony do a business and build directly unproductive seeking activities. This study aims to examine the relation of relative to crony in realizing an industrial deregulation in the 1980s and its impact on the Indonesian economy in a view of macroeconomic policy. It focuses on a problem of the industrial deregulation from 1983 to 1990 with economic growth by the indicator of contribution to GDP and labor force. The study used an expose facto approach. The data were the secondary sources: documents, textbooks and mass media. It used a qualitative-descriptive analysis

Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan pada (Studi Kasus) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)Harta Insan Karimah (HIK) Makassar

This research is a qualitative descriptive study. by collecting descriptive data as outlined in the form of reports and descriptions. Data is obtained by approaching or documenting archives, documents, records or everything needed for this research. Then the data will be analyzed with qualitative analysis. The data that has been obtained will be validated by using the triangulation method, which is checking data from various sources in various ways, and at various times. There are two triangulation techniques namely source triangulation and technical triangulation. The results of the research conducted at BPRS HIK Makassar showed the mechanism for calculating the profit sharing system used using system revenue sharing with a ratio of 70:30. The revenue sharing system applies to the bank income that will be distributed calculated based on gross income. In BPRS HIK Makassar the Revenue sharing system mechanism is used by way of sharing the benefits of fund management carried out by the Bank before deducting operational costs or profit sharing calculated from gross profit / total income and using mudharabah mutlaqah and mudharabah muqayyadah contracts. So the revenue sharing system at BPRS HIK Makassar is in accordance with the National Shari'ah Council fatwa No: 02/DSNMUI/IV/2000 regarding the general provisions of savings based on Mudharabah

Memperkecil Kesenjangan Gender melalui Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug)

Judul Buku : Negara dan Perempuan – Reorientasi Kebijakan PublikPengarang : Dr. Muhadjir M. Darwin, MPAPenerbit : Media Wacana Yogyakarta.Tahun Terbit : 2005Jumlah halaman : 313Buku “Negara dan Perempuan –Reorientasi Kebijakan Publik” merupakanhasil refleksi perhatian Penulis -yangditakdirkan berjenis kelamin laki-laki dalamwaktu yang panjang, yakni 13 tahun, melaluikedekatannya dengan tugas-tugas yang terkaitdengan issue (Penulis menggunakan kata„isu‟) gender

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2017

Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terkait dengan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, sehingga perlu diubah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pengaruh Pelayanan dan Asosiasi Merek terhadap Kepercayaan Pelanggan Bengkel Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Preferensi Rekomendasi

The number of motorcycles being sold in Indonesia keeps increasing every year. Every manufacturer should stand firm on negotiating to what extent service and brand name impact to consumer trust and recommendation preference. This research aims to investigate this issue using path analysis. Sample is taken from community of car garage consumers. Then, data is verified by some statistical tools such as normality, validity and reliability before using path analysis. The research findings confirm that service quality, brand association and consumer trust are very important to attract trust over garage service. Concerning this issue, the researcher contributes some suggestions such as management should increase service quality by doing employee professionalism improvement. For doing this, the firm can exploit on employee training; implementing incentive strategy to motivate employees, exposing openness and positive atmosphere to interact with consumers and the last but not the least, to maintain good relationship for short and long term by providing consumers with a forum-based communication media

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik

Sampah berpotensi menciptakan masalah kesehatan lingkungan. Pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan pengelolaan sampah seperti pelayanan sampah dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat akibat kebijakan pengelolaan sampah, dan untuk mengetahui metode pemantauan dan pengelolaan sampah yang ada di DIY. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Fenomena yang menjadi studi dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan sampah di DIY. Permasalahan sampah yang ada di DIY adalah cakupan pelayanan pemerintah kabupaten yang masih sangat rendah, kecuali Kota Yogyakarta (90%). Sampah terangkut ke tempat pembuangan akhir masih rendah dibandingkan volume sampah yang dihasilkan. Kebijakan untuk pengelolaan sampah adalah di seluruh kabupaten/kota DIY telah terbentuk badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah. Perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat adalah lingkungan dan jalan menjadi bersih, asri, dan nyaman. Metode pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di DIY belum dituangkan dalam prosedur baku. Permasalahan sampah sudah menjadi perhatian bagi pemerintah daerah DIY. Kebijakan telah didukung dengan program layanan, proyek, regulasi, dan insentif khusus untuk pengelolaan sampah. Kata kunci: Kebijakan, pemerintah daerah, sampa

The Effectiveness of Health-Community-Based Waste Management in Yogyakarta

The people’s understanding of waste affects their attitudes and modes in waste management. The attitudes towards health-community-based waste management has their positive impact i.e. improving environmental and community health and in the end promoting community’s economy. This research aimed at understanding the effectiveness of health-community-based waste management in Yogyakarta indicated by the residents’ knowledge of waste, attitude, behavior, and the existence of desease vector and economical condition. This was a social action research, which applied a quantitative method. The research was conducted through implementing waste management based on community health perception. The data-collecting technique involved observation participant technique. There was a significant difference between people’s knowledge on waste management before and after waste management counselling with p value 0.000 < 0.05. There was a significant difference between the people’s attitude before and after waste management counselling with p value 0.021 < 0.05. There was a significant difference between the people’s behavior before and after waste management counselling with 0.033 < 0.05. There was a significant difference between the density of fly population before and after waste management counselling with p value 0.013 < 0.05. The average of 30 participants’ income earned from garbage is IDR 55.952.83 quarterly or IDR 18.650.61 (IDR 13.450.00 = 1 US$). The conclusion is knowledge, attitude, behavior indicators and vector density improved after the training of health-communicty based waste management. Keywords: knowledge; attitude; behavior; desease vector; waste managemen