105 research outputs found

    KONSEKUENSI YURIDIS AKTA JAMINAN FIDUSIA TANPA LEGALITAS NOTARIS

    Get PDF
    Tulisan ini menganalisis mengenai konsekuensi yuridis akta jaminan fidusia tanpa legalitas Notaris. Akta jaminan fidusia merupakan suatu akta otentik yang berisi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia atas suatu benda tertentu yang diserahkan hak miliknya guna menjamin pembayaran hutang debitur. Akta jaminan fidusia haruslah dibuat dengan legalitas Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Namun pada prakteknya dalam hal perjanjian fidusia masyarakat lebih memilih dibuat dengan akta dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan menghemat biaya. Hal ini jelas melanggar peraturan yang berlaku sehingga akan menimbulkan suatu akibat hukum. Metode penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode yuridis normative dengan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan selain dalam bentuk akta otentik yang dibuat melalui Notaris maka kreditur tidak memiliki perlindungan hukum sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi maka sulit untuk melakukan pembuktian karena akta jaminan fidusia yang dibuat melalui Notaris memiliki perlindungan hukum yang kuat. Selain itu juga akta jaminan fidusia tanpa legalitas Notaris tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

    Analisis Perbedaan Tekanan Darah pada Akseptor Kontrasepsi Oral Kombinasi yang Memiliki Usia Berisiko Kardiovaskular di Puskesmas Pal III Pontianak

    Get PDF
    Penggunaan kontrasepsi oral kombinasi diketahui dapat menimbulkan efek samping berupa peningkatan tekanan darah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara usia akseptor dengan kejadian hipertensi pada akseptor kontrasepsi oral kombinasi dan mengkaji rata-rata tekanan darah pada akseptor kontrasepsi oral kombinasi di Puskesmas Pal III Pontianak. Metode penelitian bersifat analitik observasional menggunakan rancangan studi kohort retrospektif. Pengumpulan data rekam medik akseptor dilakukan pada periode Januari 2020-Juni 2020 kemudian diikuti perkembangan penyakit hingga Juni 2021, lalu diamati kejadian hipertensi. Pengolahan data menggunakan Statistical Product and Service Solution versi 25 dan uji Chi-Square dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia 35- 39 tahun sebesar 53,33% dan kelompok usia 40-49 tahun sebesar 46,66%, sedangkan akseptor mengalami hipertensi sebesar 13,33%, dan yang tidak mengalami hipertensi sebesar 86,66% (p-value=1,000; RR=0,875; CI=0,066-11,542), rata-rata kenaikan tekanan darah akseptor kelompok usia 35-39 tahun terjadi peningkatan tekanan darah sistolik dan tidak terjadi peningkatan tekanan darah diastolik (120,63/75,75 mmHg menjadi 122,88/72,63 mmHg), sedangkan akseptor kelompok usia 40-49 tahun tidak terdapat rata-rata peningkatan tekanan darah sistolik maupun diastolik (134,43/87,57 mmHg menjadi 126,43/82,57). Kesimpulan penelitian, menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan pada akseptor kontrasepsi oral kombinasi terhadap kejadian hipertensi dan terjadi peningkatan rata-rata tekanan darah sistolik pada kelompok usia 35-35 tahun

    Perlindungan Hukum Waralaba Di Indonesia

    Get PDF
    Competition in the business world is getting tougher and tighter. This encourages entrepreneurs, both large and small scale, to compete to face business competition and strive for their business to continue to exist. One of the ways that entrepreneurs do in expanding their business is to open a franchise business system or franchise. The essence of franchising is a contract agreement regarding the distribution system of goods and services to consumers. In the agreement between the giver and the franchisee, there are rights and obligations that must be fulfilled by both parties. Therefore, regulatory protection is needed for both parties so that both parties benefit from each other and do not feel disadvantaged. This study uses normative legal methods by presenting secondary data. In this study, franchisors and franchisees will receive legal protection after carrying out the procedures regulated in Government Regulation Number 42 of 2007, namely registering franchise agreements and recording franchise agreements

    DAMPAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT TERJADINYA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) TERHADAP KARYAWAN

    Get PDF
    Companies usually decide to merge with the aim of increasing the variety of business fields, funds, the level of efficiency of company management, to liquidity. Although a merger can bring many advantages, it also has some negative effects that can occur. Especially for the parties in the company. One of them is the employee. The problems that will be studied by the author in this study are: 1). What is the impact of the merger on employees; 2). How is the legal protection due to the merger of companies (merger) for employees. This research is a normative juridical research. The results of this study conclude that the impact of the merger for employees is that layoffs can occur which are very detrimental. Therefore, legal protection must be given to employees to ensure justice for them. Keywords: Merger; Impact and Legal Protection; Employee

    IMPLEMENTASI HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING”

    Get PDF
    Penerapan sistem kerja “outsourcing“ pada saat ini menjadi populer dalam hubungan kerja karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan perlu fokus terhadap rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja dengan sistem “outsourcing”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan keberadaan buruh/pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing masih dalam realisasasinya masih belum dilaksanakan dengan baik

    PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

    Get PDF
    Pekerja migran Indonesia wajib dilindungi berdasarkan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia agar terhindar dari permasalahan dan kasus-kasus seperti kekerasan, kejahatan, perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk meniti seberapa jauh dan mendalam terkait hak-hak kepastian hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta apakah sudah sesuai antara perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi pada penerapannya. Sehingga tulisan ini dapat memberi jawaban dan juga saran-saran terkait yang dengan apa yang seharusnya dilaksanakan guna memperbaiki permasalahan yang ada. Kasus-kasus yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia disebabkan karena belum terlaksanannya hukum yang diberikan yang menyebabkan pekerja migran Indonesia diluar negeri menjadi rentan akan permasalahan dan perlunya perhatian khusus dan mendalam bagi pemerintah Indonesia akan terjaminnya hak-hak pekerja migran Indonesia serta kepastian perlindungan hukum kepada mereka. Simpulan dari penelitian ini menjelaskan problematika antara peraturan dengan kenyataannya menjadikan para pekerja migran Indonesia rentan akan permasalahan khususnya mengenai tidak di hargainya ataupun dijaminnya hak-hak mereka ketika bekerja. Permasalahan kasus pelecehan, perdagangan manusia, kerja paksa, serta hal lainnya masih menjadi persoalan yang sering ditemui sampai sekarang, ini menandakan hak-hak pekerja migran masih belum sepenuhnya terlindungi oleh Hukum yang sudah diatur, dan terjadi disharmonisasi antara hukum yang ada dengan kenyataanya yang menyebabkan tidak terlaksana secara maksimal peraturan hukum yang ada.  Kata kunci: Pekerja migran, hak-hak pekerja, perlindungan huku

    TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PERUSAHAAN FARMASI TERHADAP BEREDARNYA OBAT YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

    Get PDF
    The rampant circulation of dangerous medicinal substances in Indonesia is concerned with the lack of legal awareness of business actors who are trying to achieve maximum profit by ignoring the enormous negative impact on the wider community. Acts that violate these norms must be held accountable. So that this research is considered important to find out how the legal responsibility of pharmaceutical companies for the circulation of drugs containing hazardous materials. This research method uses a normative juridical approach, the research specification uses an analytical description. The types and techniques of data collection in this study were carried out by literature study methods and data analysis methods used in this study using qualitative data analysis. The legality of pharmaceutical companies as business actors is very important. In addition, in producing and/or distributing pharmaceutical preparations such as drugs, medicinal ingredients, traditional medicines and cosmetics, they must meet standards and not violate the law. Keywords: Responsibility; Pharmaceutical Business; Consumer protection

    PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI MASA PANDEMI COVID-19

    Get PDF
    Pandemi virus corona sudah 1 tahun masuk ke Indonesia. Meski risikonya terhadap stabilitas industri perbankan tampak dapat dikelola dengan baik, tetapi kinerja positif masih belum kunjung dapat ditorehkan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank sebagai lembaga intermediasi, dimana selain menghimoun dana masyarakat, bank juga menyalurkan dana tersebut. Lembaga perbankan saat ini semakin berinovasi dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, salah satunya adalah memberikan fasilitas kredit dengan jaminan berupa sertifikat pendidik yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Jenis kredit ini tidak luput dari adanya risiko-risiko yang ada dikarenakan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dengan baik. Undang-Undang Perbankan dan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR menyatakan bahwa penerapan menajemen risiko merupakan salah satu upaya dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang ada pada bank sehingga harus dilaksanakan seefektif mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik oleh BPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan data dan teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan, dengan pendekatan yuridis normatif. BPR belum menerapkan manajemen risiko sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada kegiatan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat pendidik secara komprehensif, apabila pada pelaksanaanya dikemudian hari menimbulkan kredit macet. BPR sebagai sebuah lembaga perbankan perlu membuat SOP tentang prosedur pelaksanaan manajemen risiko itu sendiri dan membentuk komite manajemen risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) POJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

    KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TERHADAP PEMEGANG SAHAM MAYORITAS

    Get PDF
    Dalam tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab Perseroan Terbatas atas pemegang saham terhadap kerugian suatu perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki beberapa bagian dari saham tersebut. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang mana telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan menjadi subjek hukum yang mampu menjunjung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Perseroan Terbatas memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab korporasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan suatu subjek hukum yang berbadan hukum yang biasa digunakan di dunia bisnis, yang pada dasarnya pemilik saham pada Perseroan Terbatas tidak akan dimintai pertanggungjawaban personal yang melampaui nilai saham di perseroan

    ANALITIKAL PERKARA KASUS UMRAH OLEH GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

    Get PDF
    Sebuah bisnis akan berjalan jika memiliki sebuah perusahaan yang sehat dimana mengerti kebutuhan konsumen dalam sebuah perusahaan ternama terdapat sebuah pelanggaran dimana terjadi atas perkara praktek diskriminasi Garuda terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah alasan dibuatnya artikel ini karena kita sebagai konsumen wajib paham apabila kita mendapatkan perilaku yang tidak adil yaitu sebuah diskriminasi suatu barang ataupun jasa,dimana di dalam sebuah penjual beli harus saling berlaku adil dan sama-sama menguntungka.metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif diskripsi karena banyak pemaparan berdasar data tentang sebuah hal yang dilanggar dalam perkara tersebut,inti dari perkara yang akan dibahas ialah putusan pengadilan final yang sudah dimuat pada tahun 2022 yang menjatuhkan denda bagi garuda mengenai perkara tersebut
    • …
    corecore