PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERBASIS BISNIS HIGH PERFOMANCE

Pelaksanaan penerbangan seringkali tidak dapat dilakukan baik dari pihak penumpang, maupun dari pihak maskapai penerbangan. Keterlambatan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan disebabkan beberapa faktor alasan tertentu yaitu keterlambatan jadwal penerbangan yang mengakibatkan penumpang dirugikan dari segi waktu, dan tindakan ganti kerugian yang tersebut lama dan rumit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi hukum PT Angkasa Pura Bandara Husen Sastranegra Bandung berkaitan dengan keterlambatan jadwal penerbangan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma critical theory, dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Bandara Husein Sastranegara Bandung terkait keterlambatan jadwal penerbangan oleh maskapai dengan mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, secara tegas mewajibkan pihak maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab hanya apabila terjadi keterlambatan, manajemen penginformasikan mengenai keterlambatan penerbangan, serta mengusulkan kepada Pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit sebagai jaminan. Sementara aspek hukum terkait keterlambatan jadwal penerbangan adalah penegakan perlindungan hak-hak konsumen melalui pemberian ganti rugi bagi pengguna jasa angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan. Kata Kunci: Keterlambatan Penerbangan; Perlindungan Hukum Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERBASIS BISNIS HIGH PERFOMANCE

Pelaksanaan penerbangan seringkali tidak dapat dilakukan baik dari pihak penumpang, maupun dari pihak maskapai penerbangan. Keterlambatan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan disebabkan beberapa faktor alasan tertentu yaitu keterlambatan jadwal penerbangan yang mengakibatkan penumpang dirugikan dari segi waktu, dan tindakan ganti kerugian yang tersebut lama dan rumit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi hukum PT Angkasa Pura Bandara Husen Sastranegra Bandung berkaitan dengan keterlambatan jadwal penerbangan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma critical theory, dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Bandara Husein Sastranegara Bandung terkait keterlambatan jadwal penerbangan oleh maskapai dengan mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, secara tegas mewajibkan pihak maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab hanya apabila terjadi keterlambatan, manajemen penginformasikan mengenai keterlambatan penerbangan, serta mengusulkan kepada Pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit sebagai jaminan. Sementara aspek hukum terkait keterlambatan jadwal penerbangan adalah penegakan perlindungan hak-hak konsumen melalui pemberian ganti rugi bagi pengguna jasa angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan. Kata Kunci: Keterlambatan Penerbangan; Perlindungan Hukum Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERBASIS BISNIS HIGH PERFOMANCE

Pelaksanaan penerbangan seringkali tidak dapat dilakukan baik dari pihak penumpang, maupun dari pihak maskapai penerbangan. Keterlambatan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan disebabkan beberapa faktor alasan tertentu yaitu keterlambatan jadwal penerbangan yang mengakibatkan penumpang dirugikan dari segi waktu, dan tindakan ganti kerugian yang tersebut lama dan rumit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi hukum PT Angkasa Pura Bandara Husen Sastranegra Bandung berkaitan dengan keterlambatan jadwal penerbangan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma critical theory, dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Bandara Husein Sastranegara Bandung terkait keterlambatan jadwal penerbangan oleh maskapai dengan mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, secara tegas mewajibkan pihak maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab hanya apabila terjadi keterlambatan, manajemen penginformasikan mengenai keterlambatan penerbangan, serta mengusulkan kepada Pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit sebagai jaminan. Sementara aspek hukum terkait keterlambatan jadwal penerbangan adalah penegakan perlindungan hak-hak konsumen melalui pemberian ganti rugi bagi pengguna jasa angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan. Kata Kunci: Keterlambatan Penerbangan; Perlindungan Hukum Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERBASIS BISNIS HIGH PERFOMANCE

Pelaksanaan penerbangan seringkali tidak dapat dilakukan baik dari pihak penumpang, maupun dari pihak maskapai penerbangan. Keterlambatan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan disebabkan beberapa faktor alasan tertentu yaitu keterlambatan jadwal penerbangan yang mengakibatkan penumpang dirugikan dari segi waktu, dan tindakan ganti kerugian yang tersebut lama dan rumit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi hukum PT Angkasa Pura Bandara Husen Sastranegra Bandung berkaitan dengan keterlambatan jadwal penerbangan. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma critical theory, dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Bandara Husein Sastranegara Bandung terkait keterlambatan jadwal penerbangan oleh maskapai dengan mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik, secara tegas mewajibkan pihak maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab hanya apabila terjadi keterlambatan, manajemen penginformasikan mengenai keterlambatan penerbangan, serta mengusulkan kepada Pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit sebagai jaminan. Sementara aspek hukum terkait keterlambatan jadwal penerbangan adalah penegakan perlindungan hak-hak konsumen melalui pemberian ganti rugi bagi pengguna jasa angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan. Kata Kunci: Keterlambatan Penerbangan; Perlindungan Hukum Konsumen

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

The Roles of Bank Indonesia and Financial Services Authority as Rural Banks’ Supervision Agency

Banks are financial institutions to collect and distribute funds to the public. As a public trust institution, the banks must maintain the public trust. In doing so, it is needed a supervision agency called Bank Indonesia. The purpose of this study is to see and to analyze the roles and the responsibilities of Bank Indonesia as rural banks’ supervisory agency based on law No. 3 of 2004, Bank Indonesia and Act No. 21 of 2011, financial services authority. The writer employed a normative juridical approach by understanding, testing, and reviewing the secondary data. This research was a descriptive analysis describing the prevailing laws and regulations related to the authority of Bank Indonesia as a rural bank’s supervision agency. The result of the research showed the roles of of Bank Indonesia and Financial Services Authority as rural bank supervisors were not aligned with the law provisions stipulated in Bank Indonesia article 27, a direct and indirect supervisions. Meanwhile, based on Article 28 of Law No. 21 of 2011, Financial Services Authority. The role of the Financial Services Authority in the legal protection of the consumer was not limited to facilitating the consumer protection. For instances, it is not only to accomodating and becoming a mediation institution but also becoming an institution that sides the consumers and society in the legal defense activities. As the central bank, bank indonesia is responsible for the case happening in Rural banks by putting it under a special supervision bank. In addition, if the rural bank is unable to improve its financial condition within a specified time, it will be declared as a failed bank and its business license will be revoked. The forms of protection, on the other hand, undertaken by the Financial Services Authority covers the prevention protection of violation and restoration of consumer rights if for instance the consumers suffer losses.Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, untuk menjaganya maka diperlukan badan pengawasan yaitu Bank Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan pengawas terhadap Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang-undang no 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan memahami, menguji, dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini bersifat deskritif analisis, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Bank Indonesia terhadap kewenangannya sebagai badan pengawas kepada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian adalah Peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan pembina terhadap Bank Perkreditan  Rakyat  belum  sesuai dengan yang ditetapakan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 27 yaitu mengenai  pengawasan   langsung    dan   pengawasn   tidak langsung. Sementara berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum.  Bank  Indonesia  sebgai  Bank  sentral  bertanggung  jawab  terhadap kasus  Bank Perkreditan Rakyat  dengan  memasukkan  bank tersebut   ke dalam Bank Dalam Pengawasan Khusus. Pada waktu yang   telah  ditentukan   Bank Perkreditan Rakyat   tidak  dapat   memperbaiki  kondisi keuangannya.  Bank Perkreditan Rakyat  dinyatakan  sebagai bank   gagal   dan    dicabut   ijin   usahanya. Sementara Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian

The Legal Protection of House Ownership Credits

The purpose of this study is to analyze the arrangement and the application of House Ownership Credits known as KPR based on the prevailing laws and regulations. This study employed a juridical-empirical approach. The juridical approach was used to analyze various laws and regulations. Meanwhile, the empirical approach was used to analyze the law which was viewed as a patterned community behavior in people’s lives that continually interacts and relates to social aspects. Reffering to the state regulation of public housing number 6 of 2011, the findings revealed the procurement of housing and settlements was supported by housing and financial aid in the form of housing subsidies through credits/home ownership financing. In addition, it is also required to submit a collateral in each application of a mortgage agreement with the bank. This collateral provides an assurance to the bank that the credit granted to the customers returns according to mutually agreed terms and minimizes the possible risk involved and arise in any credit disbursement. Meanwhile, in terms of providing credits to prospective debtors, the bank must have a confidence in the debtors’ ability or capability to repay the loan. In conclusion, credit is a loan-borrowing agreement between the bank and the other party that requires the borrower to pay off his debt with the amount of interest, compensation or profit sharing within a certain period of time. Besides, in the implementation of legal aspects for credit applicants, a general home ownership credit applicant is an individual or human who is not a legal entity. Humans who are not legally incorporated are legal subjects. Thus, a credit analyst and an authorized officer who work in a credit unit must be able to fully understand the ins and outs of the credit applicant’s legal aspects.Tujuan penelitian yaitu menganalisis Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakat. Hasil penelitian yaitu peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 6 tahun 2011 tentang perumahan rakyat menyebutkan bahwa pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk subsidi perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah. Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit.Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur. Simpulan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pelaksanaannya aspek hukum bagi pemohon-pemohon kredit. Pada umumnya pemohon kredit pemilikan rumah adalah perorangan atau manusia dan tidak berbadan hukum. Manusia yang tidak berbadan hukum adalah subyek hukum. Seorang analisis kredit dan pejabat yang bertugas di unit kerja perkreditan harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum pemohon kredi

Authority of the Environmental Service in Disaster Management Based on the Law on Environmental Protection and Management

The environment can be a resource or even a hazard when a disaster occurs. Natural disasters as natural phenomena that can occur at any time regardless of day or night with the risk of loss of property to the psyche must be anticipated with disaster management activities in accordance with the Disaster Law in Indonesia. The purpose of this research is to find out and analyze the regulations made by the government in efforts to deal with disasters in Indonesia, especially in Kuningan Regency. The method used in this study is an empirical juridical approach using primary data and secondary data as well as data collection tools used in the form of interviews, observation and literature studies. The results of this study are the implementation of work programs and activities from the Department of the Environment in disaster management based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The conclusion of this writing is that the arrangements related to disaster management are adequate from the central to the regional level with the Implementation of the Environmental Service in the basic efforts of disaster management that have been carried out but must be further improved. Suggestions for implementing the implementation of the Environmental Service are to cooperate with students to carry out counseling and outreach about environmental preservation in disaster management efforts based on the Disaster Law in Kuningan Regency

The effectiveness of post-mining land rehabilitation policy in realizing environmental sustainability: Lessons from Sukageuri View, Kuningan, West Java

The effective management of natural resources is critical in achieving environmental sustainability, and it requires a careful balance of ecological and economic interests. Therefore, this study analyzed the effectiveness of village government policy in managing post-mining land for environmental sustainability using a non-doctrinal legal approach. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data came from regulations, scientific journals, and papers related to post-mining land rehabilitation governance. The study was conducted in Sukageuri View, Kuningan Regency. The study found that the policy implemented by the Cisantana Village Government in managing post-mining land through the establishment of the Village-Owned Enterprise (VOE) in 2016 has been effective. The area, formerly known as Sukageuri View, is home to various flora and fauna species, with several businesses operating and over 114,000 visitors engaging in social activities in 2022. Additionally, the site has contributed to the village's original income and supported the work program of the Cisantana Village Government. In conclusion, the policy implemented by the Cisantana Village Government effectively balances ecological, social, and economic factors, meeting the criteria for environmental sustainability