Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints

Legal pluralism poses a challenging issue in the application of law in society. Indonesia, as a pluralistic country with diverse ethnicities, customs, and religions, faces conflicts between legal systems. This study addressed the conflicts between Islamic law, state law, and customary law regarding inheritance within the kinship system of Indonesian society. Data were collected from court decisions and legal scholars' opinions, which were then analyzed using the theories of legal pluralism, receptio in complexu, and receptio a contrario. The study found that legal conflicts arise among customary laws within the matrilineal, patrilineal, and parental kinship systems, particularly in inheritance matters. Legal conflicts occur when faced with Islamic law, which resonates with religious practices, and state law, which applies to all citizens. Based on several court decisions, the inheritance distribution resulting from differences in legal systems, especially within the customary kinship system, is disregarded in favor of state and Islamic law. This study implies a shift in the inheritance distribution system, which is no longer purely based on the kinship system of indigenous communities. Keywords: legal pluralism; Islamic law; state law; inheritance distribution AbstrakPluralisme hukum menjadi isu yang menantang dalam penerapan hukum di suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara plural yang memiliki perbedaan  suku,  adat,  dan  agama  menghadapi  pertentangan  antar  sistem hukum.  Studi  ini  membahas  pertentangan  hukum  Islam,  hukum  negara dan  hukum  adat  dalam  soal  pembagian  waris  dalam  sistem  kekerabatan masyarakat Indonesia. Data dikumpulkan dari putusan-putusan pengadilan dan  pendapat  para  sarjana  hukum  yang  kemudian  dianalisis  dengan  teori pluralisme  hukum,  teori  receptio in complexu dan teori receptio a contrario. Studi ini menemukan bahwa terjadi konflik hukum antar hukum adat dalam sistem  kekerabatan  matrilineal,  patrilineal,  dan  parental,  khususnya  dalam pembagian waris. Konflik hukum juga terjadi ketika dihadapkan pada hukum Islam yang menjadi afinitas masyarakat dalam beragama dan hukum negara yang menjadi hukum bagi semua warga negara. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, pembagian waris akibat perbedaan sistem hukum, khususnya dalam sistem  kekerabatan  dalam  hukum  adat  dikesampingkan  dari  hukum  negara dan hukum Islam. Studi ini berimplikasi pada bergesernya sistem pembagian waris yang tidak lagi murni berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat adat. Kata Kunci:  pluralisme hukum; hukum Islam; hukum negara; pembagian wari

ISLAMIC PERSPECTIVE ON PANCASILA VALUES IMPLEMENTATION IN HUMAN RIGHTS PRACTICES

The values contained in Pancasila are real representations of the scope of human rights (HAM) practice. In various views, human rights (HAM) are an absolute thing and need to be upheld for every human being, including in the view of Islam. Pancasila is the ideology of the Indonesian nation that has been agreed upon fairly and cannot be changed just because it follows current developments. This country, which has been contained in Human Rights (HAM) such as equality in the eyes of God Almighty (YME) and human attitudes in respecting other individuals, is an illustration that this country is a state of law. Meanwhile, one of theconditions for running a democracy is the protection of human rights (HAM), which is the main goal of a Pancasila democratic state. This study aims to describe the values of Pancasila in practice in the context of human rights (HAM) and from an Islamic point of view. The method used in this study uses a qualitative method. The results of this study explain that Pancasila isthe philosophy of the Indonesian nation. It consists of the essential values for living in Indonesia. Protecting human rights is the goal and condition for democracy to work in Indonesia. Islam and Pancasila are not two contradictory ideas

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK ISTRI DALAM PENGAJUAN KHULU’ BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perceraian, meskipun diizinkan, namun tetaplah menjadi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Dalam Hukum Islam khulu’ merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ dan hubungan ketentuan khulu’ dalam hukum perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pihak istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh, yaitu berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talaknya

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2003 PASAL 151 AYAT 3 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Kita sering mendengar tentang masalah pekerjaan dan tenaga kerja di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Salah satunya adalah ketika perusahaan memecat karyawan tanpa peringatan, seperti yang terjadi di Indonesia ketika perusahaan memecat karyawan tanpa peringatan. Karena ekonomi global, ada lebih banyak PHK selama epidemi COVID-19. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat di banyak negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakatnyaâ€. Atas dasar itu, identifikasi dan perumusan masalah meliputi keputusan penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hambatan Pengangguran Bagi Tenaga Kerja yang di-PHK secara sepihak. Dengan menggunakan teknik hukum (statute approach) dengan pendekatan konseptual, inilah hukum empiris (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terdapat kerangka dasar yang diatur dalam Pasal 151 UU Cipta Kerja yang menjelaskan tentang cara kerja PHK. PHK diatur dalam Pasal 153 UU Cipta Kerja. Formulir Pemberitahuan PHK mencantumkan beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sah apabila tidak sepihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi karyawan atau buruh. Pasal 153 UU Cipta Kerja melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab (PHK). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melarang secara sepihak dan jelas, kecuali dalam hal-hal yang terbatas

Right of Reply and Correction of the Press Toward Reporting the Media

Law Number 40 of 1999 concerning the Press is a special provision that regulates the implementation of journalistic activities, starting from searching, sorting and reporting them to the mechanism for solving problems that arise as a result of press reporting. The universal principle applies, Lex specialist de rogate legi generali, special provisions override general provisions. Indonesian journalists serve the right of reply and right of correction proportionally. In order to resolve differences in perception between the press and those who are disadvantaged, the press provides resolution of press disputes by using the right of reply and correction. The purpose of this study was to determine and analyze the position of Law Number 40 of 1999 concerning the Press in terms of the perspective of the hierarchy theory and the existence and position of the right of reply and the right of correction based on Article 5 of Law Number 40 of 1999 concerning the press associated with Article 10 of the Council Regulation. Press Number: 6/Peraturan-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decree Number 03/SK-DP/III/2006 concerning Journalistic Code of Ethics as a Press Council Regulation. Normative juridical research used in this study. The position of Law Number 40 of 1999 concerning the Press from a Theoretical Perspective In seeking, processing and conveying press information, the provisions stipulated in the Press Law and the Journalistic Code of Ethics shall apply. the press to work based on journalistic principles, including the press, still obtain legal protection in carrying out their profession. Thus the press remains free to seek, obtain, possess, store, process and broadcast information. Keywords: Right of Reply, Right of Press Correction

The Right to Freedom of Expression on Social Media in the Perspective of Human Rights and Islam

Freedom of expression is one of the human rights (HAM) that is still often violated. Until now, there are still many people who do not respect and respect one's right to freedom of expression. The purpose of this study is to protect the right to freedom of expression on social media under Law on Information and Electronic Transactions (ITE) and the right to freedom of expression on social media from the perspective of human rights (HAM) and Islam. The method used in this research is normative legal research or instructional research. The results of the research obtained are that the protection of freedom of expression has not received adequate protection in Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). In this ITE Act there is only one article provision related to the right to freedom of expression through internet media, in this case social media, namely Article 27(3). The right to freedom of expression in social media belongs to the first generation of rights from a human rights perspective, which are identical to a person's civil, political and religious rights, save for a personality right that requires their fulfilment and protection.Keywords: Right to Freedom, Opinion, Islam AbstrakKebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan atas hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk mengetahui hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research). Hasil penelitian yang didapatkan yaitu perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet dalam hal ini media sosial, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia, merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil, politik, beragama seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya.Kata Kunci: Hak Kebebasan, Berpendapat, Isla

PERSPEKTIF KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BESERTA AKIBAT HUKUN YANG DITIMBULKANNYA

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dan istri. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, padahal dalam hukum Islam, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun sabda Nabi Muhammad telah melarang kawin kontrak, meskipun golongan syi’ah menyatakan berbeda. Dari penelitian ini ditemukan adanya akibat hukum bagi istri mengenai status perkawinan yaitu tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui, maka perkawinan juga tidak dapat dituntut. Akibat hukum lainnya bagi anak dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya, karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak tidak dapat menuntut waris atau bapak tidak memiliki hak atas anak tersebut karena hak jatuh sepenuhnya kepada ibu

THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LAW ENFORCEMENT IN ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1970 CONCERNING WORK SAFETY AND ACT NUMBER 36 OF 2009 CONCERNING HEALTH (Study at PT. Yamaha Indonesia)

Occupational safety and health as regulated in Law no. 1 of 1970 concerning Work Safety and Law Number 36 of 2009 concerning Health are very important in providing safety and health assurance to employees in a company. PT. Yamaha Indonesia is a company engaged in the piano musical instrument. The piano musical instrument itself has received attention from practitioners in the field of Occupational Safety and Health,, none other than because of a source of danger that can cause work accidents or diseases due to work relations.. The purpose of this study was to determine how the enforcement of the safety and health of employees at P.T. Yamaha Indonesia. This research method uses a juridical and empirical approach with a qualitative research model. The result of the research is that P.T. Yamaha Indonesia has enforced occupational safety and health laws in accordance with standard operating procedures set by the government, in the form of carrying out the following efforts, namely installing engine covers, providing personal protective equipment in the form of masks, earplugs, gloves, safety shoes, glass eyes, and a helmet / hat or slayer head protector as well as supervision of labor and maintenance of the equipment to be used