Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR Perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, Perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel

Sistem Informasi Akademik (Siakad) STIKES Perintis Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan SIAKAD di STIKes Perintis Padang. Sistem informasi akademik (SIAKAD) merupakan sistem yang mengolah data dan melakukan proses kegiatan akademik yang melibatkan antara mahasiswa, dosen, dan administrasi akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil obsevasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian, yaitu dosen, staf administrasi dan mahasiswa maupun pejabat struktural STIKes Perintis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia

Perbedaan antara hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam KUHP dengan struktur sosial menunjukkan telah terjadi pluralisme hukum. Perbedaan ini karena KUHP sebagai lex generalis berasal dari Belanda yang memiliki latar belakang perbedaan budaya dengan Indonesia. Pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini mengarah kepada USAha mengkristalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat kedalam hukum positif. Melalui pembaharuan hukum pidana Indonesia arah pembangunan hukum pidana diarahkan kepada re-orientasi pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Pembaharuan hukum pidana yang menyasar re-orientasi substansi hukum pidana Indonesia dapat dilakukan melalui kriminalisasi perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan jahat namun saat ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian kriminalisasi yang bersumber dari hukum adat juga harus diikuti dengan sanksi adat yang menyertai perbuatan yang di kriminalisasi untuk menjaga eksistensi hukum adat yaitu menjaga keseimbangan

The Urgence of Reconstruction the Offense of Adultery in Indonesia: A Form of Protection Against Legal Marriage and Sexual Morals Muslim Society

The aim of this study is to find exact formulation of the offense of adultery. Problems in the research: 1) how Indonesian muslim society understand and act toward adultery, 2) why muslimsociety solve adultery without taking 284 Criminal Code, 3) why reconstruction of adultery law is needed, The research designs are qualitative tradition, constructivism paradigm, socio legal methodology, while its approaches are hermeneutics, philosophy and phenomenological approach. Its analyzing data technique are inductive analysis through data reduction and triangulation.The results show that Indonesian muslimsociety in sanctioning toward people committing intercourse without any legal marriage. In sanctioning is based on local custom and Islamreligion believed by major local community, with its priority on justification principle, between human as individual and as social creatures, and its justification between the victim’s need and the actor’s importance.The conclusion is that adultery criteria based on society is every intercourse without legal marriage, in accordance of religion and state, both is done by heterogeneous gender or homogenous gender. The value on 284 Criminal Code clause does not suit on the believed value by society since it only protects marriage institution. Meanwhile, in the values of Islamreligion, ones whom are protected is not only marriage institution but also the values of sexual moral society, so muslimsociety does not use 284 Criminal Code clause to take an action toward adultery actor.In progressive law, if law has problem therefore it needs to be reconstructed, and it is not the people to be insisted in adopting toward the law, then 284 Criminal Code clause must be reconstructed, because it is not effective and cannot create proper justice for Indonesian society. In the concept of Legal Pluralism, to reconstruct the clause must based on religious law, local custom and state Law, to create perfect justice

Adjectival and verbal nouns in Japanese and multi-level nominalization

This paper shows that there is a subclass of adjectives in Japanese called adjectival nouns, which consists of adjectives mostly of foreign origin, and this subset of the adjectives is required to undergo nominalization by the merger of a null nominalizing suffix. This process of nominalization takes place either prior to the PF interface or at PF, depending on the types of null nominalizing suffixes that merge with adjectival nouns. The proposed multilevel nominalization analysis has desirable consequences for adjectival nouns, and can also be extended to a subclass of verbs in Japanese, which likewise are typically of foreign origin

Penyelenggaraan Makanan Dan Kepuasan Konsumen Di Kantin Lantai 2 Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya

Food service implementation is oriented towards customer satisfaction that assessed by several indicators, namely the taste, appearance, portion size, punctuality, and cleanliness. One example of the food service implementation is canteen in Airlangga University Hospital which provide food for employees, visitors, and patient's families that require special attention so that consumers feel satisfi ed. Canteen that is not properly managed can resulting a negative impact such as food poisoning. This study was done descriptively using cross sectional design. Sample was taken using systematic random sampling with a sample size of 50 respondents. The number of respondent who said they were satisfi ed is 29 respondents (58%), while those who are not satisfi ed is 21 respondents (42%). Respondents expressed satisfaction at some satisfaction indicators, among other indicators for example: taste, appearance of food, portion size, and punctuality, but respondents were not satisfi ed with the cleanliness of the cafeteria. It was concluded that the cleanliness of the cafeteria could affects customer satisfaction, that the hygiene indicators need to be improved so that visitors feel more comfortable and safe to buy the food

Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan Mpr RI No. Ix/mpr/2001

Setiap orang yang berurusan dengan birokrasi harus diperlakukan dengan sama pentingnya. Arah baru atau model reformasi sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, transparansi, dan memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum serta memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur. Untuk itu maka pembaruan sistem hukum agraria harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip : diantaranya mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria, mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agrari

Kebijakan Institusi Pendidikan dalam Pengeolaan Obesitas pada Remaja

Obesity is as excess fatty tissue in the adipose tissue, where the limit for obesity is excess weight more than 20% of normal weight. The efforts of prevention and management of obesity in adolecents is currently done with clear activities. The policy of educational institutions to help address the problem of obesity in adolecents. This type of research is qualitative research design study exploratory, using in depth interview data and focus group discussion (FGD). The interview is done to the head of educational authority, the headmaster, sport teacher and students. The place of research includes 3 schools that is SMK 3 Pekanbaru, SMA 4 Pekanbaru and SMA Santa Maria Pekanbaru in June – December 2016 with the interview guidelines. The research results showed that the absence of a special curriculum on obesity but there are health materials in subjects Penjaskes and IPA, not to its optimal implementation of policies related to the provision of meals in school, the absence of specific policies that govern about setting up physical activity, as well as health care policies already in school, but specific policies for obesity is not yet available

Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Perspektif Socio-legal

The state must be built from two concepts that is law and democracy. Paradigm shift in constitutional law in the amendment to the 1945 democratic consequences formation process of legislation, including regulation. This means that its formation must meet the normative dimension of democracy and sociological material. Normative dimension Stufenbautheory analyzed in accordance with Law No.10 of 2004, Law No.23 of 2004 and Permendagri No. 16 of 2006. Material dimension of democracy sociological perspective can be analyzed with the legal workings Chambliss, Seidman, Selznick and responsive Nonet-Habermas's Communication Theory of Justice. Establishment of Legislation in the form of regulation is formed by using analysis Talcot Parsons on cybernetic patterns of socio-cultural sub-systems in the aspect of democracy