2 research outputs found

    Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong di awali dengan surat permohonan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya permohonan bantuan hukum tersebut dilakukan telaahan oleh jaksa pengacara negara. Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukumya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Selanjutnya Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Pemerintah, BUMN/BUMD kepada Jaksa Pengacara Negara dan tim Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong yaitu kurangnya Jaksa yang ditugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa (klien) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum. Kata Kunci: Kejaksaan ; Jaksa Pengacara Negara ; Bantuan Hukum

    STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSKASI E-COMMERCE DI INDONESIA

    Get PDF
    Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data meliputi  bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi  E-commerce di atur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Melihat praktik E-Commerce yang semakin berkembang di Indonesia, tentu menjadi satu kemudahan bagi konsumen dalam membeli suatu produk barang atau jasa. Namun tidak sedikit juga hak-hak konsumen dilanggar, disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang regulasi atau perlindungan hukum bagi konsumen sendiri, sehingga dibutuhkan suatu kajian khusus tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik E-Commerce di Indonesia
    corecore