Legal Protection of Indonesian Migrant Workers based on The Job Creation Law

The state is obliged to guarantee and protect the human rights of its working citizens, both at home and abroad, based on the principles of equal rights, democracy, social justice. Protection of Indonesian migrant workers is all efforts to protect the interests of prospective Indonesian migrant workers and / or Indonesian migrant workers and their families in realizing the guaranteed fulfillment of their rights in all activities. This study uses normative juridical methods, the results of this study explain the form of protection of Indonesian Migrant Workers is carried out in several aspects, namely legal, social, and economic given from before work, during work, until after work. The nature of the provision of legal protection against PMI is a protection against ensuring a sense of security from all forms of violence, both physical and psychological, such as harassment, rape, torture, persecution, murder, expulsion. The protection aims to avoid acts of arbitrariness on the part of people or groups and the state. The job creation law requires Indonesian migrant workers placement companies to have permits that meet business licenses and are issued by the central government, and deposit money to government banks in the form of deposits of at least Rp1.5 billion rupiah that can be disbursed at any time to meet obligations in the protection of Indonesian migrant workers

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PEMBAJAKAN DI INDONESIA

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Negeri Belanda, di berlakukan di  Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten. Perkembangan Teknologi pada saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat dimana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi, yang berdampak positif dan negative, adapun dampak negatife dalam permasalahan HKI adalah banyaknya pembajakan yang terjadi di Indonesia, adapun bentuk perlindungan hukum Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 atas Pembajakan hak cipta di Indonesia

LEGAL PROTECTION OF ONLINE BUSINESS TRANSACTION (E-COMMERCE) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA

In Indonesia, the electronic business (e-commerce) transaction has shown a rapid development after the application of the social distancing in the efforts to handle the spread of the coronavirus disease (Covid-19). Initially, the increase of the people’s interests to shop online was to buy masks and hand sanitizers for protection against the disease. Then, there was an increase of interest to buy stationery (as there is the trend of working and studying from home) and also medical equipment. Yet, in its application, there are many cases of where the customers experienced loss due to the use of this type of business transaction. There are legal protections on electronic transaction which have been violated during the time of the Covid-19 pandemic. These transactions are regulated on the Constitution No. 11 of 2007 regarding Information and Electronic Transaction and also Article 1365 of Burgerlijke Wetboek (BW). The stipulations of the BW Article 1365 may be applied in cases which violate the law in online business transactions (e-commerce). To fill in the legal void, there needs to be an extensive legal interpretation

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimaksudkan agar terjadi pengalihanilmu pengetahuan dan Skill (Transfer Of Knowledge). Berbagai persyaratan yang harusdipenuhi sebagai syarat apabila pengusaha/perusahaan ingin menghadirkan tenagakerja asing.TKA asal cina saat ini mendominasi TKA yang bekerja di Indonesia,kemudian di ikuti TKA asal jepang, korea dan India. Meskipun Indonesia merupakanNegara pengirim tenaga kerja di luar negeri, tetapi Keberadaan TKA di pasar kerjaIndonesia telah menjadi fenomena yang lumrah mengingat kebutuhan tenaga kerjaprofessional yang cukup tinggi dan faktor globalisasi, Faktor globalisasi secara tidaklangsung telah memaksa dan mendorong terjadinya pergerakan tenaga kerja antarnegara satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing diIndonesia telah memenuhi asas keadilan, hal ini bisa di lihat melalui aturan dan Putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten terhadap prosedur IMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satulembaga yang di beri mandat mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehatoleh para pelaku usaha, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormative dan yuridis empiris. Penegakan hukum terkait dengan hukum formilterkait persaingan usaha di Indonesia seharusnya diatur secara jelas dan rigidkarena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga perlupenyempurnaan maupun amandemen supaya tercapai kepastian hukum,Kewenangan yang diberikan oleh UU 5/1999 kepada KPPU sangat besar,namun praktik penegakan hukum persaingan usaha ditemukan bahwa banyakputusan KPPU yang dibatalkan dalam proses keberatan maupun upaya hukumkasasi yang diajukan pihak pelaku usaha tidak terlepas dari kelemahan-kelemahanyang ada dalam ketentuan UU 5/1999 itu sendiri

Lembaga Penerapan Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usada Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan salah satu indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar ketika melakukan beberapa perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perbuatan yang terkait dengan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Aturan hukum praktik monopoli dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli dan ketetapan sanksinya. Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh. perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar

KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU CIPTA KERJA

Pemerintah mempersiapkan RUU Cipta Kerja dengan menggunakan konsep Omnibus Law, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja memiliki beberapa klaster yang salah satu diantaranya mengatur tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk membuka usahanya tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor. Penelitian ini mengguakan metode yuridis normative, konsep Omnibus Law Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Pemerintah berupaya menerapkan omnibus law untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pesangon dan lain lain. perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-hakya

The Development of International and National Sovereignty of the Law of the Sea in the Perspective of Philosophical Analysis

International law of the sea is one of the branches of international law that has experienced significant development in the last 50 years and will always develop dynamically from time to time. This research uses doctrinal legal methods, data analysis techniques are carried out qualitatively with deductive thinking patterns. Data processing begins with editing, classification, verification, analysis, and conclusions. The results of this research explain the development of the sovereignty of the provisions of international law of the sea began in 1930 when developed countries began to have the ability to explore and exploit natural resources, especially oil in the sea. Before the holding of the International Law of the Sea Conference or commonly called the First United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS I) in 1958, the use of the sea was regulated by international customary law. Furthermore, UNCLOS II in 1960 formulated a resolution on the need for certain technical methods in terms of fisheries, and the proliferation of sovereignty claims over sea areas submitted by new countries, regulating sea-bed with the concept of common heritage of mandkind and the decision to hold UNCLOS III in 1974-1982, UNCLOS 1982 regulates the division of maritime zones with their respective legal regimes and, which is very revolutionary in the development of international law of the sea is the recognition of the concept of island states in Chapter IV of UNCLOS 1982. The development of international maritime law sovereignty greatly influenced national maritime law policy, Indonesia poured the Juanda Declaration into the form of regulations, namely Law No. 4 / Prp / 1960 concerning Indonesian Waters also emphasizes economic factors and the need to preserve biological and non-biological natural resources. other laws and regulations that support the Indonesian water system Law No.4 / Prp / 1960. include Government Regulation No. 8/1962 (PP 8/1962) concerning the right of peaceful passage and Law no. 1/1973 (Law 1/1973) concerning the continental shelf.  This forces foreign vessels to notify the Indonesian government of their presence. Border agreements with neighboring countries indirectly support the 'archipelagic state concept' proposed by Indonesia. This will strengthen the existence of the 'archipelagic state concept

QUALIFYING BUSINESS COMPETITION-BASED NORMATIVE INTERPRETATION OF ARTICLE 33 CONSTITUTION 1945 REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT THE WELFARE STATE

The Constitution of Indonesia who set about social welfare is correlated with the normative legal basis of competition efforts. The provisions of article 33 Constitution of 1945 when associated with the concept of the welfare State showed a strength of intact over the normative basis in order to realize the welfare State Indonesia. The existence of a correlation normatifisasi with competition as a consequence of the existence of legal interpretation that developed in line with market developments. Article 33 of the Constitution of 1945 of the substantive charge republic of Indonesia who correlated with the charge that competition business competition law thereby encouraging further accomplishing the welfare state. the ideas and ideals of unification between concepts of competition business with welfare had already been thought of by the founders of the country of Indonesia. It also shows that the nation has made the concept of the welfare State as a powerful legal basis in the Constitution of Indonesia which should be realized by correlated with business competition law competition law the ratification of the business in Indonesia