20 research outputs found

    The Pretrial (Praperadilan) Filed By The Suspect With The Status Wanted List Of People (DPO)

    Get PDF
    The granting of a Pre-trial petition filed by a suspect whose status is a Wanted List of People (DPO) by the panel of judges is one of the actions deemed to deviate from the rule of law. SEMA Number 1 of 2018 concerning the Prohibition of Proposal for Pretrial by Escaping Suspects or with the status of DPO has confirmed that pretrial applications may not be filed by suspects who have fled or DPO in another sense submitted by legal counsel or their families. In this case, there is a legal problem, namely the conflict of norm values in a rule. So this article is written to analyze whether pretrial filings made by suspects with the status of a Wanted List or DPO can be justified or not. This research is normative legal research that uses a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). For this reason, the data that the authors use is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials consist of legal products such as statutory regulations. Meanwhile, secondary legal materials consist of journals and books that are relevant to research problems. The collected data are then compiled,  processed,  and analyzed using prescriptive analysis using substance comparisons so that it will answer the problems.Keywords: Pre-trial, suspect, wanted List of peopl

    AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PROSTITUSI ONLINE

    Get PDF
    Pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif mengenai pembaruan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud konkret pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para pengguna jasa dalam kasus prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri. Apabila tidak ada pengaturan nasional yang mengatur tentang hal tersbut, maka para pengguna jasa prostitusi online  akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata dan termasuk perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK), sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma kesusilaan dalam masyarakat sebagai salah satu pengejewantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum pidana, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik itu bagi para pengguna jasa prostitusi online maupun perempuan yang memberikan jasa layanan seks komersil (PSK). Dengan demikian, tulisan ini mengkaji mengenai aktualisasi nilai-nilai pancasila melalui reformulasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus prostitusi online

    THE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN PROSTITUTION CASES: PERSPECTIVE OF NATIONAL PENAL REFORM

    Get PDF
    The discussion and assessment are theoretically normative regarding the renewal of criminal law in the prevention of criminal acts related to the renewal in the subsystem of the substance of criminal law and is a development in the Indonesian legal system that is oriented towards the protection of the community. One of the rational efforts used to tackle prostitution activity is by approaching criminal law policy through the formulation of criminal sanctions as a concrete form of criminal accountability in prostitutes. The absence of provisions governing criminal accountability to service users in prostitution cases leads to the inmost response to prostitution cases themselves. If there is no national arrangement governing the subject, then users of prostitution services will feel safe and remain free to buy services for their satisfaction only and include women who provide commercial sex services (PSK), while this is contrary to various aspects of norms especially norms of decency in the society. Therefore, an update of criminal law is required, relating to criminal responsibility for both prostitution and female users who provide commercial sex services (PSK). Thus, this paper examines criminal accountability in prostitution cases through an approach to reforming national criminal law

    KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat

    Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

    Get PDF
    Kejaksaan Agung dengan berdasarkan kewenangannya dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum, sebagaimana terdapat pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bertentangan terhadap asas equality before the law dan terjadinya diskriminasi terhadap penerapan hukum kepada subjek hukum. dibandingkan pada asas equality before the law yang diwujudkan pada asas legalitas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Dengan berlandaskan asas equality before the law yang diwujudkan dalam asas legalitas serta sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum. Dapat dibenarkan jaksa agung diberikan kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi sebab yang menjadi alasan akan kewenangan tersebut memiliki pertentangan pada asas equality before the law.Kata Kunci: Asas Equality Before The Law, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umu

    Criminal Actions Based on the Living Law in Draft-Criminal Code: Degradation of the Concept

    Get PDF
    This article intends to analyze the degradation concept of the additional penalty of 'fulfillment of local customary obligations' of 'prohibited acts' based on 'laws living in the community (living law)’  compared to the principal penalty in  'criminal acts' based on ‘statute criminal law’. The legal materials analyzed include Article 1; Article 2; Article 64 letter b; Article 65 paragraph (1) and (2); Article 66 paragraph (1) and (2); Article 97; and Article 597 paragraph (1) and (2) Draft-Criminal Code. The research used is legal research with the type of doctrinal research. The formulation of the problem will be discussed using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses prescriptive analysis to find arguments about the degradation of the concept. Discussion of the formulation of the problem can be concluded that there has been a degradation in the concept of an additional penalty of ‘the fulfillment of local customary obligations’ and ‘prohibited acts’ based on ‘living law’ compared to principal and additional penalty and ‘criminal acts’ based on ‘statute criminal law’. ‘Prohibited acts’ based on ‘living law’ as a concept equivalent to criminal acts based on statute criminal law are subject to concept degradation, due to ‘fulfillment of local customary obligations’ for prohibited acts is only positioned as an additional and complementary punishment from a necessity to the level of the principal penalty. Keywords: degradation; prohibited act; criminal act; living law; statute criminal law DOI: 10.7176/JLPG/112-02 Publication date:August 31st 202

    PROBLEMATIKA PENGATURAN PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN PAMEKASAN-MADURA

    Get PDF
    The declaration of the development of halal tourism in Pamekasan still leaves problems. The burning case of a newly established tourist spot in Pamekasan indicates this phenomenon. The purpose of this study is to examine regulations regarding halal tourism in Pamekasan, which is known as the city of the Islamic community development movement (Gerbang Salam) and the problems that arise from the implementation of these regulations. This research is a sociolegal research, using primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study show that in Pamekasan there is a Pamekasan Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 as a regulation that regulates the implementation of entertainment and recreation so that it is in accordance with the customary, religious and cultural values of the community. The problem that arises is that there are still differences in perceptions between entertainment managers and the local community, supervisory institutions are not firm in taking action against violations of entertainment and recreation businesses that violate local regulations, giving rise to vigilante actions by the surrounding community

    Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan

    Get PDF
    Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa mengingat bahwa pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sejauh mana pendekatan restoratif justice dilaksanakan di pengadilan mengingat peraturan mengenai restorative justice di pengadilan belum ada.. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan belum  ada instrumen yang memadai sebagai payung hukum, saat ini pelaksanaan mengenai penangan perkara berpedoman pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kebijakan restorative justice menjadi alternatif penanganan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang selama ini tidak diperhatikan dalam KUHP. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser keadilan retributif menjadi restorative, sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak

    Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

    Get PDF
    This article reviews the Circular of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number: SE / 7 / VI / 2018 concerning the termination of the investigation. The emergence of this circular provides legal certainty value for alleged criminal acts with inadequate facts and evidence so that the investigation must be stopped. On the one hand, it also degrades the value of legal certainty because it forms a new norm regarding the termination of investigations which is not regulated at all in the Criminal Procedure Code as a formal legal basis in criminal law. The author is interested in reviewing the Chief of Police circular in terms of statutory regulations and functions. This paper is theoretical research with a conceptual approach. The results of this research are the legal position of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is not included in the laws and regulations. The function of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation to fill the legal vacuum regarding the mechanism for terminating the investigation which is not regulated in the Criminal Procedure Code and the function of the Chief of Police Circular Letter No: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is as instructions and notifications regarding the mechanisms and procedures for terminating investigations to investigators of the Indonesian National Police. AbstrakArtikel ini mengulas Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VI / 2018 tentang penghentian penyelidikan. Munculnya surat edaran ini memberikan nilai kepastian hukum atas dugaan tindak pidana dengan fakta dan bukti yang tidak memadai sehingga penyelidikan harus dihentikan. Di satu sisi juga merendahkan nilai kepastian hukum karena membentuk norma baru mengenai penghentian penyelidikan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHAP sebagai landasan hukum formal dalam hukum pidana. Penulis tertarik untuk mengkaji surat edaran Kapolri ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan fungsinya. Makalah ini merupakan penelitian teoritis dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai mekanisme penghentian penyelidikan yang tidak diatur dalam KUHAP dan fungsi Kepala Badan Reserse Kriminal. Surat Edaran Kepolisian No: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan sebagai petunjuk dan pemberitahuan mengenai mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

    KETIADAAN FUNGSI ASAS LEGALITASDALAM HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KORBAN

    No full text
    Abstract   In practical terms, Principle of Legality perform the function of protection and functionality limitations. The main problems principle of legality is of the absence of protection for victims. The absence of these functions is a logical consequence of the idea of the basic principle of legality in the form of guaranteed protection of the rights of citizens, by limiting the king's power and authority of judges through the instrument of criminal law. Reasons and the main purpose of this idea is to prevent citizens from criminal justice implementation arbitrary. In the life of the law, the legality principle which should give equal protection, was not able to provide protection against the public interest. In ethical life, the legality principle as a principle of law that is supposed to be in the public interest, it turns out more priority to the interests of offenders.   Key words:  principle of legality, protection function, interests of victims     Abstrak   Secara praktis, Asas Legalitas melakukan fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Problema utama Asas Legalitas adalah ketiadaan perlindungan terhadap kepentingan korban. Ketiadaan fungsi tersebut merupakan konsekuensi logis dari gagasan dasar  Asas Legalitas berupa  jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara membatasi kekuasaan raja serta kewenangan hakim melalui  instrumen undang-undang pidana. Alasan dan tujuan utama gagasan ini untuk menghindarkan warga negara dari pelaksanaan peradilan pidana yang sewenang-wenang. Dalam kehidupan hukum, Asas Legalitas yang seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang, ternyata tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masya rakat. Dalam kehidupan etis, Asas Legalitas sebagai suatu asas hukum yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, ternyata lebih mengutamakan kepentingan pelaku. Kata kunci: Asas Legalitas, fungsi perlindungan, kepentingan korba
    corecore