THE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN PROSTITUTION CASES: PERSPECTIVE OF NATIONAL PENAL REFORM

The discussion and assessment are theoretically normative regarding the renewal of criminal law in the prevention of criminal acts related to the renewal in the subsystem of the substance of criminal law and is a development in the Indonesian legal system that is oriented towards the protection of the community. One of the rational efforts used to tackle prostitution activity is by approaching criminal law policy through the formulation of criminal sanctions as a concrete form of criminal accountability in prostitutes. The absence of provisions governing criminal accountability to service users in prostitution cases leads to the inmost response to prostitution cases themselves. If there is no national arrangement governing the subject, then users of prostitution services will feel safe and remain free to buy services for their satisfaction only and include women who provide commercial sex services (PSK), while this is contrary to various aspects of norms especially norms of decency in the society. Therefore, an update of criminal law is required, relating to criminal responsibility for both prostitution and female users who provide commercial sex services (PSK). Thus, this paper examines criminal accountability in prostitution cases through an approach to reforming national criminal law

KETIDAKTEPATAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat

Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Kejaksaan Agung dengan berdasarkan kewenangannya dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum, sebagaimana terdapat pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bertentangan terhadap asas equality before the law dan terjadinya diskriminasi terhadap penerapan hukum kepada subjek hukum. dibandingkan pada asas equality before the law yang diwujudkan pada asas legalitas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Dengan berlandaskan asas equality before the law yang diwujudkan dalam asas legalitas serta sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum. Dapat dibenarkan jaksa agung diberikan kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi sebab yang menjadi alasan akan kewenangan tersebut memiliki pertentangan pada asas equality before the law.Kata Kunci: Asas Equality Before The Law, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umu

Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

This article reviews the Circular of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number: SE / 7 / VI / 2018 concerning the termination of the investigation. The emergence of this circular provides legal certainty value for alleged criminal acts with inadequate facts and evidence so that the investigation must be stopped. On the one hand, it also degrades the value of legal certainty because it forms a new norm regarding the termination of investigations which is not regulated at all in the Criminal Procedure Code as a formal legal basis in criminal law. The author is interested in reviewing the Chief of Police circular in terms of statutory regulations and functions. This paper is theoretical research with a conceptual approach. The results of this research are the legal position of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is not included in the laws and regulations. The function of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation to fill the legal vacuum regarding the mechanism for terminating the investigation which is not regulated in the Criminal Procedure Code and the function of the Chief of Police Circular Letter No: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is as instructions and notifications regarding the mechanisms and procedures for terminating investigations to investigators of the Indonesian National Police. AbstrakArtikel ini mengulas Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VI / 2018 tentang penghentian penyelidikan. Munculnya surat edaran ini memberikan nilai kepastian hukum atas dugaan tindak pidana dengan fakta dan bukti yang tidak memadai sehingga penyelidikan harus dihentikan. Di satu sisi juga merendahkan nilai kepastian hukum karena membentuk norma baru mengenai penghentian penyelidikan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHAP sebagai landasan hukum formal dalam hukum pidana. Penulis tertarik untuk mengkaji surat edaran Kapolri ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan fungsinya. Makalah ini merupakan penelitian teoritis dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai mekanisme penghentian penyelidikan yang tidak diatur dalam KUHAP dan fungsi Kepala Badan Reserse Kriminal. Surat Edaran Kepolisian No: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan sebagai petunjuk dan pemberitahuan mengenai mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Criminal Actions Based on the Living Law in Draft-Criminal Code: Degradation of the Concept

This article intends to analyze the degradation concept of the additional penalty of 'fulfillment of local customary obligations' of 'prohibited acts' based on 'laws living in the community (living law)’  compared to the principal penalty in  'criminal acts' based on ‘statute criminal law’. The legal materials analyzed include Article 1; Article 2; Article 64 letter b; Article 65 paragraph (1) and (2); Article 66 paragraph (1) and (2); Article 97; and Article 597 paragraph (1) and (2) Draft-Criminal Code. The research used is legal research with the type of doctrinal research. The formulation of the problem will be discussed using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses prescriptive analysis to find arguments about the degradation of the concept. Discussion of the formulation of the problem can be concluded that there has been a degradation in the concept of an additional penalty of ‘the fulfillment of local customary obligations’ and ‘prohibited acts’ based on ‘living law’ compared to principal and additional penalty and ‘criminal acts’ based on ‘statute criminal law’. ‘Prohibited acts’ based on ‘living law’ as a concept equivalent to criminal acts based on statute criminal law are subject to concept degradation, due to ‘fulfillment of local customary obligations’ for prohibited acts is only positioned as an additional and complementary punishment from a necessity to the level of the principal penalty. Keywords: degradation; prohibited act; criminal act; living law; statute criminal law DOI: 10.7176/JLPG/112-02 Publication date:August 31st 202

Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan

Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa mengingat bahwa pengadilan memiliki tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sejauh mana pendekatan restoratif justice dilaksanakan di pengadilan mengingat peraturan mengenai restorative justice di pengadilan belum ada.. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan belum  ada instrumen yang memadai sebagai payung hukum, saat ini pelaksanaan mengenai penangan perkara berpedoman pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kebijakan restorative justice menjadi alternatif penanganan perkara pidana yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban yang selama ini tidak diperhatikan dalam KUHP. Sangat diperlukan langkah yang progresif dan responsif untuk menggeser keadilan retributif menjadi restorative, sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berkeadilan bagi semua pihak

Delik-delik korupsi

viii, 225 hlm.: 23 c

POTENTIALS OF NATURE TYPE AROUND BY THE ADVANCED: JURIDICAL ANALYSIS OF LAW OMNIBUS LAW DRAFT OF LAW

The Omnibus Act has achieved superiority and badness in the national rank. The government's background increases the enactment of the Omnibus Bill because it hopes the investment will become a national economy that is utilized. There are several points that are at the core of the Omnibus Bill, namely the simplification of business maintenance, the need for investment, employment, the ease and protection of MSMEs, the ease of using commerce, alignment and effort, the administration of the government, the imposition of restrictions (for mortgages), adjustments, trial and trial and zoning the economy. These nine aspects are the main reserves that are expected to contribute to most of the expectations that can be obtained. In the draft Omnibus Bill there are articles that do not take sides with environmental, social and cultural issues. Law Number 32 Year 2009 concerning UUPPLH will be amended through an agreement made by a related party with a direct release by the business. . Therefore, this change is very vulnerable to manipulative practices in measuring the assessment of the natural surroundings, even possible for businesses in the interests of their demands and needs for smooth investment and use of commerce. In addition, the Omnibus Bill can provide a loophole for the protection of businesses that carry out natural environment (illegal logging, logging, and other forest destruction activities). Traders easily walk around to exploit the environment to access capital. One that facilitates the use of Forest Areas (IPKH), Borrowing and Using Forest Area Permits (IPPKH), and Launching Forest Areas. This is what will be discussed further in this paper

The Urgency of Using Police Diversion in Minor Crimes at the Investigation Stage in the Perspective of Restoration Justice

Implementation of deviations at this stage of the research would be broad outlines, covering verbal warning, informal deviation, and formal deviation. The deviation tries to get the offending child to avoid the stigma of the formal judicial process. Consultation with the victim's family; the perpetrator; Superiors of prison officers; Social worker; The public and other parties determine or influence the children's actions as perpetrators. In this way, you will offer better justice to the victims and perpetrators of crime in the best interests of our future. The results showed that the discretion assigned to investigators can stop or perform versioning. This mechanism is limited to offenses punishable by less than 7 (seven) years of age, in this case not to the maximum protection of children who break the law. Based on the results of the investigation, the deviation, such as change in the manipulator, compared to the number of people reported or brought to the police, still minimal. At the practical level, there are still many obstacles in the implementation of the investigation redirection, from the legal aspect to the estimated time in which it was not possible to act maximally. In Cultural aspects of society, it is still difficult to change the mentality of families and communities. Necessary aspects of reforming the structure of the support infrastructure for the successful implementation of the diversion are required. This requires thorough training and socialization so that it can be effectively implemented in the investigation phase

Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana

Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian.  (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) Buku yang ada di tangan pembaca saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari para penegak hukum, yang tidak umum dilakukan oleh peneliti hukum, yaitu masuk dari sisi kajian semiotika dan komunikasi atau secara umum. Pembeda antara isi buku ini dengan yang lain adalah mengkaji Hukum Acara Pidana melalui kajian ‘bahasa’. Kelebihannya, para Penulis buku ini tidak melepaskan kekhasan dalam suatu kajian hukum yaitu tetap berpijak kepada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.  (Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila) Ulasan mengenai penegakan hukum sebagaimana di bahas dalam buku ini, yang berada ditangan pembaca saat ini menarik untuk disimak lebih mendalam. Substansi tulisannya menguraikan hukum bukan saja dari aspek normatif, namun juga dari aspek sosial, serta kajiannya menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, sehingga keberadaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis yang bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah (isu) hukum yang konkrit, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tergambar (diuraikan) dengan jelas dalam buku ini.  (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara