PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG)

ABSTRAKKekerasan seksual kepada anak di Kota Semarang salah satu bagian tidak pidana mengalami meningkat akhir-akhir ini, banyak anak masih dilanggar haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi anak maka UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 melui peran DP3A Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 saat pemberian perlindungan kekerasan seksual. Tujuan riset berikut ialah mengenali peranan DP3A Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta hambatan DP3A Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual. Riset ini menggunakan metode yuridis empiris, merupakan metode riset yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal-hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Data riset ini diperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil Riset yang didapat bahwa peran DP3A Kota Semarang saat pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual yakni melalui pendampingan hukum, serta bantuan medis dan psikologis dan hambatan DP3A Kota Semarang saat pemberianperlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual seperti sulit mencari bukti yang benar terjadinya kekerasan seksual, informasi dari korban dan sekitar lingkungan korban.Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan, DP3A Kota Semaran

PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERCERAIAN YANG DI TANGANI OLEH DP3A KOTA SEMARANG

ABSTRAKKetika berbicara mengenai perceraian maka yang terbayang adalah segala dampakdari perceraian tersebut. Korban-korban dari tragedi tersebut tidak dapat dihindari,Seluruh anggota keluarga merasakan dampaknya. Korban yang paling merasakandampak dari perceraian itu adalah anak. Perceraian orang tua, meninggalkankonflik yang sangat besar bagi seorang anak. Konflik tersebut sangat menganggukondisi fisik mereka, yang selanjutnya mengganggu kondisi kesehatan mereka.Selain dampak fisik, dampak psikologis juga mempengaruhi anak korbanperceraian. Dampak inilah yang paling dirasakan oleh seorang anak korbanperceraian. Tujuan penilaian ini adalah menjelaskan penanganan kasus kekerasananak di bawah umur korban penceraian serta pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridissosiologis dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yangberlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian inidiperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil penelitian yang didapatbahwa penanganan kasus yang di berikan DP3A Kota Semarang berupapendampingan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kasus kekerasanterhadap anak di bawah umur korban perceraian yang di tangani DP3A KotaSemarang yaitu memiliki program untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadapanak dengan melalui sosialisasi. penanganan serta program kerja untuk melakukanpencegahan kekerasan anak di bawah umur menunjukan grafik penurunan di setiaptahunnya. Hal ini menandakan apa yang sudah di upayakan oleh DP3A KotaSemarang berbuah hasil yang baik, membuktikan kinerja Dinas PemberdayaanPerlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam menangani danmencegah kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.Kata Kunci : Perceraian, kekerasan, ana

Lembaga Pemasyaratan Swasta Sebagai Alternatif (Studi Perbandingan Hukum)

Revitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan menarik perhatian dari beberapa kalangan. Penulis tertarik untuk membuat ide adanya swastanisasi Lembaga pemasrakatan yang ditinjau dari studi perbandingan diberbagai negara untuk mengetahui bagaimana keefektifannya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustaakan dari buku-buku yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya. Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah

LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP di PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegakkan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaiamana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perankara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal relism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio – legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban

Criminal Liability in Mob Attack Crimes Committed by Children Resulting in Death (A Case Study of Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)

Maraknya Anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat sebagai indikasi sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Salah satu tindak pidana pada Anak yang pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg sebagaimana anak pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatan yang dilakukan maka hakim menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak dengan pidana penjara selama 4 bulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian, serta dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan. Data dikumpulkan dari sumber data sekunder dan sumber data primer, dimana data sekunder diperoleh dari bahan pustaka untuk mendukung atau menambah wawasan informasi, sedangkan sumber data primer berupa data pendukung tambahan wawancara.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan kematian dapat dilihat pengaturannya dalam Undang-Undang pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan mengikuti ketentuan pidana penjara pasal 79 UU SPPA. Anak dipidana dengan ancaman ½ (setengah) dari ketentuan pasal 170 ayat 2-3 KUHP. Kata Kunci :  Pengeroyokan, Anak, Pertanggungjawaban     The rise of children committing acts against the law that occur in society is a social indication that disrupts community life. One of the crimes against children that has occurred in the jurisdiction of the Semarang District Court with Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg as the child who is the perpetrator of the crime of beating by a child which results in death. For the actions committed, the judge imposes prison sentences on children with imprisonment for 4 months. The purpose of this study is to determine criminal responsibility in the crime of beatings by children which results in death, as well as the legal basis for judges in imposing criminal decisions on criminal liability in the crime of beatings by children which results in death in Case Decision Number: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. The type of research used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, laws and regulations, and court decisions. Data were collected from secondary data sources and primary data sources, where secondary data were obtained from library materials to support or add insight into information, while the primary data source was in the form of additional supporting data from interviews. Based on the results of the study, criminal responsibility in the crime of beatings by children which resulted in death can be seen in the provisions in Article 170 paragraph (2) of the 3rd Criminal Code by following the provisions of imprisonment in Article 79 of the SPPA Law. Children are punished with the threat of ½ (half) of the provisions of Article 170 paragraph 2 3 of the Criminal Code. Keywords: Beatings. Child, Accountability

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (lichte  misdrijvenl) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua  ratus  lima  puluh  rupiah). Namun dengan seiringnya waktu nilai Rp 250,00 sudah tidak bisa menjadi patokan karena meningkatnya harga perekonomian. Untuk itu di tahun 2012 Mahkamah agung mengeluarkan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak PidanaRingan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang.Permasalahan yang diangkat yaitu seperti menghitung konsep kerugian materil barang yang dicuri/dirusak oleh Pelaku dan Otoritas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah di Kota Semarang.Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktek.Menurut hasil penelitian penulis, ternyata kerugian yang dianggap sebagai tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya objeknya saja, tidak termasuk hak-hak yang melekat didalamnya, otoritas dari penerapan peraturan tersebut menjadi hak penuh majelis pengadilan karena yang mengeluarkan Perma adalah mahkamah agung, namun adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL  tentang  PERMA  Nomor  2  Tahun  2012  antara  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepolisan  Republik Indonesia  demi tercapainya sistem peradilan pidana terpadu (restoratif justice)

Pengaruh beban pajak tangguhan dan Akrual dalam memprediksi arus kas operasi masa datang pada perusahaan manufaktur

Laporan keuangan dibuat agar dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Arus kas operasi diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian ini untuk menganalisis kemampuan beban pajak tangguhan dan akrual untuk memprediksi arus kas operasi masa datang. Beban pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Komponen akrual dalam penelitian ini meliputi perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi. Sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2007-2011. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur dengan teknik purposive sampling method. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan beban pajak tangguhan, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa datang. Hal ini menunjukan bahwa beban pajak tangguhan, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi dapat memprediksi arus kas operasi masa datang

Pengaruh beban pajak tangguhan dan Akrual dalam memprediksi arus kas operasi masa datang pada perusahaan manufaktur

Laporan keuangan dibuat agar dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Arus kas operasi diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Penelitian ini untuk menganalisis kemampuan beban pajak tangguhan dan akrual untuk memprediksi arus kas operasi masa datang. Beban pajak tangguhan timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Komponen akrual dalam penelitian ini meliputi perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi. Sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2007-2011. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur dengan teknik purposive sampling method. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan beban pajak tangguhan, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap arus kas operasi masa datang. Hal ini menunjukan bahwa beban pajak tangguhan, perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan utang, dan depresiasi dapat memprediksi arus kas operasi masa datang

Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA di Kota Semarang

Dimasa sekarang ini, penyalahgunaan narkotika semakin meluas bahkan merambah ke kalangan pelajar SMA, tidak terkecuali di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Badan Nakotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar SMA di Kota Semarang beserta hambatan pelaksanaanya. Metode yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yakni di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang, dilihat dari data rawan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023 sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat apatisme dari beberapa pihak, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat

Kedudukan Hukum Alat Bukti Petunjuk Rekaman Cctv Oleh Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana (Studi Kasus Putusan NO.141/PID.B/2018/PN SLW/Pengadilan Negri Slawi)

This research discusses the legal position of CCTV footage evidence by judges in sentencing criminal law (Case Study of Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court). The type used in this research is normative juridical. Normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. In this case study, the authors examine decisions related to the research topic, namely Decision No.141/PID.B/2018/PN SLW/Slawi District Court. The decision is a decision in a criminal case of theft using Close Circuite Television (CCTV) evidence. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. Data obtained from the results of the literature, juridically, will be presented and analyzed based on the theory of criminal law and applicable legal regulations, so that from here correct and objective conclusions will be obtained about the legal position of evidence of CCTV recording instructions by judges in sentencing criminal sentences. The results of this study are: 1) The position of CCTV footage as evidence in the criminal justice process in the Slawi District Court case study does not include evidence. However, the CCTV along the toll road up to Tegal was used as evidence by the Slawi District Court and the public prosecutor because there was information from experts; and 2) The judge's consideration of the CCTV footage as valid evidence in a crime in the decision of the Panel of Judges makes the CCTV footage a reinforcement of the statements of witnesses presented in the investigation and supported by expert testimony