PROBLEMATIKA PENYERAGAMAN HUKUM MARITIM PERDATA DAN PENYELARASANNYA KE DALAM HUKUM NASIONAL

Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efesiensi dan kepastian hukum dalam melakaukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negarayang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional. Konstruksi berfikir dan konsep hukum yang sudah terbangun menurut hukum peserta tersebut. Menerima konstruksi hukum yang berbeda akan mengganggu konstruksi berpikir hukum negara tersebut mengenai masalah tertentu.Various problems of uniformity and alignment of civil maritime law will embody the assertion efficiency and legal certainty in melakaukan international maritime activity, the uniform law also encourages the implementation of justice and order as a main principle in civil law international, negarayang implications arising from this uniformity for the participating countries of international agreements. Construction of thinking and legal concepts that have been built according to the law of the participant. Receiving a different legal construction would disrupt the construction of state law thinks about certain issues

Hong Kong Security Law 2020: Between State Sovereignty and Breach of Treaty

In 1984 the People's Republic of China (PRC) and the United Kingdom (UK) signed an international agreement to hand over Hong Kong to the PRC on the condition that it be granted a high level of autonomy, except in the field of defence and cooperation with foreign powers. In 2020, PRC Government issued the 2020 Hong Kong Security Law, which contains restrictions on political rights for the people of Hong Kong. This provision will automatically lead to discourse in international law, whether the HKSL 2020 is a manifestation of the implementation of PRC's legal sovereignty or violates the Sino-British Joint Declaration 1984 as a treaty which contains requirements for the transfer of Hong Kong. This article is intended to examine these problems using a normative, historical and conceptual approach. As a result, even though PRC has sovereignty to implement its national law in the territory, the authority must be placed within the limits of compliance with international law. Non-compliance with international treaties will lead to consequences of internationally wrongful acts as a breach of the treaty

HARMONIZATION OF PROTECTION PRINCIPLES OF MIGRAN WORKERS’ RIGHT TO HEALTH IN THE EFFORT OF ASEAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IMPLEMENTATION

Millions of workers migrate within ASEAN countries each year. Malaysia, Singapore, Thailand and Brunei Darussalam as recipient countries while Indonesia, Philippines, Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam as senders of migrant workers. Migrants, who work in both formal and informal sectors, play important roles to increase national income for both sender and recipient countries, unfortunately, they lack of welfare distribution including health insurance by both countries. This research is aimed to find an alternative solution to the problem by proposing the concept of UHC implementation in ASEAN. In the context of ASEAN law, all ASEAN people could enjoy rights of health insurance from ASEAN countries. This research is a normative research, using conceptual and statute approach. The result of the analysis is expected to generate concepts which can be underlying the arrangement of public health insurance in ASEAN countries, subsequently, to be used as material for drafting the ASEAN UHC.   Keywords: protection principle, migrant workers, health car

THE CHARATERISTIC AND EXISTENCE OF MULTINATIONAL PETROLEUM COMPANIES

Spesifisitas penetapan investasi pada konsekuensi hulu minyak dan gas dari peran negara yang cukup besar. Ini karena sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi modal yang relatif besar; Risiko tinggi, penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, investasi di sektor hulu migas juga memberi keuntungan besar. Oleh karena itu, negara penghasil minyak dan gas berusaha memaksimalkan kontrol penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Kekuatan baru membentuk sistem internasional antara tahun 1945 dan 1970 yang pada akhirnya menciptakan lingkungan politik dan ideologis di mana kekuatan besar dan perusahaan minyak flg mereka dapat ditantang oleh negara-negara produsen. Dekolonisasi, Perang Dingin dan gerakan yang tidak bergerak adalah tiga tren yang menunjukkan kemunduran dunia multipolar di mana kekuatan kekaisaran berjuang untuk mengendalikan sumber daya di luar perbatasan mereka dan munculnya dunia bipolar di mana negara-negara baru di Selatan dapat Memainkan kekuatan super melawan satu sama lain

Pemberdayaan Ekonomi Secara Berkelanjutan Perempuan Nelayan dengan Pelatihan Pembuatan Abon Ikan

Wilayah Kenjeran Surabaya merupakan daerah masyarakat nelayan yang terkenal di Surabaya sebagai penghasil ikan. Dalam masa Pandemi Covid-19 masyarakat nelayan Kenjeran terkena dampak dari bencana penyakit virus ini yang menyebabkan permasalahan sosial di wilayah tersebut, misalnya meningkatnya angka perceraian sepanjang tahun 2020. Penyebab utama perceraian ini adalah kemiskinan. Masyarakat nelayan secara nasional berada di bawah garis kemiskinan termasuk masyarakat nelayan Kenjeran. Kelompok perempuan dari masyarakat nelayan Kenjeran merupakan kelompok yang tidak produktif secara ekonomi. Tim PPM melakukan praktik dan pelatihan secara langsung pembuatan abon ikan bagi kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran Surabaya dengan pendekatan partisipatif. Hasil dari kegiatan PPM ini yaitu kelompok perempuan masyarakat nelayan Kenjeran mampu mengolah ikan menjadi abon ikan yang dengan proses produksi modern didapatkan produk abon ikan yang tekstur dan rasanya lezat dan layak jual. Kelompok perempuan sebagai bagian dari masyarakat nelayan merupakan nilai strategis untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi covid-19 dengan pendekatan gender. Dalam konteks ini, kegiatan PPM ini merupakan sebuah ajakan untuk mobilisasi kelompok perempuan sebagai modal sosial yang nantinya dapat menggerakkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat nelayan secara berkelanjutan (sustainability) atas potensi sumber daya laut

Skema Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Integratif Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Pola legislasi dalam sistem jaminan sosial nasional belum cukup berarti melindungi PMI. Hal ini dapat ditunjukkan melalui aspek subtansi, strulctu• dan kultur. Dari aspek substansi, adresat norma yang berkonsep spesifik teknis terkait eksistensi perlindungan pekerja migran Indonesia masih kosong. Dari aspek struktur hokwn, pelembagaan jaminan sosial nasional yang diwujudkan dalam bentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan pola dua jalur, yaitu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, dalam pelaksanaannya tidak adaptatif dan signifikan melindungi hak konstitusional PM1. Hal ini terhubung dengan kultur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakedaan yang selama ini pernah dilaksanakan oleh PT. JAMSOSTEK, yang memberikan layanan janiinan sosial meliputi jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan. Adresat norrna yang berkonsep spesifik teknis melindungi PMI hanya ditemukan dalam peraturan perundanga-undangan sektoral bidang ketenagakerjaan khususnya Pennenaker No. 7 Tahun 2017 tentang Prog•am Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Jaminan perlindungan dalam Permenaker tersebut masih sebatas terhadap PMI pada fasc p•a-pcncmpatan, dan puma penempatan. Pada fase pcncmpatan, tidak tersedia jatninan perlindungan terhadap PMI. Jika ditelaah lebili cermat, perlindungan jaminau sosial terhadap PMI tersebut, baru sebatas jaminan sosial ketenagakedaan, belum meliputi jmninan sosial kesehatan. Pada titik ini jelas memperlihatkan bahwa belum terintegrasinya perlindungan PMI di dalam sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dcngan menggunakan pendekatan structural fungsional, dimana sistem jaminan kesehatan bagi PMI dikaji struktur dan fungsinya, untuk dinilai prospek dan constraintnya (procons). Penelitian tahap pertama melakukan identifikasi problematika berlakunya sistem perlindungan yang berlaku, baik dari aspek struktur, sabstance dan kulturnya. Penelitian ini menemukan bahwa dalam skema penyelenggara jaminan social yang berlaku, BPJS Kesehatan belum berperan menginisiasi rnelindungi hak konstitusional PMI. Sistem ini belum tegas menentukan arah perlindungan terhadap PMI karena hanya masa peralihan, system building dan masa efektif operasioanal BPJS kesehatan. Mengenai target kepesertaan BPJS Kesehatan, tidak tergambarkan kategorisasi kepesertaan PMI, sehingga eksistensi PMI melebur dalam kepesertaan BPJS Kesehatan secara umum. Oleh karenanya pada tahap berikutnya diharapkan dapat tersusunnya suatu skema jaminan kesehatan bagi PMI yang secara tegas adresat norma spesifik teknis terhadap PMI karena karakteristik PMI yang khas dan unik berbeda dengan kepesertaan BPJS Kesehatan lainnya

Re-defining stunting in Indonesia 2022: A comprehensive review

Stunting is a condition of failure to thrive in toddlers due to chronic malnutrition, especially in the first 1000 days of pregnancy, in rural families, there is no term-stunting even mothers with toddlers stunting have different meanings to the condition of toddlers stunting this is motivated by the meaning obtained from the stock of knowledge.Stunting itself is divided into 2 namely short toddlers(stunted) namely short and very short toddlers(severely stunted) namely toddlers with body length (PB/U) or height (TB/U) based on age with a comparison of WHO-MGRS standards (Multicentre Growth Reference Study) 2006. In this study uses the type or research literature approach to analys and described stunting in Indonesia. Conditions of stunting measured by height or body length that is minus two standard deviations of the median standard of toddler growth from WHO. The focus of this study is to look at the meaning of mothers with toddlers stunting and the actions of mothers with toddlers stunting. According to data from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, approximately 9 million toddlers experience it stunting with a prevalence of 37% in 2013. To the Ministry of Health's Basic Health Research in 2018, one of the factors for the high stunting seen directly is the low intake of nutrition and health. Decline stunting is considered important, therefore a multi-sectoral approach is planned through the synchronization of national, local, and community programs at the central and regional levels

REFORMATION OF THE STRUCTURE INTERNATIONAL HEALTH LAW IN ORDER TO IMPROVE THE TRANSBOUNDARY INFECTIOUS DISEASES MANAGEMENT

The structure of international health law is currently composed under the philosofical basis of segregate and dichotomous international community. This structure affects the handling and management of TID, which is currently much harm the interests of developing countries as the emerging of multinational pharmaceutical companies. This study aimed to understand and analyse the existing system and structure of international health law (lex lata) to be used as a basis in an effort to design an ideal structure of international health law system