Strategi Konseling Individual Untuk Mengatasi Stres Akademik Pada Mahasiswa

Academic stress is a significant issue experienced by students at various levels of education. Academic stress can have a negative impact on students' well-being and their academic performance. Individual counseling has been recognized as an effective approach in helping students cope with academic stress. Therefore, this desk research aims to analyze, synthesize, and evaluate relevant sources on individual counseling strategies to address academic stress in university students. The desk research method was conducted by collecting relevant literature sources through academic databases, scientific journals, and books related to the research topic. The selected sources must have good methodological strength and be relevant to individual counseling strategies to overcome academic stress in college students. Afterwards, the sources were critically analyzed to identify the main findings and successful individual counseling strategies in reducing academic stress in university students. The results of the analysis and synthesis of the literature sources show that there are several individual counseling strategies that are effective in addressing academic stress in university students. These strategies include relaxation techniques, time management, study skills development, social support, self-regulation, and adaptive mindset development. Previous research has also shown that individual counseling conducted by trained and experienced counselors has a positive impact in reducing academic stress and improving student well-being. This study has important implications for counseling practitioners and researchers in the field of education. By understanding effective individual counseling strategies, counseling practitioners can develop appropriate and scalable interventions to help college students cope with academic stress. In addition, this study also identified research gaps that could be an opportunity for further research in this area

The Authority of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Imposing Sanctions for Violation of the Notary's Code of Ethics

A code of ethics is a pattern of rules, procedures, signs, ethical guidelines when carrying out an activity / a job. The notary code of ethics is all moral principles that guide in carrying out the position of a notary, whether it applies to Notaries or other people who hold and carry out the position of notary public. The Indonesian Notary Association as the only forum for Notaries has a very important role in making rules and enforcing the professional code of ethics for Notaries, because one of the complementary tools in the Indonesian notary association is the presence of an Honorary Council. The Honorary Council upholds the code of ethics, dignity and dignity of the Notary, which is independent and free from partiality in carrying out its duties and authorities in the association. The objectives of this study are 1. What are the obligations and prohibitions against Notaries, 2. How is the Authority of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Imposing Sanctions for Violation of the Notary's Code of Ethics in Indonesia. The methodology used in this research is normative juridical. The results of the discussion are: Notaries have obligations and prohibitions, both those regulated by law and those regulated by a code of ethics. If the notary violates the law, the notary has indirectly violated the code of ethics. However, notaries who violate the code of ethics do not necessarily violate the law. In addition, in upholding the code of ethics, the Central Honorary Council only has the authority to give warnings and proposals to the central management to make a temporary dismissal (schorsing) of association members who violate the code of ethic

IMPLEMENTASI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DALAM JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau kode etik secara singkat yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan / suatu pekerjaan. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan satu-satunya wadah bagi para Notaris sesuai dengan Pasal 82 UUJN mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan aturan serta penegakkan kode etik profesi bagi Notaris, dikarenakan salah satu alat kelengkapan dalam INI yaitu Dewan Kehormatan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diperkumpulan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Bungo, bagaimana implementasi sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menarapkan Sanksi pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo serta upaya penanggulanganya. Pelanggaran kode etik yang terjadi antara lain adalah: masih ada saksi yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan notaris, terdapat akta yang tidak ditandatangani saksi dan Notaris pada waktu penghadap menandatangani akta, terdapat akta yang tidak ditandatangani oleh pasangan penghadap, terdapat Notaris dalam pencantuman gelar akademik di akta berbeda dengan gelar di papan nama, masih belum semua Notaris membayar uang iuran perkumpulan secara tertib dan masih terdapat karyawan Notaris yang bekerjasama dengan orang sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh DKD INI Bungo Tebo adalah teguran, peringatan dan pengusulan dari pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran, Sanksi, Jabatan Notaris

PENGARUH PERIKLANAN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN SEPEDA MOTOR YAMAHA : Survey pada Pemakai Sepeda Motor Yamaha di Dealer Yamaha Tri Duta Bandung

Fenomena persaingan dalam em globalisasi mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Liberalisasi perdagangan berakibat pada tingkat persaingan pasar industri maupun konsumsi yang semakin meningkat. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat, turut mendorong berbagai perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan kondisi aktual pasar. Persaingan industri yang bersaing ketat saat ini di Indonesia salah satunya adalah persaingan bisnis pada industri otomotif. Begitu juga yang terjadi pada industri sepeda motor. Hal ini bisa dilihat dari semakin beragamnya jenis dan macam prodük sepeda motor di pasaran. Mulai dari prodük sepeda motor lama yang telah mempunyai pangsa pasar tersendiri di pasamn hingga prodük sepeda motor banı dengan berbagai atribut, variasi, merek, dan harga yang semua itü diikuti dengan kualitas prodük yang berbeda-beda dan beragam. Kenyataan tersebut telah membuat para konsumen atau pemakai sepeda motor dihadapkan kepada berbagai pilihan prodük di pasar. Para pelanggan hanıs pintar dan jeli dalam menentukan prodük sepeda motor mana yang akan dipilih. Hal tersebutlah yang mendorong dilakukannya penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan pengguna sepeda motor Yamaha. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah para pengguna sepeda motor Yamaha yang menjadi konsumen dealer Tri Duta Suci. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah periklanan (XI), dan promosi penjualan (X2), sedangkan untuk variabel terikat adalah loyalitas pelanggan (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan metode yang digunakan adalah survei dengan teknik Simple random sampling, dengan jumlah sampel sebesar 100 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik reyesi ganda dengan menggunakan koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh periklanan dan promosi penjualan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan memiliki hubungan yang lemah atau rendah dan pengaruh promosi penjualan temyata lebih beşar dibandingkan dengan pengaruh periklanan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Yamaha meningkatkan lagi periklanan dan promosi penjualannya

SOSIALISASI PENDAMPINGAN ASSESOR IASP 2020

Sekolah merupakan instansi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral didalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mengahsilkan generasi-generasi terdidik. Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu sistem yang saling mempengaruhi. Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui proses penilaian evaluasi dari lembaga penjamin mutu sekolah dalam hal ini adalah BAN-SM. BAN-SM sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continous improvement, yaitu perubahan akreditasi Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik yang difokuskan pada penilaian Sekolah/Madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substantif. Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN S/M Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020) diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif baik yang terkait dengan landasan filosifis, sosiologis, maupun yuridis, serta kerangka pikir penyusunan Instrumen Akreditasi tentang arah pengembangan Instrumen Akreditasi yang sudah disusun oleh BAN-S/M. namun konsep ini sangat berbeda bila dibandingkan evaluasi sebelumnya yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh sebab itu perlu kegiatan sosialiasasi Pendampingan Assesor IASP 2020 sebagai sarana pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi assessor untuk menerapkannya pada saat penilaian akreditasi sekolah. Penguasaan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 akan memudahkan asseor menjalankan tugas dan kewajibannya

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polres Jeneponto 2010-2012)

2013DWI MUHAMMAD TAUPIQ (B11109345), Tinjauan Kriminologis \ud Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus \ud Polres Jeneponto 2010-2012), di bawah bimbingan Andi Sofyan \ud Selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku \ud pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk \ud mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian \ud kendaraan bermotor dan kedua untuk mengetahui upaya yang dilakukan \ud untuk menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah \ud hukum Polres Jeneponto. \ud Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Jeneponto. Adapun \ud jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library \ud research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian \ud deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan \ud kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan \ud objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara \ud langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang \ud diperoleh dari hasil studi pustaka. \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang telah terjadi kejahatan \ud pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Jeneponto. \ud Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan \ud pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah 1. Faktor Ekonomi, 2. \ud Faktor Lingkungan. Upaya -upaya anggota kepolisian Polres Jeneponto untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor \ud adalah 1. melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, 2. \ud Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di masing-masing kecamatan, \ud 3. mengadakan patroli khusus berkala yang memberdayakan seluruh \ud elemen kepolisian tiap kecamatan untuk meminimalisir kejahatan \ud pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor

Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Korban Relokasi Tanah Retak Di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Ganti rugi adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan atau konsensus. Dalam pemberian ganti kerugian pencabutan hak atas tanah karena bencana alam antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan warga korban longsor dan retakan tanah harus sesuia dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ditetapkan bahwa besaran ganti kerugian minimal harus sama dengan saat sebelum pencabutan hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan ganti kerugian korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan. Bertolak dari kerangka pemikiran bahwa dalam pelaksaaan ganti rugi korban relokasi tanah retak harus sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, harus menghasilkan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan ganti rugi dengan melihat beberapa aspek yaitu keadilan, kemanusiaan, kepastian, kesepakatan, kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitiatf. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban relokasi tanah longsor dan retakan tanah di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, pemerintah kabupaten bandung belum sepenuhnya melaksanakan Pasal 18 UUPA, Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 2/2012, Pasal 1 butir (10) Perpres Nomor 71/2012 dan tidak sesuai janji yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bandung. kendala yang dihadapi yaitu. Kurang cepat tanggapnya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menentukan tanah pengganti bagi warga korban relokasi tanah retak. Adanya ketidak sepahaman mengani besaran ganti kerugian. Adapun upaya yang dalam mengatasi kendala tersebut yaitu. Melakukan musyawarah dan mediasi terkait masalah ganti rugi antara pemerintah daerah dan warga korban yang terkena dampak pencabutan hak atas tanah. Melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak bencana dalam pelaksanaan ganti rugi agar adanya transparansi dari Pihak pemerintah Kabupaten Bandung

Pengaruh pembelajaran koperatif tipe One Stay Three Stray untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas V MIN 9 Medan

Penelitian ini membahas Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe One Stay Three Stray terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN 9 Medan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hasil belajar siswa dikelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional pada mata pelajaran bahasa indonesia dikelas V MIN 9 Medan, (2) untuk mengetahui hasil belajar siswa dikelas experimen dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe One Stay Three Stray pada mata pelajaran bahasa indonesia dikelas V MIN 9 Medan,(3) untuk mengetahuipengaruhyang signifikan dengan penggunaan pembelajaran kooperatif tipe One Stay Three Stray pada mata pelajaran bahasa indonesia dikelas V MIN 9 Medan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen bentukek sperimen semu (Quasi Ekperimental Design), desain penelitian yang digunakan adalah pre testpost test control dengan pengambilan sampel random sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V di MIN 9 Medan yang berjumlah56 siswa. Sampelpenelitianiniyaitukelas V (Eksperimen) denganjumlah 28 siswa dan kelas V (Kontrol) dengan jumlah 28 siswa. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar yang berupa pretest dan posttest. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung sebesar sebesar 2,336 pada taraf kesalahan 0,05 (5%) dengan nilai dk= 56 diperoleh nilai ttabel sebesar 1,672. Dari analisis data nilai thitung lebih besar dari pada ttabel yaitu(2,336>1,672). Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe One Stay Three Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V di MIN 9 Medan

Pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur dihubungkan dengan UU.no.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Pasal 258 huruf h dan i, mewajibkan DPD untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diwakilinya, serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam kasus pemekaran Kabupaten Bandung Timur hal tersebut tidak terlaksana karena DPD cenderung belum menyampaikan pertanggungjawabannya, serta tindak lanjut aspirasi yang tidak membuahkan hasil karena presiden dan kemendagri masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pelaksanaan fungsi representasi dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi representasi dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Teori perwakilan dan teori kepastian hukum. Pasal 258 huruf h dan i UU.No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian lapangan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama pelaksanaan fungsi representasi DPD dalam moratorium pemekaran Kabupaten Bandung Timur tidak terlaksana, dikarenakan DPD tidak dapat menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Kedua kendala yang dihadapi oleh DPD adalah aspirasi yang telah disampaikan tidak membuahkan hasil, fungsi-fungsi DPD yang lemah serta belum diaturnya mekanisme pelaksanaan fungsi representasi dalam UU.No.17 Tahun 2014, tidak adanya solusi dari DPD selagi moratorium masih diberlakukan. Ketiga upaya yang dapat dilakukan oleh DPD untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memperjuangkan amandemen ke-lima UUD NRI 1945 diikuti pengaturan mekanisme perwakilan dan kewajiban penindaklanjutan aspirasi yang disampaikan oleh DPD bagi presiden dan pihak terkait melalui revisi UU.No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta dengan memperjuangkan aspirasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik melalui pengajuan rancangan undang-undang, dan program legislasi nasional