32 research outputs found

    Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems

    Get PDF
    Sea Tribe is a group of indigenous people on Kelumu Island entrenched in the practice of child marriage. This study aims to analyze the law’s implementation on marriage and its impacts on the marine tribal community of Kelumu Island using empirical/socio-legal research methods. Furthermore, the primary legal data used are the 1945 Constitution, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, 35 of 2014, and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, and Number 20 of 2003 on Marriage, Child Protection, and National Education System. The Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto was also used. The results showed that the implementation of the marriage law in the Sea Tribe community of Kelumu Island has not yet been classified as adequate. The implementation of the marriage law in the marine tribal community is classified as ineffective when measured by Soerjono Soekanto’s Theory of Legal Effectiveness. This is due to the weakness of several existing factors, namely legal factors, law enforcement, infrastructure, maturity and local communities. Meanwhile, the impact of child marriage is the loss of the children’s right to education and health

    URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI DI INDONESIA

    Get PDF
    Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai mediasi sehingga hal ini diatur Kembali di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung. PERMA tidak ada dalam hirari peraturan perundang-undangan, dan PERMA muncul untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah produk undang-undang. Artikel ini akan mempertanyakan apakah pembentukan undang-undang tentang mediasi sudah menjadi sebuah urgensi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Teori Cita Hukum menurut Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukan bahwa sudah menjadi sebuah urgensi dalam pemebnetukan undang-undang mediasi di Indonesia karena pertama, praktik mediasi sudah sangat berkembang, tidak hanya diterapkan pada kasus perdata saja namun juga sudah diterapkan di beberapa kasus pidana dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, PERMA hanya berlaku pada lingkungan pengadilan Mahkamah Agung saja. Ketiga, Mediator dan praktik mediasi yang dilakukan memerlukan pedoman dalam pelaksanaannya

    Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia

    Get PDF
    Indonesia dan ASEAN telah memiliki peraturan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: menganalisis penerapan peraturan Indonesia dan komitmen ASEAN dalam memberikan perlindungan bagi TKI. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan di Indonesia terkait perlindungan bagi TKI masih mengatur hal yang prosedural saja sehingga secara substansi masih ditemukan berbagai kelemahan. Kemudian, ASEAN sendiri juga dihadapi dengan dilema yang cukup besar dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi TKI karena di sisi lain, negara anggota ASEAN juga memegang prinsip non-intervensi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perlindungan hak asasi manusia

    KONDISI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS : TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

    Get PDF
    Sustainable development or commonly called Sustainable Development Goals (SDGs) is a goal achieved by many countries, including Indonesia. One of the goals of the SDGs is to create jobs for all parties without exception. Then the principle used in the SDGs is "no one leaves". This is a challenge for the Indonesian state to create jobs for all, including people with disabilities. However, the data shows that the workforce for people with disabilities is still low. The purpose of this research is to analyze the implementation of the right to work for persons with disabilities in Indonesia.The research method used in this research is normative juridical. The type of data used is secondary data which consists of primary legal material, namely the 1945 Constitution and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and uses the Law Effectiveness Theory from Soerjono Soekanto.The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the right to work for persons with disabilities has increased quite well from 2016 to 2020, but it is still not optimal and effective due to several factors, including legal factors, law enforcement, society and culture

    Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Suku Laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga

    Get PDF
    Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya termasuk untuk anak suku laut. Hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kabupaten Lingga merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih banyak dikelilingi oleh masyarakat suku laut. Pulau Kelumu adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Lingga yang masih dihuni oleh masyarakat suku laut. Masyarakat suku laut adalah masyarakat asli di Kabupaten Lingga. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemenuhan hak pendidikan untuk anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu Kabupaten Lingga masih belum efektif jika diukur dengan Teori Efektivitas hukum tersebut, karena kurangnya faktor sarana prasarana yaitu ketersediaan sekolah yang terbatas, masyarakat, dan budaya yang melakukan perkawinan anak hingga menjadikan anak tersebut putus sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat suku laut, membangun sekolah pada tingkat SMP dan SMA yang berlokasi di wilayah Pulau Kelumu

    Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

    Get PDF
    Sustainable Development Goals (SDGs) have the main goal of directing the development of education to the eighth goal. Normatively, Indonesia already has a set of regulations regulating the right to education for children. However, Indonesia is still faced with various problems regarding street children, including those faced by the Batam City government in fulfilling the right to education for street children. The purpose of this study is first, to analyze the effectiveness of fulfilling the right to education for street children in Batam City. Second, to analyze and deepen the constraints faced by Batam City in fulfilling the education rights of street children. In this research, Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness was used. The research method used in this research is juridical empirical. Based on the research results, it was found that the local government of Batam City has not been effective in fulfilling the right to education for street children with several obstacles such as low parental knowledge and low family economy of street children. Keywords: Keywords: Street Children; Right; Educatio

    PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TANTANGAN DALAM MENCAPAI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

    Get PDF
    The SDGs have a goal of empowering women and the practice of underage marriage. However, this is still happen in Indonesia. The purpose of this study is first, analyze the protection to children who are involved in underage marriages. Second, analyze the role of Indonesia in realizing the fifth goal of the SDGs.               The method used in this research is normative juridical. The primary legal materials used are Law Number 16 of 2019, Law Number 35 of 2014, Law Number 25 of 2004. The theories used in this study are Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto and Theory of Welfare by Bagir Manan.               Based on the research results, the protection has not been effective because of the weak factor of substance, infrastructure, society and existing legal culture. However, the Indonesian government has a strategy in achieving the five SDGs but it has not been effective in releasing

    TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF PADA PANDEMI COVID 19

    Get PDF
    State or government affairs shall be conducted in accordance with the principles of good governance. This is considered a must in normal times and more so when the government have to deal with the COVID-19 pandemic. This general obligation is also in line with the theory proposed by Muchsan about the welfare state and the government’s obligation to provide public services. But reality shows a different picture. The Indonesian government seems to fail in providing good and reliable services in health care, public transport, social assistance, economy, and security.  One solution proposed is to appoint a person in charge of managing public complaints. The expectation is that this will empower the public, raise public awareness and increase government capacity to provide for public services

    Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems

    Get PDF
    Sea Tribe is a group of indigenous people on Kelumu Island entrenched in the practice of child marriage. This study aims to analyze the law’s implementation on marriage and its impacts on the marine tribal community of Kelumu Island using empirical/socio-legal research methods. Furthermore, the primary legal data used are the 1945 Constitution, Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, 35 of 2014, and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, and Number 20 of 2003 on Marriage, Child Protection, and National Education System. The Theory of Legal Effectiveness by Soerjono Soekanto was also used. The results showed that the implementation of the marriage law in the Sea Tribe community of Kelumu Island has not yet been classified as adequate. The implementation of the marriage law in the marine tribal community is classified as ineffective when measured by Soerjono Soekanto’s Theory of Legal Effectiveness. This is due to the weakness of several existing factors, namely legal factors, law enforcement, infrastructure, maturity and local communities. Meanwhile, the impact of child marriage is the loss of the children’s right to education and health

    Tinjauan Hukum Atas Frasa “Tanpa Persetujuan” Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Tindak Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

    Get PDF
    Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi urgensi yang digiatkan berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Namun, timbul penolakan dari sekelompok masyarakat terhadap frasa “tanpa persetujuan” tentang apa saja yang termasuk sebagai kekerasan seksual dalam Permendikbud, karena dianggap melegalkan tindakan asusila yang dilarang dalam norma agama. Penelitian ini mengkaji apa arti dari frasa “tanpa persetujuan” menurut konteks Permendikbud, serta analisa perlindungan hukum yang diberikan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tanpa persetujuan” dalamm hal ini berarti ketika kekerasan seksual terjadi karena adanya paksaan dan bukan atas keinginan korban. Dan ketika hal ini terjadi, Permendikbud memberikan perlindungan yang cukup signifikan kepada korban. Frasa “tanpa persetujuan” memberikan parameter yang jelas untuk kasus bisa ditindaklanjuti, serta pembentukan satuan tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mekanisme penanganan kekerasan seksual dari penerimaan laporan, penyelesaian kasus, hingga ke penyediaan fasilitas pemulihan untuk korban
    corecore