Transformasi Perilaku Konsumen Melalui Layanan Fintech: Studi Observasional pada UMKM Kota Medan

Penelitian ini mengkaji transformasi perilaku konsumen sebagai respons terhadap adopsi layananfinancial technology (fintech) oleh UMKM di Kota Medan. Menggunakan pendekatan kualitatifobservasional, studi ini memfokuskan pada sektor kuliner, ritel, dan jasa dengan teknikpengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Hasil menunjukkanbahwa integrasi layanan fintech seperti e-wallet dan QRIS telah mengubah pola transaksikonsumen, meningkatkan loyalitas melalui insentif digital, serta membentuk persepsiprofesionalisme terhadap UMKM. Transformasi perilaku terlihat dalam preferensi pembayarannon-tunai, pencarian nilai tambah digital (seperti cashback), serta ekspektasi akan efisiensi dankemudahan transaksi. Di sisi lain, tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan kekhawatirankeamanan masih dihadapi pelaku UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa fintech tidak hanyaberfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai katalis modernisasi UMKM dan pembentukperilaku konsumen di era digital

Identifikasi Dan Evaluasi Risiko Menggunakan Fuzzy Fmea Pada Rantai Pasok Agroindustri Udang

Agroindustri udang dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks dan rentan terhadap gangguan.Untuk dapat mengenali risiko masing-masing pelaku rantai pasok dan memilih tindakan berdasarkan prioritas diperlukan suatu model identifikasi dan evaluasi risiko.Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan modelidentifikasidan evaluasirisikorantai pasok udang. Identifikasi risiko akan dilakukan dengan pendekatan what-if analysis dan evaluasi risiko yang dikembangkan menggunakan model fuzzy FMEA, dengan input data dari beberapa ahli dan pelaku rantai pasok udang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku petani mempunyai risiko yang paling tinggi dengan probabilitas sebesar 0,45. jika dibandingkan risiko pada tingkat pedagang pengumpul (0,29) dan risiko agroindustri (0,18). Risiko dominan pada tingkat petani disebabkan oleh kegagalan panen akibat serangan hama dan penyakit. Pada tingkat pengumpul risiko dominan adalah keberadaan dan loyalitas pemasok.Sedangkan pada tingkat prosesor risiko dominan adalah keragaman mutu pasokan dan kontaminasi antibiotik pada komoditi udang. Secara keseluruhan model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktorrisiko dan variabel pada tiap tingkatan rantai pasok serta memilih tindakan prioritas sehingga akan diperolehrekomendasi berupa tindakan yang tepat untukmengantisipasinya

DESAIN USER INTERFACE WEBSITE BAAK GUNADARMA MENGGUNAKAN USER CENTERED DESIGN, EYE TRACKING, DAN SYSTEM USABILITY SCALE

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK Gunadarma) yaitu biro yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan administrasi akademik bagi seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma. Berdasarkan hasil kuesioner pendahuluan, diperoleh 78% mengatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan dari tampilan desain user interface website, 35% dari responden yang merupakan mahasiswa angkatan 2023 sebagai pengguna baru merasa website tersebut membingungkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi tingkat usabilitas user interface website saat ini menggunakan System Usability Scale (SUS) dan eye tracking, dan membuat perancangan perbaikan desain user interface website usulan menggunakan pendekatan User Centered Design (UCD), serta mengetahui pengaruh hasil desain perbaikan yang dilakukan terhadap tingkat usabilitas website. Hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata skor SUS yaitu sebesar 50,917 menunjukkan bahwa tingkat usabilitas pada website saat ini berada pada grade F dan memiliki adjective rating yaitu ok dan acceptability range yaitu marginal low, menjadi dasar perlu dilakukannya perbaikan pada tampilan desain user interface website. Rekomendasi perancangan desain perbaikan website menggunakan pendekatan UCD dibuat pada tahap product design and solutions. Rata-rata skor SUS yaitu sebesar 83,75 menunjukkan bahwa tingkat usabilitas pada website usulan berada pada grade B dan memiliki adjective rating yaitu good dan acceptability range yaitu acceptable.

Penerapan denda dalam perspektif syariah compliance ( studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Padang Sidempuan)

Adanya denda dapat menimbulkan kerugian bank, kerugian tersebut dapat mengganggu neraca bank sehingga mengurangi kemampuan aktivanya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan. Jika dana tidak kembali maka bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut kembali ke masyarakat yang dimana hal ini dapat menghambat kinerja operasional bank. Oleh karena itu denda menjadi masalah bagi Bank Umum syariah di Indonesia khususnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Teori yang digunakan adalah Hutang Piutang dalam Islam , Rukun dan Syarat Hutang Piutang, Denda dalm Perspektif Islam, Denda dalam Muamalah, Syarat penggunaan Hukuman Denda, Hal-hal yang dihatuhi denda, pembiayaan, Tujuan Pembiayaan Fungsi Pembiayaan, Prinsip Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pembiayaan bermasalah, Akad Pembiayaan Risisko Pembiayaan, Syariah Complaince,Operasional Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriftif. Subjek penelitian ini yaitu tentang penerapan denda di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penyelesaian masalah berdasarkan klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data dan penarikan kesimpualan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan telah menerapkan sanksi denda sesuai dengan tujuan sharia compliance yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) yaitu pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan penerapan sanksi denda berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan pihak bank, meskipun begitu pihak bank berusaha untuk tidak melakukan sanksi denda dengan melihat faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran sudah sesuai sharia compliance yaitu penyelesaian sanksi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan dilakukan dengan follow up pembiayaan, restructuring dan rescheduling, serta apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah

MEMBANGUN KAPASITAS PENGELOLAAN BUDIDAYA TANAMAN MARKISA PADA TIANG RAMBAT ECOBRICKS RT01/RW08 MAMPANG, KOTA DEPOK

Komunitas RT01/RW08 Mampang, Kota Depok terletak di Mampang Indah 1, Kelurahan Mampang, KecamatanPancoran Mas, Kota Depok. Data yang tercatat menunjukkan bahwa perumahan Mampang Indah 1 telah dibangun sebelum pemekaran Kota Depok. Pada awal tahun 1999, pemekaran Kota Administratif Depok mengangkat status menjadi Desa Mampang. Identifikasi masalah ditemukan bahwa masyarakat di RT01/RW08 memiliki jalan penghubung antar blok di RT yang sudah tidak terawat sejak tahun 2010. Gulma dan tanaman liar tumbuh di sepanjang jalan penghubung yang berjarak 20 meter. Edukasi dan bimbingan kepada Manajemen RT 01 untuk mewujudkan kebutuhan eco life dengan mengembangkan kapasitas pengelolaan budidaya  markisa sebagai metode pelaksanaan pengabdian  masyarakat  ini.  Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat membantu manajemen RT untuk mewujudkan kebutuhan kehidupan ramah lingkungan di lingkungan RT01 dengan membangun kapasitas pengelolaan budidaya markisa pada tanaman merambat Ecobrick yang memanfaatkan botol air minum kemasan 1 liter botol dan sampah kemasan plastik. Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menginspirasi kegiatan percontohan atau konsep eco life. Selain itu, upaya pengembangan kapasitas pengelolaan budidaya markisa pada tanaman merambat Ecobrick dapat menjadi salah satu sorotan Desa Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk memenuhi kebutuhan vitamin C alami yang sangat dibutuhkan di era orde baru saat ini

Diathesis Markings in Haloban Language: A Linguistic Typological Study

This research aims to explore, analyze, and explain the Haloban language's linguistic phenomena, including morphological typology and argument structure. This research also seeks to enrich the linguistic treasures of the archipelago. This study applies the theory of diathesis proposed by Lyon. It adopts a qualitative descriptive method where comparative and inductive treatment is carried out on the data collected through a phenomenological approach. The data used in this study is oral data collected from 73 informants who live in Haloban and Asantola Village. This study shows that the Haloban language has a marking active-passive diathesis, one of the essential characteristics in the typology of accusative language. In addition to having an active-passive diathesis, the Haloban language also has a medial diathesis. From the perspective of linguistic typology, the Haloban language's active and passive diathesis shows a significant difference when compared to a diathesis in accusative language. Haloban has two types of passives: passive ni- and passive pronouns. Based on the marking system, the morphologically marked passive construction ni- has an active form, which is also morphologically marked. In passive construction, verbs that indicate passive diathesis are marked by the prefix ni-, while verbs that indicate active diathesis are marked by the prefix {ma-}. Syntactically, the active diathesis subject in the diathesis functions as an adjunct in the form of a prepositional phrase and can be removed. In the construction of passive pronouns, verbs that indicate passive diathesis appear as a base verb, while verbs that indicate active diathesis are marked by the prefix {ma-}. Agents in passive pronoun clauses cannot be omitted. This shows that active diathesis is more marked in passive pronouns than passive diathesis

KESEIMBANGAN LINI PERAKITAN PRODUK IRON TIPE HD-1172 MENGGUNAKAN METODE HEURISTIK PADA LINE MAIN ASSY IRON DI PT. SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA

Perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas sering mengalami kendala pada proses perakitan. Kendala yang sering dialami pada proses perakitan yaitu beban kerja yang tidak merata disetiap stasiun kerja dan waktu menganggur yang tinggi. Pada penelitian ini dilakukan penyeimbangan lini produksi menggunakan metode heuristik pada line main assy iron di PT. Selaras Citra Nusantara Perkasa. Hasil identifikasi menggunakan metode Ranked Positional Weight didapatkan jumlah stasiun kerja menjadi 9 stasiun kerja dengan 9 orang operator. Nilai efisiensi lintasan sebesar 98% dan nilai balance delay sebesar 2% serta nilai smoothness index sebesar 5,58. Hasil metode Kilbridge Wester didapatkan jumlah stasiun kerja menjadi 8 stasiun kerja dengan 8 orang operator. Nilai efisiensi lintasan sebesar 99% dan nilai balance delay sebesar 1% serta nilai smoothness index sebesar 6,21. Hasil metode Largest Candidate Rule didapatkan jumlah stasiun kerja menjadi 9 stasiun kerja dengan 9 orang operator. Nilai efisiensi lintasan sebesar 98% dan nilai balance delay sebesar 2% serta nilai smoothness index sebesar 5,58. Pengolahan data berdasarkan ketiga metode tersebut dapat dikatakan sangat baik. Terdapat hasil yang sama dari metode ranked positional weight dan metode largest candidate rule yaitu nilai efisiensi lintasan, balance delay dan smoothness index yang masing-masing memiliki nilai sebesar 98%, 2% dan 5,58

Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Studi Penelitian di Badan Kepegawaiaan Daerah Provsu)

AbstrakPegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di pemerintahan dan di gaji sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap PNS harus bersih dan transparan serta tidak melakukan penyelewengan jabatan. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia banyak yang melibatkan oknum PNS melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gubernur telah menetapkan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan proses administrasinya yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan penelitian tentang seberapa jauh pelanggaran disiplin PNS Provinsi Sumatera Utara melakukan pelanggaran disiplin maka penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif dan yuridis empiris dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas untuk memberi keterangan terkait dengan penanganan dan pemrosesan berkas administrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pembahasan dan penelitian ini juga telah menerangkan bahwa setiap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu UU Korupsi, UU ASN, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri, dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.  Bahwa dalam praktek penanganan kasus korupsi pada dasarnya berawal dari adanya temuan kerugian negara yang dilakukan audit oleh BPK. Kesimpulannya adalah bahwa setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan PNS baik dengan kerugian sekecil apapun atas keuangan negara maka akan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan. Serta terhadap penghentian tersebut terlebih dahulu adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan PNS tersebut bersalah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa hal ini sejalan dengan keijakan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Kata Kunci:  Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Korupsi AbstractCivil Servants are Indonesian citizens who meet certain requirements, are appointed by an authorized official to carry out tasks in the government and are paid a salary in accordance with laws and regulations. That in carrying out their duties every civil servant must be clean and transparent and not commit fraud. Several cases that occurred in Indonesia involved many civil servants who committed disciplinary violations and criminal acts of corruption. So to resolve cases of disciplinary violations within the North Sumatra Provincial Government, the Governor has appointed the agency authorized to complete the administrative process, namely the Regional Civil Service Agency of North Sumatra Province. Related to research on how far North Sumatra Province Civil Servant disciplinary violations commit disciplinary violations, the authors use research in the form of normative juridical and empirical juridical and also by conducting interviews with sources who have the capacity to provide information related to the handling and processing of administrative files at the Regional Civil Service Agency. North Sumatra Province. The results of this discussion and research have also explained that every civil servant who commits a criminal act of corruption has been regulated in several regulations, namely the Corruption Law, ASN Law, Government Regulations, Presidential Decree, Joint Decree of 3 (three) Ministers, and Decree of the Governor of North Sumatra. Whereas in practice the handling of corruption cases basically starts with findings of state losses that are audited by the BPK. The conclusion is that any criminal acts of corruption committed by civil servants, whether with the slightest loss to state finances, will be dismissed with no respect for those concerned. As well as for the termination, there was a district court decision which declared the civil servant guilty and the decision had permanent legal force. That this is in line with the government's policy to tackle criminal acts of corruption within the government. Keywords: Civil Servant, Crime, Corruptio

Perbaikan Kualitas Proses Produksi Karton Box Dengan Menggunakan Metode DMAIC Dan Fuzzy FMEA

Penerapan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode atau aktivitas perbaikan kualitas bertujuan untuk mengurangi persentase produk cacat, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga keuntungan dan kepuasan pelanggan dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan bersifat case study pada PT. XYZ sebagai obyek penelitian, Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai jenis dan frekuensi kecacatan produk karton box dibagian converting. Penilaian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menganalisis pengendalian kualitas menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve dan Control) dan fuzzy FMEA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kecacatan dominan, menganalisis faktor penyebab kecacatan dominan serta usulan perbaikan guna peningkatan kualitas proses produksi karton box. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh kecacatan dominan terjadi pada proses produksi karton box adalah cacat cetakan yaitu sebanyak 109.439 unit (49,2 %) dari total kecacatan yaitu sebanyak 222.421 unit. Penyebab kecacatan cetakan ada;ah: faktor manusia (kurangnya pengetahuan dan pelatihan terhadap mesin), faktor material (tinta kurang kental dan menggumpal), dan faktor mesin (penyumbatan anilox roll). Usulan perbaikan secara khusus adalah dengan membuat standar kerja untuk penyetelan jarak berdasarkan ketebalan sheet yang digunakan. Sedangkan usulan secara umum yang dapat dilakukan perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas produk adalah melakukan pelatihan operator mengenai pengoperasian mesin dan proses produksi di seluruh bagian terutama pada bagian converting