Islam’s View of Religion and State: A An Overview

Discussions about the relationship between religion and the state always occur in a stigmatic atmosphere. This is because first, the relationship between religion and state in Islam is the most impressive thing in human history. Second, throughout history, the relationship between Muslims and non-Muslims (European Christians) has been a relationship full of tension. This article examines the relationship between religion and the state from an Islamic perspective. By using qualitative methods and descriptive-analytical data analysis techniques, this article concludes that firstly, religion is a statute or law that must be obeyed by humans, while the state in the Islamic perspective is an area of ​​power that has territorial boundaries, in In this area there are groups, religious human associations, there are rulers, there is justice and a safe atmosphere is created, the soil is fertile, and there are future generations. Second, the problem of the relationship between religion and the state has emerged in a series of polemics and debates that have occurred in the Islamic world. One of these debates occurred during the Turkish revolution under the leadership of Mustafa Kemal in 1924, which resulted in the abolition of the caliphate in al-Khulafa’ al-Rasyidun, namely the title for the four caliphs who led after the Prophet Muhammad died. In understanding the relationship between religion and the state, there are several concepts of the relationship between religion and the state according to several schools/understandings, including: theocracy, secondary ideology, and communist ideology.Pembicaraan mengenai hubungan antara agama dan negara selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Hal ini disebabkan oleh pertama, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah hal yang paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua, sepanjang sejarah, hubungan antara kaum muslim dan non-muslim (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketegangan. Artikel ini mengkaji hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data secara deskriptif-analitis, artikel ini menyimpulkan bahwa pertama, agama adalah sesuatu undang-undang atau hukum yang harus ditunaikan oleh manusia, sementara negara dalam perspektif Islam adalah suatu daerah kekuasaan yang memiliki batas-batas wilayah, di dalam wilayah tersebut ada kelompok, persekutuan manusia yang beragama, ada penguasa, ada keadilan dan tercipta suasana yang aman, kesuburan tanah, serta ada generasi pelanjut. Kedua, problem hubungan agama dan negara telah mengemuka dalam rangkaian polemik dan perdebatan yang terjadi di dunia Islam. Perdebatan ini salah satunya terjadi pada peristiwa revolusi Turki di bawah di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1924, yang berujung pada terjadinya penghapusan khilafah di al-Khulafa’ al-Rasyidun, yakni gelar bagi empat khalifah yang memimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran/paham, antara lain: paham teokrasi, paham sekunder, dan paham komunis

PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene dan faktor pendukung serta penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene telah melakukan pelayanan publik dengan baik, namun dari segi kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan tersebut dapat dinilai dari lima dimensi yaitu, tangible, reliability, responsiviness, assurance, dan emphaty. Faktor yang mendukung pendukung adalah semangat etos kerja dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, serta diterapkannya sistem evaluasi kinerja. Sementara faktor penghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya sarana prasarana pendukung. Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi

Transformasi Hukum Islam di Indonesia

Tulisan ini mencoba menyajikan informasi yang cukup memadai sekitar hukum Islam di Indonesia sesudah kemerdekaan dalam kemajemukan masyarakat dalam bidang perundang-undangan, budaya dan ibadah dengan ulasan sejarah yang dilaluinya. Perjalanan panjang dan cukup melelahkan bagi bangsa Indonesia hingga ke gerbang kemerdekaan, bila dikaitkan dengan sistem hukum, maka dikenal adanya tiga sistem hukum. Sistem-sistem hukum yang dimaksud bila diurut berdasarkan umurnya terdiri atas: sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Setelah Indonesia merdeka, maka masalah yang sangat asasi adalah : Negara baru ini hendak didasarkan atas Weltanschauung apa? Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi ke dalam dua kelompok: satu kelompok mengajukan agar negara berdasarkan kebangsaan dan kelompok yang lain mengajukan Islam sebagai dasar negar

KONSEP SIYASAH AL-MALIYAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN

Siyasah al-Maliyah merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini. Kebijakan politik ekonomi Islam mencakup pendapatan dan pegeluaran negara serta subsidi yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Metodologi dalam penelitian ini adalah library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian keuangan negara di masa Khalifah Umar bin Khaththab terlaksana dengansangat baik, di mana Khalifah Umar menerapkan asas kemaslahatan umum dan sangat peduli terhadap kesejahteran masyarakat yang dipimpinnya, baginya pemerataan ekonomi harus dirasakan secara adil dan tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan serta saling menghormati dan juga saling membantu. Umar memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan mencegah dominasi suatu kelompok tertentu. Sedangkan kebijakan perekonomian yang paling menonjol dimasa kekhalifahan Ustman adalah menata dan mengembangkan sistem perkonomian dengan membuat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan. Selain itu, pengembangan potensi sumber daya alam terus dimaksimalkan dengan merevitalisasi aliran air untuk pertanian, pembangunan jalan, penanaman pohon buah-buahan, sehingga pada masanya, pendapatan negara meningkat berkali-kali lipat.Kata Kunci: Khalifah Umar; Khalifah Ustman; Perekonomian; Siyasah al-Amaliya

PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Isla

Tradisi Ziarah pada Makam Syekh Yusuf dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Sekitarnya

Syekh Yusuf dikenal oleh para peneliti Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwaty al-Maqassaryai-Bantany, wafat 23 Mei 1699 di Cape Town (Afrika Selatan). Karena desakan keluarga maka 6 tahun kemudian VOC membawa keranda beliau menyeberangi samudera lalu dimakamkan di kampung halamannya di Lakiung

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Studi ini membahas tentang sejauhmana peran Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik dan Kota Makassar terkenal sebagai daerah sentral politik di Sulawesi Selatan

DAKWAH INKLUSIF DI KOTA PAREPARE

The results of this dissertation research show (1) the orientations of the inclusive insightful da’wah materials in Kecamatan Bacukiki are that da'i must be sincere, that da'i becomesa role model, that da'i always learns and upgrades knowledge. Inclusive da'wah should use local languages, straightforward ways, narrative-substantive da’wah without indoctrination, calm and wise da'wah. Da’wah should be suitable to the needs of mad'u, suitable to the development of science and technology, and the level of knowledge of mad'u. Inclusive Da'wah is carried out based on da'wah maps andits relevance to plural societies. It should encourage social transformation, can be applied, and carried out in a dialogical manner; (2) The obstacles of inclusive da'wah are fanatical people, da'wah that does not enlighten and educate, da’wah that is not in accordance with the situation, conditions and ways of thinking of the people, da’wah that does not useBuginese language, preserved Buginese culture, da’i who are not yet competent, not communicative, and generally still low in IT skills; (3) The solutions to the obstacles of inclusive da'wah are that there should be a mapping of da'wah in Kecamatan Bacukiki, the Regional Government and Ministry of Religious Affairs must be synergistic, da’i should master the local language namely Buginese, da’i should be trained. Inclusive da'wah should be comprehensive, affordable access to the society, having syllabus, enlightening da'wah, and da’i who has competence, integrity and exemplary profile. The implications of this research are that (1) the Regional Government of Parepare must take care of the tolerance and harmony of the Bacukiki society, (2) the Ministry of Religious Affairs of Parepare makes a map of da'wah, trains da'i, compensates da'i, etc.; (3) the Indonesian Ulema Council becomes a representative forum for the people and carries out its main duties and functions; (4) Religious Social Organizations train their da'i professionally and responsibly; and (5) Da’wah practitioners always develop their competence and qualifications, master Arabic, Indonesian, and Buginese,  master Information and Communication Technology, and protect them selves to have personality integrity

The Freedom of Islamic Law Contract on Insurance

The data is then processed and analyzed by data triangulation techniques and theory triangulation. The results showed that the principles of freedom of contract in Islamic law that were accommodated in the BPJS Employment program of the Makassar Branch Office were analyzed with the principle of freedom, the principle of willingness, the principle of binding, the principle of honesty, and the principle of justice-balance. The participant's contract with the BPJS Employment Makassar Branch Office does not contain the principle of freedom of contract because it is a standard contract. The principle of willingness is the same as the principle of consensualism in civil law, where both parties must be willing to agree without any coercion from any party; this applies to BPJS Employment Makassar Branch Office, where both parties are willing to enter into a contract, and there is no coercion. Implementing the binding principle in BPJS Employment at the Makassar Branch Office is carried out with BPJS Employment at the Makassar Branch Office. BPJS Employment participants enter into contracts based on official regulations as the legal basi