Analisa Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pas Masuk Terminal Penumpang Dalam Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang

The purpose of granting regional autonomy is to empower the region in the form of improving care, protection, welfare, initiative, creativity, and community participation in development, foster democracy, equity and justice, and unity, unity, and national harmony in the remembrance of the origin of an area, diversity and characteristics, as well as potential areas that lead to the improvement of the welfare of the people in the system of the Republic of Indonesia. In that regard, it has been made Cooperation Agreement between PT. (Persero) IPC I Branch Tanjung Pinang Tanjung Pinang with the City Government B.XIV-1/TPI-US.15 Numbers and Number 552.3/091.A/HUBLA signed on March 15, 2011 on the Management of Pas Log of Domestic Passenger Terminal in port of Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Examined in this study are some of the regulations that form the basis of law in the cooperation agreement which according to the author it is important to study whether the regulation is used as a legal basis in the agreement is appropriate or not. Also on the principles and factors that must be considered in the drafting of the contract. Methods The approach used in this study is normative methods. From these results it can be concluded that in principle any drafting the contract is to be an agreement of the parties ranging from the use of the term contract until the dispute settlement while referring to the legislation in force, is not contrary to public order and decency. Factors that must be considered by the parties and will hold the legal authority to make the contract are the parties, taxation, over a legal right, the problem keagrarian, choice of law, dispute resolution, termination of contract, and the agreed standard form of agreement. That the legal basis used by PT. IPC I (Persero) Branch Tanjung Pinang in the partnership agreement is in conformity with the applicable regulations. That the legal basis used by the Local Government Tanjungpinang in the partnership agreement does not conform and contrary to regulations. Keywords: Regional Autonomy, Ports and Cooperation Agreement

Ketersediaan Sarana Angkutan Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di Jawa dan Bali

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian berada pada enam provinsi di Indonesia yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 71 perusahaan bisnis yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Perusahaan yang menyediakan sarana angkutan bagi pekerja penyandang disabilitas sebanyak lima perusahaan (7,04 %), sedangkan sisanya sebanyak 66 perusahaan (92,06 %) tidak menyediakan sarana angkutan bagi pekerja penyandang disabilitas. Dengan menggunakan uji parsial pada regresi logistik, dapat diketahui bahwa diantara delapan variabel ketenagakerjaan yang diuji, hanya variabel X3 (Jumlah Seluruh Pekerja di Perusahaan) dan X8 (Perusahaan Membutuhkan Insentif Dengan Mempekerjakan Pekerja Disabilitas) yang signifikan dengan taraf α = 0.10. Bila dilihat dari korelasinya, kedua variabel X3 dan X8 memiliki korelasi positif terhadap ketersediaan sarana angkutan bagi pekerja penyandang disabilitas

Strategi Pengelolaan PDAM Tirta Sejuk untuk Meningkatkan Kepuasaan Pelanggan dan Peningkatan PAD Kabupaten Gayo Lues

Penyelenggarakaan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daera. Jasa pelayanan air minum di perkotaan, PDAM Tirta Sejuk Kabupaten Gayo Les menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui isu-isu strategis PDAM Tirta Sejuk dan merumuskan strategi pengelolaan yang sebaiknya diterapkan di era otonomi agar mampu meningkatkan PAD Kabupaten Gayo Lues dan Mengetahui strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penilitian ini menggunakan analisis SWOT. Kesimpualan Pada saat ini baru 21% (10.500 sambungan) dari penduduk Gayo Lues yang dapat menikmati fasilitas air bersih dari PDAM. Kondisi ini masih jauh dari target nasional yang mensyaratkan 60% penduduk perkotaan dapat menikmati fasilitas air bersih, Dari seluruh karyawan yang bekerja di PDAM, terlihat bahwa komposisi jumlah karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan D3 ke atas sangat kecil hanya 14,01% bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bawah D3 sebesar 85,99%. Kondisi seperti menunjukkan bahwa kualitas karyawan masih rendah, dan Tingginya angka kebocoran air sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap efisiensi dari PDAM sendiri. Bagi masyarakat pelanggan kondisi ini jelas merugikan karena kuantitas, kualitas dan kontinuitas air bersih yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak sesuai dengan harapan, yang berarti mengurangi kepuasan mereka atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Sejuk

Peran BAPEPAM dan Lembaga Profesi Penunjang Dalam Pengendalian Pasar Modal

Lattely, the businessmen’s society had realized more about the function of capital market for their bussinesses development, that’s right, the investors require information about the situation of company as the basic consideration in commiting decision to invest. The information which is served in prospect that is published when the company commited public negotiation for capital market instrument to the society, basically contains description about the situation of company, which is observed from several aspects of law, finance, production industry, and marketing. however, another think that is also need to be attention in the capital market’s activity is how important the law inforcement’s improvement is for the violations they did. This is the taste of BAPEPAM and supportime profession institution to anticipate or to organize an inspection to every suspect for commiting or contributed in the violation. in this examination, the writer discusses about the rule of BAPEPAM and supportive profession institution of BAPEPAM in capital market’s activity. The used examination method is normative juridic method, an examination which oppresses in secondary data by examining and studying the foundations of law, especially the rules of positive law from literature materials in the rule of legislation and the valid term, especially that is related to the capital market, based on the analysis result and discussion, it is concluded that in the capital market’s activity, BAPEPAM acts as the organizing institution or as a faster-father of capital market’s actors by giving reaction if the exchange activity is weak, straightening if the capital market’s actors have deviated from the served lines, and executing law sanction if they violate the terms. And also need to be paid with attention to create a better quality of capital market, then the capital market’s activity demands participation from supportive profession institutions, especially in ‘’go public’’ process, because all activities which is related to capital market’s activity. The suportive professiob institutions are public accountant, notary, law consultant, appraiser, investment advisor. Key words : Capital Market, BAPEPAM, Supportive Profession Institution

Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian yang diteliti adalah analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan bagian Akuntansi Keuangan Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. Sarwa Karya Wiguna Palembang. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data data adalah analisis rasio yang terdiri dari Liquidity Ratio, Rasio solvabilitas, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas. Matode yang digunakan dalam pengupulan data adalah metode dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan Rasio Likuiditas perusahaan selama 2013-2015 di bawah rata-rata industri (2 kali), menunjukkan kondisi kurang baik. Rasio Solvabilitas menunjukkan perusahaan sepenuhnya dibiayai oleh utang, dengan debt ratio di atas rata-rata industri (35%). Rasio Aktivitas menunjukkan perputaran piutang hampir mencapai rata-rata industri (15 kali), menunjukkan kinerja yang cukup baik. Rasio Profitabilitas menunjukkan margin laba bersih, pengembalian atas total aset (ROA), dan pengembalian atas ekuitas (ROE) di bawah rata-rata industri (masing-masing 20%, 30%, dan 40%)