INDONESIA AND SOUTH KOREA\u27S HEALTH DIPLOMACY IN HANDLING COVID-19 CASES: CONSTRUCTIVIST PERSPECTIVE

Diplomasi kesehatan telah menjadi topik penting dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya diplomasi kesehatan Indonesia melalui kerja sama bilateral dengan Korea Selatan dalam konteks pandemi, dengan menggunakan pendekatan konstruktivis sebagai kerangka analisis. Konstruktivisme menekankan peran norma, identitas, dan pandangan bersama dalam membentuk dinamika hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggali data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, laporan berita, buku, jurnal, website dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi kesehatan Indonesia-Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 tercermin dalam kerja sama intensif yang mencakup pertukaran informasi, bantuan medis, dan kolaborasi penelitian. Pandemi ini telah meningkatkan kebutuhan akan koordinasi global, dan dalam konteks ini, konstruktivisme membantu memahami bagaimana norma-norma baru mengenai kerja sama kesehatan global sedang berkembang. Dari perspektif konstruktivis, diplomasi kesehatan Indonesia-Korea Selatan menunjukkan interaksi yang kompleks antara norma dan identitas. Keduanya sama-sama mengkampanyekan prinsip kerja sama, solidaritas, dan keterbukaan yang muncul sebagai respons terhadap tekanan pandemi. Diplomasi kesehatan juga membentuk identitas mereka sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam menghadapi krisis kesehatan. Norma dan identitas ini terus berubah dan berinteraksi melalui proses sosial, dan konstruktivisme membantu melacak dinamika ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa diplomasi kesehatan Indonesia-Korea Selatan pada masa pandemi merupakan fenomena yang kompleks dan kaya akan makna. Pendekatan konstruktivis membantu menganalisis bagaimana norma, identitas, dan interaksi sosial membentuk hubungan diplomatik dalam konteks krisis kesehatan global. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana negara-negara dapat membangun kerja sama kesehatan melalui upaya diplomasi yang konstruktif, serta menghadapi tantangan yang muncul dengan cara yang produktif

Paradiplomacy Policies and Regional Autonomy in Indonesia and Korea

This analysis focuses on the paradiplomatic policies in Indonesia and Korea. The two countries have similar characteristics, namely as unitary state systems, and enacted regional autonomy in the same era, 1998s. This qualitative research aims to examine paradiplomatic types in both countries and why the policies are rationalized. The findings revealed that although both countries are unitary states, paradiplomatic activism runs in different types. Provinces and cities in Indonesia face many restrictions and limitations by national regulations, while regional governments in Korea have more discretions and authorities to practice paradiplomacy around the world. The research finding also portrayed several provinces in Indonesia instrumentalizing paradiplomacy as instruments to provide international recognitions related to self-determination, and this similar fact is not met in Korea. This paper argues that the different types of paradiplomatic policies in both countries are influenced by domestic political conditions and typically influenced by the presence or absence of regional movements

PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN (STUDI KASUS: KECAMATAN MEDAN BELAWAN)

Indonesia merupakan Negara maritim yang luas wilayahnya terbesar di kawasan ASEAN. Kecamatan Medan Belawan memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di Pulau Sumatera, dengan posisi yang berada pada jalur lintas perdagangan internasional berpotensi memberikan peluang bagi kemajuan perekonomian khususnya dari penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia. Untuk melihat pengaruhnya maka dilakukan penelitian ini. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari pengumpulan data diperoleh bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 369 responden. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85,1% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 14,9% adalah perempuan dan 100% beragama islam. Usia rata-rata responden di atas 17 tahun, yakni sebesar 85% dengan pengalaman bekerja sebagai nelayan selama lebih dari lima tahun sebesar 67,2%. Sebagian besar responden sudah mengetahui penerapan MEA (58%) dan mendapatkan pemberitahuan resmi oleh lembaga/pemerintah. Tingkat kepercayaan responden terhadap penerapan MEA juga cukup tinggi, diatas 50%.</jats:p

MIGRANT CRISIS: OPEN DOOR POLICY ANALYSIS

This paper aims to explain migrant crisis that happen in Germany because Open Door Policy implemented by Germany under governmental Chancellor Angela Merkel in 2015. Since, Germany has issued various policies that serve as protection regime in dealing with migrant. In its application, it is ineffective until cause in significant and different impacts in every aspect since. Implementation of Open Door Policy to deal with the migrant crisis that occurred at Europe, a new hope in Germany to boost Germany's positive image. The conclusions obtained in the analysis of this study that some Germans hope this positive image will help remove some stains in the past against Germany reputation. Germany has become home to migrants where Germany once made hundreds of thousands of people migrants. Germany appears to have drastically curtailed its open-door policy for migrants. therefore Open-door policy has resulted in the disintegration of countries in the EU region. There are four risks that will be experienced by the European Union, namely the north-south divide on migrants by rethinking and suspension of the agreement called the Schengen system. This study uses literature study as a method and in the data analysis uses descriptive qualitative.</jats:p

KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MEDAN-PENANG)

Kerjasama &lt;em&gt;Sister City&lt;/em&gt; antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama &lt;em&gt;Sister City&lt;/em&gt; dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan:  1) &lt;em&gt;Decisions Making Process&lt;/em&gt; yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) &lt;em&gt;Paradiplomacy&lt;/em&gt; yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan Pemerintah sub-nasional di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kewenangan pada Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan hubungan luar negeri, kerjasama &lt;em&gt;Sister City&lt;/em&gt; dengan Kota Penang adalah &lt;em&gt;MoU&lt;/em&gt; yang telah disepakati bersama belum mengalami pembaharuan sejak tahun 1984, hal tersebut menunjukan adanya stagnansi pada hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang. Selain &lt;em&gt;MoU&lt;/em&gt; yang tidak mengalami perubahan sejak disepakati oleh kedua belah pihak, terdapat beberapa hambatan yang terbagi menjadi dua, yaitu &lt;em&gt;External Government Issues&lt;/em&gt; dan &lt;em&gt;Internal Government Issues&lt;/em&gt;.</jats:p

ANALISIS EUFEMISME DAN DISFEMISME PADA DETIK.COM DI TWITTER

Abstract Detikcom is a popular online media in Indonesia. As an online media that is trusted by Indonesian people, this media always presents domestic and foreign news. This media also uses Twitter as a social media that contains the latest news so that people know the media quickly and accurately. After passing the data collection technique in the form of reading and identifying news on the online media, it can be analyzed that the media also uses the style of euphemism and disfemism in loading the news in 2019. Judging from the form of grammatical units, the euphemisms used in detikcoms consist of grammatical units of words, phrases, and sentences. Keywords: Eufemism, Disfemism, Semantic, Taboo Language</jats:p

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) PADA SENGKETA DELIMITASI MARITIM DI PANTAI AFRIKA TIMUR ANTARA SOMALIA DAN KENYA

Penulisan dalam penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa maritim antara Somalia dengan Kenya dan masih banyak potensi yang memungkinkan timbulnya sengketa batas laut antara Somalia dengan Kenya. Kedua Negara di Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Sebuah negara pantai menurut hukum internasional, berhak mengklaim wilayah maritim yang diukur dari garis pangkalnya, meliputi zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Pada 2014 Somalia mengajukan sengketa delimitasi maritim ini ke ICJ (International Court of Justice). Somalia beralasan bahwa garis ukur untuk daerah laut harusnya sesuai dengan arah garis perbatasan dua negara. Sedangkan Kenya menyatakan bahwa garis ukur perbatasan laut harusnya ditarik secara horizontal, dan tidak menyesuaikan dengan arah perbatasan darat kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Untuk dapat melihat bagaimana peran International Court of Justice (ICJ)dalam upaya penyelesaian sengketa delimitasi maritim di kawasan Samudra Hindia.Delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Pada 2017 Mahkamah Internasional (ICJ) mengambil yurisdiksi untuk mengadili sengketa maritim antara Somalia dan Kenya. ICJ menyatakan bahwa setelah sidang yang dilakukan, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan lagi untuk melakukan pertimbangan dan memberikan keputusan atas sengketa ini. Mundurnya Kenya menjadi satu lagi halangan bagi proses peradilan sengketa perbatasan ini. Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya, ICJ tidak memiliki mekanisme untuk memaksa Kenya agar kembali ke prosesi ataupun menjalankan putusannya nanti. Oleh karena itu, hal ini masih menyimpan potensi permasalahan yang akan datang.</jats:p

Peningkatan Pemahaman Tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pada Generasi Muda

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki pola integrasi ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade. Bukan hanya terintegrasi di bidang ekonomi, namun juga sosial dan politik. MEA adalah istilah yang hadir di Indonesia yang memiliki dasar yang sama dengan AEC atau ASEAN Economic Community. Dengan digulirkannya MEA pada penghujung 2015 lalu, merupakan titik awal bagi setiap negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Vietnam, dan Indonesia, dimana kesepuluh negara tersebut meleburkan batas teritori wilayahnya kedalam sebuah pasar bebas. MEA yang merupakan pasar tunggal di kawasan ASEAN adalah wujud baru bagi politik luar negeri Indonesia dalam interaksinya dengan negara-negara anggota ASEAN lain.Pentingnya pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada generasi muda dikarenakan mereka merupakan orang yang akan terkena dampak langsung. Secara teoritis peningkatan pemahaman tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada generasi muda merupakan salah satu wujud membangun Indonesia yang lebih maju.  </jats:p

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DELIMITASI BATAS MARITIM DI WILAYAH GREATER SUNRISE ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

&lt;span&gt;Penulisan penelitian ini berdasarkan konflik permasalahan batas laut Timor Leste dengan Australia.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan batas maritim antara Australia dan Timor Leste dan apa yang menjadi kepentingan kedua Negara. Konflik antar Negara dapat terjadi akibat batas-batas teritorial suatu negara telah dilanggar. Delimitasi batas maritim sebagai implementasi penentuan batas-batas wilayah laut antara negara. Dalam penyelesaian delimitasi batas maritim sengketa antara negara Timor Leste dan Australia adanya campur tangan oleh pihak ketiga yakni Arbitrase atau Mahkamah Internasional, sesuai dengan ketentuan konvensi UNCLOS 1982. Pada tahun 2016 Timor leste Arbitrase atau mahkamah Internasional turut campur tangan dalam penyelesaian antar timor Leste dan Australia. Greater Sunrise merupakan ladang minyak di Laut Timor dari pembagian hasil sumber daya minyak yang tidak merata bagi Timor Leste menjadi salah satu pemicu konflik delimitasi batas maritim. Pada kasus ini Penulis juga bermasud untuk mengetahui secara detail bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Australia dan Timor Leste dalam penyelesaian masalah delimitasi batas maritim. Dalam studi kasus ini penulis  tersebut penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi kesepakatan Australia dan Timor Leste dalam pembagian wilayah Greater Sunrise.&lt;/span&gt;</jats:p

The Study of Lexical Cohesion on Germany Prime Minister’s Speech Angela Merkel

The Cohesion of discourse is divided into two aspects, namely grammatical Cohesion, and lexical Cohesion. In this study, what will be examined is lexical Cohesion. This study aims to identify forms of lexical Cohesion in the text of the speech of German Prime Minister Angela Merkel. Text analysis of this speech uses Halliday and Hasan's cohesion theory. This research is qualitative. The design in this study is content analysis with descriptive characteristics, namely the presentation of data based on the object of research. The data observed were all lexical elements in cohesive words, phrases, clauses, and sentences. The results showed the percentage of use of lexical Cohesion included (1) 37% repetition; (2) synonymy 8%; (3) hyponymy 7%; (4) receives 2%; (5) antonymy 46%. The data shows that the lexical antonym is the most dominant lexical type found in Angela Merkel's speech text.</jats:p