40 research outputs found

    Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia

    Get PDF
    This article examines the prevalence of child marriage in South-Sulawesi Indonesia including people’s perceptions and its factors contributing to child marriage and the use religion to justify their actions. They perceive child marriage as the marriage conducted prior to the age of 16 for woman and of 19 for man as stipulated in the Marriage Law No.1 of 1974, as well as the marriage before ‘akil balig’. Various determinants for child marriage are cultural norms or values of ‘siri’ (shame) for family honour; family prestige and kinship; uneducated parents; economic burden for family and inconsistency in legislation. No religious teachings or Islamic Law clearly support the prevalence of child marriage because the purpose of marriage in Islam is to perform a happy and harmonious relationship among the couple. The use of the Prophet Muhammad’s marriage to Aisha in the age of six as the fundamental basis for child marriage is unjustified.[Tulisan ini membahas kasus-kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan, termasuk persepsi masyarakat dan faktor-faktor pendukungnya diantaranya penggunaan dalil agama (Islam) untuk membenarkan tindakan tersebut. Masyarakat memahami pernikahan anak sebagaimana tercantum dalam UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan anak terjadi pada usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan atau mereka yang belum akil balig’. Beberapa factor dominan dalam pernikahan anak antara lain; norma adat lokal (‘siri), kehormatan keluarga dan kerabat, orangtua yang kurang terpelajar, beban ekonomi keluarga dan ketidakkonsisten penegakan peraturan. Pada dasarnya tidak ada ajaran Islam atau fiqih yang secara tegas mendukung pernikahan anak karena tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah kebahagiaan dan keharmonisan hubungan antar suami istri. Menggunakan rujukan pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah saat usia enam tahun merupakan perkara yang tidak bisa dibenarkan.

    PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

    Get PDF
    Dana desa wajib dikelola secara transparan, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memastikan pengelolaanya sesuai dengan ketentuan tentu diperlukan unsur pengawasan dan salah satunya oleh Inspektorat Kabupaten. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk menggerakkan pembangunan di desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia berpotensi menimbulkan pelbagai permasalahan, sehingga dibutuhkan pengawasan Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern yang dimiliki oleh Kabupaten Sidrap. Peran Inspektorat diharapkan dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dilevel pemerintahan desa, sehingga proses pembangunan dan pelayanan dapat terjaga mutunya. Inspektorat dengan segala kekurangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan menjadi leader dalam melakukan koordinasi, kontroling, mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam Islam, terdapat sebuah organ yang bernama muhtasib, yang secara khusus bertugas melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar dan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran.Kata Kunci: Dana Desa; Inspektorat; Pengawasa

    Analisis Terhadap Praktek Terorisme Atas Nama Jihad

    Get PDF
    Discourses on terrorism and jihad have been intensively discussed after September 11, 2001. Some argue that terrorism and jihad are correlated. In fact, terrorism and jihad substantially differ. Terrorism tends to be revolutionary and destructive that cause panics and fears, and it acts based on no clear principles, while jihad tends to improve human's safety and welfare personally or collectively, and the actions of it base on clear principles. Some Muslims, particularly radical Muslims, in which they commit terrorism as an actualization of jihad. This is due to internal and external factors. Internally, it is related to their limited understanding towards Islamic texts in which they use textual approach. Externally, socio cultural and political factors of Muslim community lead terrorists to commit terrorism

    Fikih Kontemporer: Isu-isu Terkini Terkait Hukum Islam Kontemporer

    Get PDF

    Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum

    Get PDF
    Penyebab perselisihan   ulama dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil hukum, dapat diaktakan bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak istihsan dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengn ulama yagn menerimanya, misalmnay dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), me- ninggalkan puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain- lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan yang muncul dikalangan ulama tidak terlepas dari perbedaan sudut pandangmereka dalam mengkaji suatu masalah. Dalam hal ini mereka berbeda dalam menggunakan metode istimbat hukum seperti istihsan, istishab dan lain-lain aygn sangat berimplikasi pada pengambilan keputusan terakhir.

    THE RULING ON THE USE OF SALBUTAMOL INHALER FOR PEOPLE WHO FAST ACCORDING TO 'ABDUL 'AZĪZ IBN BĀZ AND WAHBAH AL-ZUḤAILĪ (A COMPARATIVE STUDY)

    Get PDF
    Performing fasting in the holy month of Ramadan is an obligation of every Muslim. Muslims who fast are given a great reward in the sight of Allah swt. To achieve this great reward, fasting by obeying the rules and regulations is a necessity. True fasting is fasting in accordance with the guidance of the Prophet saw. There are obligations that must be done, there are sunnahs that must be maintained, and there are also prohibitions that should be avoided. Allah swt. has prescribed fasting with restrictions that if violated can invalidate the fast. So it is obligatory for every Muslim to know all the things that can invalidate his fast so that he can carry out fasting properly according to sharia guidance. In this modern era, along with the development of the times, there are many things that are disputed by the scholars, whether they are included in breaking the fast or not, such as modern medical / health equipment, including "salbutamol inhaler" which is commonly used by people who are suffering from lung and respiratory diseases. The Mufti of Saudi Arabia, Abdul 'Azīz ibn Bāz, stated in his fatwa that it is permissible to use asthma inhalers while fasting.   The Syrian mufti Wahbah al-Zuḥailī, on the other hand, is of the opinion that asthma inhalers invalidate the fast.Performing fasting in the holy month of Ramadan is an obligation of every Muslim. Muslims who fast are given a great reward in the sight of Allah swt. To achieve this great reward, fasting by obeying the rules and regulations is a necessity. True fasting is fasting in accordance with the guidance of the Prophet saw. There are obligations that must be done, there are sunnahs that must be maintained, and there are also prohibitions that should be avoided. Allah swt. has prescribed fasting with restrictions that if violated can invalidate the fast. So it is obligatory for every Muslim to know all the things that can invalidate his fast so that he can carry out fasting properly according to sharia guidance. In this modern era, along with the development of the times, there are many things that are disputed by the scholars, whether they are included in breaking the fast or not, such as modern medical / health equipment, including "salbutamol inhaler" which is commonly used by people who are suffering from lung and respiratory diseases. The Mufti of Saudi Arabia, Abdul 'Azīz ibn Bāz, stated in his fatwa that it is permissible to use asthma inhalers while fasting.   The Syrian mufti Wahbah al-Zuḥailī, on the other hand, is of the opinion that asthma inhalers invalidate the fast

    Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa

    Get PDF
    The law provides a more certain guarantee that each village will receive funds from the government through the State and Regional Budgets, which are many times higher, far above the amount currently available in the village budget. The village budget distributed from the center has recently been misused because of the lack of understanding by village officials in managing the budget. So that the budget that had been expected to be used to advance the village was misused by certain elements. In order for the Village Fund Budget (ADD) to achieve the desired goals and be realized properly, in accordance with the mandate of the Law, of course, a planning mechanism, distribution, use, reporting and accountability and supervision of Village Fund Allocation is needed. This has prompted the government together with the Ministry of Home Affairs and BPKP to encourage accountability for village financial management by developing village financial management applications through the village financial system (Siskeudes). The Village Financial System (Siskeudes) application was developed jointly between the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). How to Manage Finance Using the Siskeudes Application Based on Legislation and the Effectiveness of Village Financial Management Using the Application.Undang-undang memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi

    Konsep al-Ḍarūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif Majelis Ulama Indonesia

    Get PDF
    This study aims to comprehensively describe the general overview of al-ḍarūrah and the AstraZeneca vaccine, examine the analysis of fiqh principles regarding al-ḍarūrah in the use of the AstraZeneca vaccine by the MUI, and analyze the MUI fatwa Number 14 of 2021 concerning the Law on the Use of the Covid-19 Vaccine Product. AstraZeneca. This study uses a qualitative-descriptive research method with library research techniques. The results showed that al-ḍarūrah is a condition that threatens human life or part of its body. Al-ḍarūrah referred to in the use of the AstraZeneca vaccine is that there is an urgent need condition (al-ḥājah al-syar'iyyah) that occupies the condition of al-ḍarūrah. This is in line with the fiqh rule "al-ḥājah al-'āmmah wa al-khāssah tanzīlu manzilah al-ḍarūrah" namely general and special needs occupy the position of al-ḍarūrah. The MUI fatwa regarding the use of AstraZeneca's Covid-19 vaccine on the grounds of urgent need that occupies the position of al-ḍarūrah, can be categorized as al-ḍarūrah for treatment, where the Covid-19 vaccine of AstraZeneca product is in accordance with awābiṭ al-ḍarūrah, namely: first, al-arrah arūrah really happens instantly, not waiting for a deliberate al-ḍarūrah; second, there is no other solution except to violate the prohibition; and third, based on reliable expert testimony that there are no drugs other than those that are forbidden

    Peran Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran laboratorium forensik dalam mengungkapkan kejahatan pemalsuan surat di mana tindakan pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakana adalah field research dan library research. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Khususnya pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kaitannya peran laboratorium forensikdalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 Kitab Undang-Undang KUHP. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat besar kaitannya dengan pustakaan. Juga Pendekatan yuridis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses enelitian dan Pemeriksaan Surat Palsu yang Dilakukan Laboratorium Forensik Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tidak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). bahwa “kejahatan dokumen” meningkat baik mengenai jumlah maupun sifatnya, Oleh karena itu didalam melakukan pemeriksaan selain dengan mengadakan suatu percobaan harus didukung pula oleh teori-teori dan metode- metode
    corecore