The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects

The concept of waqf in fiqh is Islamic philanthropy in the form of amal Jariyah which requires the eternal characteristics of the object given. However, with the development of the era of waqf objects, it will be reduced mainly in property waqf. So that in order to keep the waqf objects productive, istibdāl is carried out in order to remain productive on the basis of mashlahah. To find the mashlahah principles in istibdāl, the author conducted a research of the boundaries of the mashlahah by al-Būthi. This research would not be far from the formulation of the problem that the author intended to find the answer; 1) what is the concept of istibdāl in fiqh and Indonesian representation? 2) What is the procedure for istibdāl waqf in the context of Indonesian waqf fiqh?; 3) How is the construction of mashlahah principles in istibdāl waqf practice based on dhawābithal-mashlahah al-Būthi? The research conducted was a normative research (doctrina), where the data used were secondary sources (not in the field) in the form of books of fiqh and legislation. From the data obtained, the authors conducted a descriptive analysis. The results showed that the permissibility of istibdāl waqf based on the mashlahah principle that must be fulfilled, that is, it must be in a state of dharurah, for urgent religious purposes, for the general public, there is an inadequacy, through the agreement of wāqif and nazhir, replaced at least with the same, the object of waqf is examined with involving figures and several elements of society as well as following the provisions of the Shari'ah and applicable laws. &nbsp

POTRET GURU IDEAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Memasuki era perubahan industri keempat maka tentunya akan membawa dampak negatif dan positif bagi Indonesia khushusnya dalam pendidikan Islam. Dampak positif yang diterima oleh pendidikan Islam adalah mudahnya mengakses produk ilmu keIslaman dengan cepat, namun tantangan yang sedang dihadapi pendidikan Islam di era ini lebih banyak dari sisi positifnya yaitu: logika bisnis, pengelolaan manajemen, bergesernya peran pendidik, berubahnya paradigma masyarakat dan membutuhkan pengakuan eksternal. Berdasarkan beberapa tantangan yang sedang dihadapi pendidikan Islam, maka perlu dikaji bagaimana peran guru di era 4.0 dan bagaimana gambaran guru ideal di era 4.0, mengingat guru memiliki peran penting dalam perbaikan pendidikan. Adapun peran guru di era 4.0 adalah sebagai model, manjer, fasilitator, konselor dan motivator serta inspirator. Sedangkan potret guru ideal dalam pendidikan Islam adalah guru yang mampu mendekatkan anak didik pada tujuan pendidikan Islam yaitu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat yang memiliki beberapa ciri yaitu: religius, profesional, dan inspiratif

REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)

AbstractThis study discusses family law reform in the Islamic world. Especially in the comparison of divorce law between Egypt and Indonesia, which is analyzed using a qualitative approach, based on legal materials from each country. The results of the study show that First, family law reform between Egypt and Indonesia is very different, this is due to the background that influences it. Egypt was influenced by the Ottoman Empire while Indonesia was influenced by the Dutch; Second, both Egypt and Indonesia have codified divorce laws in statutory form; lastly, there are significant differences in the divorce laws of Egypt and Indonesia, both vertically, horizontally and diagonally.Keywords: Divorce Law; Egypt; Indonesia; Legal Reform. AbstrakPenelitian ini membahas reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Khususnya pada perbandingan hukum perceraian antara negara Mesir dengan Indonesia, yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan materi hukum dari masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, reformasi hukum keluarga antara Mesir dengan Indonesia sangatlah berbeda, hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhinya. Mesir dipengaruhi oleh kerajaan Turki Usmani sedang Indonesia dipengaruhi Belanda; Kedua, baik Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk berdasar undang-undang; Ketiga, terdapat perbedaan signifikan mengenai hukum perceraian yang dimiliki oleh negara Mesir dan Indonesia baik perbedaan itu secara vertikal, horizontal dan diagonal.Kata Kunci: Hukum Perceraian; Mesir; Indonesia; Reformasi Hukum

Modernisasi Pendidikan Islam (Sebuah Studi Analisis Model Pendidikan Islam Perspektif Fadzlur Rahman)

Modernisasi pendidikan Islam merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan umat Islam pada masa kejayaan sekaligus mengejar keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan. Salah satu tokoh modernisasi pendidikan Islam adalah Fazlur Rahman yaitu tokoh yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi umat Islam. Model pendidikan Fazlur Rahman dapat disebut dengan modernisasi pendidikan Islam karena sesuai dengan karakteristik modernisasi pendidikan Islam yaitu: pertama, pendidikan yang didasari oleh al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. dengan pemahaman kontekstual. Kedua, berusaha menerapkan metode baru yang masyhur dengan istilah double movement (gerak ganda) dan analisis serta memahami. Ketiga, berusaha memasukkan ilmu teknologi dan sains serta ilmu pengetahuan umum lainnya yang dianggap penting. Keempat, berusaha mengintegrasikan antara sistem tradisional dan skuler.

KONSTRUKSI I`LAN AL-NIKAH DALAM FIQH PANCASILA (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)

The law on marital registration has juridical consequences, that marriage registration is a necessity of continuing legal actions in the form of marriage. Munakahat Fiqh does not know the name of marriage registration. The existence of marriage registration legislation creates a gap (dispute / conflict) between the law of fiqh munakahat with statutory regulations. in fiqh there is no registration of marriage. It's just that, for the sake of benefit and to avoid things muḍarat, then Islam (fiqh) recommends the existence of i'l al-nikâḥ (announcing marriage) which is then manifested in the form of wedding celebrations (walîmah al-shursh). Marriage that is not recorded at the competent authority raises many conditions, so that marriage registration is considered as a preventive measure (prevention) from the government as sadd al-dharî'ah (blocking the road).Undang-undang pencatatan perkawinan menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Fiqh munakahat tidak mengenal yang namanya pencatatan perkawinan. Adanya perundang-undangan pencatatan perkawinan menimbulkan gap (perselisihan/benturan) antara hukum fiqh munakahat dengan peraturan perundang-undangan. dalam fiqh tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Hanya saja, demi kemaslahatan dan untuk menghindari hal muḍarat, maka Islam (fiqh) menganjurkan adanya i’lân al-nikâḥ (mengumumkan pernikahan) yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perayaan pernikahan (walîmah al-‘ursh). Perkawinan yang tidak dicatat di instansi berwenang menimbulkan banyak muḍarat, sehingga adanya pencatatan perkawinan dianggap sebagai langkah preventif (pencegahan) dari pemerintah sebagai sadd al-dharî’ah (memblokade jalan). &nbsp

Modernisasi Pendidikan Islam (Sebuah Studi Analisis Model Pendidikan Islam Perspektif Fadzlur Rahman)

Modernisasi pendidikan Islam merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan umat Islam pada masa kejayaan sekaligus mengejar keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan. Salah satu tokoh modernisasi pendidikan Islam adalah Fazlur Rahman yaitu tokoh yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi umat Islam. Model pendidikan Fazlur Rahman dapat disebut dengan modernisasi pendidikan Islam karena sesuai dengan karakteristik modernisasi pendidikan Islam yaitu: pertama, pendidikan yang didasari oleh al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw. dengan pemahaman kontekstual. Kedua, berusaha menerapkan metode baru yang masyhur dengan istilah double movement (gerak ganda) dan analisis serta memahami. Ketiga, berusaha memasukkan ilmu teknologi dan sains serta ilmu pengetahuan umum lainnya yang dianggap penting. Keempat, berusaha mengintegrasikan antara sistem tradisional dan skuler.

TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)

In establishing law (istinbath al-hukm) Islam uses an approach to the al-Qur'an and al-Hadith, where both are references to all legal problems. Indonesia is a country with the largest majority of Muslims in the world. Not so, the existence of Indonesia as a law state that adheres to a democratic system requires the existence of Islamic legal legislation from living law to legal law. Where, Fiqh began to be formulated into constitution. Therefore, Indonesia, which is known as the trias politica government system (Judicative, Executive and Legislative), must also provide space for Muslims in the National Legislation Program (Prolegnas) to form Islamic law in Indonesia. This legislative process in Islam is known as Taqnīn Al-Ahkām (legal legislation).Dalam penetapan hukum (istinbath al-hukm), Islam menggunakan pendekatan terhadap al-Qur’an dan al-Hadis, dimana kedua merupakan rujukan segala problematika hukum. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Tidak demikian, adanya Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi menuntut adanya legislasi hukum Islam dari living Law menjadi Legal Law. Dimana, Fiqh mulai dirumuskan menjadi undang-undang dasar. Oleh karenanya Indenesia yang dikenal dengan sitem pemerintahan trias politika (Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif) harus turut memberi ruang untuk umat Islam dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk membentuk hukum Islam di Indonesia. Proses legislasi ini dalam Islam dikenal dengan sebutan Taqnīn Al-Ahkām (legislasi hukum)

Measuring the Role of Kiai and Santri in Creating the Spirit of Nationalism (Historical Approach in Reconstructing the Meaning of Jihad Resolution)

This article discusses the Jihad Resolution and the Nationalist spirit of the Islamic boarding school students (santri) in fighting for Indonesian independence because recently the Nationalist spirit of the Indonesian people has begun to erode, some even consider it an ideology that is contrary to Islam. By using a qualitative-historical approach and data collection techniques through literature study, this article wants to show that the spirit of Nationalism needs to be instilled in the souls of all the nation's children because it is the result of the Jihad Resolution to jointly defend and dedicate identity, integrity with the national spirit that was born by Hadratus Sheikh KH. Hasyim Asy'ari as a great scholar and founder of Nahdlatul Ulama (NU). Therefore, the opinion that Nationalism is a heretical ideology does not have a strong argument, especially when considering that Nationalism is excessive fanaticism which is prohibited makers that it is necessary to continuously instill the spirit of Nationalism by in religion. The results of this research can at least provide input to policy reviving the Jihad Resolution which is currently relevant to the nation's conditions. Jihad resolution does not mean physical war, but jihad can be actualized by a student in several aspects. Like; literacy jihad, jihad in the medical world, technology, economics, politics and other things relevant to