3 research outputs found

    TENSI SEKTARIANISME DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH PASCA ARAB SPRING

    Get PDF
    ABSTRACT The Arab Spring wave in the beginning of 2011 that hit Middle Eastern countries, started from Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and Syria, which still continue to this day, is a symbol of the fall of authoritarian and repressive Arab regimes, as well as a symbol of the struggle of Arabian people who want great changes in various fields such as economic, social, and democratic political system. After eight years, the Arab Spring still has many problems, Middle Eastern countries still trapped in conflict and civil war. The transition of democracy that hoped is not going well, trapped in sectarian interests: tribes, religions, streams (madzhab), and political groups. Sectarianism has become one of the causes of instability and colored the politic dynamics in the region. In fact, it socially and historically has multiple roots over a long period of time in the Middle East. This paper seeks to read the history and dynamics of sectarian conflict, as well as the process of democratic transition: between opportunities and challenges, and the realization of democracy in the region after the Arab Spring. Keywords: Sectarianism, Democracy, Arab Spring, Middle East. ABSTRAK Gelombang Arab Spring pada awal 2011 yang melanda negara-negara Timur Tengah, dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah yang masih berlanjut hingga kini, adalah sebuah simbol jatuhnya rezim-rezim Arab yang otoriter dan represif, dan juga sebagai simbol perjuangan rakyat Arab yang menginginkan adanya perubahan besar dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, sistem politik terbuka dan demokratis. Setelah delapan tahun semenjak bergulirnya, Arab Spring masih menyisakan banyak problem, negara-negara Timur Tengah masih terpuruk, terjebak dalam konflik dan perang saudara. Transisi demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan dengan baik, tersandera oleh kepentingan-kepentingan sektarian: suku, agama, mazhab dan kelompok politik. Sektarianisme menjadi salah satu penyabab instabilitas dan telah mewarnai dinamika politik di kawasan Timur Tengah. secara sosio-historis sektarianisme di Timur Tengah memiliki akar yang berlapis-lapis dalam kurun waktu yang panjang. Tulisan ini berusaha untuk membaca sejarah dan dinamika konflik sektarisnisme, proses transisi demokrasi: antara peluang dan tantangan, dan realisasi demokrasi di Timur Tengah pasca Arab Spring. Kata Kunci: Sektarianisme, Demokrasi, Arab Spring, Timur Tengah

    ARAB SAUDI BARU: VISI 2030, REFORMASI, DAN WAHABISME

    Get PDF
    Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti pada fenomena baru yang sedang melanda Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi sebagai sebuah entitas negara memiliki ciri khas yang terbentuk dari ajaran Wahabisme yang terkesan kaku, rigid, tertutup dari modernisme dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lahirnya visi 2030 yang digagas oleh putra mahkota Muhammad bin Salman atas ambisi untuk melepaskan Arab Saudi dari ketergantungan terhadap minyak telah membawa narasi baru yang lebih terbuka, modern, dan moderat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu; bagaimana sejarah dan hubungan simbiosis antara Ibnu Sa’ud dan Wahabisme? Bagaimana konstelasi dan konteks lahirnya visi 2030 Arab Saudi? Dalam bidang apa saja Arab Saudi melakukan Reformasi dan bagaimana dampaknya? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan motode deskriptif analitis, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kepentingan nasional dan teori kekuatan nasional sebagai pisau analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, perkembangan Kerajaan Arab Saudi tidak dapat dipisahkan dari gerakan Wahabisme. Hubungan antara Arab Saudi dan Wahabisme terjalin dalam bingkai simbiosis, yaitu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Kedua, visi 2030 lahir dalam konstelasi dan konteks intenal kerjaan Arab Saudi dan regional Timur Tengah. Dalam konteks intenal Kerajaan Arab Saudi, visi 2030 bukan saja sebagai sebuah gagasan besar dari keinginan ambisius untuk melepaskan Arab Saudi dari ketergantungan terhadap minyak, namun visi 2030 juga menjadi instrumen untuk mempertegas eksistensi putra mahkota Muhammad bin Salman sebagai calon tunggal pengganti raja, menggantikan ayahnya sendiri Raja Salman bin Abdulaziz. Dalam konteks regional, visi 2030 lahir karena semakin menguatnya pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Dan untuk memastikan keberhasilan visi 2030, Arab Saudi telah bekerja keras melakukan reformasi di berbagai bidang dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan radikal, baik dari sisi kebudayaan, sosial, politik, dan agama. Demi kepentingan ekonomi, reformasi terpolarisasi ke aspek kepentingan ideologi, kebijakan-kebijakan nasional merugikan Wahabisme. Meskipun dirugikan, namun tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh kalangan ulama Wahabisme, karena pemerintah Arab Saudi tegas menghukum siapa saja yang bertentangan dengan kebijakan strategis negara. Sebagian besar kalangan ulama Wahabisme, termasuk Dewan Senior Ulama, mengambil sikap kompromi dan mendukung kebijakan strategis negara untuk menyukseskan visi 2030

    The Absorptive Capacity of Fatwa Institutions in Indonesia on Contemporary Issues

    No full text
    The existence of fatwa institutions is very important because it can provide a roadmap for resolving contemporary legal problems. This research aims to examine the nature and importance of fatwas, the existence of fatwa institutions in Indonesia and their mandate and the absorption capacity of fatwa institutions in Indonesia in responding to current problems. Research was carried out in the literature using a normative-historical approach in analyzing the absorption capacity of fatwa institutions in responding to contemporary issues. The fatwa institutions in question are centered on the Majlis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) and by fatwa institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI). The results show that a fatwa is a form of answer from a mufti to a question asked by a mustafti which is based on a compelling case. Remembering that the mufti is the person chosen to be the caliph and successor of the Prophet, as stated by Imam Syatibi. Therefore, fatwas have a strategic and important position in social life to answer contemporary problems. Fatwa plays an important role in answering contemporary problems, especially problems in the era of modernization. One reason is because the majority of Muslims need legal answers that can solve problems. Based on the number of fatwas that have been issued, it shows that fatwa institutions in Indonesia have responded to contemporary legal issues
    corecore