IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 103/DSN-MUI/X/2016 TENTANG NOVASI SUBJEKTIF BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung)

ABSTRAK Salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank adalah melakukan pembaharuan utang atau novasi subjektif yang merupakan pembaruan utang yang menghapus perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dalam Islam aturan dan tata cara melakukan Novasi Subjektif sudah diatur pada Fatwa DSN-MUI No.103/DSN�MUI/X/2016 mengenai ketentuan novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah. Dalam akta perjanjian novasi subjektif pasif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan madin lama dari utangnya. Mekanisme novasi subjektif pasif (penggantian madin) dapat dilakukan dengan menggunakan akad hawalah al-dain dan Novasi subjektif aktif adalah novasi terkait penggantian dain berlaku ketentuan hawalah al-haq. Dalam akta perjanjian novasi subjektif aktif harus dinyatakan secara tegas mengenai pembebasan dain lama dari piutangnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah dan bagaimana implementasi fatwa DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah pada BPRS Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang novasi subjektif berdasarkan prinsip syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sumber data yang digunakan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang didapat langsung dari responden mengenai penerapan Novasi subjektif berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Dan data sekunder yaitu data yang didapat dari buku buku dan dokumen-dokumen. Berdasarkan hasil dari penelitian jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa semua lembaga keuangan yang berbasis syariah harus memenuhi ketentuan yang tertuang dalam fatwa. pada BPRS Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa penerapan novasi subjektif Berdasarkn Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan Plaksanaan novasi subjektif dalam Fatwa DSN MUI No.103/DSNMUI/X/2016, dan dalam penerapannya juga sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan dan sudah terimplementasi dan mengikat kedua belah pihak karena ada perjanjian dibawah tangan dan akta perjanjian. Kata Kunci : Novasi, Prinsip Syariah, Fatwa MU

The Nexus between FDI, Per Capita Income, Energy Consumption, Trade Openness, and Carbon Dioxide Emissions: Panel Data Analysis of ASEAN Plus Six

ASEAN and ASEAN Plus countries’ commitment in following the Paris Agreement requires them to utilize trade and investment to balance economic growth and improve environment quality. Using observational data from eleven ASEAN Plus countries from 1979–2018, this study aims to assess how income, energy consumption, FDI, and trade openness jointly cause CO2 emissions in ASEAN Plus countries using panel data estimates. This research proves the existence of the Inverted-U Environmental Kuznets Curve phenomenon in ASEAN Plus countries. In addition, a significant increase in energy consumption explains the increase in CO2 emissions levels in this region. FDI inflows have been found to have a negative relationship with the level of CO2 emissions. Meanwhile, trade openness has been found to positively influence the level of CO2 emissions. This FDI and trade relationship with CO2 emissions shows the need for a new harmonization of a more environmental-friendly integrated production system in the region

ANALISIS KESESUAIAN LAHAN WING I PASKHAS TNI AU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI LANUD HALIM PERDANAKUSUMA

Paskhas merupakan salah satu Kotama pembinaan TNI AU yang bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskhas. Objek penelitian ini adalah satuan kerja Wing I Paskhas TNI AU yang berada di komplek Lanud Halim Perdanakusuma. Saat ini terdapat beberapa permasalahan di Lanud Halim Perdanakusuma, permasalahan yang pertama yaitu berpindahnya pelayanan penerbangan beberapa perusahaan penerbangan komersial dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Halim Perdanakusuma, permasalahan yang kedua yaitu adanya rencana Pemerintah yang akan menggusur wilayah Lanud Halim Perdanakusuma sebagai salah satu stasiun kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan permasalahan yang ketiga yaitu adanya persebaran pemukiman yang sangat padat pada wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis parameter dan kesesuaian lahan Wing I Paskash TNI AU melalui Sistem Informasi Geografis di Lanud Halim Perdanakusuma. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan pada bidang foto udara dan SIG, dan yang kedua adalah memberikan rekomendasi kepada Paskhas TNI AU. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode SMCE, scoring dan teknik overlay. Parameter yang digunakan adalah jarak Wing I Paskhas terhadap runway, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data peta dari BIG dan foto udara. Dari hasil scoring dan teknik overlay dapat diidentifikasi bahwa wilayah Wing I Paskash memiliki kesesuaian, dengan jumlah scoring yaitu 15, dan digolongkan dalam klasifikasi S1 (sangat sesuai). Rekomendasi teoritis dalam penelitian ini yaitu diperlukan penelitian pengenai pengaruh persebaran permukiman terhadap ancaman pertahanan di wilayah sekitar Lanud Halim Perdanakusuma.Kata Kunci: Kesesuaian Lahan, Wing I Paskhas TNI AU, Sistem Informasi Geografis (SIG