RELEVANSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK NAKAL

Perlindungan terhadap anak ini telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Jauh hari Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat

SISTEM PEMBINAAN PARA NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN RESIDIVISME

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi di sisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang memuaskan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, apabila narapidana itu secara sungguh-sungguh menyadari bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh warga binaan itu, akan tetapi untuk mengayomi serta memasyarakatkan napi itu kejalan yang benar agar mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA

Anak merupakan tunas penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap anak yang lahir seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari orang tua yang tidak peduli terhadap anak kandungnya sendiri. Banyak sekali kasus kekerasan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dilakukan oleh ibu kandungnya merupakan suatu tindak pidana yang tidak berperikemanusiaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian. Tipe penelitian yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil kesimpulan penulis ialah penyebab ibu kandung melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak baru lahir yang menyebabkan kematian karena faktor rasa malu karena mengandung dan melahirkan bayi diluar pernikahan dan rasa kesal terhadap ayah biologis korban yang tidak mau bertanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap ibu kandung bayi tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun sarannya harus adanya sex education, harus adanya hubungan yang lebih erat dengan keluarga untuk saling mengingatkan akan hal baik dan hal buruk, harus adanya kesadaran dari diri masyarakat untuk berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak

IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Corruption is a crime that becomes an obstacle to the development of the life of the nation and state. Especially in an effort towards the national development process. Corruption can be declared as an extra ordinary crime because it has a massive impact on the economy, so this crime must be eradicated by a structured system of laws and regulations and followed by state apparatus, especially those related to government officials in the field of law in Indonesia, law enforcement agencies. those who handle crimes of corruption include the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Justice (Corruption Crime Court). The purpose of handling problems relating to legal issues of corruption is to protect the state financial budget from being misused in its use, in the sense that institutions, organizations, institutions, regional heads who are entrusted by the state with a planned budget must be used in accordance with the allocated funds. has been approved and stipulated by the government by being absorbed in predetermined programs and must also be recorded and reported and accounted for in accordance with existing regulations. The prevailing laws and regulations include the Criminal Code (KUHP), but it must be more in accordance with the times and developments in the life of a nation in the development process which can be used as a strong legal basis for the prevention and eradication of corruption problems, in this case there must be a special law regulating corruption other than the Criminal Code with the aim of This is a legal basis for harmonization to prevent and eradicate corruption in Indonesia. This study uses a library research method by collecting sources of information through data from various references which are then used as research writing. The conclusion of this study is that the government has paid special attention to the implementation of prevention, eradication and law enforcement of corruption by publishing the products of legal regulations in every era of government. Keywords: Corruption, Extraordinary Crime, Corruption Law &nbsp

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MAHASISWA YANG MENGONSUMSI NARKOTIKA GOLONGAN I DI TANGERANG

Indonesia is a state of law, but in reality there are still many people who commit acts against the law which are narcotics crimes.  Problems: 1. How is the application of the law to perpetrators of criminal acts using narcotics class I? The method used is a normative juridical reviewing legislation and using secondary data, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The application of law against class I narcotics users, the defendant does not get rehabilitation rights, is not in accordance with the rule of law and SEMA number 4 of 2010 has not reached  justice. Judges in deciding class I narcotics users are sentenced to imprisonment not in accordance with existing laws and regulations

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA JUVENILE DELINQUENCY DI KOTA TANGERANG

Restorative justice is the concept of resolving a criminal case carried out in a non-litigation manner. The resolution can take the form of deliberation involving the victim, perpetrator, family of the victim and perpetrator, the investigation team, the community and other parties involved in a criminal act that occurred to reach an agreement and resolution. However, in reality, in the Tangerang City area, the application of restorative justice is still little used by the community. Based on the problems that occur, the research method is carried out through research specifications that are descriptive analysis, with a normative juridical approach method by applying existing laws and regulations. It can be concluded that the implementation of restorative justice/diversion in resolving children's cases in conflict with the law is a form of solution for resolving children's cases through deliberation involving the parties concerned to recover the losses that have been caused through sanctions in the form of compensation.Restorative justice is the concept of settling a criminal case in a non-litigation manner. The resolution can be in the form of deliberations involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, the investigation team, the community and other parties involved in a criminal act that occurred to reach an agreement and settlement. However, in reality in the Tangerang City area the application of restorative justice is still little used by the community. In imposing sanctions on children who are in conflict with the law, it is still found that the application of prison sanctions to children as perpetrators of crimes is still found. Children are the nation's future assets and the nation's next generation, so children have the right to survival and obtain legal protection. At present juvenile delinquency has entered into criminal behavior committed by children, thus making children face the law. With the existence of cases of juvenile delinquency (juvenile delinquency) that occur in society, then the settlement of cases can be done with a restorative justice approach. This should have been done so that the psychology of children who are dealing with the law is not disturbed. Based on the problems that occur, the research method is carried out through research specifications that are descriptive analysis in nature, namely describing existing problems with a normative juridical approach by applying existing laws and regulations. Restorative justice is commonly used in juvenile cases where the judicial process is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It can be concluded that the implementation of restorative justice/diversion in resolving cases of children in conflict with the law is a form of solution for resolving child cases through deliberations involving the parties concerned in order to recover losses that have been caused through sanctions in the form of compensation

ANALISIS PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN TINJAUAN KRIMINOLOGI

Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, terlebih dengan didukungnya kemajuan teknologi dalam berbagai bidang. Sejalan dengan perkembangan tersebut menjadikan kehidupan manusia ikut berkembang dalam banyak hal. Kemajuan bidang teknologi diharapkan mampu mempermudah kehidupan manusia dalam bermasyarakat seperti berinteraksi, mencari pengetahuan baru,serta informasi yang didapatkan melaui website maupun media sosial. Akan tetapi dengan adanya perkembangan tersebut tiak menutup kemungkinan akan terjadinya kejahatan menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Salah satu tindak kejahatan tersebut adalah praktik prostitusi online, yang mana praktik ini memanfaatkan media sosial untuk mempermudah promosi jasa prostitusi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui fatktor-faktor seseorang melakukan praktik prostitusi online ditinjau berdasarkan teori kriminologi, serta tinjauan yuridis terhadap tindak pidana prostitusi online di media sosial. Metoe yang ddigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana penelitian dilakukan berdasarkan tinjauan kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa, para pelaku prostotusi online menjadikan prostitusi online sebagai mata pencahariannya, meskipun menjadikan prostitusi online sebagai mata pencaharian, para PSK prostitusi online tersebut menjalaninya dengan terpaksa. Hal tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi serta pendidikan yang rendah yang membuat para PSK memilih prostitusi online untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian penerapan hukum prostitusi online di Indonesia dirasa belum efektif untuk saat ini, karena di Inonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus dibuat untuk menangani kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online

Boosting the quality of life through additional general allocation funds for village infrastructure development

Improving the quality of life of the community as one of the key indicators of development success is a must since it has an impact on the wellbeing of the community. This study aims to measure quality of life and analyze the effect of additional general allocation funds for village infrastructure development, education, and control variables on the quality of life of the community who lived in Tangerang. The researchers employed a sample size of 368 people. Using a cross-sectional survey approach, valid, and reliable questionnaires were distributed. The results of the multiple regression analysis showed that the general allocation funds for the village infrastructure development were proven to have a significant effect on improving the quality of life of the community. The education level variable did not have a significant effect on improving the quality of life, but it had a significant effect on the psychological health domain of quality of life. In addition to the provision and maintenance of health services, it is necessary for the government to include the construction of infiltration wells, community-based domestic wastewater management networks, light fire extinguishers, and portable fire pumps as development priorities

EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

The government made Law No. 11 of 2012 aimed at protecting and continuing to provide rights to services, care, education, and training, guidance and assistance in accordance with the laws and regulations that must be obtained by children in conflict with the law. In addition, this Law also regulates the Special Child Development Institution which aims to prove that the making of Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children has effectiveness in changing and improving the behavior and character of children who are in conflict with the law. The problem in this research is how the rights of fostered children are in the legislation no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system and how is the effectiveness of the law no. 11 of 2012 concerning the criminal justice system of children in grade 1 fostered children in Tangerang. The research method used is empirical juridical by conducting interviews, field observations, and documentation as the main data sources. The results of this study are the rights of children in conflict with the law are regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in which services, care, education, and training, guidance and assistance must be obtained by children in conflict with the law. This right is protected and implemented by LPKA Class I Tangerang in order to fulfill the effectiveness of Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system in fostering the behavior of fostered children and providing knowledge to be able to reconnect with the community

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DITINJAU DARI KUHP DAN UU ITE

Fraud is an act with the intention of unlawfully benefiting oneself or another person that causes harm to the victim. But along with the development and advancement of technology, fraud is carried out through electronic media. This study aims to find out how the application of the principle of lex specialis derogat legi generali to the decision, and to find out how to overcome the occurrence of online fraud crimes in Indonesia. The research method used is normative juridical and library research by conducting an assessment of the laws and regulations, other sources related to this research. The results showed that the judge did not apply the principle of lex specialis derogat legi generali by deciding the case with the article of the Criminal Code, not the article on the UU ITE. Efforts that can be made to overcome the occurrence of online fraud crimes are penal and non-penal policies