PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan secara mendalam bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-Undang sebenarnya sudah diterapkan di Perushaan, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum terealisasi dalam hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak pekerja cuti atau  hari  libur serta pemutusan hubungan kerja tidak diberikan. Dengan demikian  sebagian  besar kesejahteraan  para pekerja di PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA belum sepenuhnya diperhatikan secara  maksimal  khususnya  bagi  para  pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan  masih  adanya  pelanggaran  hukum  yang  dirasakan  oleh  para  pekerja. Keyword : Perlindungan Hukum, Buruh Kontrak, Ketenagakerjaan ABSTRACT  The purpose of this study is to provide an in-depth explanation that Legal protection for workers according to the law has actually been implemented in the company, but the implementation for workers has not been fully felt. This can be seen from the existence of contract workers who have not been realized in terms of overtime work and wages as well as the rights of workers on leave or holidays as well as termination of employment. Thus, most of the welfare of the workers at PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA has not been fully paid attention to, especially for contract workers, as evidenced by the existence of violations felt by workers. Keywords: Legal Protection, Contract Labor, Employmen

PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam e-commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata

PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam e-commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

That Indonesia is a State of Law (Rechstaat) that upholds the principles of the rule of law, namely the principle of guaranteeing certainty, order, and legal protection with the core of truth and justice. Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities, which are determined by the position of a notary as a public official as regulated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as amended by Law Number 2 of 2014 Position of Notary. Article 20 paragraph (2) of the UUPA states: "Property rights can be transferred and transferred to other people", but in the transition it is not immediately transferred like buying and selling other goods. Even though there is a contract in the sale and purchase of land, the status of ownership cannot simply change.</jats:p

INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE CLAIMS TERMINATION BY WORKERS (Case Study of Case Number 972K/Pdt.Sus-PHI/2018)

Indonesia is a state of law, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which reads "Indonesia is a State of Law" Law number 13 of 2003 concerning Manpower can be said to be a material law in the field of manpower. material law if there are violations committed against Law number 13 of 2003 concerning Manpower, of course there must be a formal law in enforcing the material law. The Republic of Indonesia number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes (UUPPHI). Such as the legal issues of industrial relations disputes, termination of employment that occurred between Teti Sunarti (a worker) and the Central Board of the Association of Indonesian Loading and Unloading Companies (DPP APBMI). In this case, expel workers on the grounds that the General Chairperson of the APBMI DPP is uncomfortable with the presence of workers. Workers ask the DPP APBMI to provide compensation in accordance with the applicable laws and regulations. Problem formulation: 1). How is the settlement of industrial relations disputes regarding termination of employment in the industrial relations court at the Central Jakarta District Court? 2). How is the application of compensation due to termination of employment after the case has permanent legal force? This research uses a normative research type, namely legal research that aims to describe the findings, norms, positive legal principles, legal systematics that have been available and contained in secondary data. The conclusion of the APBMI DPP's action to expel workers without being followed by a legal process resulted in workers suing, as compensation the APBMI DPP must provide compensation to workers in the amount of Rp. 71.200.000 (seventy one million two hundred thousand rupiah).</jats:p

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst)

Abstrak Salah satu permasalahan ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan buruh atau pekerja. Dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis normatif sebab sasaran penelitian ini adalah kaedah atau hukum Masalah yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tentunya sangat tidak diharapkan akan terjadi, terutama dari kalangan buruh atau pekerja, karena dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja buruh atau pekerja tersebut akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di PT. Permatagriya Asri sudah melalui proses bipartit dan mediasi, tetapi keduanya tidak mencapai kesepakatan dan buruh atau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa buruh atau pekerja telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya membayar kompensasi akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai terhadap pekerja atau buruh. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kewajiban Membayar Kompensasi. &nbsp; Abstract One of the employment problems is the unilateral Termination of Employment carried out by the Company. This study aims to find out the legal considerations of judges in examining and deciding termination disputes caused by violations committed by workers or workers. In conducting this study, the author uses a normative juridical approach because the target of this study is the method or law The problem related to termination of employment (PHK) is an event that is certainly very unexpected to occur, especially from workers or workers, because with the termination of employment the worker or the worker will lose his job which is a source of livelihood to meet his own needs&nbsp; and his family. According to the results of this study, it is known that cases regarding violations committed by workers or laborers in PT. Permatagriya Asri had already gone through a bipartite and mediation process, but the two did not reach an agreement and the workers or workers filed a lawsuit with the Industrial Relations Court. The decision of the Central Jakarta Industrial Relations Court Number 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. states that the worker or workers have committed violations that result in termination of employment but the employer still has to pay his obligation to pay compensation as a result of the inappropriate termination of employment of the worker or laborer. Keywords: Termination of Employment (LAYOFFS), Obligation to Pay Compensation

ANALISA KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

The existence of Indigenous Peoples (MHA) is recognized and respected by the State through Article 18B of the 45 Constitution. therefore the government is obliged to protect the existence of indigenous peoples. However, the development of today's modern society has even negated the existence of indigenous peoples. The existence of massive population movements and land titling causes individualism to undermine the existence of indigenous and tribal peoples. Therefore, this research will answer whether the existence of MHA still needs to be protected by the government or does it have to change according to the times. Many regulations were launched to regulate MHA, which aims to protect MHA but these regulations by many observers still do not support the protection of MHA. The research method used is normative juridical research, which is a method that is carried out by examining library materials. From the various problems in the research area, it can be concluded that the existence of MHA will gradually become extinct. Article 18 B in the 1945 Constitution already implies the extinction of MHA with the clause "... as long as they are still alive and in accordance with the principles of a unitary state". Therefore the government's protection of MHA is in preparing MHA human resources to face changing times, especially the younger generation.</jats:p

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT DALAM YURISPRUDENSI

The purpose of this research is to find out how the position of customary law is in the current national legal system and how to strengthen the preservation of customary values ​​in jurisprudence. Through research on normative law it was concluded that customary law is an unwritten rule that lives within the indigenous peoples of a region and will continue to exist as long as the community still fulfills the customary law that has been passed down to them from their ancestors before them. Therefore, the existence of customary law and its position in the national legal system cannot be denied even though customary law is unwritten and based on the principle of legality is an illegitimate law. Customary law will always exist and live in society. Customary law is a law that really lives in the awareness of the conscience of the community which is reflected in the patterns of their actions in accordance with their customs and socio-cultural patterns which are not contrary to national interests. The current era can indeed be called the era of the revival of indigenous peoples which is marked by the birth of various policies and decisions. However, what is equally important is the need for further study and development with its implications for drafting national laws and efforts to enforce applicable laws in Indonesia.</jats:p

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Land grabbing is not a new problem that often occurs in Indonesia. Unlawful land grabbing is an unlawful act and can be classified as a criminal act. The formulation of the problem in this study is the regulation of customary land ownership in North Toraja district and legal settlement of criminal acts of land grabbing in North Toraja district. Ownership of customary land is marked by physical possession and recognition as stated in Article 24 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997. Regarding customary land or Toraja indigenous people, it is called tongkonan land. The North Toraja government has ratified Regional Regulation number 1 of 2019 concerning "Recognition and protection of the rights of indigenous peoples" in which the regulation has concretely regulated the system of land tenure and use. There are several stages of legal settlement of customary land grabbing in North Toraja Regency, both within the scope of customary law, namely mediation through the customary institution where the tongkonan land is located and positive law, namely through the courts.</jats:p

WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN

Agreement by the parties as a basis for the legal relationship of the agreements that have been approved, which give rise to rights and obligations of the parties. With the expected agreement all of what has been agreed to function normally, but in practice in certain circumstances the exchange of achievement does not always work as it should so that it appears what is called a default. Default is: "A situation where a debtor (debt) does not fulfill or implement the achievements as stipulated in an agreement". A person is declared in default because: Absolutely not meet achievement; achievements which are not perfect; Late meet achievement; and do what is in the agreement are forbidden to do. Default cause problems, such as: When a debtor is declared in default, what the result of a default and how efforts for settlement of default may provide protection for the parties. In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party. In order to create what is the purpose of making the agreement, needed a solution that could provide protection for the parties, especially the injured party.</jats:p