UPAYA BELA NEGARA TOKOH MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN NILAI KEBERSAMAANSEBAGAI WUJUD PERSATUAN BANGSA

KHASANAH, NURFAIZATUN, 2019. “Upaya Bela Negara Tokoh Masyarakat Dalam Menumbuhkan Nilai Kebersamaan Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Tahun 2019”. Skripsi, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, Pembimbing I: Muhaimin Sadirun S.H., M.H., Pembimbing II : Wahyu Jati Kusuma S.H., M.H., Kata Kunci: Bela Negara, Nilai Kebersamaan Bela negara adalah tekad, sikap, tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tekad, sikap bela negara masyarakat di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari kabupaten Brebes cukup baik. Kurangnya tokoh masyarakat dalam meningkatkan upaya bela negara terhadap masyarakat cenderung akan menimbulkan berbagai masalah kesadaran masyarakat dalam partisipasi bela negara sebagai wujud persatuan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) upaya bela negara tokoh masyarakat dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kegiatan sosial yang ada di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, 2) nilai kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dan 3) kesadaran masyarakat dalam upaya bela negara untuk menumbuhkan nilai kebersamaan sebagai wujud persatuan bangsa di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan: 1) upaya bela negara tokoh masyarakat dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kegiatan sosial yang ada di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sudah cukup baik. Upaya yang sudah dijalankan oleh tokoh masyarakat untuk masyarakat seperti kerja bakti jumat bersih, membersihkan gorong-gorong 2) nilai kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes kurang baik. Tokoh masyarakat sudah menerapkan upaya berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempersatukan dan untuk menumbuhkan nilai kebersamaan, akan tetapi sebagian besar masyarakat masih ada yang berhalangan untuk hadir, 3) kesadaran masyarakat dalam upaya bela negara untuk menumbuhkan nilai kebersamaan sebagai wujud persatuan bangsa di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes belum dapat bisa meningkatkan nilai kebersamaan, meskipun tokoh masyarakat sudah menerapkan berbagai upaya akan tetapi masih ada masyarakat belum menjalankan secara maksimal

Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective

Ultimum remedium is one of the principles contained in Indonesian criminal law which says that criminal law should be made a final effort in the case of law enforcement. However, law enforcement through the criminal justice system is currently still dominated by the positivism mindset, a way of (criminal) law enforcement which is only based on laws and regulations. In many cases, Criminal Law is used as the only way of order. The purpose of this research is to describe the concept of Ultimum remedium in criminal law, criminal law enforcement practices in Indonesia, and criminal law enforcement concepts in the progressive law paradigm. This research used a philosophical approach discussing law enforcement idealism in the future. The data used were the qualitatively analyzed secondary data. The research results showed that the Ultimum remedium principle has not been completely implemented in law enforcement. Consequently, the burden for crime settlements got bigger and made the law enforcers busier. The Ultimum remedium principle is supported by various considering bases or grounds from the constitutional law aspect, political science, criminal law, and humanism consideration or human rights. Law enforcement in Indonesia was viewed as stagnant and discriminative law enforcement. It was illustrated as a spider web that can only trap the weak but will be easily torn by the rich and strong. Factors inhibiting law enforcement in Indonesia include weak political will and political action of the state leaders to make law as the commander. The regulations and laws reflect the political interests of authorities more than those of the society. Thus, criminal law enforcement is greatly necessary for the progressive law paradigm. Progressivity is greatly required in law enforcement. Progressive law departs from the humanistic perspective. Thinking progressively means having the courage to get out from the law absolutism thinking mainstream and positioning law in the relative position located in the entire humanistic problems